Xcloud.id

Topik: APBN

  • AHY Buka Peluang China Masuk di Proyek Giant Sea Wall

    AHY Buka Peluang China Masuk di Proyek Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap potensi kerja sama dengan China untuk turut serta menggarap proyek Giant Sea Wall (GSW).

    Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral bersama Wakil Perdana Menteri China (26/3/2025).

    “Pertemuan bilateral bersama Wakil Perdana Menteri RRT [China] merupakan mitra dagang penting, dengan nilai kerja sama hingga 133 miliar dolar AS pada 2023. Selain itu, kerja sama selama ini sejalan dengan Asta Cita Presiden serta akan mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ucap AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (28/3/2025).

    AHY menjelaskan, kerja sama China untuk menggarap proyek Giant Sea Wall itu bukan tidak mungkin, lantaran RI – China telah berhasil menjalin kerja sama salah satu pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung yang telah diresmikan pada 2023.

    Pasalnya, saat ini proyek duet RI – China membangun Kereta Cepat Jakarta – Bandung telah berhasil mengurangi waktu tempuh yang sangat signifikan.

    Di samping itu, AHY menyebut China juga telah berpengalaman melakukan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti Tianjin Coastal Management.

    “Pengalaman Tiongkok pada sejumlah proyek rekayasa skala besar, seperti Sistem Pengendalian Banjir di Shanghai dan Tianjin Coastal Management Initiative, dapat membuka pemahaman kami lebih baik lagi. Kami harapkan bantuan teknis serta dukungan pendanaan dari RRT untuk merancang dan mengimplementasikan proyek tersebut,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut konstruksi proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang membentang dari Tangerang hingga Gresik memang bakal menggandeng investor swasta. 

    Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa rencananya GSW yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik bakal memiliki total panjang mencapai 946 kilometer (Km).

    “Ini seharusnya membentang dari Banten sampai ke Jawa Timur, dari Tangerang sampai ke Gresik. Mungkin total panjangnya 946 km dan ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” kata Diana.

    Terkait progres terbarunya, Diana menyebut saat ini pelaksanaan pembangunan Giant Sea Wall masih dalam tahap pengkajian. Di mana, dalam perjalanan terbaru pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang bakal mengeksekusi proyek tersebut. 

    Apabila proses kajian telah rampung, nantinya pemerintah melalui Satgas Penanganan Pesisir Pantai Utara Jawa itu bakal menggaet swasta untuk mendukung pembangunan megaproyek tersebut. 

    “Nanti tidak hanya dengan APBN, diharapkannya juga malah justru swasta. Ya, swasta ini bisa menjadi mitra strategis untuk pengembangan Giant Sea Wall Jabodetabek,” pungkasnya.

  • Belajar dari negara yang selamatkan anggaran

    Belajar dari negara yang selamatkan anggaran

    Defisit Rp31,2 triliun bukanlah akhir dari cerita, melainkan panggilan untuk transformasi

    Jakarta (ANTARA) – Pada Februari 2025, Indonesia menghadapi defisit anggaran belanja sebesar Rp31,2 triliun, sebuah kondisi yang mempertegas urgensi reformasi manajemen keuangan publik.

    Defisit ini muncul di tengah tekanan geopolitik global, pergeseran demografi, dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi.

    Seperti diungkapkan dalam berbagai artikel di media massa, paradigma lama pengelolaan keuangan publik yang hanya berfokus pada pemotongan belanja, peningkatan utang, atau kenaikan pajak telah terbukti tidak memadai.

    Indonesia perlu belajar dari kesuksesan negara lain, seperti Singapura dan negara-negara Eropa, yang mengoptimalkan aset publik untuk menciptakan aliran pendapatan baru.

    Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, masih mengadopsi sistem akuntansi berbasis kas (cash-based accounting), yang hanya mencatat transaksi saat uang fisik berpindah. Sistem ini mengabaikan nilai aset dan kewajiban jangka panjang, seperti properti pemerintah, infrastruktur, atau pensiun pegawai negeri.

    Padahal, akuntansi akrual yang mencatat pendapatan dan pengeluaran saat terjadi, bukan saat kas diterima, dapat memberikan gambaran utuh kesehatan fiskal. Contohnya, kota Pittsburgh di AS menemukan nilai aset propertinya 70 kali lebih tinggi dari catatan keuangan resmi. Jika dikelola dengan baik, aset ini bisa menghasilkan pendapatan non-pajak yang signifikan.

    Di sisi lain, kegagalan mengelola kewajiban non-utang seperti pensiun pegawai negeri atau liabilitas BUMN juga memperparah defisit. Menurut IMF, rasio kewajiban pensiun pemerintah di Indonesia mencapai 45 persen dari PDB pada 2023, tetapi ini jarang dimasukkan dalam perdebatan fiskal.

    Padahal, negara seperti Swedia dan Kanada telah membuktikan bahwa transparansi liabilitas jangka panjang melalui laporan neraca sektor publik mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan.

    Pemerintah perlu mempercepat transisi ke akuntansi akrual seperti yang dilakukan Selandia Baru. Membentuk sistem pelaporan aset publik yang transparan, termasuk properti, BUMN, dan infrastruktur strategis. Mengadopsi metrik nilai bersih sektor publik (public-sector net worth) sebagai indikator utama kesehatan fiskal.

    Singapura (melalui Temasek Holdings) dan Malaysia (via Khazanah Nasional) telah membuktikan bahwa pengelolaan aset komersial melalui dana kekayaan publik (PWFs) dapat menghasilkan pendapatan besar.

    Temasek, misalnya, mengelola portofolio senilai $315 miliar pada 2024, menyumbang sekitar 20 persen belanja pemerintah Singapura melalui hasil investasi. PWFs dirancang untuk memaksimalkan keuntungan bagi pembayar pajak, terlepas dari campur tangan politik.

    Selama enam dekade terakhir, Singapura telah membangun salah satu portofolio kekayaan negara terbesar di dunia, dengan aset yang terbagi di antara Temasek dan dua dana kekayaan negara (SWF) yaitu GIC dan Otoritas Moneter Singapura.

    Secara kolektif, aset dana-dana ini diperkirakan bernilai tiga hingga empat kali lipat PDB tahunan Singapura melebihi SWF negara-negara kaya hidrokarbon seperti Norwegia dan Arab Saudi.

    Tanpa sumber daya alam, bahkan tanpa kemampuan menghasilkan listrik saat merdeka pada 1965, kesuksesan Singapura digerakkan oleh kerja keras, inovasi, dan disiplin finansial. Saat ini, sekitar seperlima belanja pemerintahnya dibiayai dari hasil investasi dana kekayaan negara, yang menyumbang aliran pendapatan rata-rata setara 3,4% PDB per tahun dalam lima tahun terakhir hampir menyamai pendapatan pajak korporasi Singapura.

    Secara hukum, separuh dari laba investasi bersih dana tersebut wajib diinvestasikan kembali untuk menjamin stabilitas finansial jangka panjang.

    Indonesia memiliki aset serupa yang belum tergarap. Kementerian BUMN mencatat nilai aset BUMN mencapai Rp11.000 triliun (2023), tetapi kontribusinya ke APBN hanya Rp60 triliun/tahun. Bandingkan dengan Malaysia, di mana Khazanah Nasional, PWFs milik pemerintah menyumbang 5% dari PDB melalui pengelolaan aset strategis.

    Jika Indonesia membentuk PWFs nasional untuk mengonsolidasi aset BUMN, properti pemerintah, dan lahan militer yang idle, defisit Rp31,2 triliun bisa tertutup hanya dari peningkatan efisiensi 3-5 persen saja.

    Indonesia perlu membentuk PWFs di tingkat nasional dan daerah untuk mengelola aset seperti properti pemerintah, BUMN, dan infrastruktur dan juga menjamin independensi PWFs melalui dewan direksi profesional dan target komersial yang jelas.

    Namun, pembentukan PWFs harus disertai reformasi hukum dan transparansi. Kasus Birmingham, Inggris, yang bangkrut pada 2023 karena salah urus aset, menjadi peringatan: penjualan aset publik secara terburu-buru hanya akan merugikan negara.

    Alih-alih menjual aset, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan operasionalnya. Misalnya, Gedung DPR Senayan atau kompleks militer di daerah strategis bisa disewakan untuk kegiatan komersial dengan skema public-private partnership.

    Kita ketahui bahwa kebijakan fiskal Trump ditandai oleh pemotongan pajak korporasi (Tax Cuts and Jobs Act 2017) dan pengurangan belanja sosial, yang meningkatkan defisit AS hingga 3.1 triliun dolar AS padaDana kekayaan publik 2020.

    Pendekatan ini seperti dikritik dalam beberapa artikel dianggap “ceroboh” karena mengorbankan layanan publik dan mengabaikan pengelolaan aset.

    Dampak bagi Indonesia adalah ketidakpastian perdagangan. Kebijakan proteksionis Trump (misalnya perang dagang dengan China) mengganggu ekspor Indonesia, terutama komoditas seperti minyak sawit. Penurunan investasi AS. Iklim kebijakan yang tidak stabil mengurangi minat investor AS di pasar emerging seperti Indonesia.

    Kita bandingkan dengan administrasi Biden ysng lebih fokus pada pemulihan ekonomi melalui paket infrastruktur 1.2 triliun dolar AS (Infrastructure Investment and Jobs Act) dan insentif hijau (Inflation Reduction Act). Kebijakan ini menciptakan stabilitas global dan peluang bagi Indonesia berupa peningkatan kerja sama hijau. Stabilitas kebijakan AS di bawah Biden mendorong aliran investasi asing (FDI) ke Indonesia. Program transisi energi Biden membuka peluang pendanaan untuk proyek EBT di Indonesia.

    Permintaan AS untuk produk seperti baterai kendaraan listrik dan komponen elektronik meningkat. Namun, tekanan standar lingkungan dari kebijakan hijau Biden juga memaksa Indonesia mempercepat reformasi subsidi energi.

    Pada 2024, alokasi subsidi BBM Indonesia mencapai Rp350 triliun, dana yang bisa dialihkan ke sektor produktif jika defisit ingin dikendalikan.

    Implikasi Kebijakan

    Pertama, reformasi akuntansi dan transparansi. Kementerian Keuangan perlu memperkuat kapasitas SDM dan sistem IT untuk transisi ini. Pelatihan akuntansi sektor publik harus menjadi prioritas. Portal data harus terbuka dengan membuat platform digital yang memetakan nilai aset pemerintah secara real-time, mirip dengan sistem land registry di Singapura.

    Kedua, optimalisasi aset melalui PWFs untuk tingkat nasional dapat dilakukan dengan membentuk badan mirip Temasek untuk mengelola BUMN strategis (misalnya Pertamina, PLN) dengan prinsip komersial. Ini sudah dilakukan dengan dibentuknya badan pengelola investasi Danantara namun untuk tingkat daerah, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya dapat membentuk PWFs untuk mengembangkan properti pemerintah menjadi pusat bisnis atau perumahan terjangkau.

    Ketiga, mitigasi risiko defisit dengan menghindari penjualan aset likuid. Alih-alih menjual aset untuk menutup defisit (seperti kasus TfL di London), pemerintah harus meningkatkan pendapatan operasional aset tersebut. Perlu dilakukan negosiasi ulang suku bunga utang luar negeri dan diversifikasi sumber pendanaan.

    Keempat, sinergi dengan kebijakan global dapat dilakukan dengan memanfaatkan pendanaan iklim. Program seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS bisa digunakan untuk mengurangi defisit energi. Penting juga untuk memperkuat kerja sama dengan IMF dan World Bank untuk memperoleh asistensi teknis dalam reformasi akuntansi.

    Defisit Rp31,2 triliun bukanlah akhir dari cerita, melainkan panggilan untuk transformasi. Indonesia harus belajar dari kegagalan Eropa dan AS yang mengabaikan nilai aset publik, serta mencontoh kesuksesan Singapura dalam mengelola kekayaan negara. Dengan mengadopsi akrual akuntansi, membentuk PWFs, dan memanfaatkan momentum kerja sama global di era Biden, Indonesia dapat mengubah defisit menjadi peluang pertumbuhan.

    Indonesia perlu membangun budget culture yang menghargai transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Jika tidak, kita hanya akan terus mengulangi kesalahan yang sama yaitu mengelola anggaran dengan kalkulator, tetapi mengabaikan neraca.

    Langkah ini tidak hanya adil bagi generasi mendatang, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi gejolak geopolitik. Kelangsungan hidup bergantung pada tindakan kini dan waktu Indonesia untuk bertindak semakin sempit.

    *) Dr.Aswin Rivai,SE.,MM adalah Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerimaan Bea-Cukai Tetap Tumbuh di Awal 2025, Pengamat: Pemberantasan Rokok Ilegal Harus Prioritas – Halaman all

    Penerimaan Bea-Cukai Tetap Tumbuh di Awal 2025, Pengamat: Pemberantasan Rokok Ilegal Harus Prioritas – Halaman all

    Penerimaan Bea dan Cukai Tetap Tumbuh di Awal 2025, Pengamar: Pemberantasan Rokok Ilegal Harus Jadi Prioritas

    Reza Deni/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendapatan negara pada awal tahun 2025 tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan.

    Kementerian Keuangan mengungkapkan, pendapatan negara per Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 21,48 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. 

    APBN pun mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun.

    Adapun penurunan terbesar terjadi pada sektor penerimaan pajak, yang tergerus hingga 30%.

    Penerimaan pajak yang mengalami penurunan ini berkontribusi besar terhadap penurunan keseluruhan pendapatan negara pada bulan pertama tahun 2025. 

    Meskipun demikian, ada sektor yang menunjukkan kinerja positif di tengah kondisi yang kurang menggembirakan ini, yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai. 

    Penerimaan cukai di Indonesia, terutama dari cukai rokok yang mencakup lebih dari 90% pemasukan cukai, memiliki peran vital dalam membiayai berbagai program pembangunan negara. 

    “Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 2,1 persen,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Meskipun mengalami pertumbuhan pada Februari 2025, pendapatan kepabeanan dan cukai masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. 

    Contohnya seperti isu peredaran rokok ilegal yang mengancam pendapatan kepabeanan dan cukai. 

    Menurut data dari Indodata Research Center, keberadaan rokok ilegal diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp97 triliun pada 2024. 

    Tak hanya cukai, peredaran rokok ilegal juga tidak membayar kewajiban-kewajiban pajak seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sehingga amat merugikan negara. 

    Menurut Direktur Eksekutif Indodata Research Center Danis Saputra Wahidin, rokok ilegal yang beredar tersebut terbesar berupa polos atau tanpa pita cukai 95,44 persen, disusul rokok palsu 1,95 persen, saltuk 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salson 0,37 persen.

    Data dari 2021 hingga 2024, tercatat bahwa angka konsumsi rokok ilegal mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.

    “Hasil kajian memperlihatkan kalau rokok ilegal peredarannya itu semakin meningkat dari 28 persen menjadi 30 persen dan kita menemukan angka di 46 persen di 2024. Maraknya rokok ilegal terutama rokok polos yang dominan ini diperkirakan kerugian negara Rp 97,81 triliun,” kata Danis.

    Oleh karena itu, pemberantasan rokok ilegal harus menjadi prioritas utama untuk memastikan pendapatan negara tetap terjaga, terutama di sektor cukai.

    Pemberantasan rokok ilegal menjadi sangat penting karena dampaknya yang langsung terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan program pembangunan. 

    “Pemerintah pun perlu memperkuat upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal untuk menjaga penerimaan negara dan mencapai target penerimaan cukai pada APBN 2025,” kata dia.

     

  • Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!

    Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penyelenggara joint programme alias program bersama antara tujuh lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara mulai hari ini, Kamis (27/3/2025).

    Sri Mulyani meyakini program bersama tersebut bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat.

    “Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (27/03).

    Program bersama ini akan mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

    Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama antar tujuh lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

    “DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tutup bandara negara tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sudah menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi setidaknya 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan.

    Oleh sebab itu, para Eselon I Kemenkeu akan melaksanakan joint programme untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tidak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

    Cara Lama

    Notabenenya, program bersama antara lembaga di Kemenkeu untuk menambah penerimaan negara memang sudah beberapa pernah dilakukan.

    Pada 2018, dilaksanakan program joint analisis merupakan kegiatan analisis bersama antara DJP, DJBC, dan DJA, dalam rangka melakukan penelitian pemenuhan kewajiban terhadap 13.748 wajib pajak (WP).

    Kemudian pada 2019, melanjutkan dari tahun sebelumnya, dilakukan perluasan kepada 3.390 WP (termasuk WB PNBP), yang dicantumkan dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).

    Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemblokiran akses kepabeanan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (1243 WP pada 2018, di mana 424 WP memenuhi kewajibannya; dan 2181 WP pada 2019).

    Selanjutnya, joint audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari WP, yang pada 2019 terdapat 31 WP yang menjadi objek joint audit dan sudah melibatkan kantor vertikal DJP dan DJBC.

    Adapun dalam rangka mempercepat pencairan piutang pajak, dilakukan kegiatan penagihan bersama antara DJP dan DJBC (joint collection). Pada 2019, telah berhasil dilakukan joint collection antara KPU BC Tanjung Priok dengan Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III.

    Sementara itu, terkait dengan efektivitas penegakan hukum, dilakukan joint investigasi bersama antara DJP dan DJBC terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai.

    Berikutnya, joint proses bisnis, IT, dan pembentukan single profile WB (DJP, DJBC, DJA, dan K/L terkait) untuk memberikan perlakuan yang sama kepada WP berdasarkan tingkat risikonya.

  • PHRI Wanti-Wanti Hotel Bertumbangan & PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    PHRI Wanti-Wanti Hotel Bertumbangan & PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Dampak kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai terasa di industri perhotelan. Terbaru, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat mengumumkan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2024.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang tidak menentu serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah membuat Sahira Hotels Group terpaksa menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan di Bogor, Jawa Barat.

    Kedua hotel akan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2025. Imbas penutupan tersebut, setidaknya 130 pekerja hotel terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Jumlah tersebut belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    Hariyadi mengatakan, PHRI sudah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Dia mengharapkan, laporan ini dapat diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto agar sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas bisa segera direalisasikan. 

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan. Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.  

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.  

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel. 

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • CITA Kritisi Laporan Bank Dunia soal RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun per Tahun

    CITA Kritisi Laporan Bank Dunia soal RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis alias CITA mengkritisi laporan Bank Dunia yang menunjukkan pemerintah Indonesia kehilangan potensi setoran pajak hingga Rp944 triliun per tahun.

    Manajer Riset CITA Fajry Akbar meragukan angka-angka dalam laporan tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa selalu ada biaya administrasi yang timbul pemungutan pajak.

    Fajry mencontohkan jika jumlah wajib pajak yang masuk ke dalam sistem maka jumlah pegawai pajak yang mengawasi juga perlu ditambah. Tak hanya itu, selalu ada hambatan teknis apabila ada objek pajak baru yang ingin diincar atau malah dihilangkan.

    “Jadi, kalau biaya yang ditimbulkan tersebut lebih besar dari potensi penerimaannya maka pemungutan pajaknya menjadi tidak feasible [mungkin dilaksanakan]. Bukannya untung malah buntung,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, di berbagai negara terdapat ambang batas pengenaan pajak. Di Indonesia sendiri, hanya usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut PPN dan menyetor PPh Badan.

    Di bawah ambang batas tersebut, menurut Fajry, pemungutan pajaknya menjadi sulit untuk dijalankan karena termasuk sektor hard to tax (HTT) alias sulit untuk dipajaki.

    Dia mencontohkan, jika akhirnya pemerintah menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) ke kisaran Rp2—2,5 miliar maka potensi penerimaan tambahan tak cukup besar untuk menambal target penerimaan pajak. Menurutnya, kisaran Rp2—2,5 miliar termasuk kisaran yang masih mungkin dilaksanakan.

    “Perhitungan saya, besarannya [penerimaan tambahan] tidak akan mencapai Rp3 triliun. Jadi, angka ‘wah’ yang dipaparkan oleh Bank Dunia tersebut tidak tepat atau kurang tepat,” jelas Fajry.

    Dia pun takut otoritas merespons dan salah mengartikan laporan Bank Dunia tersebut. Fajry khawatir Direktorat Jenderal Pajak malah akan bertindak lebih ‘agresif’ yang akan mengakibatkan dunia usaha dan pada pekerja sektor formal menjadi korban.

    Secara historis, lanjutnya, upaya agresif otoritas pajak yang berdampak ke penurunan penerimaan pajak dan keluhan pelaku usaha sempat terjadi ketika peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, pemerintah juga berpotensi melakukan belanja yang jor-joran karena dianggapnya ada sekian ratus triliun penerimaan yang bisa digali atau dioptimalkan. Padahal, pada kenyataan sulit dilakukan.

    “Alhasil, bendahara negara akan kesulitan dalam mengelola keuangan negara secara hati-hati, ada peningkatan risiko bagi defisit APBN. Kembali, hal ini pernah terjadi sebelumnya pada era peralihan dari Presiden SBY ke Jokowi. Sudah ada preseden sebelumnya,” katanya.

    Apalagi, laporan Bank Dunia mendorong pemerintah untuk memajaki kelompok kecil dan mikro. Fajry mengingatkan bahwa pada saat yang sama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin memberikan keringanan pajak bagi kelompok konglomerat melalui family office.

    “Jadi, yang kecil dihantam, yang super kaya diberikan keringanan. Kalau desainnya seperti ini, ini sangat tidak berkeadilan sekali,” tutupnya.

  • BI berhentikan tiga pejabat usai ditunjuk jadi komisaris bank BUMN

    BI berhentikan tiga pejabat usai ditunjuk jadi komisaris bank BUMN

    Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis secara resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.

    “Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Pejabat tersebut yakni Edi Susianto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia. Edi ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2025.

    Kemudian, Donny Hutabarat yang sebelumnya merupakan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil RUPST PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada 26 Maret 2025, Donny ditunjuk sebagai Komisaris pada bank tersebut.

    Terakhir yaitu Ida Nuryanti yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di Bank Indonesia. Ida ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam RUPST pada 26 Maret 2025.

    Bank Indonesia menyampaikan, pihaknya menyambut baik penunjukan pejabat setingkat asisten gubernur yang diusulkan menjadi dewan komisaris pada beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Jabatan asisten gubernur merupakan jabatan karier tertinggi di Bank Indonesia setelah melalui proses penugasan dan seleksi yang ketat.

    Menurut Bank Indonesia, ketiga pejabat tersebut selama berkarier lebih dari 30 tahun di bank sentral Indonesia senantiasa menunjukkan kinerja, dedikasi, profesionalisme dan integritas yang tinggi.

    “Bank Indonesia meyakini ketiga pejabat tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kinerja perbankan dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional,” kata Ramdan.

    Diberitakan sebelumnya, bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyelenggarakan RUPST selama tiga hari berturut-turut dimulai dari BRI pada Senin (24/3), Bank Mandiri pada Selasa (25/3), serta BNI dan BTN pada Rabu (26/3). Salah satu mata acara RUPST yang menjadi perhatian yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

    Selain pergeseran nama-nama direksi antar-Himbara, jajaran komisaris dirombak dan dirampingkan. Dewan Komisaris BRI dan Bank Mandiri dari semula berjumlah 10 orang menjadi enam orang.

    Begitu pula jajaran komisaris BNI dari semula 11 orang menjadi enam orang, serta BTN dari semula sembilan orang menjadi enam orang.

    Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan perampingan struktur komisaris di perbankan BUMN dan menekankan agar posisi itu hanya diisi oleh para profesional.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3).

    “Itu, memang arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” katanya.

    Airlangga menyebut langkah ini disambut baik oleh pasar, khususnya dalam konteks perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI.

    Menurut dia, baik direksi maupun komisaris yang ditunjuk saat ini mendapat respons positif karena jumlahnya lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Mulai Lapor RAPBN 2026 ke Prabowo, Begini Lini Masa Penyusunan Anggaran

    Sri Mulyani Mulai Lapor RAPBN 2026 ke Prabowo, Begini Lini Masa Penyusunan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya mulai melaporkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto, meski 2025 belum genap tiga bulan berjalan. 

    Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Rabu (26/3/2025), menyampaikan bahwa program-program penting yang telah dijalankan dalam APBN 2025, bakal masuk di RAPBN 2026.  

    “APBN 2026 sedang disiapkan. Ya program-program yang penting tetap akan dijalankan, oleh karena itu penganggarannya dibuat,” ungkap Sri Mulyani. 

    Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan nantinya pemerintah akan menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF bersama DPR. 

    Bukan terburu-buru, faktanya penyusunan RAPBN untuk tahun berikutnya memang dilakukan sejak awal tahun berjalan. 

    Penyusunan tersebut pun telah dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 

    Bahkan pada 16 Agustus setiap tahunnya, pemerintah harus menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN. Artinya, pemerintah memiliki sisa waktu kurang lebih 4 bulan untuk menyusun rancangan tersebut. Tak heran bila penyusunan dilakukan sedari awal tahun. 

    Berkaca dari penyusunan APBN 2025, Sri Mulyani kala itu mulai membahas KEM PPKF sebagai dasar acuan penyusunan rancangan, pada 12 Februari 2025 atau dua hari menjelang pencoblosan Pemilu 2024. 

    Proses standar yang terjadi setiap tahunnya dalam penyusunan anggaran ini meliputi penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional.  

    Kemudian penyusunan kapasitas fiskal, meninjau angka dasar K/L, dan dilanjutkan dengan penyampaian KEM-PPKF serta ketersediaan anggaran ke Presiden pada Maret.  

    Pada bulan Maret juga Kementerian Keuangan harus menyampaikan pagu indikatif. Sementara pagu anggaran akan disampaikan pada akhir Juni setelah diskusi dengan wakil rakyat di Senayan.  

    Sebelum finalisasi, terjadwal penelaahan RKA-KL pada akhir Juli dan penyusunan Nota Keuangan pada awal Agustus. 

    Setelah nantinya RAPBN ditetapkan sebagai UU, pemerintah akan menerbitkan perincian APBN yang umumnya dilakukan pada akhir Oktober.

    Berikut linimasa KEM-PPKF dan RAPBN: 

    -Penyampaian KEM PPKF dan ketersediaan anggaran ke presiden (Maret)

    -Pagu Indikatif (Maret) 

    -Penyampaian KEM PPKF ke DPR (minggu ketiga Mei) 

    -Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (Mei-Juni)

    -Penyampaian RUU APBN 2025 & Nota Keuangan ke DPR (16 Agustus) 

    -Pembahasan RUU APBN 2025 & NK (Agustus-September) 

    -Penetapan APBN TA 2025 (Oktober)

  • Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026

    Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2026.

    Sejumlah menteri yang hadir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Sedangkan, wakil menteri yang hadir di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara.

    “Rapat. Nanti kita ketahui pada saat di dalam soal APBN 2026 membahas KEM PPKF,” kata Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

    Sementara itu Wamenkeu Anggito Abimanyu menambahkan bahwa pembahasan KEM PPKF kali ini dalam rangka merespons siklus APBN 2026.

    “Itu kan ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang mau disampaikan DPR. Kita melaporkan ke Presiden,” katanya.

    Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi dan fiskal untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan dan penyampaian KEM PPKF merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

    Sumber : Antara

  • Cek NIK! Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Maret 2025 Cair, Begini Cara Cairkan di ATM

    Cek NIK! Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Maret 2025 Cair, Begini Cara Cairkan di ATM

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), resmi dicairkan pada 24 Maret 2025. Bantuan dalam bentuk uang tunai itu telah diberikan kepada 219.252 penerima.

    Jumlah penerima terdiri dari 171.010 orang penerima KLJ, 27.252 penerima KAJ, dan 20.890 penerima KPDJ yang telah terdaftar secara resmi.

    Penyaluran bansos kali ini mencakup tiga bulan sekaligus dengan total Rp900.000, yang diberikan secara bertahap. Artinya, penerima akan menerima bantuan ini pada waktu yang berbeda.

    Kriteria Penerima Bansos

    Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdiri dari lansia (KLJ), anak-anak (KAJ), dan penyandang disabilitas (KPDJ). Namun, penerima harus berdomisili di DKI Jakarta dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan bansos ini antara lain:

    Penerima meninggal dunia Pindah ke luar DKI Jakarta Berada di panti sosial (WBS Panti) Tidak memenuhi syarat DTKS Sudah menerima bansos dari APBN Memiliki aset yang dianggap tidak layak menerima bansos
    Cara Mencairkan Bansos

    Untuk mencairkan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ, penerima harus memiliki rekening di Bank DKI. Jika sudah memiliki kartu rekening Bank DKI, bansos Rp900.000 bisa langsung dicairkan melalui ATM terdekat.

    Sebelum mencairkan, penerima dapat mengecek status penerima bansos melalui situs resmi dengan langkah berikut:

    Masuk ke siladu.jakarta.go.id Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Klik tombol “Cari Data” Tunggu hingga sistem menampilkan data penerima beserta besaran dan periode bantuan

    Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ yang cair pada Maret 2025 merupakan pencairan tahap pertama. Bagi masyarakat yang belum mendapatkannya, masih ada penyaluran tahap berikutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News