Xcloud.id

Topik: APBN

  • Trump Tetapkan Tarif 32% ke RI, Ini Dampak ke Penerimaan Negara

    Trump Tetapkan Tarif 32% ke RI, Ini Dampak ke Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk produk asal Indonesia. Penerimaan negara pun bisa berdampak atas kebijakan tersebut.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat perekonomian dalam negeri akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung atas kebijakan tarif Trump tersebut.

    Dampak langsungnya, sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik yang pangsa pasarnya besar di AS akan mengalami penurunan pendapatan. Sementara itu, dampak tidak langsung yakni pelemahan perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia lain seperti China dan Jepang.

    Barang asal China sendiri dikenai tarif tambahan 34%, sedangkan Jepang sebesar 24%. Akibatnya, ekspor Indonesia ke dua negara tersebut juga berpotensi berkurang.

    “Dampak tidak langsung lainnya seperti pelemahan harga komoditas terutama energi. Padahal, penerimaan pajak kita dipengaruhi oleh harga komoditas,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (3/4/2025).

    Lebih lanjut, pelemahan ekspor berpotensi menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan semakin lemah. Akibatnya, terjadi penurunan keuntungan korporasi dalam bentuk rupiah. 

    Sejalan dengan itu, setoran pajak penghasilan korporasi (PPh Badan) berpotensi berkurang terutama dari sektor pengolahan. Oleh sebab itu, kebijakan tarif Trump akan turut berdampak negatif kepada penerimaan negara.

    Pertanyaannya kini, seberapa besar? Fajry melihat tidak terlalu signifikan.

    Dia beralasan, selama ini kontribusi perdagangan internasional ke produksi domestik bruto (PDB) cenderung sedikit. Pada 2024, Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi berada di level kontraksi yaitu -0,01%.

    “Jadi saya kira dampaknya ke penerimaan pajak cukup terbatas. Namun semua akan tergantung pada seberapa besar dampak tidak langsung yang ditimbulkan terutama pada harga komoditas,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Respons Pemerintah Indonesia terhadap Tarif 32% Trump, Siap Kirim Delegasi ke Washington

    Respons Pemerintah Indonesia terhadap Tarif 32% Trump, Siap Kirim Delegasi ke Washington

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

    Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama.

    “Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global setelah Trump mengumumkan tarif baru ini.

    Dia mengemukakan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga, sehingga tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Kebijakan Trump

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh mitra dagang AS, tak terkecuali negara dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs). Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar.

    Trump dalam banyak pidatonya beralasan bahwa penerapan tarif tinggi ditujukan untuk mewujudkan anggaran yang berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dikutip dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif timbal balik sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Mengutip data USTR, nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai US$38,3 miliar sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai US$10,2 miliar dan impor sebesar US$28,1 miliar.

    Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar US$17,9 miliar pada 2024. Defisit ini melebar 5,4% dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka US$923 juta.

  • Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan tarif timbal balik ke ratusan negara mitra dagangnya pada Selasa (2/4/2025) waktu setempat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak kebijakan tersebut.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Berikut Fakta-Fakta Kebijakan Tarif Trump:

    1. Indonesia Kena Tarif 32%

    Indonesia menjadi salah satu negara yang disoroti Trump. AS menganggap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) kurang adil yang diterapkan pemerintah Indonesia tidak adil.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih,” tulis keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Akibatnya, Trump memutuskan menetapkan tarif 32% atas barang-barang impor asal Indonesia.

    2. Lebih Rendah dari Vietnam, Lebih Tinggi dari Malaysia

    Untuk di kawasan Asean, tarif yang dikenakan ke Indonesia (32%) lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%).

    Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), dan Thailand (36%). Adapun, Singapura menjadi negara di Asean dengan tarif terendah yang dikenakan oleh AS yaitu 10%.

    3. 10 Negara dengan Tarif Tertinggi

    Dari 60 negara lebih yang dikenai tarif Trump, ada sembilan negara yang dikenakan tarif impor jumbo di kisaran 40% hingga 50%. Berikut 10 negara dengan yang Trump kenakan tarif terbesar:

    Lesotho (50%), Kamboja (49%), Laos (48%), Madagaskar (47%), Vietnam (46%), Sri Lanka (44%), Myanmar (44%), Suriah (41%), Mauritius (40%) dan Irak (39%).

    4. Jadwal pemberlakuan

    Meski sudah resmi diumumkan, kebijakan tarif timbal balik Trump tersebut tidak langsung berlaku. Nantinya, kebijakan tarif baru mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    Sementara itu, tarif dasar 10% ke semua negara akan mulai berlaku pada 5 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    “Tarif ini akan tetap berlaku sampai Presiden Trump menentukan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan dan perlakuan nontimbal balik yang mendasarinya telah terpenuhi, diselesaikan, atau dikurangi,” tulis keterangan resmi Gedung Putih.

    5. Alasan RI kena tarif 32%

    Saat ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Kendati demikian, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Oleh sebab itu, kenaikan tarif menjadi 32% untuk barang-barang Indonesia ke AS tentu akan berefek besar ke industri Tanah Air. Apalagi, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar pada 2024 yaitu sebesar US$16,8 miliar.

    Belum lagi hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah juga merupakan hasil manufaktur seperti peralatan listrik, alas kaki, hingga tekstil—bukan komoditas mentah.

    Sementara dari sisi AS, Indonesia merupakan penyumbang defisit terbesar ke-15.

    6. Sektor Terdampak

    Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah disebut siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Amerika Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode Januari – Maret 2023, tiga komoditas utama yang menyumbang surplus ialah mesin & perlengkapan listrik, pakaian bukan rajutan dan pakaian rajutan.

    Berikut daftar 10 produk yang paling banyak diekspor ke AS periode Januari – Maret 2023:   

    1. Mesin & perlengkapan listrik (HS 85) : US$1.002,8 juta (share 17,21%) 

    2. Pakaian bukan rajutan (HS 62) : US$552,5 juta (share 9,48%) 

    3. Pakaian rajutan (HS 61) : US$519,0 juta (share 8,91%) 

    4. Alas kaki (HS 64) : US$466,5 juta (share 8,01%) 

    5. Minyak hewani/nabati (HS 15) : US$455,2 juta (share 7,81%) 

    6. Karet dan produk karet (HS 40) : US$428,9 juta (share 7,36%) 

    7. Perabotan (HS 94) : US$338,7 juta (share 5,81%) 

    8. Ikan dan krustasea (HS 03) : US$284,0 juta (share 4,87%) 

    9. Olahan daging dan ikan (HS 16) : US$190,6 juta (share 3,27%) 

    10. Barang dari kulit samak (HS 42) : US$181,3 juta (share 3,11%)

  • DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mendesak pemerintah berani melawan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyebut kebijakan tarif baru AS tersebut merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional. Dia pun mendorong pemerintah segera merespons dengan langkah berani, nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini tarif baru Trump itu akan menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia yang selama ini laris di pasar AS seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.

    Oleh sebab itu, sambungnya, jika tidak diantisipasi maka ditakutkan dampaknya bisa meluas seperti turunnya nilai ekspor, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan.

    Apalagi, Hanif mengingatkan nilai tukar rupiah saat ini sempat menyentuh Rp16.675 per dolar AS meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    Dia pun berpendapat, strategi moneter saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penguatan sektor riil dan fiskal.

    Hanif mendorong pemerintah melalui diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu, penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas sekaligus bisa menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa AS merupakan mitra dagang penting untuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus merespons secara diplomatis tarif baru dari AS.

    Kendati demikian, Dasco juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga agar Indonesia tidak menjadi “tempat pembuangan” barang-barang produk negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar AS akibat kenaikan tarif.

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional,” ujar Dasco kepada awak media, Kamis (3/4/2025).

    Kebijakan Trump 

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Asyik! Ada Perluasan Layanan Transjabodedetabek, Ini Rutenya

    Asyik! Ada Perluasan Layanan Transjabodedetabek, Ini Rutenya

    Jakarta –

    Kabar baik bagi para pengguna kendaraan umum. Soalnya bisa dipastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute bus Transjabodetabek.

    Tentu hal ini dilakukan untuk pengembangan atau peningkatan layanan. Hal tersebut pun disambut baik oleh para pengguna transportasi umum dan pengamat angkutan umum, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

    Djoko menjelaskan dalam siaran resmi yang diterima detikOto, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

    Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol.

    “Sejak diluncurkan tahun 2017, JR Connexion (JRC) telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Saat ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menyediakan bus JR Connexion di 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek. Tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani,” tulis Djoko dalam pesan singkatnya kepada detikOto.

    Djoko menambahkan, menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Hasil analisis BPTJ (2023), potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum (jika tersedia halte/ bus stop kurang dari 500 m dari lokasi berangkat) sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18 persen.

    “Mengacu ketersediaan halte/ bus stop kurang dari 500 m dari lokasi memulai perjalanan, ada tiga wilayah tertinggi di Jabodetabek yang potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5 persen, Kota Administrasi Jakarta Selatan (70,84 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (64,09 persen). Sementara itu, ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84 persen, Kabupaten Tangerang (0,76 persen) dan Kabupaten Bogor (0,67 persen),” penjelasan Djoko.

    Ilustrasi – Lalu-lintas Jalan Gatot Subroto arah Kuningan, Jakarta, tersendat, Selasa (4/6/2024) pukul 17.30 WIB. Salah satu penyebab lalin macet karena bus TransJabodetabek yang ngetem. Foto: Andhika Prasetia

    “Menurut data dari Badan Pengelola Tapera (2023), terdapat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan itu terdiri dari 158 perumahan kelas atas (lebih dari Rp 2 miliar), 268 perumahan kelas menengah (Rp 1 miliar – Rp 2 miliar), dan 1.584 perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar),” Djoko menambahkan dalam pesan singkatnya.

    Djoko juga menambahkan, sementara di Kota Jakarta terdapat 26 perumahan kelas menengah dan 2 perumahan kelas bawah yang kesemuanya sudah dilayani angkutan umum. Kabupaten Bekasi memiliki 23 perumahan kelas atas, 22 perumahan kelas menengah, dan 645 perumahan kelas bawah, Kabupaten Bogor (5 perumahan kelas atas, 17 perumahan kelas menengah, dan 494 perumahan kelas bawah), Kabupaten Tangerang (45 perumahan kelas atas, 65 perumahan kelas menengah dan 330 perumahan kelas bawah), Kota Bekasi (8 perumahan kelas atas, 30 perumahan kelas menengah, dan 26 perumahan kelas bawah), Kota Bogor (3 perumahan keatas atas, 17 perumahan kelas menengah dan 16 perumahan kelas bawah), Kota Depok (1 perumahan kelas atas, 13 perumahan kelas menengah, dan 25 perumahan kelas bawah), Kota Tengerang (10 perumahan kelas atas, 18 perumahan kelas menengah, dan 13 peumahan kela sbawah), dan Kota Tangerang Selatan (32 perumahan kelas atas, 60 perumahan kelas mennengah, dan 33 perumahan kelas bawah).

    “Jadi, di Wilayah Bodetabek ada 1.824 perumahan (242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah) yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung ( feeder ) menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat,” ucap Djoko.

    Djoko juga memberikan informasi, saat ini juga ada layanan langsung (direct service), seperti JR Connection yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung (feeder).

    “Angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN),” kata Djoko.

    (lth/lua)

  • Sinyal Ekonomi RI Positif, Pusat Hiburan Ramai Saat Lebaran

    Sinyal Ekonomi RI Positif, Pusat Hiburan Ramai Saat Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyampaikan, tanda-tanda pemulihan ekonomi pasca-Idulfitri 1446 H mulai tampak. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas di berbagai pusat hiburan masyarakat.

    “Saya melihat adanya indikasi perbaikan ekonomi selama momen Idulfitri 1446 H. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan masyarakat ke berbagai tempat hiburan di berbagai daerah, seperti Taman Margasatwa Ragunan, Kepulauan Seribu, serta lokasi wisata lainnya di seluruh Indonesia,” ujar Fakhrul dikutip dari Antara, Kamis (3/4/2025).

    Ia menilai kondisi ini sebagai sinyal positif bagi ekonomi nasional.

    “Kenaikan upah minimum regional (UMR) sebesar 6,5% di awal tahun, peningkatan gaji guru, serta stabilnya harga pangan turut mendukung momentum ini,” tambahnya.

    Namun, Fakhrul juga mencatat adanya tren trading down, yaitu pergeseran pola konsumsi masyarakat ke produk yang lebih terjangkau, yang tercermin dalam penjualan produk fast moving consumer goods (FMCG) di tingkat nasional.

    Ke depan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari faktor global maupun domestik, seperti perang dagang serta proses realokasi APBN yang masih berlangsung.

    “Diharapkan, realokasi APBN dan optimalisasi belanja negara di kuartal II 2025 dapat menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan bagi sektor swasta.

    “Dalam kondisi perlambatan ekonomi global, peningkatan serta efisiensi belanja pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketahanan ekonomi domestik,” ungkapnya.

    Fakhrul juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan sektor swasta terkait arah kebijakan ekonomi ke depan.

    “Jika sinergi dapat terjalin lebih cepat, maka dampaknya akan berkontribusi pada penciptaan lebih banyak lapangan kerja,” pungkasnya terkait ekonomi Indonesia.

  • Sri Mulyani; APBN Hadir untuk Pariwisata dan Jalan Tol

    Sri Mulyani; APBN Hadir untuk Pariwisata dan Jalan Tol

    Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berperan dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan infrastruktur jalan tol. 
     
    Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir mendukung pembangunan wisata daerah hingga jalan tol.
    Wisata air kali kesek dari dana desa 
    Salah satu bukti nyata pemanfaatan APBN untuk pariwisata adalah Wisata Air Kali Kesek di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Destinasi ini mendapat dukungan Dana Desa sebesar Rp250 juta sebagai modal awal pengelolaan. 
     
    Sejak mulai beroperasi pada Mei 2022, wisata ini dikelola langsung oleh warga Desa Sriwulan dan telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, Wisata Air Kali Kesek tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman edukatif bagi pengunjung.
     
    “Wisata Air Kali Kesek dapat menjadi salah satu opsi destinasi wisata. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sini, salah satunya adalah kita dapat mempelajari proses pembuatan gula aren,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dilansir Antara, Rabu, 2 April 2025.
     
    Dukungan APBN untuk wisata daerah seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memperkuat sektor ekonomi berbasis komunitas.
     

    Jalan tol pakai APBN
    Tak hanya di sektor pariwisata, APBN juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis. Salah satu proyek yang didukung adalah Jalan Tol Batang-Semarang, yang memiliki ikon Jembatan Kali Kuto berwarna merah.
     
    Tol sepanjang 75 km ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan tiga wilayah utama, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. 
     
    Pembangunannya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
     
    “Jalan Tol Batang-Semarang membentang sepanjang 75 km sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Ia menghubungkan 3 wilayah: Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Dengan adanya Jalan Tol Batang-Semarang, konektivitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh juga jauh lebih singkat,” tambah Sri Mulyani.
     
    Selain di Pulau Jawa, APBN juga membantu pembangunan tol di Sumatera. Salah satu yang terbaru adalah Jalan Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, yang mendapatkan pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp906,24 miliar.
     
    Jalan tol sepanjang 35,9 km ini kini telah dibuka secara fungsional dan menjadi pilihan utama pemudik yang ingin menuju Sumatera Barat. Tol ini mampu memangkas waktu tempuh hingga 25 menit, memberikan kenyamanan lebih bagi para pengguna jalan.
     
    Yang lebih menarik, tol ini bisa dilewati secara gratis selama periode mudik Lebaran 2025!
     
    “Kabar baiknya, para pemudik bisa melewati jalan tol Padang-Sicincin secara gratis pada periode mudik lebaran kali ini. Yuk, kita manfaatkan!” ucap Sri Mulyani.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol

    Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri padat karya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 02 April 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir mendukung pembangunan wisata daerah hingga jalan tol.

    Salah satu contohnya adalah Wisata Air Kali Kesek, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang mendapat dukungan Dana Desa dari APBN #UangKita sebesar Rp250 juta sebagai modal awal. Objek wisata itu dikelola oleh warga Desa Sriwulan dan mulai beroperasi sejak Mei 2022.

    “Wisata Air Kali Kesek dapat menjadi salah satu opsi destinasi wisata. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sini, salah satunya adalah kita dapat mempelajari proses pembuatan gula aren,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

    Menkeu pun menyebut Wisata Air Kali Kesek telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

    Di sisi lain, APBN juga memberikan dukungan untuk pembangunan Tol Batang-Semarang, dengan ciri khasnya berupa Jembatan Kali Kuto berwarna merah. Dukungan itu dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur ini.

    “Jalan Tol Batang-Semarang membentang sepanjang 75 km sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Ia menghubungkan 3 wilayah: Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Dengan adanya Jalan Tol Batang-Semarang, konektivitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh juga jauh lebih singkat,” tambah Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menkeu juga menyampaikan dukungan APBN untuk tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, yang mencapai Rp906,24 miliar. Jalan tol ini dibangun dengan APBN #UangKiTa melalui pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan realisasi anggaran sebesar Rp906,24 miliar hingga 20 Maret 2025.

    Jalan tol Padang-Sicincin sudah dibuka secara fungsional. Para pemudik yang menggunakan jalur darat menuju wilayah Sumatera Barat bisa memilih opsi melewati jalan tol ini. Sri Mulyani menambahkan, dengan ruas sepanjang 35,9 km, jalan tol Padang-Sicincin bisa memangkas waktu tempuh perjalanan hingga kurang lebih 25 menit.

    “Kabar baiknya, para pemudik bisa melewati jalan tol Padang-Sicincin secara gratis pada periode mudik lebaran kali ini. Yuk, kita manfaatkan!” tambah Menkeu.

    Sumber : Antara

  • Okupansi Hotel di Bandung Barat Saat Libur Lebaran 2025 Alami Penurunan?

    Okupansi Hotel di Bandung Barat Saat Libur Lebaran 2025 Alami Penurunan?

    JABAR EKSPRES – Libur Lebaran 2025, hotel dan penginapan di Kawasan Wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami penurunan 3 persen.

    Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat, tercatat sejak H+1 hingga hari ketiga Lebaran. Tren kenaikan okupansi hotel dan penginapan terus melejit hingga 70 persen.

    Meski begitu, jika dibandingkan dengan libur Lebaran tahun lalu, keterisian kamar hotel di Bandung Barat mencapai 73 persen. Artinya libur Lebaran 2025 turun 3 persen.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Eko Suprianto menilai salah satu penyebab penurunan okupansi karena bergesernya tren pemesanan kamar antara skema booking dan walk in.

    BACA JUGA:Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Diprediksi Meningkat, Dishub KBB Siapkan Hal Ini

    “Kalau dibanding tahun lalu bisa sampai 73 persen. Jadi gak lebih baik dari tahun lalu, tapi penurunan gak signifikan,” ujar Eko Suprianto, Rabu (2/4/2025).

    Jika berkaca pada tahun 2024, dikatakan Eko, baik skema booking maupun walk in ini sama-sama punya kontribusi besar dalam mendongkrak okupansi. Namun saat ini, ada kecenderungan wisatawan mayoritas datang mendadak atau “walk-in“.

    “Meski begitu, kita masih optimis bahwa okupansi bisa naik kembali seperti sebelum Pandemik. Apa pun tantangannya, kita yakin wisata bisa bangkit lagi karena wisata sudah jadi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

    Mengenai hal tersebut, Eko enggan mengaitkan penurunan okupansi dengan kondisi ekonomi seperti daya beli masyarakat yang terus menurun, hingga kecenderungan penghematan yang dilakukan oleh kalangan kelas menengah ke bawah yang lebih memilih untuk memprioritaskan kebutuhan hidup dan persiapan Lebaran dibandingkan dengan berwisata atau menginap di hotel.

    Dirinya justru menilai salah satu faktor penurunan okupansi kamar hotel pasca Pandemi Covid 19 adalah kebijakan pemerintah sendiri. Seperti Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta larangan study tour. Dua kebijakan ini sangat instan terasa langsung oleh pengusaha hotel.

    BACA JUGA:Turuti Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Larangan Study Tour, Disdik KBB: Sekolah Bandel Kena Sanksi

    “Untuk faktor daya beli masyarakat sejauh ini kita belum milihat. Justru kebijakan Inpres efisiensi dan larangan study tour. Kunjungan bulanan kita turun sampai 40 persen,” jelasnya.

  • Transjabodetabek Diharapkan Bisa Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

    Transjabodetabek Diharapkan Bisa Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Rute tersebut meliputi wilayah Bekasi – Cawang, Bogor – Cawang, Alam Sutera – Blok M, dan Binong – Grogol.

    Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyambut baik rencana tersebut. Pasalnya, publik saat ini masih bergantung pada transportasi pribadi dan jasa ojek imbas tata ruang yang semrawut. Adapun sejumlah rute baru Transjabodetabek akan ditempatkan pada lokasi-lokasi pemukiman.

    Sejak diluncurkan tahun 2017, kata Djoko, JR Connexion (JRC) sendiri telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, penyediaan bus bus JRC ditempatkan pada 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek.

    Sementara tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani bus JRC. Djoko mengatakan, sejumlah operator bus juga akan dilibatkan serta, seperti Perum Damri, PT Eka Sari Lorena Transport, PT Sinar Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Royal Wisata Nusantara, Alfa Omega Sehati.

    Djoko mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencatat jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Mengacu hasil analisis BPTJ pada tahun berikutnya, tercatat potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18%.

    Sementara ketersediaan halte, kata Djoko, kurang dari 500 meter dari lokasi memulai perjalanan tercatat di tiga wilayah tertinggi Jabodetabek dengan potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5%, Kota Administrasi Jakarta Selatan 70,84% dan Kota Administrasi Jakarta Timur 64,09%.

    Sementara itu, tercatat ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84%, Kabupaten Tangerang 0,76%, dan Kabupaten Bogor 0,67%. Djoko menilai, rendahnya fasilitas kendaraan umum menunjukkan semrawutnya tata ruang daerah pemukiman.

    Alhasil, masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi dan jasa ojek. Hal ini terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    “Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%. Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (2/4/2025).

    Djoko mengatakan, masyarakat yang berpenghasilan rendah kian terhimpit. Pertama dibebani harga hunian yang mahal, kedua perlu membeli kendaraan pribadi lantaran minimnya fasilitas transportasi umum.

    Djoko memaparkan, data Badan Pengelola Tapera pada tahun 2023 mencatat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan terdiri dari 158 perumahan kelas atas dengan harga lebih dari Rp 2 miliar, 268 perumahan kelas menengah di rentang harga Rp 1 miliar – Rp 2 miliar, dan 1.584 perumahan kelas bawah kurang dari Rp 1 miliar.

    Di Wilayah Bodetabek, kata Djoko ada 1.824 perumahan dengan rincian 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat.

    Dapat juga layanan langsung atau direct service seperti bus JRC yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung.

    “Beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor. Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” jelas Djoko.

    Ia mengungkap, angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN).

    Karenanya, ia mengatakan rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum.

    “Selain itu, penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” ungkap Djoko.

    Sebelum era 1990-an, kata Djoko, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan yang diimbangi dengan layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Akan tetapi, ia menilai saat ini layanan angkutan kota ke permukiman kian terkikis kendati kawasan perumahan itu masih tetap ada.

    Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Djoko menyebut tidak ada kewajiban fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, pemerintah perlu merevisi UU tersebut untuk memastikan tersedianya fasilitas umum di kawasan permukiman.

    “Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” tutupnya.

    (kil/kil)