Xcloud.id

Topik: APBN

  • Waspada Baja Impor Banjiri Pasar RI, Imbas Kebijakan Tarif Trump – Page 3

    Waspada Baja Impor Banjiri Pasar RI, Imbas Kebijakan Tarif Trump – Page 3

    Senada dengan IISIA, Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) menolak pelonggaran kebijakan TKDN meskipun menghadapi tekanan dari kebijakan bea masuk impor (BMI) AS.

    Ketua Umum APPI, Yohanes P. Widjaja, menegaskan bahwa TKDN terbukti efektif mendorong permintaan produk lokal dan memberikan kepastian investasi.

    “Kebijakan ini telah menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi baru ke sektor manufaktur nasional,” kata Yohanes.

    Menurutnya, proyek-proyek yang dibiayai APBN harus tetap memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Namun, ia menyoroti membanjirnya produk impor murah di pasar swasta sebagai tantangan yang harus segera diatasi.

    “Pemerintah perlu merumuskan strategi pengendalian impor di sektor swasta agar industri lokal tetap tumbuh,” ujarnya.

    Jika kebijakan TKDN dianggap memicu respons tarif dari AS, APPI mendorong dialog bilateral untuk mencari solusi. Bahkan, APPI mendukung penerapan tarif masuk 0% untuk produk kelistrikan AS jika diperlukan.

     

  • Industri Listrik Lokal Terancam, APPI Tolak Pelonggaran TKDN di Tengah Tekanan Tarif AS – Page 3

    Industri Listrik Lokal Terancam, APPI Tolak Pelonggaran TKDN di Tengah Tekanan Tarif AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) meminta agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespon kebijakan kenaikan Bea Masuk Impor (BMI) Amerika Serikat.

    Ketua Umum APPI Yohanes P.Widjaja. Bahkan Yohanes, mengatakan kebijakan TKDN telah terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah.

    “Kebijakan TKDN juga telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia,” kata Yohanes dikutip Liputan6.com, Minggu (6/4/2025).

    Selain itu, banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan TKDN ini. Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia.

    Lindungi Produsen Dalam Negeri

    Menurutnya, penerapan TKDN untuk proyek proyek yang bersumber dana APBN yang saat ini diterapkan oleh pemerintah adalah sudah tepat guna melindungi produsen dalam negeri. Hal tersebut juga diberlakukan di negera negara lain di dunia.

    Namun yang masih perlu ditingkatkan adalah di sektor pasar swasta yang saat ini di Indonesia dibanjiri dengan produk impor.

    Maraknya produk impor dengan harga murah yang disebabkan dumping, maka lama kelamaan dapat membuat goyah produsen dalam negeri untuk beralih sebagian menjadi importir atau seluruhnya dan dapat mengakibatkan meningkat nya pengangguran.

    “APPI berharap pemerintah untuk mulai memikirkan dan merumuskan bagaimana untuk mengendalikan perdagangan di sektor swasta agar industry kelistrikan dalam negeri dapat tetap hidup,” ujarnya.

    Kata Yohanes, apabila Kebijakan TKDN Pemerintah Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab terbitnya kebijakan BMI AS tersebut perlu dibicarakan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, selektif produk apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk tidak dikenakan kebijakan TKDN ini.

    “APPI mendorong agar Pemerintah Indonesia merespon perang tarif dengan tarif juga. Jangan isu perang tarif digeser pada isu NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier). Kalau perlu, pemerintah Indonesia beri tarif impor masuk 0 (nol) persen pada produk manufaktur kelistrikan AS,” ujarnya.

     

  • Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. 

    Legislator Golkar itu pun mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tuturnya.

    Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia – AS pada 2024. Pada tahun lalu,  nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.

    Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.  Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ulasan Misbakhun.

    Alumnus Sekolah Tinggu Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya,  perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu juga mengutip arahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.

    “Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi  lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.

    Selain itu, Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19. Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga  sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas  Rupiah melewati angka psikologis.

    “Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan  sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.

  • Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    Dampak Kebijakan Trump, Ekspor Peralatan Listrik RI ke AS akan Tertekan, Pasar Domestik Terancam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekspor peralatan listrik dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) berpotensi tertekan imbas kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang akan berlaku mulai 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) Yohanes P. Widjaja meminta pemerintah untuk segera bernegosiasi dengan AS terkait tarif impor produk kelistrikan.

    Penerapan tarif impor oleh AS beberapa hari lalu dinilai akan berdampak negatif terhadap potensi ekspor bagi produk kelistrikan dari Indonesia.

    Menurut Yohanes, beberapa tahun terakhir Indonesia mendapat kesempatan ekspor ke AS serta beberapa negara lainnya untuk produk peralatan listrik.

    Produk itu antara lain Transformator Tenaga, Transformator Distribusi, Panel Listrik Tegangan Menengah, Panel Listrik Tegangan Rendah, dan Meter Listrik (kWh Meter).

    “Produk peralatan listrik dari Indonesia secara kualitas sudah mampu untuk bersaing di pasar International dan kami membutuhkan kehadiran pemerintah untuk mempertahankan industri lokal,” kata Yohanes dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Dampak Negatif Lain   

    Dampak negatif lainnya, kata Yohanes, adalah potensi pasar Indonesia dibanjiri produk dari negara yang juga terkena tarif impor dari Amerika Serikat.

    Produk-produk itu ditengarai masuk ke Indonesia dengan cara dumping.

    Yohanes memandang hal itu dapat membawa dampak yang luar biasa besar di dalam negeri seperti yang dialami produk tekstil.

    Industri lokal disebut dapat tumbang dan Indonesia akhirnya kehilangan kesempatan menjadi negera manufaktur.

    Saat ini kondisinya adalah produk-produk dari Asia Tenggara, China, dan India dikenakan bea masuk 0 persen. 

    Sementara itu, negara-negara tersebut sudah mampu untuk menghasilkan produk peralatan listrik mereka sendiri.

    Mereka juga tidak mengandalkan bahan baku impor. Contohnya China, mereka sudah memiliki bahan baku yang melimpah, sehingga kecepatan dan daya saing mereka lebih unggul.

    Dengan mereka terkena tarif impor terbaru AS, Indonesia berpotensi menjadi tujuan mereka karena memiliki pasar yang besar.

    Jika kelak produk impor dari negara-negara tersebut tidak dibendung, lama kelamaan dapat membuat goyah produsen dalam negeri untuk beralih menjadi importir atau bahkan seluruhnya.

    Bila produsen dalam negeri akhirnya pada beralih menjadi importir, itu dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran.

    “APPI berharap pemerintah untuk mulai memikirkan dan merumuskan bagaimana untuk mengendalikan perdagangan di sektor swasta agar industri kelistrikan dalam negeri dapat tetap hidup,” ujar Yohanes.

    Kebijakan TKDN Dipertahankan

    Yohanes meminta agar kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespon kebijakan kenaikan BMI (Bea Masuk Impor) AS.

    Kebijakan TKDN dinilai terbukti ampuh meningkatkan permintaan produk manufaktur
    dalam negeri terutama dari belanja pemerintah.

    “Kebijakan TKDN juga telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia,” ucap Yohanes.

    Ia mengatakan, banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan TKDN ini.

    Pelonggaran kebijakan TKDN disebut malah akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia.

    Penerapan TKDN untuk proyek proyek yang bersumber dana APBN yang saat ini diterapkan oleh pemerintah dinilai sudah tepat guna melindungi produsen dalam negeri.

    “Hal tersebut juga diberlakukan di negera-negara lain di dunia,” kata Yohanes.

    Apabila Kebijakan TKDN RI dianggap sebagai salah satu penyebab terbitnya kebijakan BMI AS ini, Yohanes menyebut perlu adanya pembicaraan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.

    Pembicaraan perlu meliputi produk apa
    yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk tidak dikenakan kebijakan TKDN ini.

    Yohanes pun mendorong agar Pemerintah Indonesia merespon perang tarif dengan tarif
    juga.

    “Jangan isu perang tarif digeser pada isu NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier). Kalau perlu, pemerintah Indonesia beri tarif masuk nol persen pada produk manufaktur kelistrikan AS,” ujarnya.

  • BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS

    BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi XI: BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Bank Indonesia (BI) melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS), merespons kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Pada saat pasar sedang libur lebaran, saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pimpinan komisi keuangan DPR itu mendorong BI mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS. Dia mengingatkan agar jangan sampai tekanan koreksi negatif atas Rupiah melewati angka psikologis.

    Dia pun memprediksi harga barang di AS akan semakin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi COVID-19.

    Terkait hal tersebut, dia memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) akan menurunkan tingkat suku bunga sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi, dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas dolar AS,” ujarnya.

    Dia juga menilai kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.

    Dia lantas menyinggung data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada tahun 2024, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,4 miliar dolar AS. Menurut dia, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia.

    “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ucapnya.

    Misbakhun memandang kebijakan tarif ala Presiden Trump itu akan memukul industri produk ekspor di Indonesia. Di mana, ekspor Indonesia ke AS didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” katanya.

    Dia menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang membawa dampak tekanan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor, bahkan bisa berefek ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Akibat kebijakan baru tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.

    Sumber : Antara

  • Biaya PPG Pendidikan Agama Islam Kemenag 2025 Sepenuhnya Ditanggung Negara – Page 3

    Biaya PPG Pendidikan Agama Islam Kemenag 2025 Sepenuhnya Ditanggung Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa semua biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2025 sepenuhnya ditanggung negara.

    Direktur PAI, M. Munir mengatakan, anggaran itu diambil baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Menurut dia, di tahun 2025 ini, ada.21.807 peserta PPG PAI. Nantinya para peserta akan menerima pembiayaan yang dibagi dalam dua bagian: 80% ditanggung APBN dan 20% ditanggung APBD.

    “Dengan demikian, para peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi apapun untuk mengikuti program ini,” kata Munir dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Dia mengimbau para peserta dan calon peserta tidak terjebak oleh ajakan-oknum yang meminta pembayaran dalam bentuk apapun dengan alasan biaya PPG.

    Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang ada dan bisa menciderai semangat pemerintah dalam menyukseskan sertifikasi guru PAI di Indonesia.

    “Jangan ada yang tertipu dengan ajakan untuk membayar biaya PPG PAI Kemenag. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah,” jelas Munir.

    “Jika ada oknum yang meminta biaya dari guru PAI peserta atau calon peserta PPG, silahkan laporkan ke kami!,” sambungnya.

     

  • Misbakhun Optimistis Tim Ekonomi Prabowo Bisa Hadapi Kebijakan Trump

    Misbakhun Optimistis Tim Ekonomi Prabowo Bisa Hadapi Kebijakan Trump

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPRRI Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.
     
    Legislator Golkar itu mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.
     
    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Misbakhun.

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.
     
    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” ujarnya.
     
    Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada 2024. Pada tahun lalu,  nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.
     
    Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.
     
    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.
     
    Misbakhun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia. Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. 
     
    “Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ujar Misbakhun.
     
    Menurut Misbakhun, dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.
     
    Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara.
     
    “Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.
     
    Terkait arahan Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.
     
    “Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi  lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.
     
    Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19.
     
    Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga  sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.
     
    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.
     
    Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas  Rupiah melewati angka psikologis.
     
    “Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.
     
    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan  sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.
     
    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, tapi Hati-hati

    Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, tapi Hati-hati

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong langkah negosiasi ulang terkait tarif baru yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terkait barang impor yang masuk ke AS terhadap Indonesia. Namun, Misbakhun meminta pemerintah untuk berhati-hati.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Misbakhun membeberkan data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar. Menurutnya, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” imbuh dia.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    Dia menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” pungkas Misbakhun.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Angkot Masih Jadi Penyebab Macet di Jalan Kapten Muslihat, Warga Tagih Janji Kampanye Dedie-Jenal Megapolitan 4 April 2025

    Angkot Masih Jadi Penyebab Macet di Jalan Kapten Muslihat, Warga Tagih Janji Kampanye Dedie-Jenal Megapolitan 4 April 2025

    Angkot Masih Jadi Penyebab Macet di Jalan Kapten Muslihat, Warga Tagih Janji Kampanye Dedie-Jenal
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Angkutan kota (
    angkot
    ) masih menjadi penyebab utama kemacetan di sepanjang Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan sopir angkot yang kerap mengetem di pinggir jalan.
    Warga pun menagih janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin, yang berkomitmen untuk mengurangi jumlah angkot.
    Salah seorang warga Kota Bogor bernama Ahmad Salim (29) mengatakan, pengurangan jumlah angkot harus segera direalisasikan agar kemacetan bisa diatasi dengan baik.
    “Denger-denger sih memang katanya mau ngurangin angkot. Ya harus dilaksanakan. Kalau masih gak ngurangin angkot, ya pasti macet terus. Apalagi di sini (Kapten Muslihat),” kata Ahmad Salim dilansir dari
    TribunnewsBogor.com
    , Jumat (4/4/2025).
    Ahmad pun berharap Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin menepati janji kampanye mereka.
    “Namanya janji, ya harus dilaksanakan,” tegasnya.
    Menanggapi hal tersebut, Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa program pengurangan angkot memang sudah direncanakan.
    “Ini (pengurangan angkot) program yang akan dijalankan,” kata Jenal.
    Jenal melanjutkan, nasib para sopir angkot yang terdampak dalam program pengurangan angkot nantinya akan diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
    “Termasuk mencari pekerjaan baru bagi mereka para pengemudi angkot,” ucapnya.
    Jenal juga menegaskan bahwa ke depan akan ada penghapusan angkot di jalur-jalur padat, di antaranya Jalan Kapten Muslihat.
    “Termasuk uji coba jalur tersebut tanpa angkot nantinya. Diganti dengan transportasi masal. Akan dibahas dulu bersama Pak Wali,” ujarnya.
    Sebagai informasi, saat kampanye Pemilihan Wali Kota Bogor, Calon Wakil Wali Kota Bogor nomot urut 3 Jenal Mutaqin atau Kang JM pernah memaparkan konsep program penataan transportasi, salah satunya penataan angkutan kota (angkot) jika dirinya terpilih nanti.
    JM yang mendampingi Dedie Rachim ini berencana melanjutkan program yang sudah dirintis oleh mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam penataan angkutan kota. Program tersebut meliputi rerouting hingga konversi angkot dengan skema 3:1.
    “Artinya rerouting tetap berjalan. Konversi 3:1 kemarin yang eksisting pun masih berjalan, yakni Biskita. Animo warga masih merasakan manfaatnya dan itu harus dilanjutkan,” kata Jenal Mutaqin kepada
    TribunnewsBogor.com
    , Sabtu (28/9/2024),
    Jenal mengakui bahwa pelaksanaan program ini cukup berat, terutama dalam hal penganggaran.
    “Penganggarannya melalui APBD atau APBN. Saya masih optimis pusat masih memberikan Biskita,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semprot Keluhan Perhotelan, Alasan Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Tenggelamkan Study Tour – Halaman all

    Semprot Keluhan Perhotelan, Alasan Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Tenggelamkan Study Tour – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi kabar terkini terkait tingkat hunian hotel menurun belakangan ini.

    Satu di antara yang disebut-sebut menjadi penyebabnya adalah karena dilarangnya kegiatan pariwisata atau study tour siswa SMA sederajat di wilayah Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi yang bertanggung jawab dengan melarang study tour di wilayahnya tersebut tak goyah dengan pemberitaan hunian hotel menurun.

    Kembali ia menyinggung tentang dampak ekonomi bagi orangtua siswa.

    Menurutnya, kurang tepat jika perhotelan menjadikan larangan study tour sebagai alasan tingkat hunian hotel menurun. 

    “Ketika study tour dimaknai sebagai nginep  di hotel artinya sudah diakui bukan study tour tapi pariwisata tau piknik. Nah kalau piknik kan berarti punya kelebihan uang. Kalau anak-anak didorong nginep hotel apakah mereka orang kaya semua? Tidak,” jelasnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, pada Jumat (4/4/2025).

    Lantas pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan, banyak orangtua siswa terpaksa meminjam ke bank hingga menjual aset hanya untuk membayar study tour anaknya.

    Hal tersebut bagi Dedi akan menimbulkan kemiskinan baru.

    “Ada puluhan ibu orangtua siswa tau ratusan ribu orangtua siswa yang menanggung beban hutang akibat menanggung biaya study tour atau piknik anaknya,” ucapnya.

    Sebagai gubernur, lanjutnya, ia bertanggung jawab untuk menyelamatkan beban kehidupan masyarakat Jawa Barat agar terkurangi beban ekonominya.

    “Agar mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya, yaitu kebutuhan ekonomi dan kepentingan pendidikan, itu dulu yang saya inginkan,” imbuh dia.

    Sementara, dia pun menyebutkan anak atau siswa tetap bisa piknik bersama orangtua atau keluarganya dengan catatan memiliki kemampuan ekonomi lebih.

    “Kan ga ada problem sebenarnya,” papar dia.

    Okupansi Hotel Menurun

    Mengutip Tribun Jabar, tingkat keterisian hotel atau okupansi saat libur Lebaran 2025 di Jawa Barat menurun jika dibandingkan tahun lalu. 

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan, penghitungan tingkat keterisian hotel tahun ini dibagi menjadi beberapa sesi.

    Pertama, kata dia, saat bulan puasa, pada 1-28 Maret 2025, okupansinya hanya 20 persen. Lalu pada 28 -30 Maret 2025 naik menjadi 45 persen. 

    “Nah, tanggal 31 Maret sampai 5 April, itu mungkin sekitar 85 persen hingga 90 persen. Kenapa saya hitung seperti itu, karena kalau dulu (2024) tanggal 1 sampai tanggal 28 itu okupansi bisa mencapai 50 persen karena dulu rapat, meeting, masih diperbolehkan di hotel-hotel. Kalau sekarang kan enggak ada,” ujar Dodi, Jumat (4/4/2025). 

    Menurutnya, peningkatan hanya terjadi di sejumlah tempat wisata seperti kawasan Bogor dan Tasikmalaya yang mencapai 80 persen. 

    “Kalau 2024, 95 hingga 100 persen okupansinya. Nah libur panjang sekarang hanya sampai 85 persen,” katanya.

    Setelah libur Lebaran, kata dia, okupansi hotel diprediksi bakal turun lagi karena wisatawan sudah kembali ke daerah masing-masing. Ditambah lagi aturan efisiensi dari pemerintah yang mengurangi kegiatan di hotel.

    “Okupansi mungkin akan kembali ke-30 persen. Kita semua hotel agak waswas, mungkin bisa “puasa” lagi setelah libur panjang,” ucapnya.

    Sejak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Belanja APBN, kegiatan pemerintah di hotel menurun drastis.

    Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan lesunya ekonomi akibat adanya perang dagang Amerika.

    “Kemudian, kedua, kan sekarang banyak yang di-PHK oleh perusahaan. Ekonomi kita lagi lesu, sehingga seharusnya pemerintah membangkitkan, harusnya pemerintah yang belanja bukan dari swasta,” ucapnya.

    “Nah, kalau sekarang pemerintah menahan, kemudian tidak ada belanja, otomatis bukan hotel dan restoran saja, semua usaha juga terkena dampaknya,” tambah Dodi.

    Para pengusaha hotel di bawah naungan PHRI pun, kata dia, tak menutup kemungkinan akan mengurangi karyawannya karena dampak dari menurunnya okupansi hotel.

    “Contoh, misalnya, hotel (okupansinya) turun (menjadi) 30 persen berarti otomatis kemungkinan terjadi PHK, karena untuk (memenuhi) biaya BEP hotel itu kurang lebih 50 persen (okupansi),” katanya.

    Pihaknya pun berharap pemerintah dapat meninjau ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 agar dunia usaha menggeliat lagi. 

    “Kemudian ada peninjauan ulang di Jawa Barat oleh Pak Dedi (Gubernur Dedi Mulyadi) kaitan study tour bisa di tinjau ulang. Itu saja harapan saya,” ucapnya.

    Beda Pendapat

    Beda pendapat soal larangan study tour antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dan sejumlah pemerintah daerah.

    Mendikdasmen menegaskan pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah, meskipun ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan.

    Hanya saja, yang perlu ditekankan adalah pemilihan jasa transportasi yang berkualitas.

    Mu’ti meminta sekolah untuk betul-betul mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopirnya jika ingin mengadakan study tour.

    “Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi.”

    “Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya,” ujar Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025) dilansir Kompas.com.

    Menurut Mu’ti, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

    Namun, Mu’ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.

    “Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana,” tegasnya.

    Selain itu, guru wajib membimbing study tour demi keselamatan anak-anak.

    “Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari,” jelas Mu’ti.

    Larangan Gubernur Jabar

    Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan larangannya terhadap kegiatan study tour untuk sekolah-sekolah di provinsi Jawa Barat.

    Dedi menilai bahwa kebanyakan orang tua siswa harus berutang atau menjual barang untuk membiayai kegiatan study tour anak-anak mereka.

    Sehingga menurutnya, study tour dinilai lebih bersifat hiburan daripada edukasi.

    “Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya, ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata,” ujar Dedi, baru-baru ini.

    Menurut Dedi, kegiatan study tour dapat membebani orang tua.

    Ia berpendapat bahwa banyak orang tua yang terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar, padahal itu bukan hal yang mudah bagi mereka.

    “Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua. Saya tahu bagaimana kondisi masyarakat Jawa Barat.” 

    Selain itu, kata Dedi, aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan serius dalam melarang study tour. 

    Ia juga menyinggung kecelakaan tragis yang menimpa SMK di Depok, yang menyebabkan 11 siswa meninggal dunia.

    Menurutnya, hal itu harus menjadi pelajaran semua pihak agar tidak terulang kembali.

    Usulan Gubernur Banten

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour ke luar daerah tetap berlaku di provinsinya.

    Menurutnya, study tour selama ini lebih mengarah pada wisata ketimbang pendidikan.

    Namun jika memang tetap dilakukan, pihaknya mengimbau agar study tour digelar di dalam provinsi.

    “Saya lebih memilih agar siswa bisa melakukan study tour di dalam provinsi Banten, yang memiliki banyak potensi industri dan wisata edukatif.”

    “Jika ingin mengunjungi pabrik atau dunia industri, Banten sudah memiliki banyak pilihan,” ujar Andra.

    Andra mencontohkan, pabrik-pabrik besar di Banten seperti Krakatau Steel dan pabrik baja lainnya bisa menjadi tempat yang sangat mendidik bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Pihaknya juga terbuka apabila ada siswa luar daerah memilih untuk datang ke Banten mengenal industri yang ada.

    “Malah, orang luar yang harus datang ke sini untuk study tour,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Galuh Widya Wardani/Glery Lazuardi)(Kompas.com/Firda Janati)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)