Xcloud.id

Topik: APBN

  • Sri Mulyani Sebut APBN Defisit Rp 104,2 Triliun per Akhir Maret 2025

    Sri Mulyani Sebut APBN Defisit Rp 104,2 Triliun per Akhir Maret 2025

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

    Dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4), angkat defisit ini setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53 persen.

    “2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri mulyani.

    Untuk pendapatan, per Maret 2025 pendapatan negara ada di Rp 516,6 triliun dengan total belanja negara Rp 620,3 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan PNBP senilai Rp 115,9 triliun.

     Sementara untuk belanja negara, angka Rp 620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.

    Untuk mempersiapkan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sri Mulyani juga mengungkap penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 282 triliun merupakan suatu persiapan.

    “Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption.

    Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” ujarnya. (*)

  • 30.000 Sarjana Terbaik Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis

    30.000 Sarjana Terbaik Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggagas ide besar untuk memperkuat program makan bergizi gratis (MBG) melalui rekrutmen dan pelatihan 30.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI). Langkah ini disebut sebagai upaya menghadirkan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam eksekusi program gizi nasional.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, para SPPI merupakan sarjana-sarjana terbaik dari seluruh Indonesia yang dididik secara khusus untuk mengelola program MBG.

    “Ini ide murni dari Pak Presiden. Mereka dididik tiga sampai empat bulan di Unhan, lalu dua bulan pelatihan Komcad, serta satu sampai dua bulan pelatihan teknis pangan, pertanian, dan pengelolaan makanan,” ujar Dadan saat sarasehan ekonomi di Menara Bank Mandiri, Selasa (8/4/2025).

    2.000 SPPI Sudah Tersebar di Lapangan

    Dadan menjelaskan, 2.000 SPPI dari dua batch awal sudah lulus dan ditugaskan di 38 provinsi. Meski ada enam orang yang mengundurkan diri, mayoritas telah aktif menjalankan tugas di lapangan untuk mengawati pelaksanaan makan begizi gratis.

    “Batch pertama didanai oleh hamba Allah, sedangkan batch kedua sudah menggunakan APBN,” kata Dadan.

    Siap Kendalikan 100% Layanan Gizi

    Menurut Dadan, pendidikan SPPI yang kini dikelola di bawah Kementerian Pertahanan akan selesai pada Juli 2025. Setelah lulus, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi akan dipimpin langsung oleh seorang SPPI, memastikan eksekusi program berjalan profesional dan terukur.

    “Tidak ada satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak dipimpin oleh SPPI. Mereka inilah SDM utama untuk mengawal keberhasilan MBG,” tambahnya.

    Program makan bergizi gratis dengan penggerak 30.000 sarjana terbaik menjadi pilar penting dalam rencana besar Indonesia menuju generasi sehat dan kuat secara nasional, sekaligus membuka ruang kerja produktif bagi lulusan sarjana di berbagai daerah.

  • Video: Tenangkan Rakyat, Sri Mulyani Pastikan APBN Tak Akan Jebol

    Video: Tenangkan Rakyat, Sri Mulyani Pastikan APBN Tak Akan Jebol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini tidak akan jebol atau merangkak naik di atas 3%.

    Selengkapnya saksikan di Program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (08/04/2025).

  • Sri Mulyani Sebut Pembiayaan APBN Naik, Frontloading Buat Antisipasi Kebijakan Trump 18 menit yang lalu

    Sri Mulyani Sebut Pembiayaan APBN Naik, Frontloading Buat Antisipasi Kebijakan Trump

    18 menit yang lalu

  • Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol. 

    Bendahara negara mengimbau masyarakat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun.

    Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani berpendapat bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara termasuk Indonesia, dinilai tidak memiliki dasar ekonomi.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

    “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.

  • Defisit APBN 2025 Aman, Rakyat Jangan Panik!

    Defisit APBN 2025 Aman, Rakyat Jangan Panik!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 tidak akan jebol meski situasi ekonomi global sedang tidak menentu akibat perang tarif dagang yang dipicu Amerika Serikat.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” ujarnya dalam sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani memastikan seluruh program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan desa dan penguatan koperasi, telah masuk dalam perhitungan fiskal yang dilakukan secara hati-hati.

    Defisit Tetap di Bawah Batas Aman

    Sri Mulyani menegaskan target defisit tetap dijaga, yaitu pada angka 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 616,2 triliun.

    “Dengan belanja negara Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, posisi fiskal kita tetap dalam jalur aman,” tegasnya.

    Sri Mulyani juga menyebut program, seperti Danantara dan pemanfaatan dividen BUMN telah diperhitungkan dalam kerangka anggaran 2025.

    Kritik Tarif Trump: “Tidak Berdasar Ilmu Ekonomi”

    Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengkritisi kebijakan tarif impor resiprokal Presiden Donald Trump, yang dikenakan terhadap 60 negara, termasuk Indonesia. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak berlandaskan ilmu ekonomi.

    “Semua ekonom yang belajar ekonomi pasti tidak memahami cara perhitungan tarif itu. It’s purely transactional,” ujarnya.

    Menurut Sri Mulyani, langkah Trump hanya ingin menutup defisit perdagangan AS tanpa mempertimbangkan efek global jangka panjang.

    APBN Tetap Jadi Andalan Hadapi Gejolak Global

    Ia menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Beberapa di antaranya, untuk menyerap tekanan dari eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, gejolak pasar modal, dan disrupsi perdagangan global.

    “Kita tetap fokus pada penguatan fundamental ekonomi dan menjaga daya beli rakyat,” kata Sri Mulyani.

  • Nego Tarif Trump, Pemerintah Mau Geber Impor LPG & LNG dari AS

    Nego Tarif Trump, Pemerintah Mau Geber Impor LPG & LNG dari AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah Indonesia bakal meningkatkan impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS).

    Airlangga mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai respon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% terhadap Indonesia.

    “Dengan pembicaraan Menteri ESDM juga arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika,” kata Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Airlangga menambahkan, peningkatan jumlah impor LPG dan LNG dari AS tidak bakal menambah volume impor. Dia mengatakan, hanya mengalihkan impor LPG dan LNG yang sebelumnya dari negara lain menjadi dari AS.

    “Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch jadi tidak mengganggu APBN,” katanya.

    Airlangga sebelumnya memaparkan sejumlah kebijakan yang tengah dikaji pemerintah dalam paket negosiasi yang akan ditawarkan kepada AS. Di antaranya, peningkatan volume impor produk dari AS. Peningkatan volume impor akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas).

    (acd/acd)

  • Reaktivasi 10.000 Sumur Migas, Prabowo Mau Impor Rig dari AS

    Reaktivasi 10.000 Sumur Migas, Prabowo Mau Impor Rig dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membeli drilling rig atau peralatan yang digunakan untuk mengebor sumur minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS).

    Hal ini sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump kepada RI.

    Prabowo mengatakan pihaknya siap saja mengambil langkah win-win solution dengan Negeri Paman Sam. Salah satunya dengan meningkatkan impor dari AS.

    Dengan begitu, defisit dagang AS dari Indonesia bisa berkurang. Harapannya, AS dapat melunakan kebijakan tarif kepada AS. Maklum, hal ini merupakan salah satu yang dipermasalahkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Kita butuh alat-alat, teknologi, rig-rig drilling dari mereka [AS]. Kita akan buka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).

    Selain itu, Prabowo juga mengatakan, pihaknya siap melakukan impor minyak dan gas bumi (migas) senilai US$9 miliar dari AS. 

    “Apa yang kita butuh dari AS? Kita butuh LPG US$9 miliar, minyak BBM, kita bisa impor lagi US$9 miliar lagi,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah RI juga akan meningkatkan impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS sebagai respons kebijakan tarif resiprokal.

    Dia menjelaskan, pemerintah memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru AS.

    “Dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM, juga kita arahan presiden kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga.

    Namun, Airlangga menggarisbawahi bahwa peningkatan impor LPG dan LNG dari AS, tak berarti menambah volume impor gas RI secara total. Dia menjelaskan, pemerintah hanya melakukan realokasi impor gas tersebut. Artinya, akan ada pengurangan jumlah impor LPG dan LNG dari negara di luar AS.

    “Ini tidak menambah [impor], tapi realokasi pembelian, jadi tak mengganggu APBN,” jelas Airlangga.

  • Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada para investor dan ekonom bahwa APBN akan dikelola dengan baik dan hati-hati meskipun belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap anggaran besar.

    Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut Prabowo berpesan agar pengelolaan keuangan negara tetap dijaga di tengah banyaknya program pemerintah yang harus didanai.

    “Itu semuanya [program anggaran jumbo Presiden] dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, itu sudah dianggarkan di dalam APBN,” tuturnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sejauh ini, terang Sri Mulyani, seluruh program prioritas Presiden Prabowo telah didanai dengan APBN. Misalnya, untuk ketahanan pangan, pemerintah di antaranya telah memberikan subsidi pupuk sebesar 1,3 juta ton pada tiga bulan pertama 2025.

    Kemudian, ketahanan energi berupa subsidi BBM dan listrik untuk masyarakat. Pemerintah juga disebut telah menggelontorkan APBN untuk menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis bagi sekitar 6 juta penerima.

    Selain itu, program-program di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengadaan alutsista maupun penguatan industri pertahanan dalam negeri tetap dibiayai oleh APBN.

    Bahkan, Sri Mulyani menyebut APBN akan tetap membiayai beberapa program Prabowo lainnya ke depannya, seperti Koperasi Merah Putih. Rencananya, pembangunan koperasi di setiap desa itu akan menggunakain Dana Desa.

    “Governance-nya [tata kelola, red] yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop, sehingga kemudian orang menganggap, oh, akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable,” ucapnya.

  • Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    Sri Mulyani Pastikan Semua Program Presiden Prabowo Tidak Bikin APBN Jebol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini dalam kondisi prudent dan sustainable.

    Seluruh program yang menjadi konsen Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan APBN tetap masih bisa dilaksanakan.

    “Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada,” tutur Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Selanjutnya, program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Selain itu, program pendidikan, subsidi sudah terpetakan dalam anggaran APBN.

    Sri Mulyani menyebut, Presiden memang punya banyak program tapi semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable.

    “Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Saya juga minta untuk para pengamat, para ISE dan yang lain-lain untuk juga membantu,” ucapnya.

    Sri Mulyani menambahkan, postur dari APBN Indonesia sampai dengan akhir Maret sudah dalam situasi yang cukup baik.

    “Kemarin menunda melakukan press conference karena memang datanya masih sangat liquid, masih dinamis karena adanya Cortex, di sisi lain adanya penerapan ter dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one off, sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market kami melakukan presentasi,” jelasnya.

    Pada bulan Maret penerimaan pajak bruto Indonesia sudah kembali ke tren positif. Yang tadinya pertumbuhannya minus 13 persen pada bulan Januari dan Februari minus 4 persen, Maret sudah tumbuh positif 9,1 persen.

    “Saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track. Dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent dan ini akan menjadi berantakan,” ucap Menkeu.