Xcloud.id

Topik: APBN

  • Pengusaha Elektronik Wanti-wanti Pelonggaran TKDN Bisa Bikin Investor Kabur

    Pengusaha Elektronik Wanti-wanti Pelonggaran TKDN Bisa Bikin Investor Kabur

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana merelaksasi Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS). Indonesia terkena tarif impor 32%, meskipun Presiden AS Donald Trump memutuskan menunda kebijakan itu selama 90 hari ke depan.

    Menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman pelonggaran TKDN berpotensi menurunkan utilisasi industri elektronik dalam negeri. Hal itu juga bisa memicu larinya investor ke luar negeri hingga menyebabkan penjualan produsen dalam negeri menurun.

    “Penurunan utilisasi industri, terutama produk yang dibeli melalui program TKDN, dan ketidakpastian regulasi ini akan membuat keraguan dan pengalihan investasi sektor elektronik keluar Indonesia,” kata Daniel dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

    “Lalu tentu saja produsen dalam negeri berpotensi kehilangan penjualan B2G (Business to Government) baik melalui tender atau e-katalog,” sambungnya.

    Daniel berpendapat TKDN justru harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Pasalnya jika dilonggarkan maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran.

    “Kita menginginkan setiap Rp 1 uang pajak yang dipungut dari rakyat dan masuk APBN/APBD dan BUMN/BUMD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri,” tuturnya.

    Jika uang negara tersebut dibeli produk dalam negeri maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada di dalam negeri. Sebaliknya jika uang negara digunakan membeli produk impor maka nilai tambahnya ada di luar negeri.

    “TKDN ini kan hanya untuk belanja pemerintah, jadi sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri jika ada. Kalau memang tidak ada industrinya, kan tetap saja bisa impor,” imbuh Daniel.

    Ia menilai sebaiknya penerapan TKDN untuk elektronik justru diperluas dengan TKDN sektoral, yang mana setiap peralatan elektronik selain HKT (Handphone, Komputer Genggam dan Tablet) punya kebijakan tersendiri.

    “Penerapan TKDN sektoral elektronik penting untuk meningkatkan utilisasi industri elektronik lebih tinggi lagi, untuk jaminan dan menarik investasi,” tutupnya.

    (ily/ara)

  • Industri Elektronik Nasional Keberatan Jika Nilai TKDN Dilonggarkan, Ini Alasannya  – Halaman all

    Industri Elektronik Nasional Keberatan Jika Nilai TKDN Dilonggarkan, Ini Alasannya  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Industri Elektronik Indonesia (GABEL) menyatakan keberatan jika ketentuan tentang  Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN dibuat lebih fleksibel seperti usulan Presiden Prabowo Subianto di acara Sarasehan Ekonomi yang dihadiri sejumlah pengusaha nasional, Selasa (8/4/2025).

    Sekretaris Jenderal GABEL Daniel Suhardiman, menilai aturan TKDN tidak perlu dibuat fleksibel apalagi sampai dilonggarkan.

    “Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran,” tutur Daniel kepada Tribunnews.com, Kamis (10/4/2025).

    Daniel menerangkan, setiap barang yang dibeli dan terkena pajak, pemerintah ingin pendapatan tersebut masuk ke kas negara.

    Dengan pembelian produk buatan lokal, ujungnya akan membawa dampak positif ke industri hingga menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

    “Kita menginginkan setiap Rp 1 uang pajak yang dipungut dari rakyat dan masuk APBN/APBD dan BUMN/BUMD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri. Jika uang negara tersebut dibeli produk dalam negeri, maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada didalam negeri,” ujarnya.

    Berbeda halnya jika belanja dilakukan untuk membeli produk impor, dimana dapat dipastikan nilai tambahnya ada di luar negeri.

    Daniel mengingatkan, aturan TKDN hanya diberikan untuk belanja pemerintah, sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri.

    “TKDN ini kan hanya untuk belanja pemerintah, jadi sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri jika ada. Kalau memang tidak ada industrinya, kan tetap saja bisa impor,” ujarnya.

    Di forum sarasehan tersebut, Prabowo mengusulkan relaksasi ketentuan TKDNuntuk mengatasi penetapan tarif impor impor yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap komoditi asal Indonesia.

     

  • APBN Maret 2025 Tekor saat Ada Tarif Trump, Pemerintah Harus Apa? – Page 3

    APBN Maret 2025 Tekor saat Ada Tarif Trump, Pemerintah Harus Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kinerja APBN hingga Maret 2025 tercatat mengalami defisit Rp 104,2 triliun atau setara 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Raport itu diumumkan Kementerian Keuangan jelang berlakunya tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump per 9 April 2025.

    Meskipun begitu, ekonom senior Indef Aviliani menilai, kinerja APBN masih dalam kondisi sehat, karena defisit sebesar 0,43 persen dari PDB) masih dalam sasaran target Kemenkeu di 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB.

    “Walaupun APBN dalam kondisi defisit, tetapi keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp 17,5 triliun. Hal ini merupakan katalis positif,” ujar Aviliani kepada Liputan6.com, dikutip pada Kamis (10/4/2025).

    Ke depan, ia pun menyarankan pemerintah untuk menerapkan strategi counter cyclical. Untuk menangkal dampak siklus ekonomi yang ada saat ini, khususnya kebijakan tarif Trump.

    “Strategi yang perlu dilakukan oleh Kemenkeu dalam tata kelola APBN, terutama pasca tarif reciprocal Trump adalah kebijakan yang bersifat counter-cylical untuk menjaga perekonomian domestik,” ungkapnya.

    Berikutnya, ia menilai pengalihan anggaran dan efisiensi perlu dievaluasi. Untuk diprioritaskan kepada alokasi yang mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi, termasuk di daerah.

    “Selain itu, untuk menaikkan pajak perlu dilakukan ekstensifikasi pajak dari underground economy, dan wajib pajak yang belum membayar pajak,” kata Aviliani.

     

  • Top 3: Donald Trump Naikkan Tarif Impor dari China jadi 104% – Page 3

    Top 3: Donald Trump Naikkan Tarif Impor dari China jadi 104% – Page 3

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di era Presiden Prabowo mengalami defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

    Angka ini mencerminkan sekitar 16,9 persen dari total defisit yang ditargetkan sepanjang tahun, yakni Rp 616,2 triliun.

    Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas wajar dan aman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat diangka 2,53 persen.

    berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

    “2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, ditulis Rabu (9/4/2025).

    Pendapatan Negara Belum Optimal

    Defisit APBN berasal dari sisi pendapatan negara, dimana realisasi hingga akhir Maret 2025 baru mencapai Rp 516,1 triliun, atau setara 17,2 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

    Kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp 400,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 16,1 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp 2.490,9 triliun.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • BKN Klarifikasi Kenaikan Gaji PNS 2025, Realistis atau Mimpi di Tengah Efisiensi? – Halaman all

    BKN Klarifikasi Kenaikan Gaji PNS 2025, Realistis atau Mimpi di Tengah Efisiensi? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengklarifikasi kenaikan gaji PNS pada 2025. Realistis atau mimpi di tengah efisiensi?

    Klarifikasi itu disampaikan setelah informasi kenaikan gaji menjadi topik yang ramai diperbincangkan pada Selasa 8 April 2025.

    Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Vino Dita Tama mengatakan, belum ada pembahasan kenaikan gaji PNS.

    “Belum ada pembahasan itu (gaji PNS naik,-red), terutama di tengah efisiensi,” ujar Vino seperti dilansir Bangkapos pada Kamis (10/3/2025).

    Jika merujuk pada aturan, kata dia, kenaikan gaji PNS telah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

    Pihaknya akan menyampaikan kepada publik kalau memang ada kebijakan baru mengenai gaji PNS.

    “Kalau memang ada kebijakan baru soal gaji PNS, nanti kami sampaikan,” ujarnya.

    Apakah gaji PNS 2025 akan dinaikkan mengingat Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi anggaran?

    Kebijakan Efisiensi 

    Pada 22 Januari 2025, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025). 

    Dalam poin kedua huruf a dijelaskan, perlu adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun. 

    Sementara itu, pada poin ketiga angka 2 dijelaskan bahwa pemotongan anggaran belanja meliputi belanja operasional dan non operasional yang sekurang-kurangnya terdiri dari belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Presiden Prabowo Subianto menjawab soal dampak perlambatan ekonomi usai adanya pengalihan belanja modal dan belanja barang atau efisiensi APBN yang mencapai Rp 300 triliun.

    Prabowo mengakui, pengalihan tersebut memang akan berdampak terhadap perlambatan ekonomi.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam perbincangan bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

    Rincian Gaji PNS

    Gaji PNS golongan I 

    IA: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600 

    IB: Rp 1.840.800-Rp 2.670.000 

    IC: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700 

    ID: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400. 

    Gaji PNS golongan II 

    IIA: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400 

    IIB: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500 

    IIC: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200 

    IID: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600. 

    Gaji PNS golongan III 

    IIIA: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200

    IIIB: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800 

    IIIC: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500 

    IIID: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700. 

    Gaji PNS golongan IV 

    IVA: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900 

    IVB: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300 

    IVC: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400 

    IVD: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500 

    IVE: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200

  • BGN: Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Lapangan Kerja Baru

    BGN: Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Lapangan Kerja Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja langsung di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

    Dadan menjelaskan alasan mengapa setiap SPPG ditargetkan melayani 3.000 hingga 4.000 jiwa penerima manfaat. Menurutnya, skala tersebut diperlukan agar muncul permintaan pasar baru yang terus berkembang (new emerging market).

    “Secara ekonomi, program MBG mampu menciptakan lapangan kerja langsung di SPPG,” ujarnya, Rabu (9/4/2025).

    Ia memerinci, terdapat tiga tenaga inti di setiap SPPG yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang dibayar langsung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara itu, tenaga kerja pendukung seperti juru masak dan relawan mitra dibiayai dari dana operasional yang disalurkan oleh BGN kepada mitra.

    “Tenaga kerja seperti yang membantu memasak dan lainnya dibayar melalui dana operasional mitra,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan program makan bergizi gratis juga mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui keberadaan para penyalur bahan baku. Setiap SPPG diperkirakan membutuhkan minimal 15 penyalur baru. Jika satu penyalur mempekerjakan 2 hingga 5 orang, maka akan tercipta lapangan kerja tidak langsung yang signifikan.

    Di sisi lain, program MBG juga memberikan peluang bagi pengusaha maupun yayasan untuk meraih keuntungan lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra resmi SPPG melalui situs mitra.bgn.go.id.

    Dadan menegaskan, MBG merupakan langkah strategis dan bentuk investasi jangka panjang bangsa dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menyebutkan saat ini populasi Indonesia tumbuh pesat, yakni enam orang per menit atau sekitar tiga juta jiwa per tahun, dan diprediksi mencapai 324 juta jiwa pada 2045.

    “Rata-rata lama pendidikan penduduk Indonesia hanya sembilan tahun. Pertumbuhan penduduk lebih banyak berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Presiden resah karena banyak anak lahir dari keluarga dengan pendapatan di bawah Rp 1 juta dan pendidikan rendah,” paparnya.

    Program MBG, lanjut Dadan, melakukan intervensi gizi mulai dari ibu hamil hingga anak usia SMA, dengan menyasar dua fase penting dalam perkembangan manusia, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0–2 tahun) dan usia 8–18 tahun sebagai fase pertumbuhan fisik dan kognitif yang optimal.

    “Dengan makan bergizi gratis, diharapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tumbuh secara seimbang dan berkualitas,” tutupnya.

  • Rupiah dan IHSG Anjlok, Puan Dorong Langkah Mitigasi Guna Antisipasi Dampak Kehidupan Rakyat

    Rupiah dan IHSG Anjlok, Puan Dorong Langkah Mitigasi Guna Antisipasi Dampak Kehidupan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menembus angka Rp17.000 per USD. Puan mendorong otoritas moneter dan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga dapat menjaga perekonomian yang tetap kondusif dan APBN terjaga. 

    “Kondisi perekonomian yang kondusif akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPR Puan Maharani, Rabu, 9 April 2025.

    Selain itu Puan memastikan, DPR melalui fungsi konstitusionalnya, akan terus bergotong royong bersama pemerintah, dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

    “Kami di DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun yang lebih penting, kita harus memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian global,” ucapnya. 

    Puan juga menyoroti anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 9 persen pada awal perdagangan per Selasa, 8 April. Menurutnya, penurunan IHSG ini tidak bisa dianggap sepele. 

    “Atas situasi ini, kami mendorong pemerintah serta otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi sehingga dapat menjaga perkonomian nasional yang tetap kondusif, khususnya bagi investor untuk berinvestasi, di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.

    “Karena kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons kondisi ini, harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Mau Impor LPG dan LNG dari AS Ditambah, Bagaimana Pasokan di RI?

    Prabowo Mau Impor LPG dan LNG dari AS Ditambah, Bagaimana Pasokan di RI?

    Jakarta –

    Pemerintah berencana meningkatkan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap tarif AS 32%.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya masih mengupayakan untuk tidak impor LPG dan LNG pada April hingga Mei. Pasalnya, kebutuhan LPG dan LNG periode tersebut telah terpenuhi dari Blok Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro.

    “Saat ini belum. Kita kan belum pernah impor kan. Kita upayakan untuk April-Mei, Alhamdulillah sudah bisa dipenuhi di dalam negeri,” kata Djoko kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2025).

    Ia mengatakan, kebutuhan dua komoditas tersebut berasal dari realokasi ekspor. Djoko mengatakan, LPG dan LNG dari ekspor dialihkan ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    Namun begitu, ia tak menampik harga yang cenderung tinggi, yakni 17,5% SCP. Djoko menilai, hal tersebut mau tidak mau mesti diterima mengingat ekspor yang dialihkan untuk bulan Juni 2025.

    “Untuk bulan Juni kita kurangi Gas yang dari Sumatera yang ke Singapura. Nah Singapura kurang, kita maksimalkan gas yang dari Natuna, untuk Juni ya. Teriwulan ke-2 insyaallah aman. Nanti kita lihat teriwulan ke-3, teriwulan ke-4 apakah kita perlu impor atau tidak,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah Indonesia bakal meningkatkan impor LPG dan LNG dari AS. Airlangga mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai respons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif 32% terhadap Indonesia.

    “Dengan pembicaraan Menteri ESDM juga arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika,” kata Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

    Airlangga menambah peningkatan jumlah impor LPG dan LNG dari AS tidak bakal menambah volume impor, hanya mengalihkan impor LPG dan LNG dari negara lain ke AS.

    “Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch jadi tidak mengganggu APBN,” katanya.

    (ara/ara)

  • Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 270 Triliun hingga Maret 2025

    Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 270 Triliun hingga Maret 2025

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, pemerintah menarik utang baru senilai Rp 270 triliun hingga akhir Maret 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan APBN di tengah potensi disrupsi global, termasuk dari kebijakan tarif mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan penarikan utang baru tersebut setara dengan 34,8 persen dari target 2025 senilai Rp 775,9 triliun. Pembiayaan utang pemerintah masih didominasi penerbitan surat berharga negara (SBN).

    Secara rinci, realisasi penerbitan SBN tercatat Rp 282,6 triliun atau 44 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 642,6 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya minus Rp 12,3 triliun.

    Realisasi pembiayaan non utang tercatat minus Rp 20,4 triliun. Sehingga total pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp 522,8 triliun.

    “Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issuance Rp 250 triliun untuk surat berharga negara kita Rp 282 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).

    Sri Mulyani mengatakan, peningkatan jumlah pembiayaan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak global.

    “Memang terjadi kenaikan, karena kita melakukan front loading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita belum punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” jelas Sri Mulyani.

    Meski demikian, ia menegaskan strategi pembiayaan pemerintah tetap dijalankan secara hati-hati. Stabilitas pengelolaan APBN tersebut juga berkontribusi terhadap peringkat kredit Indonesia yang tetap terjaga.

    “Rating kita tetap dijaga, stable, bahkan outputnya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting,” ujarnya. (*)

  • Defisit APBN per Maret 2024 Tembus Rp 104 Triliun, Sri Mulyani Bisa Apa? – Page 3

    Defisit APBN per Maret 2024 Tembus Rp 104 Triliun, Sri Mulyani Bisa Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di era Presiden Prabowo mengalami defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

    Angka ini mencerminkan sekitar 16,9 persen dari total defisit yang ditargetkan sepanjang tahun, yakni Rp 616,2 triliun.

    Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas wajar dan aman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat diangka 2,53 persen.

    Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

    “2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, ditulis Rabu (9/4/2025).

    Pendapatan Negara Belum Optimal

    Defisit APBN berasal dari sisi pendapatan negara, dimana realisasi hingga akhir Maret 2025 baru mencapai Rp 516,1 triliun, atau setara 17,2 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

    Kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp 400,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 16,1 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp 2.490,9 triliun.

    Penerimaan perpajakan itu sendiri terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah penerimaan dari sektor pajak yang mencapai Rp 322,6 triliun, atau 14,7 persen dari target tahunan Rp 2.189,3 triliun.

    Kedua adalah penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun, yang justru menunjukkan kinerja cukup baik dengan capaian 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.

    Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi sebesar Rp 115,9 triliun, atau 22,6 persen dari target tahunan sebesar Rp 513,6 triliun. Realisasi yang cukup tinggi ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara di kuartal pertama tahun ini.