Xcloud.id

Topik: APBN

  • Pilihan Purbaya antara Subsidi atau Tanggung Infrastruktur Kereta Cepat: Tidak Dua-duanya

    Pilihan Purbaya antara Subsidi atau Tanggung Infrastruktur Kereta Cepat: Tidak Dua-duanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara pribadi menyatakan lebih memilih untuk tidak menyertakan APBN sama sekali dalam pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk pelunasan utangnya. 

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab melunasi utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar itu. Hal itu berbeda dengan pernyataan Purbaya sebelumnya selaku Menkeu yang menolak penyertaan APBN. 

    Belakangan, usai pernyataan komitmen Prabowo, Danantara mengungkap ada sejumlah opsi di mana APBN akan ikut serta menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Untuk diketahui, Danantara kini mengelola kekayaan BUMN termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

    Dua opsi yang ada merupakan subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO), atau pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah. 

    “Kalau untuk saya, mendingan enggak bayar saya. Cuma gini, itu adalah kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain ya,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Purbaya menyebut, kendati komitmen Presiden untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait dengan penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh yakni infarstrukturnya. 

    “Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung,” ungkap mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu. 

    Purbaya menekankan belum ada kesimpulan terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) itu. Akan tetapi, dia mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya. 

    “Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini,” terangnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana untuk melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak seiring dengan pembengkakan biaya (cost overrun) saat pandemi Covid-19. 

    Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu yakni 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya. 

  • Ada Eksodus Jumbo Investor Asing, Purbaya Bilang Begini

    Ada Eksodus Jumbo Investor Asing, Purbaya Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya optimistis aliran modal asing yang keluar besar-besaran kembali masuk seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan komitmennya untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. 

    Seperti diberitakan Bloomberg sebelumnya, investor asing melepas obligasi pemerintah Indonesia senilai US$84 juta pada awal pekan ini. Dengan demikian, arus masuk bersih sepanjang 2025 hanya tersisa US$25 juta atau turun jauh dibandingkan posisi puncak sekitar US$4,6 miliar pada akhir Agustus 2025. 

    Purbaya tidak menampik bahwa investor SBN pemerintah belum sepenuhnya kembali masuk ke pasar keuangan RI. Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan pasar saham yang sudah kembali ke level normal. Dia menyebut investor asing pemegang obligasi pemerintah masih menunggu seperti apa perbaikan kondisi perekonomian Indonesia. 

    “Kalau saya bisa menunjukkan di triwulan keempat ini ekonominya tumbuh di atas 5,5%, [kisaran] 5,6%-5,7%, itu pasti akan balik lagi ke sini. Mereka mencari tempat yang paling stabil. [Arus modal] bond sempat masuk terus keluar lagi kan, mungkin karena saya enggak nongol dua minggu itu, ‘Purbaya ada enggak nih?’,” jelasnya kepada wartawan sambil berkelakar di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Kendati ada sejumlah ketidakpastian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini kondisi pasar keuangan domestik masih cukup baik. Aliran modal asing keluar (outflow) itu dinilainya sebagai kondisi pasar yang likuid. 

    “Jadi enggak ada masalah, malah itu menunjukkan marketnya cukup likuid ketika orang bisa keluar dengan mudah,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Menkeu pengganti Sri Mulyani Indrawati itu mengakui investor masih menunggu arah kebijakan fiskalnya. Dia memastikan bahwa akan tetap mematuhi undang-undang yakni batas defisit APBN 3% terhadap PDB. 

    Purbaya menyebut sama sekali belum melakukan ekspansi dalam belanja selama dua bulan menjabat Menkeu. Penrmpatan kas pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke himbara, terangnya, tidak memengaruhi anggaran sama sekali. 

    “Mungkin mereka [investor] melihat gini, saya taruh uang Rp200 triliun, wah ekspansi tuh. Rp200 triliun yang saya taruh itu, saya enggak belanja. Saya cuma taruh uangnya di bank, dan uang itu masih punya saya, tidak memengaruhi anggaran sama sekali dan tidak memengaruhi defisit. Jadi saya belum even ekspansi, masih pakai uang yang ada,” ujarnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bloomberg, aksi jual obligasi pemerintah RI hingga US$84 juta itu tidak terlepas dari pengamatan para pengelola dana global terkait dengan kebijakan fiskal Purbaya yang dilantik September 2025 lalu. 

    Kekhawatiran pasar menguat bahwa Purbaya dapat membuka peluang revisi batas defisit anggaran yang telah diberlakukan selama puluhan tahun guna memberikan ruang lebih besar bagi belanja pemerintah. 

    “Jika Anda melihat berbagai program pemerintah, hal ini menunjukkan peningkatan pengeluaran fiskal sementara pertumbuhan masih terlihat lemah,” ujar Kunal Kundu, Kepala Ekonom untuk India dan Indonesia di Societe Generale SA, dikutip Bisnis, Jumat (14/11/2025).

    Dia menilai saat ini tidak banyak pendorong pertumbuhan bagi Indonesia selain kebijakan moneter bank sentral. Berbeda dengan investor global, arus dana domestik menunjukkan kecenderungan meningkat.

    Data resmi mencatat bank-bank lokal, reksa dana, perusahaan asuransi, dan dana pensiun memperbesar kepemilikan obligasi pemerintah pada Oktober dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang likuiditas besar dari penempatan kas pemerintah di bank-bank BUMN.

  • Purbaya Sebut Ada Kementerian Balikin Anggaran Rp 3,5 Triliun, Kenapa?

    Purbaya Sebut Ada Kementerian Balikin Anggaran Rp 3,5 Triliun, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran karena tak mampu menyerapnya sampai akhir tahun.

    Nilai anggaran yang harusnya dibelanjakan malah dikembalikan sebelum tutup pembukuan APBN 2025 senilai Rp 3,5 triliun secara total.

    “Ini kan sedang gerak, rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    “Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang, karena mereka gak mau belanja,” tegasnya.

    Meski begitu, Purbaya enggan mengungkapkan daftar K/L yang telah mengembalikan dananya itu. Ia juga menegaskan, proses belanja negara hingga saat masih berlangsung sesuai dengan program prioritas pemerintah.

    Pada kesempatan itu, Purbaya juga mengatakan, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) kini juga telah bergerak untuk memantau efektifitas belanja negara hingga ke daerah.

    Presiden Prabowo Subianto pun ia akui juga telah menugaskan Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengawal langsung penyerapan belanja hingga ke tingkat Pemda karena menjadi bagian dari Pokja I Satgas P2SP bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Sebagaimana diketahui, penugasan itu, yang di dalamnya termasuk pemantauan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah alias TKD dilakukan saat rapat khusus presiden dengan sejumlah menterinya di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum kunjungan kerja ke Australia.

    “Tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu,” tegas Purbaya.

    “Nanti mereka yang ngerjain Satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. saya ngerjain yang lain, kan banyak. jadi enggak ada masalah memang seperti itu desainnya,” papar Purbaya.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Buka Peluang Tarif Pajak UMKM 0,5% Jadi Permanen!

    Purbaya Buka Peluang Tarif Pajak UMKM 0,5% Jadi Permanen!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sektor UMKM dengan tarif 0,5% tanpa batasan waktu alias permanen. Hanya saja ia memberi syarat agar UMKM tidak lagi mempermainkan omzet demi mendapatkan tarif pajak rendah.

    “Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka UMKM nggak ngibul-ngibul, harusnya sih nggak apa-apa dipermanenkan,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Meski demikian, Purbaya menyebut akan melihat kondisi perekonomian dalam dua tahun ke depan sambil memantau implementasi saat ini di lapangan.

    “Kita lihat dua tahun ke depan seperti apa deh (ekonominya). Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah memperpanjang pengenaan PPh final UMKM sebesar 0,5% sampai 2029. Kebijakan ini berlaku bagi pelaku UMKM dengan omzet bruto maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

    “Terkait dengan PPh final bagi UMKM, yang pendapatannya Rp 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

    Pemerintah mengalokasikan Rp 2 triliun dari APBN untuk insentif pajak ini dengan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 542.000.

    “Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp 2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” beber Airlangga.

    Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak UMKM, serta menyederhanakan kewajiban administrasi bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia. Kebijakan ini masuk stimulus ekonomi jangka panjang yang baru diumumkan.

    (acd/acd)

  • Purbaya Kejar Rp 20 T dari Pengemplang Pajak, Baru Terkumpul Rp 8 T

    Purbaya Kejar Rp 20 T dari Pengemplang Pajak, Baru Terkumpul Rp 8 T

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya baru berhasil melakukan penagihan sebesar Rp 8 triliun dari pengemplang pajak. Padahal total keseluruhan ada Rp 60 triliun tunggakan pajak yang dikemplang oleh 200 wajib pajak.

    Purbaya mengatakan sampai akhir tahun ini pihaknya menargetkan setidaknya dapat terkumpul Rp 20 triliun. Sisanya akan dilakukan penagihan pada tahun berikutnya.

    “Itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp 8 triliun, sebagian mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya optimis bisa mengumpulkan Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini dari pengemplang pajak. Bendahara Negara itu meminta mereka yang memiliki tunggakan jangan main-main.

    “Kemungkinan besar tertagih, mereka jangan main-main sama kita,” tegas Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya aktif menagih para pengemplang pajak. Hanya saja diakui ada beberapa kendala yang dihadapi.

    Pertama, pengemplang pajak meminta diangsur. Bimo menyebut setidaknya ada 91 wajib pajak (WP) yang membayar mengangsur.

    Kedua, pengemplang pajak yang pailit di mana jumlahnya mencapai 27 WP. Ketiga, dari mereka mengaku kesulitan keuangan yang totalnya mencapai 5 WP.

    “Yang pengawasan penegakan hukum ada 4, yang sudah kita lakukan aset raising ada 5, yang sudah kita lakukan pencegahan beneficial owner-nya ada 29, dalam proses penyanderaan ada 1, proses tindak lanjut lainnya ada 59,” beber Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (14/10).

    (acd/acd)

  • Purbaya Kejar Rp 20 Triliun dari Pengemplang Pajak: Jangan Main-main!

    Purbaya Kejar Rp 20 Triliun dari Pengemplang Pajak: Jangan Main-main!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bisa mengumpulkan Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini dari Rp 60 triliun pajak yang dikemplang oleh 200 wajib pajak. Bendahara Negara itu meminta mereka yang memiliki tunggakan jangan main-main.

    “Kemungkinan besar tertagih, mereka jangan main-main sama kita,” tegasnya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025). Purbaya ditanya apakah target Rp 20 triliun bisa tertagih sampai akhir tahun ini.

    Purbaya menyebut sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru berhasil mengumpulkan Rp 8 triliun dari 200 pengemplang pajak. Realisasi masih rendah karena sebagian pembayaran dilakukan dengan cara dicicil dan sebagian lagi masih dikejar.

    “Itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp 8 triliun, sebagian mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya aktif menagih para pengemplang pajak. Hanya saja diakui ada beberapa kendala yang dihadapi.

    Pertama, pengemplang pajak meminta diangsur. Bimo menyebut setidaknya ada 91 wajib pajak (WP) yang membayar mengangsur.

    Kedua, pengemplang pajak yang pailit di mana jumlahnya mencapai 27 WP. Ketiga, dari mereka mengaku kesulitan keuangan yang totalnya mencapai 5 WP.

    “Yang pengawasan penegakan hukum ada 4, yang sudah kita lakukan aset raising ada 5, yang sudah kita lakukan pencegahan beneficial owner-nya ada 29, dalam proses penyanderaan ada 1, proses tindak lanjut lainnya ada 59,” beber Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (14/10).

    (acd/acd)

  • Soal Utang Whoosh, Purbaya Ikut Arahan Presiden

    Soal Utang Whoosh, Purbaya Ikut Arahan Presiden

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku secara pribadi tak ingin melibatkan APBN sebagai bagian dari solusi untuk menanggung masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

    Meski begitu, ia mengakui, pemimpinan tertingginya, yang diketahui ialah Presiden Prabowo Subianto telah memastikan pemerintah akan menuntaskan masalah utang proyek itu.

    “Kalau saya mending enggak bayar. Tapi itu kan ada kebijakan pemimpin di atas ya, tapi ini belum putus,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya menjelaskan, opsi yang tengah dipertimbangkan saat ini ialah pemerintah ikut menanggung beban pembayaran itu sebatas untuk proyek infrastrukturnya, seperti rel, bukan sampai ke urusan rolling stock atau kereta dan stasiun.

    Kendati begitu, Purbaya menegaskan, opsi ini belum sampai pada tahap keputusan, dan ia masih berkomitmen jangan sampai keuangan negara ikut bermasalah.

    “Rolling stoknya bukan kita yang nanggung, tapi kita belum sampai kesimpulan detailnya seperti apa. Jangan sampai saya rugi-rugi amat tapi kita lihat yang terbaik buat keuangan negara,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan berbagi peran dengan pemerintah dalam mengurus persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).

    Chief Operating Officer Dony Oskaria mengatakan, akan berfokus pada aspek operasional sementara pemerintah akan berfokus pada infrastruktur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh. Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, dikutip Kamis (13/11).

    Dony mengungkapkan, kereta cepat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, saat ini persoalan utang membelit moda transportasi tersebut. Presiden telah memberi perintah kepada Kementerian dan Danantara untuk membenahinya.

    “Yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden yang untuk operasional tentu akan menjadi tanggung jawab Danantara. Karena operasionalnya kan Danantara jadi kami bertanggung jawab secara operasional kepada Whoosh,” ungkapnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Benarkah Cukai Popok dan Tisu Basah Bakal Diterapkan? Ini Kata Bea Cukai

    Benarkah Cukai Popok dan Tisu Basah Bakal Diterapkan? Ini Kata Bea Cukai

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan buka suara soal pengenaan cukai atas produk popok dan tisu basah masih berada pada tahap kajian ilmiah (policy review) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

    “Kami sampaikan bahwa pembahasan pengenaan cukai atas produk dimaksud masih berada pada tahap kajian ilmiah (policy review) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dikutip dalam jawaban tertulisnya, Jumat (14/11/2025).

    Nirwala menjelaskan, secara prinsip, cukai adalah pajak objektif yang dikenakan pada barang yang memenuhi salah satu kriteria menurut ketentuan cukai.

    Adapun kriterianya terdiri dari empat hal, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat/lingkungan; atau pemakaiannya layak dipungut negara demi keadilan dan keseimbangan.

    Kajian Tindak Lanjut PP 83 Tahun 2018

    DJBC menjelaskan, kajian ini merupakan tindak lanjut program penanganan sampah laut (PP 83/2018) dan masukan DPR pada 2020 agar pembahasan cukai plastik tidak hanya kantong plastik, tetapi juga produk plastik sekali pakai. 

    Menindaklanjuti itu, tahun 2021 dilakukan kajian atas diapers, tisu basah, dan alat makan sekali pakai untuk memetakan opsi produk yang secara teoritis dapat memenuhi kriteria Barang Kena Cukai (BKC).

    “Karena saat ini masih dalam tahap kajian ilmiah, belum ada target penerimaan negara yang ditetapkan,” ujar Nirwala.

    Cukai MBDK

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Pemerintah belum berencana menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2026.

    “Nanti kita lihat,” kata Menkeu Purbaya saat ditemui di kantor Pusat Bea Cukai di Jakarta Timur, Senin, 13 Oktober 2025.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, kebijakan tersebut dipastikan belum akan diberlakukan pada tahun 2025.

    “Terkait dengan pemberlakuan MBDK sampai saat ini mungkin itu rencana sampai tahun 2025 sementara tidak akan diterapkan mungkin kedepannya akan diterapkan,” kata Djaka kata Djaka dalam Konferensi Pers APBN, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

     

     

  • Kurs Dolar AS Lesu terhadap Rupiah Hari Ini 14 November 2025, Sentuh Level Segini

    Kurs Dolar AS Lesu terhadap Rupiah Hari Ini 14 November 2025, Sentuh Level Segini

    Adapun faktor selanjutnya yang mempengaruhi pelemahan rupiah, yakni para pembuat kebijakan Fed terbagi pendapat mengenai penurunan suku bunga di tengah kekhawatiran inflasi.

    Gubernur Fed Stephen Miran menggambarkan kebijakan moneter AS terlalu ketat, terutama karena ia yakin meredanya inflasi perumahan akan meredakan tekanan harga. Sementara itu, Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic, pada Rabu mengatakan ia lebih suka mempertahankan suku bunga tetap seperti saat ini sampai ada “bukti jelas” inflasi kembali ke target 2% Fed.

    Di Eropa, Moskow menyadari, negara-negara Barat anggota NATO sedang mempersiapkan persenjataan untuk kemungkinan konfrontasi langsung dengan Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow juga sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan konflik semacam itu.

    Faktor Internal 

    Selain itu, terdapat faktor dalam negeri yang mempengaruhi rupiah, yakni Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 2,68% dari produk domestik bruto (PDB).

    Akan tetapi, bila mengacu pada target kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, target defisit tersebut di atas batas aman kisaran 2,45% hingga 2,53% dari PDB pada 2026.

    “Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi, pencapaian tersebut diukur dengan indikator Rasio defisit APBN terhadap PDB. Meski demikian, Kementerian Keuangan tidak menjelaskan lebih lanjut dasar penetapan target defisit terhadap PDB dalam batas aman tersebut,” pungkasnya.

  • Konsistensi Jadi Kunci: Ketum TP PKK Dorong Penyelarasan Hasil Rakernas X 2025

    Konsistensi Jadi Kunci: Ketum TP PKK Dorong Penyelarasan Hasil Rakernas X 2025

    Tri menjelaskan bahwa hasil Rakernas dituangkan dalam tiga dokumen utama. Pertama, Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029. Kedua, Dokumen Strategi Gerakan PKK. Ketiga, Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Ketiga dokumen tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 400.7-3465 Tahun 2025 tentang Pengesahan Keputusan Ketum TP PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025.

    Dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh TP PKK di semua jenjang dalam penataan kelembagaan serta perencanaan program dan kegiatan yang akan datang. Namun, Tri menegaskan bahwa hasil Rakernas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah gerakan bersama yang harus dipahami. Dokumen itu juga perlu dijalankan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan mulai dari tingkat pusat hingga desa, kelurahan, dan dasawisma.

    “Kita mengetahui gerakan PKK ini adalah kekuatan organisasi yang sangat besar, karena struktur kelembagaannya lengkap, mulai tingkat pusat sampai tingkat yang paling dekat ke masyarakat yaitu dasawisma. Namun kekuatan tersebut tidak bermakna kalau kita tidak bersama-sama dalam melangkah,” ujarnya.

    Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader TP PKK untuk bekerja dengan kesungguhan, keuletan, dan komitmen tinggi. Sosialisasi ini penting untuk menyamakan pemahaman, memperjelas tugas dan peran, serta memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana menjawab berbagai pertanyaan dari daerah terkait pelaksanaan gerakan PKK, khususnya mengenai tata kelola kelembagaan.

    “Agar seluruh pengurus paham secara utuh apa saja tugas dan kewajiban kita sebagai pengurus dan penggerak PKK dalam menjalani amanah sebagai mitra pemerintah. Untuk ikut berperan menyukseskan semua program-program yang sudah dibuat oleh RPJMN dari 2025 sampai 2029,” ungkapnya.

    Tri berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pemahaman, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan konkret yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa amanah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program PKK harus dipertanggungjawabkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, hingga dasawisma.

    “Agar kita bisa mencapai tujuan organisasi PKK ini dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat secara luas,” imbuhnya.