Xcloud.id

Topik: APBN

  • Menkeu jamin APBN tetap dalam kendali meski defisit Rp104 Triliun

    Menkeu jamin APBN tetap dalam kendali meski defisit Rp104 Triliun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jamin APBN tetap dalam kendali meski defisit Rp104 Triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kendali meski mencetak defisit Rp104,2 triliun pada Maret 2025.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Bila dibandingkan dengan kinerja APBN tahun lalu, kas negara masih mencatatkan surplus pada Maret, yakni sebesar Rp8,07 triliun atau 0,04 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, desain defisit APBN 2024 juga lebih rendah dari tahun ini, yaitu Rp522,83 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB.

    Sementara realisasi defisit APBN per Maret 2025 setara 0,43 persen PDB, masih jauh dari desain yang ditargetkan sebesar 2,53 persen PDB atau Rp616,2 triliun.

    Nilai defisit diperoleh dari pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun (17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun) dan belanja negara sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun).

    Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp400,1 triliun (Rp322,6 triliun dari penerimaan pajak serta Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp115,9 triliun.

    Bendahara Negara menyatakan kinerja penerimaan pajak telah berbalik arah (turn around) setelah sempat melambat pada awal tahun.

    Secara bruto, penerimaan pajak pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp159,1 triliun, kemudian melambat pada Februari dengan catatan Rp140,1 triliun. Akan tetapi, kinerja penerimaan berjalan lebih cepat pada Maret dengan capaian bruto sebesar Rp170,7 triliun.

    Di sisi lain, belanja negara telah disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun serta transfer ke daerah Rp207,1 triliun.

    Untuk BPP, sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), termasuk untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri dari pos belanja pegawai serta berbagai bantuan sosial.

    Adapun realisasi melalui belanja non-K/L tercatat sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu), yang di antaranya disalurkan untuk manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi.

    Secara keseluruhan, meski APBN mencatatkan defisit, keseimbangan primer masih terjaga surplus dengan nilai Rp17,5 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    “Dalam sebulan terakhir, dibuat headline seolah APBN tidak berkelanjutan, tidak prudent, dan akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak program, tapi itu semua didesain dalam APBN yang tetap prudent dan berkelanjutan,” jelas Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Menkeu Sederhanakan Regulasi untuk Jaga Ekonomi dari Turbulensi Global

    Menkeu Sederhanakan Regulasi untuk Jaga Ekonomi dari Turbulensi Global

    JABAR EKSPRES – Presiden Prabowo meminta pejabat ekonomi untuk bersinergai melakukan langkah deregulasi untuk memperbaiki dan menyederhanakan aturan birokrasi pada lingkungan berusaha.

    Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk menyederhanakan regulasi di lingkup fiskal sebagai salah satu upaya memperkuat fondasi ekonomi di tengah turbulensi global.

    “Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi deregulasi, debirokratisasi, dan menyederhanakan regulasi,” kata Sri Mulyani melalui Instagram pribadinya @smindrawati.

    BACA JUGA: Solusi Pemerataan Ekonomi, Pemda Bakal Kembangkan Industri Pariwisata di Selatan KBB

    Komitmen tersebut merupakan buah hasil arahan Presiden Prabowo Subianto terhadap tim ekonomi Kabinet Merah Putih.

    Sri Mulyani mengatakan APBN akan terus dikelola untuk menjadi lincah dan fleksibel, namun tetap prudent dan berkelanjutan.

    Koordinasi kebijakan makro fiskal dan moneter pun terus diperkuat dalam menghadapi guncangan besar untuk menjaga stablitas, kepercayaan, dan kesejahteraan.

    Menkeu juga memastikan pihaknya fokus memperbaiki dan menjaga kesejahteraan rakyat dari berbagai guncangan yang terjadi.

    “Kami terus melayani masyarakat dan menjaga ekonomi dengan mengelola keuangan negara secara baik, professional, dan akuntabel,” tambahnya.

    BACA JUGA: Perbankan Daerah dan Syariah: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan empat langkah deregulasi di bidang pajak dan kepabeanan yang dikatakan bisa memangkas beban tarif yang dirasakan pelaku usaha hingga 14 persen.

    Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara Serasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).

    Langkah tersebut diambil atas respon keputusan pemerintahan Donald Trump yang menetapkan tarif impor terhadap produk Indonesia menjadi 32 persen.

    Langkah pertama, pemerintah Indonesia akan memangkas beban 2 persen yang berasal dari reformasi administrasi perpajakan dan bea cukai. Dengan langkah penyederhanaan administrasi, beban tarif dapat ditekan menjadi 30 persen.

    Langkah kedua, pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor dari yang sebelumnya 2,5 persen menjadi hanya 0,5 persen. Hal ini diklaim dapat memangkas beban tarif tambahan sebesar 2 persen sehingga membuat totap beban tarif turun menjadi sekitar 28 persen.

  • Aturan TKDN Mau Dibuat Lebih Fleksibel, Pengusaha Elektronik: Harusnya Diperkuat – Page 3

    Aturan TKDN Mau Dibuat Lebih Fleksibel, Pengusaha Elektronik: Harusnya Diperkuat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto baru saja menyatakan agar aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diubah menjadi lebih fleksibel. Namun, hal ini dipandang perlu dikaji ulang.

    Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman menilai bagi industri elektronik seharusnya aturan TKDN itu diperkuat. Dia khawatir pelonggaran aturan TKDN di komoditas tertentu akan memancing sektor lain.

    “Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran,” kata Daniel dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Dia menjelaskan, prioritas utamanya adalah menghidupi industri dalam negeri. Melalui aturan TKDN yang ketat, maka produk-produk dalam negeri juga mendapatkan manfaatnya. Apalagi, aturan TKDN ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran negara.

    “Kita menginginkan setiap Rp 1 uang pajak yang dipungut dari rakyat dan masuk APBN/APBD dan BUMN/BUMD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri,” tegas dia.

    Daniel mengatakan melalui aturan TKDN tadi memastikan nilai tambah terjadi di Tanah Air. Berbeda dengan pembelian produk impor yang memberikan nilai tambah ke negara lain.

    Meski begitu, dia tetap membuka kemungkinan adanya pembelian produk impor. Namun, hal itu bisa berlaku jika industri lokal tak bisa memproduksi bahan yang dibutuhkan.

    “Jika uang negara tersebut dibeli produk dalam negeri maka nilai tambah berupa peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) dan penyerapan tenaga kerja ada di dalam negeri. Jika uang negara digunakan beli produk impor maka nilai tambahnya ada di luar negeri,” terangnya.

    “TKDN ini kan hanya untuk belanja pemerintah, jadi sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri jika ada. Kalau memang tidak ada industrinya, kan tetap saja bisa impor,” sambung Daniel.

     

  • Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp270 Triliun, Said Didu: Melanjutkan Kehancuran

    Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp270 Triliun, Said Didu: Melanjutkan Kehancuran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan sekertaris BUMN, Said Didu memberi sindiran ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    Kali ini di sindiran yang diberikan melalui cuitan di media sosial X pribadinya itu juga ditujukan ke mantan Presiden Jokowi Widodo alias Jokowi.

    Said Didu menyebut Menkeu Sri Mulyani yang kembali menambah utang negara sebagai lanjutan kehancuran yang sebelumnya dibuat di era Jokowi.

    “Melanjutkan kehancuran yang dibuat duet maut Mulyono-Mulyani,” tulisnya dikutip Jumat (11/4/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali mengumumkan Pemerintah menarik utang baru senilai Rp 270 triliun hingga akhir Maret 2025.

    Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan APBN di tengah potensi disrupsi global, termasuk dari kebijakan tarif mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan penarikan utang baru tersebut setara dengan 34,8 persen dari target 2025 senilai Rp 775,9 triliun.

    Pembiayaan utang pemerintah masih didominasi penerbitan surat berharga negara (SBN).

    Secara rinci, realisasi penerbitan SBN tercatat Rp 282,6 triliun atau 44 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 642,6 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya minus Rp 12,3 triliun.

    Realisasi pembiayaan non utang tercatat minus Rp 20,4 triliun. Sehingga total pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp 522,8 triliun.

    “Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issuance Rp 250 triliun untuk surat berharga negara kita Rp 282 triliun,” kata Sri Mulyani.

  • Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir

    Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir

    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Setpres

    Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol dan mengimbau rakyat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN. Lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun.

    Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani juga mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara, termasuk Indonesia, yang menurutnya tidak memiliki dasar ekonomi.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

    Menkeu menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

    “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.

    Penulis: Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketua DPR minta Pemerintah ambil mitigasi jaga perekonomian

    Ketua DPR minta Pemerintah ambil mitigasi jaga perekonomian

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua DPR minta Pemerintah ambil mitigasi jaga perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah dan otoritas moneter untuk segera mengambil langkah mitigasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar perekonomian tetap kondusif dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terjaga.

    “Atas situasi ini, kami mendorong Pemerintah serta otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, kata dia, dapat menjaga perekonomian nasional yang tetap kondusif, khususnya bagi investor untuk berinvestasi, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Puan juga mendorong Pemerintah mengambil langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak pelemahan rupiah pada kehidupan rakyat, merespons melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp17.000,00 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Kondisi perekonomian yang kondusif, akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

    Puan menyoroti pula penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 9 persen di awal perdagangan pada Selasa (8/4) pagi. Hal ini tak bisa dianggap sepele.

    Ia menegaskan bahwa kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil.

    “Setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam merespons kondisi ini, harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama,” tuturnya.

    Melalui fungsi konstitusionalnya, dia mengemukakan bahwa DPR RI akan terus bergotong royong bersama Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    “Kami di DPR RI siap bekerja sama dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

    Namun, menurut Puan, yang lebih penting adalah harus memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian global.

    Sumber : Antara

  • Kaltim dan OIKN berpadu perkuat konektivitas infrastruktur penyangga

    Kaltim dan OIKN berpadu perkuat konektivitas infrastruktur penyangga

    Samarinda (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berpadu untuk memperkuat infrastruktur penghubung menuju dan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sinergi ini diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan sejumlah infrastruktur strategis, termasuk jalan dan bandara,” kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan OIKN terkait kebutuhan infrastruktur.

    Wagub Seno optimistis dengan dukungan Otorita IKN, terutama untuk pembangunan jalan dari Sotek, Penajam Paser Utara ke Bongan, Kutai Barat yang dikerjakan dalam tempo hingga dua tahun ke depan.

    Kepada Otorita IKN, Seno Aji juga menyampaikan proyek perpanjangan jalan tol dari Samarinda hingga Bontang. Pembangunan infrastruktur ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan konektivitas antara tiga bandara utama di Kaltim, yakni Samarinda, Balikpapan, dan bandara di IKN.

    Pembangunan itu melibatkan berbagai skema pembiayaan, baik melalui APBN, APBD Provinsi, maupun kerjasama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XII untuk ruas Bongan-Sotek.

    “Sementara untuk tol Samarinda-Bontang, melibatkan investor,” jelasnya.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan selaras dengan kebutuhan daerah penyangga.

    “Sebagai Kepala Otorita IKN, saya berkewajiban untuk melaporkan perkembangan program-program di Otorita kepada pimpinan provinsi,” katanya.

    Basuki menambahkan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari Gubernur Kaltim terkait prioritas peningkatan konektivitas dari wilayah barat Kaltim menuju IKN.

    “Kami menindaklanjuti arahan Gubernur dan Wagub Kaltim melalui koordinasi antara Kepala Dinas PU Kaltim dengan tim kami untuk mendetail program peningkatan konektivitas agar IKN terhubung dengan baik dengan daerah mitra lainnya,” ujarnya.

    “Ini adalah prioritas Gubernur Kaltim dan bakal kami kerjakan bersama-sama. Targetnya, kami berupaya menyelesaikan semuanya hingga tahun 2028,” tegasnya.

    Terkait investasi, Basuki melaporkan bahwa telah ada penandatanganan komitmen investasi senilai Rp2,5 triliun di kantor OIKN, termasuk skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Ia juga memastikan bahwa investor yang telah melakukan peletakan batu pertama segera memulai pekerjaan pada April ini.

    “Enam bank, yaitu BNI, BTN, BRI, Mandiri, BCA, serta Bank Pembangunan Daerah Kaltim-Kaltara segera membangun fasilitas mereka dan ditargetkan beroperasi pada semester pertama tahun 2026. Insya Allah, semua program ini berjalan sesuai rencana,” kata Basuki.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Sebut Penyaluran Pupuk Subsidi 1,7 Juta Ton di Awal 2025

    Sri Mulyani Sebut Penyaluran Pupuk Subsidi 1,7 Juta Ton di Awal 2025

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2025 berjalan tepat waktu. Penyaluran pupuk bersubsidi juga sudah sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendukung ketahanan pangan nasional.

    Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia (Persero), realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai 28 Maret 2025 tercatat 1.713.652 ton dari alokasi yang ditetapkan pemerintah 9.550.000 ton. Rincian realisasinya, Urea sebesar 823.509 ton, NPK sebesar 818.740 ton, NPK Formula Khusus sebesar 12.057 ton, dan pupuk Organik sebesar 59.346 ton.

    “Subsidi yang tadi bapak presiden sampaikan, subsidi pupuk coba bayangkan kita di 2025 sampai Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai instruksi Bapak Presiden simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa men-secure panen yang baik, karena pupuknya datang pada saat dia tanam,” ungkapnya dalam acara Sarasehan Ekonomi, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya pupuk bersubsidi kerap disalurkan terlambat meski anggarannya tersedia. Oleh karena itu, kinerja penyaluran pupuk bersubsidi pada tiga bulan pertama di tahun tak lepas dari langkah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi.

    Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Melalui aturan ini, Pemerintah memutuskan untuk merampingkan proses distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

    “Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh sangat besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa subsidi BBM, LPG 3 Kg, subsidi Listrik semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan, ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini dapat perlindungan dari APBN,” ujarnya.

    Dapat diketahui, Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan rantai pasok pupuk dari produksi hingga distribusi dengan prinsip efisiensi, transformasi digital, dan inovasi. Komitmen ini tercermin dalam berbagai capaian strategis perusahaan, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga dampak sosial.

    Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik dan Pabrik Pupuk Kaltim V pada tahun 2015, Pabrik NPK PIM pada tahun 2023, dan Phonska V Petrokimia Gresik tahun 2024.

    Upaya peningkatan efisiensi energi juga dilakukan melalui revamping fasilitas produksi di berbagai anak perusahaan. Sementara itu, sepanjang kuartal I 2025 Pupuk Indonesia telah mencatatkan 1,7 juta ton penyaluran pupuk bersubsidi, meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Kinerja ini ditopang oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi dari pemerintah dan digitalisasi melalui platform i-Pubers, yang memudahkan petani menebus pupuk hanya dengan KTP dan memungkinkan pelacakan penyaluran secara real time hingga ke kios.

    Lihat juga Video Viral Nenek Terbaring di Ambulans Harus ke Kios untuk Beli Pupuk Subsidi

    (ily/ara)

  • Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

    Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia. Ditargetkan pada akhir bulan Juni 2025 proses administrasi dan kelembagaan kopdes rampung.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya saat ini terus menggeber persiapan administrasi dari kopdes tersebut. Proses pembangunan kopdes ini terus berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

    “Nanti pembangunannya pasti perlu waktu kan, emang bikin martabak? Tumplek jadi? Kan mesti dievaluasi, dilihat tanahnya gimana, lokasi gimana, gedungnya gimana. Perlu waktu, pasti bertahap,” kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

    Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera Kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujarnya.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Budi menambahkan, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Saat ini, pihaknya tengah melakukan kajian untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

    Modal awal untuk pembentukan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar per unit. Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, Kopdes Merah Putih ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Nantinya, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari perbankan agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

    “Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu. (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” ujar Budi.

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Ungkap Pesan Prabowo: Kita Dalam Situasi Perang Ekonomi

    Sri Mulyani Ungkap Pesan Prabowo: Kita Dalam Situasi Perang Ekonomi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia mengambil sikap siaga menghadapi perang ekonomi yang terjadi di dunia saat ini. Perang ekonomi ini ialah perang dagang akibat kebijakan pengenaan tarif tinggi yang diberikan Amerika Serikat terhadap seluruh negara yang menjadi mitra dagang utamanya.

    Kebijakan pengenaan tarif ini pun dibalas oleh negara-negara lainnya, seperti yang dilakukan China hingga Kanada terhadap produk dari AS.

    “Nah, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa menteri-menteri ekonomi yang sekarang harus menghadapi kondisi perang ekonomi ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2025).

    Sri Mulyani mengatakan, dalam menghadapi kondisi perang ekonomi ini, Presiden Prabowo telah memberikan pesan kepada jajaran menterinya untuk mengambil langkah antisipatif.

    Caranya tidak dengan masuk ke dalam perang ekonomi itu, melainkan dengan cara mengambil sikap penguatan ekonomi domestik, melalui kebijakan reformasi ekonomi dan deregulasi.

    “Kita di dalam front line nya harus berinisiatif untuk melakukan reform dan regulasi,” ujarnya.

    Langkah ini diambil pemerintah karena belajar dari pengalaman dalam menghadapi setiap krisis dan perang ekonomi di dunia.

    Kata Sri Mulyani, saat terjadi krisis dan perang ekonomi seperti pada era 1980-an, krisis ekonomi pada periode 1998 maupun 2008, disikapi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan penguatan ekonomi domestik.

    “Belajar dari semua shock ini, pada saat terjadinya shock justru ini menjadi opportunity untuk mereform dan melakukan deregulasi,” tegas Sri Mulyani.

    Langkah itu pemerintah anggap membuahkan hasil, seperti terjaganya stabilitas pertumbuhan ekonomi yang selalu di kisaran 5%, hingga stabilnya kredibilitas fiskal, yang tercermin dari defisit APBN yang terjaga di bawah batas amannya 3%.

    “Jadi berdasarkan instruksi Bapak Presiden, bahkan sebelum Trump menyatakan Liberation Day Tariff, kita sudah diminta untuk memforumlasikan deregulasi, mempermudah iklim usaha,” paparnya.

    Sebagaimana diketahui, setelah Trump mengumumkan pengenaan tarif perdagangan yang tinggi terhadap mitra dagang utamanya pada awal bulan ini, sejumlah pemimpin negara merespons dengan berbagai kebijakan retaliasi atau membalas dengan tarif tinggi.

    China sebagai negara terbesar di Asia tidak tinggal diam usai dikenakan tarif 34% oleh AS. Dengan pengenaan tarif tersebut, semua barang China yang masuk ke AS akan dikenakan bea masuk mencapai 54%.

    Oleh karena itu, Beijing mengenakan tarif untuk barang dari AS sebesar 34% juga. China memberlakukan pula kontrol ekspor pada 16 perusahaan Amerika untuk melarang mengirimkan barang China untuk dua keperluan.

    Kontrol ekspor juga ditetapkan pada tujuh jenis mineral tanah jarang ke AS. Termasuk di antaranya adalah samarium, gadolinium dan terbium.

    Hubungan AS dan China memang kembali memanas. Termasuk setelah Trump duduk di kursi presiden AS untuk kedua kalinya.

    Menanggapi hal tersebut, Trump kemudian menyampaikan bahwa ia akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% atas impor dari China jika Beijing tidak mencabut kebijakan tarif balasannya pada Selasa. China ini terjadi, tarif barang China di AS akan menjadi 104%.

    Sementara itu, Singapura yang merupakan tetangga dekat Indonesia merespon dengan membentuk gugus tugas nasional untuk mendukung bisnis dan pekerja. Ini menjadi tanggapan atas tarif baru AS yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi lapangan kerja dan upah di negeri itu.

    Sedangkan Vietnam yang bagian dari ASEAN merespon dengan bernegosiasi terhadap AS, yakni lewat pembelian lebih banyak barang AS termasuk produk keamanan dan pertahanan.

    PM Vietnam Pham Minh Chinh telah meminta Trump untuk menunda penerapan tarif setidaknya selama 45 hari untuk memberi waktu bagi perundingan. Pham Minh Chinh mengatakan Vietnam akan mendekati dan bernegosiasi dengan Amerika untuk mencapai kesepakatan bilateral, “bergerak menuju neraca perdagangan yang berkelanjutan”.

    “Mereka juga akan terus membeli lebih banyak produk AS yang kuat dan diminati Vietnam, termasuk produk yang terkait dengan keamanan dan pertahanan; mendorong pengiriman awal kontrak perdagangan pesawat,” tulis AFP menyebut laman media lokal.

    Berbeda halnya dengan Uni Eropa (UE) yang justru siapkan peluang kenaikan tarif balasan 25% terhadap berbagai produk asal AS. Langkah ini merupakan respons langsung atas kebijakan tarif Trump terhadap baja dan aluminium dari Eropa, yang dinilai oleh Uni Eropa sebagai tindakan proteksionis sepihak yang merugikan hubungan dagang jangka panjang.

    Kepala urusan perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, memberipenjelasan. Ia menyatakan bahwa meskipun tarif balasan ini dirancang untuk memberikan tekanan, nilainya diperkirakan akan lebih kecil dari estimasi awal sebesar € 26 miliar.

    “Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional tanpa memperkeruh situasi yang sudah tegang,” ujar Sefcovic, dilansir Reuters pada Selasa.

    (haa/haa)