Xcloud.id

Topik: APBN

  • Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025 Fakta atau Hoaks? Begini Pernyataan Sri Mulyani

    Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025 Fakta atau Hoaks? Begini Pernyataan Sri Mulyani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabarkan naik 16 persen di 2025. Namun hingga kini, itu hanya jadi kabar burung yang belum ditahu kebenarannya.

    Lalu, apakah benar atau tidak gaji PNS naik 16 persen di 2025?

    Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara menanggapi hal itu. Ia mengatakan, hingga saat ini, tidak terdapat kebijakan resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji ASN maupun pensiunan sebesar 16 persen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen dalam dokumen perencanaan anggaran negara saat ini,” tegas Sri Mulyani dilansir dari Jawapos Radar Kudus.

    Ia juga menyebutkan bahwa gaji PNS bulan Mei 2025 mendatang tentunya masih mengacu pada aturan lama yang masih berlaku, yakni PP Nomor 5 Tahun 2024.

    Sri Mulyani menerangkan bahwa tahun 2025 merupakan masa penting dalam agenda konsolidasi fiskal nasional pascapandemi.

    Dalam hal ini Pemerintah, telah menetapkan langkah penghematan anggaran hingga mencapai Rp306 triliun.

    Namun Sri Mulyani memastikan bahwa pembayaran gaji ASN akan tetap dilakukan secara penuh dan tepat waktu.
    Dengan garis bawah tanpa ada pengurangan akibat efisiensi anggaran.

    “Gaji PNS tetap dibayarkan penuh sesuai jadwal. Tidak ada pemotongan, dan tidak terdampak dari langkah penghematan anggaran,” jelasnya.

    Kepastian tersebut turut diperkuat oleh pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai bahwa struktur penggajian ASN masih berada dalam batas aman dan stabil sesuai kerangka fiskal 2025. (Arya/Fajar)

  • Investor China Tertarik Garap Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara Jawa – Halaman all

    Investor China Tertarik Garap Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara Jawa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan investor China tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

    Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.

    “Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.

    “Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas,” ujar AHY.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable,” ucapnya.

    Dia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek besar dan belum pernah ada di Indonesia, studi untuk pembangunannya terus dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menjadi leading koordinator dalam pembangunan Giant Sea Wall dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall.

    Satgas akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “Kementerian PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana. 

  • Sejak Dulu Sudah Naik Jet Pribadi

    Sejak Dulu Sudah Naik Jet Pribadi

    Jakarta: Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira angkat bicara soal video viral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama keluarganya yang menggunakan pesawat jet pribadi. 

    Dalam narasi video tersebut, Bahlil dan keluarga disebut mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Anggawira pun menyoroti soal spekulasi video yang banyak beredar di jagat maya itu bahwa jet pribadi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan uang negara. 

    Anggawira yang juga rekan lama sekaligus mantan Ketua Bidang Organisasi HIPMI saat Bahlil menjabat ketua umum HIPMI periode 2015-2019 ini mengatakan, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil bukan hal yang luar biasa, terlebih dalam konteks mobilitas tinggi dan kebutuhan akan fleksibilitas waktu.

    “Kalau dibilang sering juga enggak, cuman kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya urgent, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, ya itu opsi. Dulu pas di HIPMI juga kita beberapa kali pakai private jet untuk efisiensi waktu,” ujar Anggawira saat dihubungi, Jumat, 11 April 2025.

    Anggawira pun menegaskan bahwa sejauh yang dia tahu, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil tersebut bukan dibiayai negara karena kepentingan pribadi, yakni silaturahmi Lebaran ke kampung halaman Bahlil di Fakfak, Papua Barat dan kampung halaman sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    “Itu dana pribadi. Nggak ada kaitannya dengan APBN. Apalagi saat ini momen libur Lebaran, dan beliau pulang kampung ke Papua, juga ke Maluku menghadiri pernikahan tenaga ahlinya. Lalu ke Sragen. Kan semua rute itu nggak ada pesawat komersil yang direct, jadi menggunakan private jet,” terang Angga.

    Lebih lanjut, Anggawira juga menjelaskan bahwa dalam setiap perjalanan dinas Bahlil sebagai pejabat negara kerap menggunakan pesawat komersial. Dia pun menyayangkan pemberitaan media yang menggiring opini negatif tanpa klarifikasi langsung kepada Bahlil.

    “Sebaiknya media klarifikasi dulu. Jangan langsung beritakan tanpa cover both side. Ini kan konteksnya Lebaran, orang silaturahmi. Mau pakai transportasi apa kan opsional, tergantung kemampuan dan kebutuhan,” ucapnya. 

     

    Kendati demikian, Anggawira pun menyadari sebagai tokoh politik dan pejabat publik, Bahlil tidak bisa lepas dari sorotan masyarakat luas.

    “Namanya tokoh publik ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Nggak semua orang suka, pasti ada yang cari-cari kesalahan. Tapi saya rasa yang dilakukan Pak Bahlil itu masih dalam batas wajar,” tutupnya.

    Seperti diketahui, Bahlil bersama keluarga pada momen libur Lebaran lalu bersilaturahmi ke kampung halamannya di Fakfak, Papua Barat serta di kampung sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    Saat silaturahmi ke Sragen Bahlil dan keluarga bertemu keluarga besar istri dan saling melepas rindu. Dalam kunjungan itu terlihat mereka juga melakukan ziarah kubur ke sejumlah makam keluarga di Sragen.

    Sebelum menjadi pejabat negara, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses dari tanah Papua. Adapun usaha Bahlil terdiri dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi yang kemudian mengantarkannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019. 

    Sukses di dunia bisnis, Bahlil pun dipercaya menjadi menteri ekonomi pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024. Adapun sejak awal Bahlil menjabat kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis mencapai Rp295.149.680.731 (Rp295 miliar) berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Bahlil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

    Jakarta: Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira angkat bicara soal video viral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama keluarganya yang menggunakan pesawat jet pribadi. 
     
    Dalam narasi video tersebut, Bahlil dan keluarga disebut mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Anggawira pun menyoroti soal spekulasi video yang banyak beredar di jagat maya itu bahwa jet pribadi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan uang negara. 
     
    Anggawira yang juga rekan lama sekaligus mantan Ketua Bidang Organisasi HIPMI saat Bahlil menjabat ketua umum HIPMI periode 2015-2019 ini mengatakan, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil bukan hal yang luar biasa, terlebih dalam konteks mobilitas tinggi dan kebutuhan akan fleksibilitas waktu.

    “Kalau dibilang sering juga enggak, cuman kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya urgent, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, ya itu opsi. Dulu pas di HIPMI juga kita beberapa kali pakai private jet untuk efisiensi waktu,” ujar Anggawira saat dihubungi, Jumat, 11 April 2025.
     
    Anggawira pun menegaskan bahwa sejauh yang dia tahu, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil tersebut bukan dibiayai negara karena kepentingan pribadi, yakni silaturahmi Lebaran ke kampung halaman Bahlil di Fakfak, Papua Barat dan kampung halaman sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
     
    “Itu dana pribadi. Nggak ada kaitannya dengan APBN. Apalagi saat ini momen libur Lebaran, dan beliau pulang kampung ke Papua, juga ke Maluku menghadiri pernikahan tenaga ahlinya. Lalu ke Sragen. Kan semua rute itu nggak ada pesawat komersil yang direct, jadi menggunakan private jet,” terang Angga.
     
    Lebih lanjut, Anggawira juga menjelaskan bahwa dalam setiap perjalanan dinas Bahlil sebagai pejabat negara kerap menggunakan pesawat komersial. Dia pun menyayangkan pemberitaan media yang menggiring opini negatif tanpa klarifikasi langsung kepada Bahlil.
     
    “Sebaiknya media klarifikasi dulu. Jangan langsung beritakan tanpa cover both side. Ini kan konteksnya Lebaran, orang silaturahmi. Mau pakai transportasi apa kan opsional, tergantung kemampuan dan kebutuhan,” ucapnya. 
     
     

     
    Kendati demikian, Anggawira pun menyadari sebagai tokoh politik dan pejabat publik, Bahlil tidak bisa lepas dari sorotan masyarakat luas.
     
    “Namanya tokoh publik ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Nggak semua orang suka, pasti ada yang cari-cari kesalahan. Tapi saya rasa yang dilakukan Pak Bahlil itu masih dalam batas wajar,” tutupnya.
     
    Seperti diketahui, Bahlil bersama keluarga pada momen libur Lebaran lalu bersilaturahmi ke kampung halamannya di Fakfak, Papua Barat serta di kampung sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
     
    Saat silaturahmi ke Sragen Bahlil dan keluarga bertemu keluarga besar istri dan saling melepas rindu. Dalam kunjungan itu terlihat mereka juga melakukan ziarah kubur ke sejumlah makam keluarga di Sragen.
     
    Sebelum menjadi pejabat negara, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses dari tanah Papua. Adapun usaha Bahlil terdiri dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi yang kemudian mengantarkannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019. 
     
    Sukses di dunia bisnis, Bahlil pun dipercaya menjadi menteri ekonomi pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024. Adapun sejak awal Bahlil menjabat kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis mencapai Rp295.149.680.731 (Rp295 miliar) berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Bahlil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • 1 Sekjen Hipmi Sebut Jet Pribadi yang Digunakan Bahlil untuk Mudik Lebaran Dibayar dengan Dana Pribadi Nasional

    1 Sekjen Hipmi Sebut Jet Pribadi yang Digunakan Bahlil untuk Mudik Lebaran Dibayar dengan Dana Pribadi Nasional

    Sekjen Hipmi Sebut Jet Pribadi yang Digunakan Bahlil untuk Mudik Lebaran Dibayar dengan Dana Pribadi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (
    Hipmi
    ) Anggawira angkat suara terkait beredarnya video viral yang menunjukkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum)
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    menggunakan pesawat
    jet pribadi
    saat libur Lebaran.
    Dalam video yang beredar di media sosial, Bahlil dan keluarganya disebut mendarat menggunakan jet pribadi di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah.
    Narasi yang menyertai video tersebut menimbulkan spekulasi publik bahwa jet digunakan untuk keperluan pribadi dengan memanfaatkan dana negara.
    Menanggapi hal tersebut, Anggawira menyatakan bahwa penggunaan jet pribadi tersebut tidak berkaitan dengan anggaran negara.
    Perjalanan itu, lanjutnya, merupakan kegiatan pribadi Bahlil dalam rangka silaturahmi Lebaran ke kampung halaman di Fakfak, Papua Barat, serta ke kampung halaman istrinya, Sri Bahlil, di Sragen, Jawa Tengah.
    “Itu dana pribadi. Tidak ada kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, saat ini momen Lebaran dan beliau pulang kampung ke Papua, lalu ke Sragen, serta menghadiri pernikahan tenaga ahlinya di Maluku. Semua rute itu tidak tersedia penerbangan komersial langsung sehingga menggunakan
    private jet
    ,” kata Anggawira dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/11/2025).
    Anggawira juga menyebut bahwa penggunaan jet pribadi dalam konteks kebutuhan tertentu bukan hal yang luar biasa, terlebih bagi seseorang dengan mobilitas tinggi.
    Ia menuturkan, selama menjabat sebagai Ketum Hipmi periode 2015–2019, Bahlil juga sesekali menggunakan moda transportasi serupa untuk alasan efisiensi waktu.
    “Kalau dibilang sering juga tidak. Namun, kalau ada kebutuhan yang mendesak dan mengharuskan berpindah tempat dengan cepat, (penggunaan
    private jet
    ) bisa jadi pilihan,” ucap Anggawira yang pernah menjadi Ketua Bidang Organisasi Hipmi saat Bahlil menjabat Ketum.
    Ia menambahkan, dalam perjalanan dinas sebagai pejabat negara, Bahlil umumnya menggunakan pesawat komersial.
    Oleh karena itu, ia menyayangkan pemberitaan yang menurutnya cenderung membentuk opini publik secara sepihak tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan.
    “Sebaiknya media mengedepankan klarifikasi. Ini konteksnya silaturahmi Lebaran. Mau naik apa ya tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing,” ujar dia.
    Meski demikian, Anggawira menyadari bahwa sebagai tokoh publik, Bahlil tidak lepas dari perhatian dan sorotan masyarakat.
    “Namanya pejabat publik tentu harus siap dengan segala konsekuensi. Tidak semua orang suka. Namun, saya rasa, apa yang dilakukan Pak Bahlil masih dalam batas wajar,” ucapnya.
    Diketahui, pada libur Lebaran 2025, Bahlil dan keluarganya bersilaturahmi ke sejumlah daerah, termasuk Fakfak di Papua Barat dan Sragen di Jawa Tengah. Di Sragen, ia bersama keluarga berziarah ke makam keluarga dan bertemu dengan kerabat besar dari pihak istri.
    Bahlil sebelumnya dikenal sebagai pengusaha asal Papua dengan portofolio usaha di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi.
    Karier bisnis Bahlil mengantarkannya menjadi Ketua Umum
    HIPMI
    pada 2015–2019 sebelum kemudian dipercaya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kini sebagai Menteri ESDM.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, total kekayaan Bahlil tercatat mencapai Rp 295,1 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

    Berikutnya, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor pada PSN yang pendanaannya bersumber dari non-APBN. Lalu, peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung perencanaan dan implementasi pengelolaan BUMN dan investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara telah mengidentifikasi dua PSN yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 untuk dilakukan analisis investasi strategis. Antara lain, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatera, dan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela. Selain itu, juga terdapat beberapa proyek pendukung swasembada energi dan kawasan industri dan logistik terintegrasi.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy berharap, kolaborasi ini dapat menyiapkan dan menghasilkan PSN non-APBN yang lebih berkualitas dan layak untuk mendapatkan dukungan pendanaan investasi dari BPI Danantara. 

     

  • Kementerian PU kaji land development untuk pembiayaan pembangunan tol

    Kementerian PU kaji land development untuk pembiayaan pembangunan tol

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang mengkaji potensi land development (pengembangan lahan) untuk dapat membiayai pembangunan jalan tol.

    “Karena sekarang dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN. Jika saya harus melihat potensi-potensinya salah satunya yaitu dari land development,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kalau misalnya ada satu kawasan yang akan bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut dan pemerintah bisa berperan sebagai pengembangnya untuk mengembangkan kawasan tersebut.

    “Hasil keuntungan dari sana untuk membiayai tol. Itu lagi coba kita upayakan. Ya, kita bisa bayangkan ada satu kawasan yang dikembangkan seperti Summarecon mengembangkan kawasan, kemudian Pantai Indah Kapuk (PIK) dikembangkan. Itu sebetulnya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kenapa kita tidak bisa begitu?,” katanya.

    Terkait dengan rencana proyek Tol Puncak, Rachman Arief mengatakan bahwa pihaknya sedang memperdalam studi kelayakannya (feasibility study)

    “Masih dalam kajian kita. Kita sudah coba tawarkan, tapi kita lagi memperdalam studi kelayakannya. Cuma kita sekarang (juga) membuat prioritas karena banyak potensi-potensi tol yang akan ditangani,” ujarnya.

    Tugas Kementerian PU sekarang adalah memperdalam, memastikan supaya hasil kajian akurat, cukup untuk memastikan berapa kebutuhan konstruksinya, kemudian apa yang bisa mendukung untuk pembiayaan tol tersebut.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

    Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik klasifikasi bintang maupun nonbintang.

    BPS dalam laporannya mencatat, tingkat penghunian atau okupansi hotel di Indonesia mencapai 37,16% pada Februari 2025 atau turun 1,16% poin dibandingkan Januari 2025 sebanyak 38,32%. Khusus untuk hotel bintang, TPK mencapai 47,21% pada Februari 2025. 

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyampaikan, TPK hotel klasifikasi bintang pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan.

    “TPK Februari 2025 mencapai 47,21% atau turun baik bulanan maupun tahunan sebesar 1,17% MtM dan 2,24% YoY,” kata Habibullah dalam konferensi pers, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Secara spasial, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Daerah Khusus Jakarta sebesar 59,07%, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara, TPK hotel bintang terendah tercatat di Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.

    Secara kumulatif Januari-Februari 2025, TPK hotel bintang mencapai 47,83% atau turun 0,26 poin dibanding periode yang sama tahun lalu. 

    Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Februari 2025 mencapai 23,17%. TPK hotel nonbintang tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta yang mencapai 44,51% pada Februari 2025, diikuti Bali 36,35% dan Kepulauan Riau 31.73%. 

    BPS mencatat, TPK hotel nonbintang terendah terjadi di Papua Pegunungan yang hanya mencapai 10,55%.

    Dibandingkan tahun  sebelumnya, TPK hotel nonbintang di Indonesia turun 3,10 poin. Bila dibandingkan Januari 2025, TPK hotel nonbintang juga turun sebesar 1,22 poin dari sebelumnya 24,39%.

    Secara kumulatif, BPS melaporkan bahwa TPK hotel nonbintang mencapai 23,81% atau turun 1,63 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Adapun, berdasarkan klasifikasi bintang dari Januari ke Februari 2025, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan TPK.

    Masih merujuk data BPS, hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2, dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin. Hotel bintang 3 turun tipis sebesar 0,23 poin.

    Secara kumulatif, TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% pada Januari-Februari 2025 atau turun 0,51 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi yaitu naik 0,78 poin,” demikian bunyi laporan Perkembangan Januari-Februari 2025 BPS.

    Dampak Efisiensi

    Sementara itu, dampak dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai dirasakan oleh industri perhotelan. Tercatat pada akhir Maret 2025, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat berhenti beroperasi.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan.

    Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel.

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • Atasi Kemacetan Parah Kementerian PU Kaji Rencana Pembangunan Jalan Tol Puncak Bogor – Halaman all

    Atasi Kemacetan Parah Kementerian PU Kaji Rencana Pembangunan Jalan Tol Puncak Bogor – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji rencana pembangunan Tol Puncak, Bogor, Jawa Barat. Proyek ini digagas sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengungkap saat ini pihaknya sedang memperdalam studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek tersebut.

    “[Tol Puncak] masih dalam kajian. Kami sedang memperdalam FS-nya,” kata Rachman ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Ia mengatakan, saat ini Kementerian PU sedang memperdalam dan memastikan agar kajian yang dilakukan akurat.

    Kajian tersebut meliputi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi Tol Puncak serta potensi pendanaan dari berbagai sumber agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Karena sekarang kan dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN,” ujar Rachman.

    Ia juga mengatakan bahwa potensi ekonomi di kawasan Tol Puncak juga dilihat oleh Kementerian PU untuk mendukung pembiayaan proyek ini.

    Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah pengembangan kawasan (land development) di sekitar jalan tol.

    Pemerintah nantinya akan mengembangkan dan mengelola kawasan tersebut guna memperoleh pendapatan yang kelak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan tol.

    “Saya melihat potensinya salah satunya dari land development. Kalau misalnya ada satu kawasan yang akan kami bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut? Bukan pemerintah sebagai developer-nya untuk mengembangkan kawasan tersebut,” ucap Rachman.

    “Nah, hasil keuntungan dari sana untuk pembiayaan tol. Itu lagi coba kami upayakan,” jelasnya.

    Ia berencana melakukan komunikasi dengan Badan Bank Tanah untuk ketersediaan lahan yang ada di kawasan Tol Puncak.

    “Bayangkan ada satu kawasan yang dikembangkan seperti Summarecon atau PIK. Kenapa kami tidak bisa begitu? Kami akan coba komunikasikan dengan Badan Bank Tanah,” kata Rachman. 

  • KPPN ingatkan pemda di Papua Barat soal batas waktu salur DAK fisik 

    KPPN ingatkan pemda di Papua Barat soal batas waktu salur DAK fisik 

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mengingatkan enam pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua Barat soal batas waktu penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I 2025.

    Keenam pemerintah daerah itu yaitu, Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, dan Pemkab Teluk Wondama.

    “Sampai sekarang belum ada pengajuan penyaluran. Kalau lewati batas waktu (22 Juli 2025), maka gagal salur. Dananya dihentikan,” kata Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Agus Hartono di Manokwari, Papua Barat, Jumat.

    KPPN, kata dia, dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta inspektorat.

    Hal tersebut dimaksudkan supaya proses pengadaan barang dan jasa, pelelangan, hingga pendatangan kontrak kerja pelaksanaan program fisik yang dibiayai oleh APBN dapat berjalan maksimal.

    “Konsekuensinya jika gagal salur, proyek tersebut tidak didanai APBN. Pemda bisa lanjutkan, tapi dengan pendanaan dari APBD,” jelas Agus.

    Dia menduga keterlambatan pengajuan syarat penyaluran DAK fisik tahap I dipengaruhi masa transisi kepala daerah, dan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Semua dokumen yang dimaksud diunggah melalui aplikasi OMPSPAN TKD untuk dilakukan verifikasi oleh KPPN Manokwari sebelum DAK fisik tahap I disalurkan kepada setiap pemerintah daerah.

    “Misalnya, ada lima item kegiatan, tapi setelah adanya kebijakan efisiensi, maka hanya bisa dua item kegiatan. Mungkin hal itu yang memengaruhi,” katanya.

    Agus merinci total DAK fisik tahun 2025 yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Pemprov Papua Barat sebanyak Rp50,605 miliar dan Pemkab Manokwari mencapai Rp58,075 miliar.

    Berikutnya, Pemkab Manokwari Selatan sebanyak Rp87,402 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp35,673 miliar, Pemkab Teluk Bintuni Rp39,726 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp59,818 miliar.

    “Dibanding tahun-tahun sebelumnya, April itu sudah ada penyaluran DAK fisik tahap I. Tahun ini saja yang belum sama sekali,” kata Agus.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi

    Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyampaikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan, sehingga desa tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi melalui koperasi.

    “Terbitnya Inpres No 9/2025 tersebut merupakan langkah konkrit dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian desa/Nagari sekaligus mengakselerasi pusat pertumbuhan ekonomi yang bermula dari desa yang di Sumatera Barat dikenal dengan Nagari,” ucap Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Bahkan, lanjut dia, presiden sudah menginstruksikan 18 kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam pembentukan koperasi ini.

    Nagari (desa) di Sumatera Barat, tutur Irman, harus menjadi provinsi inisiator menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Koperasi itu ruhnya ekonomi Sumbar, koperasi itu dilahirkan oleh bulir pikir sang Proklamator Bangsa Bung Hatta yang dinobatkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia,” ujar Irman.

    Irman pun mengajak kepala daerah di Sumatera Barat segera menindaklanjuti inpres tersebut dengan berkoordinasi dengan kepala dinas, forkopimda, camat, sampai Wali Nagari Se-Sumatera Barat.

    “Harus gotong royong sesuai dengan prinsip dasar koperasi sendiri menyukseskan Inpres 9 tahun 2005 ini,” ujar Irman.

    Kopdes Merah Putih, kata dia, sejalan dengan Astacita Prabowo karena menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Artinya, Koperasi Merah Putih mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat,” ucap Irman.

    Ia optimis pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih akan mampu menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen.

    Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi penyediaan sembako murah, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga distribusi logistik yang disesuaikan dengan keunggulan dan kearifan lokal masing-masing Desa.

    Adapun pendanaan dan dukungan koperasi berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan Bank Himbara (melalui KUR).

    “Oleh karena itu, dengan dukungan dari berbagai pihak, Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional,” ujar Irman.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025