Topik: APBN

  • Indonesia Siap Kerja Sama dengan India untuk Akselerasi 5G

    Indonesia Siap Kerja Sama dengan India untuk Akselerasi 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk menjajaki kerja sama dengan India untuk mempercepat akselerasi 5G di Tanah Air.

    India merupakan salah satu negara dengan penetrasi jaringan 5G tercepat di dunia sejak diluncurkan secara komersial pada Oktober 2022 menurut Economic Times. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penetrasi 5G tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Pertama, kita coba cari solusi di luar APBN. Salah satunya adalah kerja sama dengan India yang teknologinya di bidang 5G sudah sangat maju,” kata Meutya dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia, Jumat (11/4/2025).

    Meutya menyebut, untuk meningkatkan penetrasi 5G di Indonesia, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya diversifikasi teknologi agar Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi dari Amerika Serikat dan China. 

    India dipandang sebagai mitra strategis baru yang bisa memberikan alternatif teknologi 5G yang kompetitif dan terbukti efektif.

    Berdasarkan data Ookla, ketersediaan 5G di India menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2023, dimulai dari 28,1% pada Q1 2023 dan naik menjadi 52,0% pada Q4 2023, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,9 poin persentase dalam setahun.

    Sementara itu pada 2024, penetrasi layanan 5G kini tersedia di 99,6% distrik di seluruh negeri. Lebih dari 469.000 Base Transceiver Stations (BTS) 5G telah dipasang di seluruh negeri hingga Februari 2025.

    “Untuk 5G mungkin kita perlu dicampur dengan diversifikasi ya. Misalnya dengan teknologinya India,” ucap Meutya.

    Meski peluang kerja sama dengan India memberi harapan baru, Meutya mengakui bahwa pembangunan infrastruktur 5G di dalam negeri masih menghadapi tantangan besar.

    Berdasarkan laporan terbaru Global System for Mobile Communications Association (GSMA) memperkirakan penetrasi 5G Indonesia masih berkisar 3% pada 2024.

    Penetrasi tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi 32% pada 2030 dengan dukungan berbagai kebijakan, termasuk ekosistem yang makin matang.

    Oleh karena itu, pengembangan jaringan 5G nasional diposisikan sebagai agenda jangka menengah yang memerlukan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya secara cerdas.

    “Jadi itu (penetrasi 5G) PR besar, karena Indonesia besar, jadi kalau kita mau naikkan dari 4G ke 5G kan luas sekali cakupannya. Itu yang jangka menengah,” tutur Meutya.

     

  • Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah PR, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,”

    Kendari (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara harus selaras dengan RPJMN, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sultra tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Kota Baubau, Senin.

    Di bagian lain, Wamendagri Ribka juga menyoroti masih minimnya pengelolaan APBD, serta masih bergantung pada tingginya dana transfer pusat ke daerah yang bersumber dari APBN.

    Wamendagri juga mendorong agar dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan investasi di setiap Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara.

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah “PR”, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,” ujar Wamendagri.

    Menurutnya, jika OPD tidak dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka reputasi birokrasi dan pemerintah darah menjadi buruk. Bahkan, wibawa Bupati, Wali Kota dan Gubernur menjadi taruhannya.

    “Saya harap di bulan depan bisa naik, minimal di tahun ini, memang berat. Kalau mau datanya untuk disandingkan dengan daerah-daerah lain ada sama Dirjen Keuangan Daerah, nanti di buka saja, kalau perlu beliau tinggal saja untuk berikan arahan khusus terkait ini,” ujarnya.

    RKPD Provinsi Sultra Tahun 2026 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

    Musrenbang Provinsi Sultra dihadiri oleh 17 Kabupaten Kota. Sebelumnya telah di awali dengan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) dengan maksud untuk menyingkronkan rencana pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

    Pewarta: Abdul Azis Senong
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Kepala daerah berperan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih

    Mendagri: Kepala daerah berperan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih

    Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai acara Kick-off dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

    “Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga peran bupati menjadi penting,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan BPD.

    Pada saat ini Pemerintah mencanangkan pembentukan koperasi desa sebanyak 80.000 unit.

    Mendagri menegaskan bahwa bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut, salah satunya dengan mendukung pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Daerah juga dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi. Dalam hal ini, pihaknya akan menerbitkan surat edaran (SE) yang dapat menjadi acuan pemda dalam memanfaatkan BTT untuk mendukung pembentukan koperasi.

    “Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sumber anggaran koperasi desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

    Menko Pangan meminta kepala desa agar segera menggelar musyawarah desa khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Zulkifli menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa.

    “Pak Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang panjang,” jelas Zulkifli.

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam rapat itu, hadir Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta pejabat terkait lainnya.

    Forum itu juga diikuti secara virtual oleh kepala desa, BPD, serta jajaran pemerintah desa lainnya dari berbagai daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri dorong Pemprov Sulteng sukseskan swasembada pangan

    Wamendagri dorong Pemprov Sulteng sukseskan swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar melakukan akselerasi dan bersinergi untuk menyukseskan program swasembada pangan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Bima mengatakan pemerintah pusat terus bekerja keras untuk mewujudkan program tersebut, baik melalui komitmen mendorong penyerapan gabah petani, mendukung ketersediaan pupuk, maupun membangun infrastruktur irigasi pertanian.

    “Dari pusat komitmennya sangat kuat, pak. Untuk memastikan bahwa Bulog ini juga bisa menyerap (hasil panen petani). Tapi itu semua enggak ada artinya kalau tidak didukung oleh kepala daerah,” kata Bima pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Kota Palu, Senin.

    Ia mengatakan saat ini ada beberapa kepala daerah yang belum memahami dengan baik program swasembada pangan.

    Untuk itu, Wamendagri mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota untuk rajin mengecek kondisi yang terjadi di lapangan, meliputi pengecekan ketersediaan pupuk, serapan gabah petani, hingga progres pembangunan irigasi pertanian.

    Menurutnya, salah satu kunci suksesnya program swasembada pangan adalah kerja sama yang baik dari para gubernur, bupati, dan wali kota.

    Bima juga meminta kepala daerah untuk saling bekerja sama mewujudkan program tersebut demi kepentingan rakyat.

    “Nah hari ini (hasil pertanian) produksinya tinggi, jangan sampai harganya drop. Karena itu, didorong bapak ibu (gubernur, bupati, dan wali kota) untuk memastikan di lapangan semua berjalan,” tambahnya.

    Di sisi lain, ia juga meminta kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Untuk program ini telah disediakan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Dalam konteks ini, kepala daerah diminta untuk memastikan ekosistem program MBG dapat berjalan dengan lancar.

    Bima menjelaskan keberadaan program MBG sejatinya tidak hanya fokus pada perbaikan gizi generasi muda. Upaya ini juga akan menghasilkan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga para petani.

    Pada kesempatan sama, Wamendagri mengajak kepala daerah, khususnya di Provinsi Sulteng, untuk mendukung program cek kesehatan gratis. Apalagi, Wakil Gubernur Sulteng memiliki rekam jejak panjang di dunia kesehatan.

    Ia percaya dengan kerja keras semua pihak, Provinsi Sulteng akan menjadi contoh yang baik dalam menyukseskan program tersebut.

    “Saya percaya sekali bahwa Sulteng ini bisa menjadi contoh untuk tingkat provinsi untuk kesehatan gratis,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Butuh Rp 400 T buat Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, dari Mana Duitnya?

    Prabowo Butuh Rp 400 T buat Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, dari Mana Duitnya?

    Jakarta

    Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto butuh pembiayaan hingga Rp 400 triliun dengan perhitungan kasar per koperasi butuh dana Rp 5 miliar. Uang sebanyak itu akan digunakan untuk membangun sekitar 80 ribu koperasi.

    Prabowo telah meneken langsung Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 untuk merealisasikan instruksinya kepada para menteri. Beleid itu telah diteken sejak 27 Maret 2025.

    Dalam beleid itu, dilihat Senin (14/4/2025), Prabowo memerintahkan agar empat hal menjadi sumber modal pembentukan Koperasi Merah Putih. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketiga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam beleid yang sama, Prabowo telah memberikan titah khusus ke Menteri Keuangan untuk menyiapkan uang sebagai modal pembentukan koperasi bertajuk Koperasi Merah Putih tersebut.

    Sri Mulyani mendapatkan instruksi dari Prabowo untuk menyusun kebijakan pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi merah putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan. APBN tahun 2025 bakal menjadi modal awal pembentukan 80 ribu koperasi tersebut.

    “Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana APBN tahun 2025 sebagai modal awal pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis salah satu poin Inpres tersebut.

    Bendahara Negara juga diminta Prabowo untuk memberikan dukungan insentif kepada desa atau kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80 ribu koperasi desa merah putih. Insentif itu diberikan melalui alokasi kinerja ataupun alokasi insentif dari Dana Desa.

    Di sisi lain, Prabowo juga menugaskan Bank Himbara untuk menjadi sumber pendanaan pemerintah dalam melakukan pengembangan Koperasi Merah Putih. Bank pelat merah bakal mendapatkan alokasi modal dari Kementerian Koperasi untuk melakukan kebutuhan investasi Koperasi Merah Putih dengan skema channelling.

    Investasi dari uang yang disalurkan Himbara akan digunakan untuk membangun infrastruktur Koperasi Merah Putih, mulai dari bangunan, saluran air, saluran listrik, hingga akses jalan.

    (acd/acd)

  • 54.000 Klinik-Apotek Desa Bakal Gabung Koperasi Merah Putih

    54.000 Klinik-Apotek Desa Bakal Gabung Koperasi Merah Putih

    Jakarta

    Pemerintah berencana mengintegrasikan 54.000 unit klinik hingga apotek Desa untuk bergabung ke Kopdes Merah Putih. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Budi menyampaikan 54 ribu unit itu mulai dari puskesmas pembantu (Pustu) hingga poskesdes. Nantinya, 54 ribu unit ini akan masuk ke satu sistem, Kopdes Merah Putih. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu membangun ulang dari awal untuk unit usaha klinik di desa.

    “Nah 54 ribu ini udah ada bikin regulasi bahwa pustu, poskesdes, Koperasi Desa Merah Putih itu satu sistem. Sehingga dengan demikian semua program yang ada sekarang anggarannya, asetnya, SDM-nya, prosedurnya yang udah ada sekarang bisa langsung diteruskan,” kata Budi dalam acara Sosialisasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Meski begitu, Budi menerangkan pihaknya akan melengkapi sumber daya manusia (SDM) hingga layanan kesehatannya. Semula layanan tersebut hanya untuk program pemerintah, kini sudah tersedia layanan komersial, seperti periksa batuk, pilek, hingga demam.

    “Orangnya belum lengkap semua, tapi kan minimal harusnya apotek sama klinik ada satu perawat, satu bidang. Umumnya sudah ada satu, sekarang kita tinggal lengkapi plus kita mau nambah apoteker karena buat jualan,” terang dia.

    Dalam rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Budi menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembentukan unit klinik yang baru. Setidaknya, saat ini ada 6.000 unit klinik yang rusak. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan Rp 700 miliar untuk membangun 700 gedung pada 2025.

    “Kita ada anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk membangun 700 gedung. Dan itu sudah bersih tanahnya sudah siap tinggal bangun. Dan mekanisme sudah masuk di RPJMN dan sudah masuk ke kementerian keuangan,” jelas Budi.

    Lebih lanjut, Budi juga telah memperkirakan biaya operasional untuk klinik maupun apotek di Kopdes Merah Putih. Untuk klinik, Budi menyebut butuh biaya sekitar Rp 318 juta. Anggaran tersebut berasal dari APBD/APBDes, APBN, hingga Koperasi Desa.

    “Kita untuk running cost-nya Ini juga udah ada Rp 318 juta sudah ada alokasi datanya dari mana. Pegawainya masuk APBN, obatnya masuk APBN untuk modal pertama udah jalan duluan kan. Untuk pelatihan sudah ada dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik,” imbuh Budi.

    (ara/ara)

  • Prabowo Minta Sri Mulyani Siapkan Modal buat 80 Ribu Koperasi Merah Putih

    Prabowo Minta Sri Mulyani Siapkan Modal buat 80 Ribu Koperasi Merah Putih

    Jakarta

    Pemerintah akan membuat 80 ribu koperasi desa di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan titah khusus ke Menteri Keuangan untuk menyiapkan uang sebagai modal pembentukan koperasi bertajuk Koperasi Merah Putih tersebut.

    Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang diteken Prabowo pada 27 Maret 2025 disebutkan, Sri Mulyani mendapatkan instruksi dari Prabowo untuk menyusun kebijakan pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi merah putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan. APBN tahun 2025 bakal menjadi modal awal pembentukan 80 ribu koperasi tersebut.

    “Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana APBN tahun 2025 sebagai modal awal pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis salah satu poin Inpres 9 2025, dikutip Senin (14/4/2025).

    Sri Mulyani juga diminta Prabowo untuk memberikan dukungan insentif kepada desa atau kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80 ribu koperasi desa merah putih. Insentif itu diberikan melalui alokasi kinerja ataupun alokasi insentif dari Dana Desa.

    Dalam Inpres yang sama, Prabowo juga memberikan instruksi ke Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan dukungan kepada Bank Himbara untuk menjadi sumber pendanaan pemerintah dalam melakukan pengembangan Koperasi Merah Putih. Bank pelat merah bakal mendapatkan alokasi modal dari Kementerian Koperasi untuk kebutuhan investasi Koperasi Merah Putih dengan skema channelling.

    Investasi dari uang yang disalurkan Himbara akan digunakan untuk membangun infrastruktur Koperasi Merah Putih, mulai dari bangunan, saluran air, saluran listrik hingga akses jalan.

    Erick juga diminta mengarahkan Bank BUMN untuk menyediakan pendanaan melalui program KUR atas kebutuhan modal kerja Koperasi Merah Putih dengan skema executing. Bank Himbara akan diberikan peran sebagai penyalur pendanaan dengan melakukan penagihan kepada pihak yang memiliki kewajiban pengembalian dana.

    Masih dari segi pendanaan, Prabowo juga menginstruksikan kepada Kepala Daerah baik Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur untuk menyediakan anggaran bagi pembentukkan 80 ribu Koperasi Merah Putih, khususnya dalam rangka untuk pembuatan akta notasi koperasi.

    (acd/acd)

  • Proyek Pengendali Banjir DAS Serang Rampung, Lindungi Kawasan Strategis dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Proyek Pengendali Banjir DAS Serang Rampung, Lindungi Kawasan Strategis dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah selesai 100%. Proyek strategis nasional ini berhasil melindungi kawasan penting seperti Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), lahan pertanian produktif, serta permukiman warga dari ancaman banjir dengan total cakupan area seluas 1.428 Ha.

    Dengan nilai kontrak sebesar Rp 295 miliar yang bersumber dari APBN 2020-2023, proyek ini diselesaikan dalam waktu 1.202 hari, mulai 16 September 2020 hingga 31 Desember 2023. Proyek ini tidak hanya menawarkan solusi pengendalian banjir, tetapi juga memberikan berbagai manfaat tambahan bagi masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas pertanian hingga pengembangan potensi wisata lokal.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menjelaskan bahwa proyek ini membawa tiga manfaat utama yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Pertama, pengurangan area genangan secara signifikan. Sebelum proyek dimulai, banjir kerap mengganggu aktivitas warga dan membatasi akses menuju Bandara YIA. Kini, berkat sistem pengendalian yang efektif, area rawan banjir berhasil diminimalkan, sehingga konektivitas dan keamanan kawasan meningkat.

    “Kedua, peningkatan produktivitas pertanian. Sebelumnya, petani hanya bisa memanen 1-2 kali per tahun akibat lahan yang sering tergenang air. Setelah proyek rampung, sistem irigasi yang lebih baik memungkinkan petani melakukan hingga tiga kali panen setiap tahun, mendorong pertumbuhan sektor pertanian di wilayah tersebut,” ujarnya.

    Joko melanjutkan, manfaat yang ketiga yakni pengembangan potensi wisata air. Kolam retensi yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai penampungan air, tetapi juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata baru yang dapat menarik wisatawan. Kehadiran wisata air ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Dengan rampungnya pembangunan Infrastruktur air di kawasan Kulon Progo, khususnya sekitar Bandara YIA, kini lebih terlindungi dari risiko banjir. Masyarakat sekitar mengapresiasi atas pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang yang memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan.

    “Pembangunan prasarana pengendalian banjir ini sangat bermanfaat bagi kami masyarakat sekitar Bandara NYIA yang selalu mengalami bencana banjir setiap musim hujan dengan intensitas tinggi dan berdurasi lama. Tidak hanya itu, dengan adanya pembangunan DAS Serang diwilayah kami, aliran air juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi area persawahan,” ucap warga setempat.

    Proyek ini menjadi salah satu portofolio PTPP dalam mendukung proyek astacita khususnya sektor swasembada pangan dan air. Dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa yang dapat mengoptimalisasi ketahanan pangan, diharapkan produktivitas pertanian terus meningkat, serta dapat menciptakan manfaat berkelanjutan bagi berbagai sektor.

  • Asing Rem Investasi di Indonesia, Ragu Arah Kebijakan Prabowo

    Asing Rem Investasi di Indonesia, Ragu Arah Kebijakan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Visi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah diuji dengan investor asing yang belum yakin dengan narasi kebangkitan ekonomi yang dibawanya.

    Setelah perubahan kebijakan besar-besaran mengguncang pasar keuangan nasional, para pengelola investasi global memilih bersikap wait and see.

    Hal ini terungkap dari laporan Bloomberg usai wawancara dengan 12 perusahaan manajemen aset. Para pelaku pasar mengakui ada potensi, tapi belum cukup alasan untuk kembali menaruh dana dalam jumlah besar.

    Di saat banyak negara tengah disibukkan oleh lonjakan tarif impor sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengacaukan rantai pasok global, Prabowo menghadapi tekanan ganda, yakni menjaga keseimbangan fiskal sembari melanjutkan proyek-proyek strategis berbiaya besar.

    Masuknya modal asing menjadi krusial bagi perekonomian Tanah Air. Tapi arah kebijakan yang dianggap tidak konsisten membuat kepercayaan pasar goyah. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, investor asing mencatat net sell sebesar US$1,8 miliar, terbesar dalam sejarah awal tahun sejak krisis 1998.

    Pasar saham Indonesia pun tertinggal dibanding negara-negara berkembang lainnya. Sentimen negatif kian menguat setelah Prabowo mulai menggoyang aturan baku, dari realokasi dana APBN untuk program prioritas, wacana revisi mandat Bank Indonesia, hingga peluncuran Danantara yang langsung berada di bawah kendalinya. Program makan siang gratis bahkan mendekatkan defisit anggaran ke batas 3% dari PDB.

    Carol Lye dari Brandywine Global di Singapura mengatakan kondisi pasar di Indonesia saat ini sangat rentan, sehingga sedikit sentimen negatif bisa memicu aksi jual lanjutan.

    ”Jika isu tata kelola atau pergantian pejabat kunci berlanjut, aksi jual bisa terjadi lagi,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Senin (14/4/2025).

    Imbas aksi jual investor asing terasa di pasar. IHSG anjlok, imbal hasil obligasi melonjak, dan rupiah menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. Sentimen yang sebelumnya positif kini berubah hati-hati.

    Fund manager Aubrey Capital Management Ltd Rob Brewis mengatakan penurunan ini tidak dipicu oleh satu sentimen besar, namun lebih kepada banyak sentimen negatif kecil yang mengikis pertumbuhan dan kepercayaan investor.

    “Ini adalah arah yang tidak dihargai oleh para investor,” ungkap Brewis. Aubrey Capital bahkan melepas seluruh eksposur langsungnya ke saham Indonesia sejak Februari.

    Ninety One juga mempertahankan posisi underweight, hanya menyasar saham sektor konsumsi yang didukung kebijakan, sambil menjauhi BUMN karena kekhawatiran tata kelola.

    Meski demikian, koreksi tajam ini menciptakan peluang bagi sebagian investor oportunis. REYL Intesa Sanpaolo memburu saham perbankan karena dividen yang menarik. JPMorgan dan Allianz GI mulai masuk ke obligasi, berharap pelonggaran moneter berlanjut.

    “Meski arah kebijakan Prabowo perlu diawasi ketat, kami yakin ia akan mempertimbangkan opini publik, terutama jika berambisi maju di periode berikutnya,” ujar Ze Yi Ang dari AllianzGI. Perusahaan membeli obligasi tenor menengah akhir Maret namun tetap waspada terhadap kredibilitas fiskal.

    Kekhawatiran lain adalah likuiditas. Dari lebih dari 900 emiten di IHSG, hanya 12 yang mencatat transaksi harian di atas US$10 juta. Angka ini menjadi yang terendah se-Asia Tenggara menurut Bloomberg.

    Dengan bobot Indonesia yang hanya 1,2% dalam indeks MSCI Emerging Markets, beberapa manajer investasi mulai mempertanyakan urgensi berinvestasi di pasar domestik.

    “Jika keyakinan tak terbentuk, bobot sekecil itu bizsa membuat investor memilih keluar sepenuhnya,” kata Manajer portofolio RBC Blue Bay Veronique Erp.

    Meski memangkas eksposur dalam 18 bulan terakhir, Erp menilai prospek jangka panjang Indonesia masih menjanjikan di tengah gejolak jangka pendek.

    Pemerintah kini tengah merundingkan pembatalan tarif AS yang berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian. Namun lebih dari itu, Prabowo butuh mengembalikan kepercayaan pasar untuk mewujudkan visinya.

    “Arah tata kelola akan jadi penentu masa depan Indonesia,” tegas Yasmin Chowdhury dari Federated Hermes.

     

  • Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN.