Xcloud.id

Topik: APBN

  • Empat Mata dengan Dubes AS, Sri Mulyani Bahas Tarif Trump

    Empat Mata dengan Dubes AS, Sri Mulyani Bahas Tarif Trump

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja melakukan pertemuan dengan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir. Pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi.

    Tentunya, kebijakan tarif tinggi yang dilakukan Presiden AS Donald Trump jadi bahasan utamanya. Momen ini diunggah di Instagram resmi @smindrawati.

    “Salah satu topik penting yang kami bahas adalah upaya Indonesia dalam melakukan negosiasi pengenaan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani dalam catatan unggahannya, Kamis (17/4/2025).

    Sri Mulyani dan Kamala banyak berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar masalah yang timbul dari kebijakan tarif dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia.

    Selain itu, Sri Mulyani juga banyak bercerita tentang bagaimana APBN 2025 telah didesain untuk mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis hingga pembangunan 3 juta rumah.

    “APBN 2025 disiapkan untuk mewujudkan berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, perlindungan sosial, hingga program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat. Semua itu dirancang dengan tetap menjaga prinsip prudent dan sustainable,” jelas Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Fasilitas Pengolahan Sampah IKN Rampung Dibangun, Anggarannya Rp 505 Miliar – Halaman all

    Fasilitas Pengolahan Sampah IKN Rampung Dibangun, Anggarannya Rp 505 Miliar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merampungkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    TPST 1 berfungsi untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    Kontruksi TPST 1 dirancang oleh Kementerian PU agar mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan.

    Sehingga, lebih ramah lingkungan serta sejalan dengan prinsip IKN sebagai smart city (kota pintar) dan kota modern berkelanjutan.

    “Selesainya pembangunan sarana dan prasarana TPST ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan IKN sebagai kota modern yang bersih dan sehat serta dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai Future Smart Forest City of Indonesia,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dikutip dari siaran pers pada Kamis (17/4/2025).

    TPST 1 IKN dibangun di atas lahan seluas 22,15 hektare dengan desain unik, futuristik, dan mengadopsi elemen-elemen modern.

    TPST 1 IKN dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan. Sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali.

    TPST 1 IKN diklaim tidak akan menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum.

    Lokasi TPST 1 IKN berada dekat dengan KIPP IKN atau sekitar 3 km, sehingga dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau, maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

    TPST 1 IKN mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari. Sistem pengelolaan sampahnya terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

    Pembangunan TPST 1 IKN berada di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Kementerian PU.

    Kontraktor pelaksana TPST ini adalah PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon (KSO). Pekerjaan konstruksinya telah selesai 100 persen dengan biaya APBN senilai Rp 505 miliar.

     

  • Rupiah Menguat Tipis di 17 April, Potensi Kalah dari USD Masih Besar – Page 3

    Rupiah Menguat Tipis di 17 April, Potensi Kalah dari USD Masih Besar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan menjelang libur panjang. Namun penguatan rupiah ini masih rentan karena ada risiko tertekan karena investor mengkhawatirkan posisi fiskal pemerintah.

    Pada Kamis (17/3/2025), nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta menguat sebesar 14 poin atau 0,08 persen menjadi Rp 16.823 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.837 per dolar AS.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, kurs rupiah terhadap dolar AS hari ini diperkriakan melemah, seiring sikap investor yang masih mengkhawatirkan posisi fiskal pemerintah Indonesia.

    “Investor masih mengkhawatirkan posisi fiskal pemerintah, data-data ekonomi yang masih lemah,” ujarnya dikutip dari Antara. 

    Seperti diketahui, pemerintah mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp 104,2 triliun pada Maret 2025.

    Bila dibandingkan dengan kinerja APBN tahun lalu, kas negara masih mencatatkan surplus pada Maret, yakni sebesar Rp 8,07 triliun atau 0,04 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, desain defisit APBN 2024 juga lebih rendah dari tahun ini, yaitu Rp 522,83 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB.

    Sementara realisasi defisit APBN per Maret 2025 setara 0,43 persen PDB, masih jauh dari desain yang ditargetkan sebesar 2,53 persen PDB atau Rp616,2 triliun.

    Nilai defisit diperoleh dari pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp 516,1 triliun (17,2 persen) dari target Rp 3.005,1 triliun) dan belanja negara sebesar Rp 620,3 triliun (17,1 persen) dari target Rp 3.621,3 triliun.

    Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun (Rp 322,6 triliun dari penerimaan pajak serta Rp 77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 115,9 triliun. Di sisi lain, belanja negara telah disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 413,2 triliun serta transfer ke daerah Rp 207,1 triliun.

     

  • Koperasi Desa Merah Putih Harus Punya Mindset Bisnis

    Koperasi Desa Merah Putih Harus Punya Mindset Bisnis

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal menilai, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas serta pola pikir atau mindset bisnis yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan serta memperluas jangkauan pasar bagi produk pertanian di desa.

    Faisal menekankan,  koperasi harus beroperasi layaknya unit usaha yang profesional dan berorientasi pada profit meskipun dilandasi asas kebersamaan. Keuntungan yang diperoleh pun harus diperuntukkan bagi kepentingan seluruh anggota, bukan hanya segelintir pihak.

    “Termasuk sistem dan pemilihan orang-orangnya harus orang-orang yang punya mindset bisnis, bukan birokrasi, bukan yang tahunya cuma kerja atau administrasi saja,” kata Faisal dilansir ANTARA, Rabu, 16 April.

    Dengan demikian, para anggota bisa mendapatkan peningkatan keuntungan melalui perluasan jangkauan pasar, yang kemudian keuntungannya dibagi secara adil sesuai asas kebersamaan.

    Dia menilai, pengalaman masa lalu menunjukkan kegagalan koperasi seringkali disebabkan oleh ketergantungan pada bantuan pemerintah, tata kelola yang buruk, kredit macet, bahkan praktik fraud dan korupsi.

    Karena itu, perubahan mindset dinilai menjadi krusial, serta anggota dan pengurus koperasi harus memiliki pola pikir seorang pengusaha yang bergerak secara natural sebagai unit usaha, bukan hanya mengandalkan bantuan eksternal terutama pemerintah.

    Lebih lanjut, Faisal menuturkan, sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat juga menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Kopdes Merah Putih.

    Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta potensi peningkatan, terutama jika koperasi memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Jadi jangan hanya mengharapkan pencairan dana APBN untuk kemudian nanti hilang, tidak ada bekasnya, tidak ada hasilnya,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

    Pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait pembentukan Kopdes Merah Putih, yang kelembagaan ditargetkan rampung pada Juli 2025.

    Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan diwajibkan memiliki tujuh unit bisnis untuk membangun ekosistem koperasi yang profesional di desa.

    Ketujuh aspek atau unit bisnis yang diwajibkan ada dalam ekosistem pembentukan Kopdes Merah Putih, yaitu kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, dan sarana logistik desa/ kelurahan.

  • Ericsson Ungkap Manfaat RI Tiru India Dalam Pengembangan 5G

    Ericsson Ungkap Manfaat RI Tiru India Dalam Pengembangan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Ericsson, perusahaan penyedia perangkat telekomunikasi, menilai pendekatan yang diterapkan India dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mewujudkan akselerasi jaringan 5G.

    SVP and Head of Ericsson South East Asia Oceania and India, Andres Vicente menyebut pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah India yang mendorong kolaborasi strategis antara regulator, operator, penyedia teknologi, dan industri. 

    Pemerintah India diketahui memberikan perhatian serius terhadap penguatan ekosistem lokal, melalui pelatihan talenta digital, insentif untuk pengembangan use case yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta kebijakan spektrum yang mendukung perluasan layanan.

    Andres menyebut, strategi sukses India dapat dijadikan rujukan, terutama dalam hal orkestrasi kebijakan, kesiapan ekosistem digital, dan pemanfaatan teknologi secara inklusif.

    “Jika Indonesia ingin mengikuti pendekatan serupa, tentu peluangnya sangat besar. Kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta menjadi kunci,” kata Andres kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Andreas mengatakan India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan jaringan 5G tercepat di dunia sejak peluncuran komersialnya pada Oktober 2022. 

    Menurut data Ookla, ketersediaan jaringan 5G di India meningkat signifikan sepanjang tahun 2023, dari 28,1% pada kuartal pertama menjadi 52,02% pada kuartal keempat. 

    Ini mencerminkan pertumbuhan yang pesat dalam waktu relatif singkat. Bahkan, Ericsson Mobility Report memperkirakan langganan 5G di India akan mencapai 970 juta pada 2030—setara dengan 74% dari total pelanggan seluler.

    Andres menilai saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia untuk mempercepat 5G. Antara lain keterbatasan spektrum frekuensi, belum jelasnya jadwal lelang spektrum, dan tingginya biaya investasi yang harus ditanggung operator. 

    Selain itu, persoalan pemerataan infrastruktur, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kebutuhan akan model bisnis dan monetisasi yang sesuai dengan karakter pasar lokal juga dianggap sebagai hambatan utama.

    Meskipun demikian, Andres menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan jaringan 5G. 

    Andres melanjut, sebagai pemimpin global di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT), Ericsson telah menjadi mitra berbagai negara dalam implementasi jaringan 5G. 

    Perusahaan asal Swedia ini menyatakan siap mendukung upaya percepatan digitalisasi nasional melalui solusi teknologi mutakhir.

    “Ericsson siap menjadi mitra teknologi yang mendukung Indonesia dalam mewujudkan transformasi digital berbasis 5G,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk menjajaki kerja sama dengan India untuk mempercepat akselerasi 5G di Tanah Air.

    India merupakan salah satu negara dengan penetrasi jaringan 5G tercepat di dunia sejak diluncurkan secara komersial pada Oktober 2022 menurut Economic Times. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penetrasi 5G tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Pertama, kita coba cari solusi di luar APBN. Salah satunya adalah kerja sama dengan India yang teknologinya di bidang 5G sudah sangat maju,” kata Meutya dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia, Jumat (11/4/2025).

    Meutya menyebut, untuk meningkatkan penetrasi 5G di Indonesia, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya diversifikasi teknologi agar Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi dari Amerika Serikat dan China. 

    India dipandang sebagai mitra strategis baru yang bisa memberikan alternatif teknologi 5G yang kompetitif dan terbukti efektif.

  • Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mempertanyakan urgensi dana tambahan Rp1,2 triliun untuk melatih pengawas Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Dana tersebut terlalu besar untuk dikeluarkan bagi sesuatu hal yang tidak mendesak.

    Untuk diketahui, tambahan anggaran jumbo yang diminta Kemenkop itu untuk melakukan pelatihan terhadap 240.000 pengawas 80.000 KopDes Merah Putih. Pelatihan ini berkaitan dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Pengamat Koperasi Rully Indrawan menilai Kemenkop semestinya lebih mengoptimalkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang saat ini mencapai 1.325 orang.

    “Berdasarkan pertimbangan saya saat ini belum perlu sekali [untuk meminta tambahan anggaran]. Karena pengawasan masa pendirian ada baiknya menggoptimalkan tenaga PPKL yang saat ini sudah ada,” kata Rully kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, PPKL hingga alumnus Ikopin (Universitas Koperasi Indonesia) sebaiknya terpilih menjadi pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Sehingga, pelatihan dasar pengawasan berbasis manajemen risiko untuk KopDes Merah Putih tidak dimulai dari nol.

    “Pelatihan yg dimaksud sebaiknya tidak mulai dari nol opitmalkan tenaga pengawas fungsional, PPKL, dan alumnus Ikopin. Serta, pemegang sertifikasi LSP [lembaga sertifikasi profesi] pengawas koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Rully menilai langkah efektif di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran adalah dengan mengoptimalkan tenaga fungsional yang ada di pusat dan daerah.

    “Intinya jangan khianati komitmen Presiden untuk melakukan langkah efisiensi dengan mengajukan anggaran baru yang kurang rasional. Nanti jadi bahan kritikan bagi Presiden,” tuturnya.

    Di sisi lain, dalam hal mencegah fraud di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih, Rully memandang perlu dilakukan penyusunan sistem dengan melibatkan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari perencanaan yang terintegrasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Rencananya, pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Dia memperkirakan, setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Dengan kata lain, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih  240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

    “Tetapi sesaat setelah terbentuk [80.000 KopDes Merah Putih] bulan Juli, kita akan ada anggaran tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengawal aktivasi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] dan juga disampaikan ke media bahwa kita membutuhkan anggaran tambahan,” ungkapnya.

    Herbert menjelaskan tambahan anggaran ini akan diambil dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme penambahan perubahan anggaran yang biasa dilakukan setiap tahun.

    Meski begitu, hingga saat ini anggaran tambahan sekitar Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih belum diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Namun yang pasti, tambahan anggaran jumbo ini hanya untuk sebatas pelatihan terhadap 240.000 pengawas KopDes Merah Putih, alias belum termasuk dari Deputi Kemenkop lain.

    “Kayaknya lebih sih [dari Rp1,2 triliun]. Saya nggak tahu, kalian pikirkan deh. Soalnya kan di sini Deputi kan ada berapa Deputi, enggak tahu yang lain mau bikin apa, yang lain kan juga mempunyai program-program dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Ini untuk di pengawasan aja, saya karena pegang pengawasannya,” tandasnya.

  • Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Akan Didanai APBN, Reformulasi Dana Desa – Halaman all

    Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Akan Didanai APBN, Reformulasi Dana Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendanaan untuk pendirian ribuan Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah daerah di Indonesia akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber utama.

    Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi (Kemenkop) Herbert Siagian menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk pendirin satu Koperasi Desa Merah Putih antara Rp 3,5 miliar sampai Rp5 miliar.

    Pemerintah berencana membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Itu adalah bentuk pembiayaan yang sampai hari ini itu masih sifatnya langsung untuk masing-masing koperasi,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenkop, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

    Ia mengungkap kemungkinan adanya reformulasi terhadap Dana Desa di APBN agar mampu mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Saat ini, Dana Desa dialokasikan sekitar Rp 70 triliun per tahun. Menurut Herbert, ini tidak cukup untuk mendanai pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Herbert menyebut selama 10 tahun terakhir, Dana Desa rata-rata sebesar Rp 1 miliar per desa, dengan total sekitar 75 ribu desa.

    “Setahun kira-kira Rp 70 triliun mungkin nanti akan direformulasi. Saya enggak tahu apa akan ditingkatkan lagi pagunya gitu ya,” ujar Herbert.

    Ia menyatakan, kalau satu Kopdes Merah Putih membutuhkan dana Rp 3–5 miliar dan ada 80 ribu koperasi, total dari APBN dibutuhkan lebih dari Rp 300 triliun.

    “Kalau hanya Rp 70 triliun per tahun kayaknya kok kurang gitu ya, karena kalau angkanya Rp 3-5 miliar per koperasi, lalu ada 80 ribu koperasi, itu kan 300 sekian triliun,” ucap Herbert.

    Maka dari itu, pembentukan Kopdes Merah Putih akan menggandeng bank-bank milik negara (BUMN) sebagai sumber pendanaan lainnya.

    Pemerintah akan mendorong pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Tak hanya itu, pendanaan juga bisa berasal dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta. 

     

  • Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Ekspor sawit Indonesia ke Eropa, terutama ke Uni Eropa, menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kebijakan anti-deforestasi yang baru diberlakukan. Uni Eropa menjadi salah satu pasar utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia. Namun, kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) II, yang membatasi penggunaan biofuel sawit, telah memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ekspor CPO saat ini hanya tinggal 7 persen dari sebelumnya hampir menyentuh 80 persen. Adapun selebihnya, sudah diolah menjadi menjadi turunan sawit itu sendiri.

    Ia menambahkan, publik mengenal produk turunan sawit selama ini hanya untuk minyak goreng, deterjen, dan sebagainya. Padahal, sawit dapat menjadi turunan dalam bentuk biodiesel untuk memenuhi kebutuhan BBM.

    “Sehingga, (hal itu dapat memenuhi kebutuhan energi) di tengah-tengah defisitnya kebutuhan BBM kita atau energi kita yang selama ini kita impor ya,” jelas Lamhot kepada Parlementaria usai Komisi VII melakukan pertemuan dengan mitra kerja dan stakeholder terkait sawit, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2025).

    Ia menjelaskan kebutuhan energi, khususnya BBM, per hari ini adalah kurang lebih sekitar 2 juta barel per hari (barel per day/bpd). Sementara, lifting migas nasional hanya mampu penuhi di angka sekitar 600 ribu bpd, sehingga Indonesia harus impor antara 1,4-1,6 juta bpd.

    “Nah, karena itu kita ingin mendorong industri sawit untuk memproduksi industri turunan untuk biodiesel untuk menutupi defisitnya BBM kita atau mengurangi angka importasi BBM kita. Kalau kemudian nanti semua industri sawit kita ini bisa memproduksi biodiesel sebagai hasil turunan daripada industri sawit, maka kemudian otomatis importasi kita terhadap BBM yang saat ini membebani APBN kita, itu tentu akan menurun jauh drastis,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Diketahui, saat ini Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM per tahun sekitar 300-400 triliun. Karena itu, jika sawit dapat menjadi produk turunan berupa biodiesel, maka subsidi yang besar tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih urgen.

    Selain untuk kebutuhan biodiesel, produk turunan sawit yang juga tidak kalah penting adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Menurutnya, di beberapa negara Eropa, produk turunan sawit dapat digunakan sebagai suplemen nutrisi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga, hal ini dapat pula untuk menjadi suplemen makanan tambahan yang selaras dengan Program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG.

    “MBG tujuannya adalah untuk anak-anak kita sekarang ini supaya mendapat asupan gizi yang cukup, sehingga mereka nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul di tahun-tahun yang akan datang, ternyata sawit ini juga kan adalah sumber nutrisi sebagai pengganti suplemen dan ini sudah umum digunakan di negara-negara lain,” tambahnya. 

    Bahkan, Lamhot menilai, negara di Eropa seperti Belanda telah menggunakan suplemen turunan produk sawit tersebut sebagai pemenuhan nutrisi sehari-hari. “Hanya itu saja yang dia pakai dan memang sudah terbukti bahwa ketika itu dikonsumsi itu long life-nya lebih tinggi karena udah tercukupi dengan gizinya,” pungkasnya.

     Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Kemenperin RI, PTPN IV, TVRI, RRI Pusat, RRI Medan, BPDPK, Palm Co (PTPN IV), PT. KINRA (KI Nusantara), PPKS/PT RPN Sumut, Pimpinan dan jajaran PKS Adolina, Pimpinan PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara, GAPKI, GAPKI Cabang Sumut, RSI (Rumah Sawit Indonesia) Cab Sumut, GIMNI, APOLIN, APROBI, AIMMI, AEMJI, APMJI, GAPULIMGI, dan GAPPKES MIKEMINDO.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Emas Logam Mulia Jadi Buruan, Sadarkah Pajaknya Tinggi?

    Emas Logam Mulia Jadi Buruan, Sadarkah Pajaknya Tinggi?

    PIKIRAN RAKYAT – Logam mulia, khususnya emas, kerap dianggap sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu, menjadikannya incaran banyak orang.

    Akan tetapi, di balik gemerlap emas sebagai aset, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan penjualan emas.

    Contoh Kasus: Untung dari Emas, Jangan Lupa Pajak

    Ambil contoh seorang karyawan bernama Agus. Dia rutin membeli 1 gram emas tiap bulan selama 10 tahun terakhir, hingga terkumpul 120 gram.

    Pada saat harga emas melonjak, Agus memutuskan menjual seluruh simpanannya dan mendapatkan Rp180 juta. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk membeli mobil impian.

    Akan tetapi, Agus adalah warga negara yang patuh. Dia tahu bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Pajak Penghasilan, keuntungan dari penjualan harta, termasuk logam mulia, adalah objek pajak. Maka, Agus pun menghitung berapa besar pajak yang harus ia setor atas keuntungan emasnya.

    Menghitung Keuntungan

    Agus mencatat bahwa total biaya pembelian emas selama 10 tahun adalah Rp130 juta. Sementara, ia menjualnya seharga Rp180 juta. Artinya, ada keuntungan sebesar Rp50 juta yang harus dikenai pajak penghasilan.

    Namun karena penghasilan dari penjualan emas bukanlah PPh final, maka keuntungan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lain yang dimiliki Agus dalam setahun.

    Penghasilan dari Pekerjaan

    Sebagai karyawan, Agus memperoleh gaji bulanan sebesar Rp15 juta, atau Rp180 juta per tahun. Agus berstatus lajang tanpa tanggungan, sehingga memiliki penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta. Artinya, penghasilan kena pajak dari pekerjaannya adalah:

    Rp180 juta – Rp54 juta = Rp126 juta

    PPh yang dikenakan sesuai tarif progresif:

    5% dari Rp60 juta pertama = Rp3 juta 15% dari Rp66 juta berikutnya = Rp9,9 juta

    Total PPh = Rp12,9 juta, dan jumlah ini sudah dipotong oleh perusahaan tempat Agus bekerja.

    Penghasilan Bertambah: Tambah Pajak?

    Ketika Agus menambahkan Rp50 juta keuntungan emas ke dalam penghasilannya, total penghasilan setahunnya menjadi:

    Rp180 juta + Rp50 juta = Rp230 juta

    Setelah dikurangi PTKP sebesar Rp54 juta, penghasilan kena pajaknya menjadi:

    Rp230 juta – Rp54 juta = Rp176 juta

    PPh progresifnya:

    5% dari Rp60 juta = Rp3 juta 15% dari Rp116 juta = Rp17,4 juta Total PPh terutang = Rp20,4 juta

    Karena sebelumnya sudah dipotong Rp12,9 juta oleh perusahaan, maka Agus harus menyetor sendiri sisanya:

    Rp20,4 juta – Rp12,9 juta = Rp7,5 juta Kenapa Harus Bayar Sendiri?

    Karena perusahaan hanya memotong pajak dari gaji bulanan, bukan dari keuntungan pribadi seperti penjualan emas, maka kelebihan pajak ini harus dilaporkan dan dibayar sendiri oleh Agus saat mengisi SPT Tahunan.

    Pajak Emas: Wajib Dicermati Investor

    Banyak orang membeli emas sebagai investasi jangka panjang. Namun ketika dijual dan menghasilkan keuntungan, banyak yang lupa bahwa ada kewajiban pajak yang mengikuti. Apalagi, tidak semua keuntungan dari penjualan emas bisa dikenakan tarif final seperti pada transaksi reksadana atau deposito.

    Dalam kasus Agus, karena penjualan emas tidak dilakukan oleh badan usaha dan tidak dipotong secara otomatis, maka pajaknya bersifat self-assessment. Artinya, wajib pajak sendiri yang harus sadar dan melaporkannya ke kantor pajak.

    Uang Pajak untuk Siapa?

    Uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, seperti Rp7,5 juta dari Agus, tidak hilang begitu saja. Dalam APBN 2025, belanja negara mencapai Rp3.621 triliun, dan hampir 70% di antaranya berasal dari penerimaan pajak.

    Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting:

    Belanja pemerintah pusat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan Transfer ke daerah dan dana desa untuk pembangunan di pelosok negeri

    Dengan membayar pajak, setiap warga negara turut serta membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, dan mendanai program-program sosial.

    Menjual emas memang bisa memberikan keuntungan besar, apalagi saat harga sedang tinggi. Namun, keuntungan tersebut adalah objek pajak.

    Siapa pun yang memperoleh tambahan penghasilan, termasuk dari penjualan aset seperti emas, harus menghitung dan menyetor pajaknya sesuai ketentuan.

    Jangan sampai keuntungan emas justru berubah jadi beban karena lalai melaporkan pajak. Menjadi investor yang bijak bukan hanya soal membeli di waktu yang tepat, tapi juga taat pada kewajiban perpajakan. Seperti Agus, yang sadar bahwa setiap rupiah yang disetor adalah kontribusi nyata untuk negeri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pimpinan Komisi VII DPR Sebut Hilirisasi Sawit Jadi Kunci Atasi Defisit Energi dan Beban APBN – Halaman all

    Pimpinan Komisi VII DPR Sebut Hilirisasi Sawit Jadi Kunci Atasi Defisit Energi dan Beban APBN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, menegaskan pentingnya hilirisasi industri kelapa sawit sebagai solusi strategis dalam mengatasi defisit energi nasional sekaligus mengurangi beban fiskal negara.

    Menurut Lamhot, penurunan produksi minyak nasional (lifting) yang hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan konsumsi BBM yang mencapai 2 juta barel per hari, memaksa Indonesia mengimpor sekitar 1,4 hingga 1,6 juta barel per hari. 

    Kondisi ini menyebabkan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang harus menanggung subsidi hingga Rp 400-500 triliun per tahun.

    “Jika kita mampu memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel, maka impor BBM bisa ditekan, dan subsidi energi bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak,” kata Lamhot, dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

    Lamhot menyoroti bahwa selama ini produk turunan sawit hanya dikenal sebatas minyak goreng atau bahan baku industri rumah tangga. 

    Padahal, lanjut dia, sawit juga berpotensi besar sebagai sumber energi terbarukan, khususnya biodiesel.

    Lebih jauh, legislator asal Sumatera Utara II ini menyebutkan bahwa pengembangan biodiesel dari sawit tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi, tapi juga menjadi strategi fiskal yang dapat menyelamatkan APBN.

    Selain itu, Lamhot juga menyinggung potensi produk sawit dalam bidang nutrisi. Di Eropa, menurutnya, turunan sawit sudah digunakan sebagai suplemen makanan, terutama untuk mendukung gizi anak-anak.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah bisa mengadopsi produk turunan sawit sebagai tambahan suplemen gizi. Di Belanda, suplemen dari sawit sudah terbukti meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya,” ucap Lamhot.

    Ia pun berharap pemerintah lebih serius memperkuat industri hilir sawit agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas, dari sektor energi hingga kesehatan masyarakat.