Xcloud.id

Topik: APBN

  • Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ternyata punya dampak lebih luas dari sekedar menambah asupan gizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO), Dedek Prayudi menjelaskan, MBG adalah bagian dari strategi besar membangun ekonomi sirkular dari sektor pangan. Artinya, program ini dirancang untuk menggerakkan ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir, bukan hanya urusan isi piring.

    “MBG itu mengalokasikan 85 persen dari seluruh anggaran yang sudah dialokasikan APBN, yaitu sekitar Rp71 triliun untuk membeli bahan baku,” terang Agus saat ditemui di SPPG Pasirkaliki Cimahi, Jumat (18/4/25).

    Menurut Dedek, dari pembelian bahan baku pangan tersebut, tercipta ekosistem yang saling mendukung mulai dari peternak, pekerja di peternakan, penjual pakan ternak, sampai koperasi yang jadi jalur distribusi hasil produksi makanan bergizi.

    BACA JUGA: Usai Pelajar Sebrangi Sungai di Kecamatan Dramaga, Bupati Bogor Bakal Bangun Jembatan

    “Serapan pekerjanya juga ada 50 orang per satu SPPG nya. Jadi bukan hanya peningkatan kualitas gizi, tapi juga menghidupkan perekonomian masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sektor pangan,” jelasnya.

    Dedek mencontohkan daerah seperti Sukabumi, di mana lahan pertanian yang sebelumnya mati suri kini kembali produktif karena hasilnya diserap langsung oleh program MBG.

    “Di Sukabumi contohnya, di sana warung Kiara ada sawah yang sudah diirigasi tapi sudah kering dan nganggur karena tidak ada yang beli. Tapi sejak ada program MBG, hasil pertaniannya dibeli oleh SPPG,” ujarnya.

    BACA JUGA: MBG Dinilai Belum Berdampak Signifikan pada Nilai Siswa tapi Bangun Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini

    Dedek juga menegaskan, program MBG tidak mematok harga makanan secara nasional. Harga disesuaikan dengan kondisi dan indeks kemahalan masing-masing daerah.

    “MBG tidak pernah mematok harga, MBG itu disesuaikan dengan harga-harga di daerah masing-masing,” katanya.

    “Di setiap daerah kami miliki indeks kemahalan, jadi ada yang bilang MBG itu Rp10 ribu atau Rp15 ribu, itu adalah harga rata-rata. Bukan harga yang dipatokkan atau diturunkan. MBG tetap Rp71 triliun, harga-harga itu adalah hasil dari serangkaian uji coba,” lanjutnya.

  • RI Tambah Impor Pangan dan Energi dari AS, Swasembada Dikorbankan?

    RI Tambah Impor Pangan dan Energi dari AS, Swasembada Dikorbankan?

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan menambah impor pangan dan energi dari Amerika Serikat (AS). Meski impor ditambah, namun ia mengklaim upaya swasembada untuk dua sektor yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tak akan terganggu.

    Seperti diketahui, tambahan impor dari AS dilakukan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dan AS, ini dilakukan sebagai tawaran untuk penurunan tarif tinggi bagi barang Indonesia yang masuk ke pasar AS.

    Dengan tambahan impor yang mau dilakukan, Airlangga menjamin hal ini tidak akan membuat produk impor banjir di dalam negeri dan melemahkan usaha swasembada energi. Sebab Indonesia hanya akan mengalihkan asal pasar produk impor pangannya saja.

    Misalnya, produk gandum dan kedelai, baik kedelai utuh maupun olahan susu kedelai, selama ini Indonesia mengimpor produk tersebut dari berbagai negara seperti Ukraina dan Australia. Kini Indonesia mengurangi pembelian dari negara tersebut dan memfokuskan pembelian gandum dan kedelai dari Amerika Serikat.

    Jadi, jumlah total produk impor kedelai tidak akan meningkatkan di Indonesia. Sementara upaya peningkatan produksi dalam negeri untuk swasembada juga akan terus meningkat.

    “Swasembada pangan tidak akan terganggu dengan apa yang dibeli dari AS. Karena selama ini baik itu gandum, soya bean, dan soya bean milk kita impor tak hanya dari dari AS, tapi dari Australia, Ukraina, dan negara lain. Kami hanya melakukan pengalihan impor untuk bahan baku pangan tersebut,” papar Airlangga dalam keterangan pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Selain produk pangan macam gandum hingga kedelai, Indonesia juga berencana untuk menambah impor komoditas energi dari Amerika, mulai dari gas LPG, crude oil atau minyak mentah, hingga olahan bensin atau bahan bakar minyak (BBM).

    Sama seperti komoditas pangan, Indonesia pun hanya memindahkan asal barang dalam rangka tambahan impor komoditas energi dari AS. Artinya, hal ini tidak akan mengganggu upaya menambah produksi energi di dalam negeri untuk mencapai swasembada.

    Hal ini sebelumnya sempat dijelaskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Indonesia tidak menambah volume impor secara keseluruhan. Yang saat ini dilakukan adalah hanya mengubah asal impor minyak dan gas.

    Minyak dan gas yang awalnya didapatkan dari negara-negara Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Tenggara kini dikurangi. Gantinya impor akan dilakukan langsung dari Amerika Serikat.

    “Ini kita switch aja, kita pindah aja ke Amerika dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah kuota impor kita. Nggak ada isu itu sebenarnya. Switch aja, cuma dipindahin,” beber Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) kemarin.

    Menurutnya, hal ini tidak akan menimbulkan masalah juga antara Indonesia dengan negara-negara awal pengekspor minyak dan gas. Sebab selama ini perdagangan yang dilakukan di Indonesia tidak mengikat satu sama lain. Semua dilakukan dengan asas perdagangan bebas.

    “Ya ini kan persoalan dagang aja. Kita juga nggak ada sebuah keterikatan yang mewajibkan bahwa harus sama dengan yang sekarang. Biasa aja dagang,” sebut Bahlil.

    (hal/fdl)

  • Program 3 Juta Rumah, DPR: Ada Kewajiban Pengembang Bangun Rumah Sederhana – Page 3

    Program 3 Juta Rumah, DPR: Ada Kewajiban Pengembang Bangun Rumah Sederhana – Page 3

    Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah.

    FLPP ini disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah bisa membeli rumah dengan biaya yang terjangkau.

    “Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan,” jelas Menkeu.

    Tidak hanya FLPP, pemerintah juga memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana PMN ini kemudian disalurkan melalui perbankan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR.

    “Kita juga memberikan PMN kepada PT SMF. Itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” ujar Sri Mulyani.

    Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan rumah bagi MBR, dengan cara menyediakan dana murah yang berasal langsung dari APBN.

    “Masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung,” ujar Menkeu.

    Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penerbitan Surat Berharga Negara Perumahan yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor perumahan.

    Surat berharga ini akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi MBR. Dalam implementasinya, mekanisme FLPP akan dimodifikasi dan diperbesar volumenya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

  • Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump

    Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 17:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di Jakarta, Rabu (16/4), guna membahas negosiasi pengenaan tarif dagang yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Kami berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar isu ini dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah didesain untuk mendukung program-program Presiden RI Prabowo Subianto.

    APBN 2025 disiapkan untuk mewujudkan berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, perlindungan sosial, hingga program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

    Semua itu, lanjut Sri Mulyani, dirancang dengan tetap menjaga prinsip yang prudent dan berkelanjutan.

    “Pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi,” ujar Menkeu.

    Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi ke Washington D.C., AS, untuk bernegosiasi tarif resiprokal.

    Delegasi dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam lawatannya, Indonesia membawa sejumlah usulan utama, antara lain revitalisasi perjanjian kerja sama dagang Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran regulasi Non-Tariff Measures (NTMs) termasuk relaksasi TKDN, serta penawaran peningkatan impor migas dari AS.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor, termasuk penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    Sumber : Antara

  • Lapor Prabowo, Bahlil Mau Tambah Impor Minyak dan LPG dari AS Rp 168 T Nasional 18 April 2025

    Lapor Prabowo, Bahlil Mau Tambah Impor Minyak dan LPG dari AS Rp 168 T Nasional 18 April 2025

    Lapor Prabowo, Bahlil Mau Tambah Impor Minyak dan LPG dari AS Rp 168 T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    melaporkan rencana penambahan
    impor minyak
    dan LPG dari Amerika Serikat (AS) kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).
    Total penambahan impor tersebut mencapai lebih dari 10 miliar dollar AS, ekuivalen dengan Rp 168,2 triliun bila menggunakan kurs saat ini.
    “Saya rapat tadi dengan Bapak Presiden untuk memastikan komoditas apa saja yang akan kita lakukan, impor tambahan dari AS dalam rangka membuat keseimbangan neraca perdagangan kita,” kata Bahlil usai melaporkan rencana tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis malam.
    “(Nilainya) Di atas 10 miliar dollar AS kalau dari sektor BBM. Crude oil, LPG, maupun BBM,” imbuhnya.
    Bahlil menyampaikan bahwa rencana ini adalah bagian dari strategi Indonesia dalam merespons kebijakan tarif importasi AS yang belum lama diambil oleh Presiden AS Donald Trump.
    Seperti diketahui, Trump menerapkan tarif sebesar 10 persen, ditambah dengan tarif resiprokal yang berbeda terhadap 180 negara sebagai cara untuk mengurangi defisit perdagangan AS.
    Indonesia dalam hal ini dikenakan tarif sebesar 32 persen.
    Kendati begitu, ia memastikan bahwa secara keseluruhan, Indonesia tidak menambah volume impor sehingga kebijakan ini tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Sebenarnya ini kan adalah sebagian kita beli dari negara-negara di Timur Tengah, di Afrika, kemudian di Asia Tenggara, ini kita switch saja, kita pindah saja ke Amerika. Dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah kuota impor kita,” bebernya.

    Tetapi setidaknya, persentase impor komoditas tersebut dari AS bakal meningkat mencapai puluhan persen.
    Ia memerinci, impor LPG bakal naik sekitar 80-85 persen dari 54 persen saat ini.
    Sementara itu, impor crude oil naik menjadi lebih dari 40 persen dari semula tak lebih dari 4 persen.
    “BBM juga demikian, BBM di Amerika itu kan sedikit sekali (persentase yang kita beli). Nanti detailnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis dan Pertamina,” ucap Bahlil.
    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa rencana ini tengah dinegosiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang kini tengah berada di AS untuk membahas kebijakan tarif baru Trump.
    Setelah mencapai kesepakatan, pihaknya bakal menindaklanjuti kapan pengiriman bakal dimulai.
    “Negosiasi kan lagi terjadi di sana sekarang. Setelah ada keputusan baru bisa kita melakukan tindak lanjut. Masih negosiasi berjalan, kan kita belum tahu negosiasinya kapan berakhir,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PU Rampungkan TPST 1 Senilai Rp505 Miliar untuk Layani Persampahan di IKN

    Kementerian PU Rampungkan TPST 1 Senilai Rp505 Miliar untuk Layani Persampahan di IKN

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Adapun pembangunan TPST ini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon (KSO) dengan biaya APBN senilai Rp505 miliar.

    “Kontruksi TPST 1 dirancang mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan, sehingga lebih ramah lingkungan serta sejalan dengan prinsip Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar (smart city) dan kota modern berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 17 April.

    TPST 1 IKN sendiri dibangun di atas lahan seluas 22,15 hektare dengan desain unik dan futuristik mengadopsi elemen-elemen modern serta gaya konstruksi estetik menyatu secara harmonis dengan lingkungan hijau.

    TPST ini dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan, sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali.

    Kemudian, sampah organik diubah menjadi kompos, menangani sampah yang tidak dapat didaur ulang serta tidak menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum.

    Menurut Diana, lokasi yang berada dekat dengan KIPP IKN atau sekitar 3 kilometer bisa dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

    “TPST ini mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari dengan sistem pengelolaan sampah terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat,” pungkasnya.

  • Tambah Impor Energi dari AS, Bahlil Lahadalia Pastikan APBN Aman

    Tambah Impor Energi dari AS, Bahlil Lahadalia Pastikan APBN Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan rencana penambahan impor energi dari Amerika Serikat (AS) tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Langkah ini dilakukan dengan strategi pengalihan pasokan, bukan penambahan kuota.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah hanya akan memindahkan sumber pasokan energi dari negara lain ke Amerika, tanpa menambah beban fiskal. Produk energi yang dimpor meliputi minyak mentah (crude oil), LPG, dan BBM.

    “Sebenarnya impor ini sebagian kita beli dari negara-negara di Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara. Ini kita switch saja ke Amerika, dan itu tidak membebani APBN,” jelas Bahlil di Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

    Langkah penambahan impor energi dari Amerika Serikat (AS) sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS yang saat ini mencatat surplus di angka US$ 14,5 miliar.

    Pemerintah berharap, dengan meningkatkan impor energi dari AS, kebijakan tarif bea masuk produk Indonesia di pasar Amerika bisa dinegosiasikan agar lebih rendah.

    Bahlil memperkirakan, nilai impor tambahan ini bisa mencapai lebih dari US$ 10 miliar, termasuk lonjakan porsi impor crude oil dari di bawah 4% menjadi di atas 40%.

    Proses negosiasi dagang ini dipimpin langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tengah melakukan lobi di Amerika. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang dan mendorong AS menurunkan tarif impor atas produk Indonesia.

    “Kalau neraca perdagangan kita sudah seimbang, bahkan bisa surplus untuk mereka, ya harapannya tarif produk Indonesia juga diturunkan,” pungkas Bahlil terkait penambahan impor energi dari Amerika Serikat (AS).

  • Bahlil Menghadap Prabowo, Lapor RI Impor LPG-Minyak AS Rp 168 T

    Bahlil Menghadap Prabowo, Lapor RI Impor LPG-Minyak AS Rp 168 T

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (17/4/2025). Bahlil melaporkan soal rencana tambahan impor minyak dan LPG dan Amerika Serikat (AS).

    Bahlil mengatakan Indonesia akan menambah impor hingga US$ 10 miliar atau sekitar Rp 168,2 triliun untuk produk LPG, minyak mentah atau crude oil, hingga olahan bahan bakar mentah (BBM).

    “Salah satu strategi untuk kita membuat keseimbangan adalah kita membeli LPG, crude oil, dan BBM dari Amerika nilainya untuk bisa memberikan keseimbangan terhadap neraca perdagangan kita. Di atas US$ 10 miliar,” beber Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Indonesia akan menambah volume ekspor dari Amerika Serikat (AS) untuk menyeimbangkan neraca dagang kedua negara. Hal ini dilakukan dalam rangka negosiasi ke Amerika agar produk Indonesia tidak diberikan tarif impor selangit, saat ini Presiden Donald Trump menetapkan tarif hingga 32% untuk produk impor dari Indonesia.

    Menurutnya, Indonesia tidak menambah volume impor secara keseluruhan, sehingga tidak akan membebani APBN. Yang saat ini dilakukan adalah hanya mengubah asal impor minyak dan gas.

    Minyak dan gas yang awalnya didapatkan dari negara-negara Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Tenggara kini dikurangi. Gantinya impor akan dilakukan langsung dari Amerika Serikat.

    “Ini kita switch aja, kita pindah aja ke Amerika dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah kota impor kita. Gak ada sebenarnya. Switch aja, cuma dipindahin,” beber Bahlil.

    Menurutnya, hal ini tidak akan menimbulkan masalah juga antara Indonesia dengan negara-negara awal pengekspor minyak dan gas. Sebab selama ini perdagangan yang dilakukan di Indonesia tidak mengikat satu sama lain. Semua dilakukan dengan asas perdagangan bebas.

    “Ya ini kan persoalan dagang aja. Kita juga nggak ada sebuah keterikatan yang mewajibkan bahwa harus sama dengan yang sekarang. Biasa aja dagang,” sebut Bahlil.

    (hal/hns)

  • APBN Terbatas, Proyek Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei Jadi Dilelang Tahun Ini?

    APBN Terbatas, Proyek Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei Jadi Dilelang Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAMBI — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan nasib lelang pembangunan pipa gas bumi Dumai ke Sei Mangkei.

    Proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) tersebut akan mengintegrasikan jaringan gas bumi antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan sambungan ke pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada rencana pasti kapan lelang pipa Dusem dimulai. Menurutnya, pemerintah masih berfokus pada pembangunan proyek pipa transmisi gas bumi Cisem tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandanghaur Timur).

    “Belum tahu ya, karena sekarang kita mau menyelesaikan yang dari Cisem itu tahap II,” kata Djoko di Jambi, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, setelah proyek Cisem Tahap II rampung, pihaknya baru akan fokus pada proyek Dusem. Dia menuturkan, hal ini dilakukan karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbatas.

    “Setelah itu [Cisem tahap II] selesai, baru kita anggarkan lagi yang dari Dumai – Sei Mangkei. Bertahap lah, karena keuangan itu kan terbatas ya APBN,” ucap Djoko.

    Lelang proyek pembangunan pipa gas bumi Dumai mulanya direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal II/2025. Hal itu sebelumnya diungkapkan oleh 
    Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman.

    Laode mengatakan, pihaknya mengestimasikan nilai kontraknya mencapai Rp7,8 triliun dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk didanai dengan APBN. 

    “Kalau untuk Dusem sama lelang juga. Insyaallah 2025 awal, kuartal II,” kata Laode kepada wartawan, dikutip Selasa (1/10/2024) lalu. 

    Saat itu, Laode menerangkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap rancangan basic design, termasuk perhitungan jalur yang akan dilewati sehingga panjangnya masih belum dipastikan. 

    “Jadi panjangnya itu belum fix tapi lima ratusan ke atas,” ujarnya.

  • Kasus Pagar Laut Tangerang Tak Jelas, Mahfud MD Dorong Kejagung Ambil Alih dari Polisi

    Kasus Pagar Laut Tangerang Tak Jelas, Mahfud MD Dorong Kejagung Ambil Alih dari Polisi

    loading…

    Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih penanganan kasus pagar laut Tangerang dari Polri yang berkasnya tak kunjung selesai. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyoroti perkembangan penanganan kasus pagar laut Tangerang yang hingga kini berkasnya itu tak kunjung selesai. Bahkan, kepolisian dan Kejagung saling lempar berkas berkaitan ada tidaknya dugaan korupsi di kasus pagar laut tersebut.

    “Kasus pagar laut itu dari sudut apa pun indikasi korupsinya kuat karena tak mungkin ada sebuah sertifikat, ratusan sertifikat dikeluarkan tanpa ada pejabat yang meneliti. Nah kalau sudah meneliti kok sampai keluar ratusan pasti kolusi, pasti kolusi. Kalau satu gitu iya itu keliru, tapi ini ratusan dan yang dijadikan tersangka hanya seorang lurah dari 16 kelurahan, ndak masuk akal, masa seorang lurah bisa mengatur 16 kelurahan lainnya,” kata Mahfud MD secara daring, Kamis (17/4/2025).

    Menurutnya, kasus pagar laut Tangerang memiliki indikasi korupsi yang kuat. Hanya dalam perkembangannya kasus tersebut malah terjadi saling lempar antara kepolisian dengan Kejagung. Polisi menyatakan kasus pagar laut itu bukan perkara korupsi, hanya pemalsuan yang dilakukan seorang Lurah Kohod.

    “Jaksa Agung mengatakan enggak itu korupsi, dikembalikan kasus ini, sehingga sekarang ini, kasus yang besar ini sekarang tak jelas nasibnya. Polisi sesudah dikembalikan bilang lagi, oh sesudah kami teliti sesuai permintaan Kejaksaan Agung tetap tak diketemukan unsur korupsinya, dikembalikan lagi ke Kejaksaan Agung bahwa itu tetap bukan kasus korupsi,” tuturnya.

    Mahfud menjelaskan, sebagaimana pernyataan polisi beberapa hari lalu, polisi menyebutkan kasus pagar laut itu bukan perkara korupsi karena tak ada kerugian negara. Sejatinya, dalam penanganan kasus pagar laut, dia melihat adanya kekeliruan lantaran kasus tersebut masuk dalam kasus korupsi.

    “Nah ini salah total, korupsi itu kerugian negara itu hanya 1 unsur dari 7 jenis korupsi. Tujuh jenis utama korupsi itu, yang pertama definisi korupsi itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melanggar hukum. Itu sudah pasti ada kan, ada perusahaan yang disebut, ada Lurah Kohodnya yang berkolusi dengan cara melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara, itu korupsi yang menggunakan APBN, kerugian negara,” katanya.

    “Nah kalau suap ndak usah pakai kerugian negara. Saudara tahu Pak Hakim Muhtarom di penjara, ndak ada kerugian sama sekali karena dia hanya menerima suap. Ada yang banyak sekarang masuk penjara karena gratifikasi itu ndak ada kerugian negara, dia hanya mendapat, kalau suap tolong dibuatkan ini, ini uangnya, ndak pakai APBN uangnya, ndak merugikan negara,” kata Mahfud MD lagi.

    Mantan Menko Polhukam itu menjabarkan, sejatinya masih ada 7 jenis korupsi lain yang menyatakan tak perlu adanya kerugian negara. Contohnya perbuatan melawan hukum dengan menggunakan jabatan yang berakibat pada keuangan, bukan hanya keuangan negara.