Xcloud.id

Topik: APBN

  • KLH keluarkan aturan pengembangan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

    KLH keluarkan aturan pengembangan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

    Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq (tengah) dalam kunjungan ke Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/4/2025) ANTARA/HO-KLH

    KLH keluarkan aturan pengembangan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH), menandai babak baru kebijakan lingkungan nasional.

    “Masyarakat adat, petani hutan serta komunitas penjaga alam yang selama ini bekerja tanpa pamrih, kini dapat menerima kompensasi berdasarkan hasil kerja mereka menjaga ekosistem,” kata Menteri LH/Kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hanif menyebut peraturan itu menandai babak baru dalam kebijakan lingkungan nasional, dimana konservasi tidak lagi dilihat sebagai pengorbanan semata, tetapi sebagai kerja penting yang layak dihitung, diukur, dan diberi apresiasi.

    Hal itu ditekankannya ketika melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada Jumat (18/4). Menteri Hanif didampingi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berdialog dengan para petani dan Pusur Institute di Taman Kehati, Klaten dan menjelaskan terkait peluncuran peraturan tersebut.

    Peraturan itu merupakan turunan dari Pasal 48 ayat (5) PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan menjadi kerangka hukum untuk mentransformasikan konservasi dari aktivitas sukarela menjadi sistem yang berbasis insentif. Dengan pendekatan itu, katanya, masyarakat lokal, petani hutan, komunitas adat dan semua yang selama ini menjaga lingkungan, seperti air, karbon, dan keanekaragaman hayati dapat menerima kompensasi secara sah dan terukur, berdasarkan hasil kerja mereka

    Sistem itu juga membuka peluang kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem ekonomi yang berpihak pada keberlanjutan. Peluncuran itu menegaskan posisi Indonesia sebagai pelopor ekonomi hijau yang mengintegrasikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

    Dia menekankan bahwa peran penting instrumen aturan tersebut terletak bukan hanya pada skema pembayaran, tetapi pada pengakuan bahwa konservasi bukan sisa dari pembangunan, melainkan fondasinya. Dana PJLH berasal dari APBN, APBD, corporate sosial responsibility (CSR), hingga donasi sah lainnya. Sistem informasi nasional PJLH akan dikembangkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh Indonesia.

    Dia memberi contoh praktik PJLH, termasuk di Cidanau, Banten, dimana petani menerima 125 dolar AS per hektare dari perusahaan air minum, karena menjaga hutan hulu. Tapi, 71 persen dari mereka sudah menjaga sebelum pembayaran dilakukan.Hal serupa terjadi di Sumberjaya, Lampung, dimana hak kelola selama 25 tahun diberikan kepada petani yang menerapkan praktik konservasi, dan  sedimentasi sungai menurun drastis.

    Arah kebijakan PJLH tidak dirancang sebagai proyek temporer, tapi sebagai sistem nasional yang mengintegrasikan konservasi ke dalam perencanaan pembangunan. Aturan itu bukan hanya regulasi administratif, melainkan kerangka ekonomi alternatif yang menyatukan pelestarian alam dengan kesejahteraan rakyat.

    “Siapa yang menjaga, harus kita jaga. Siapa yang melindungi alam, harus kita lindungi. Karena menjaga alam adalah menjaga masa depan kita bersama,” kata Hanif Faisol Nurofiq.

    Sumber : Antara

  • Bermodus Proyek Fiktif hingga Manipulasi Spesifikasi

    Bermodus Proyek Fiktif hingga Manipulasi Spesifikasi

    GELORA.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena adanya persekongkolan atau berkomplot untuk melakukan kejahatan, serta mengikuti arahan pimpinan.

    Hal itu dikatakan Setyo menanggapi kebocoran APBN pada Oktober 2024 yang mencapai Rp309,2 triliun.

    “Ini bukan hal baru, tetapi jadi bahaya jika kebocoran ini berubah jadi budaya, bahkan dianggap kearifan lokal,” ujar Setyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut dia menduga kebocoran tersebut terjadi bermoduskan proyek fiktif, menaikkan komponen biaya, manipulasi spesifikasi, hingga pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.

    Demi menutup kebocoran anggaran tersebut, KPK mendorong optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pemulihan aset, baik melalui uang pengganti, barang rampasan, hingga hibah dan pemanfaatan aset sitaan.

    “KPK selama 2024 KPK melakukan pemulihan aset sebesar Rp739,6 miliar,” katanya.

  • 7 Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan Bandung

    7 Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan Bandung

    Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman membantah pemberitaan yang menyebut
    efisiensi anggaran
    dialokasikan untuk keperluan Lembur
    Pakuan
     yang dikenal sebagai kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    “Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel,” ujar Herman dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).
    Herman menegaskan, bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dilakukan secara akuntabel dan efisien sesuai aturan pengelola keuangan daerah.
    Efisiensi dan alokasi anggaran APBD 2025, kata dia, sudah sesuai dengan yang diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
    “Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp.5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gubernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional,” katanya.
    Dia menerangkan, bahwa realokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi sebesar Rp3,6 triliun.
    Kemudian realokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp1,3 triliun, dan kesehatan sebesar Rp122,9 miliar.
    “Penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi Rp.35,5 miliar,” kata Herman.
    “Termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan, di antaranya penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni hingga penerbitan buku budaya. Lokasinya tersebar di wilayah Jawa Barat,” tambahnya.
    Kemudian, untuk kegiatan safari pembangunan, dia menekankan bahwa itu bukan perjalanan dinas atau kunjungan pejabat Pemprov Jabar.
    “Ini kegiatan terobosan untuk memberikan layanan gratis jemput bola kepada masyarakat dan malam harinya sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan. Ada tuntunan dan ada juga tontonannya. Lazimnya seni Sunda, menghibur, dan bermakna,” tuturnya.
    Selain itu, Herman menjelaskan, untuk biaya perjalanan dinas dipangkas sampai Rp390 miliar atau berkurang sekitar 51 persen dari sebelumnya.
    “Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan instruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini. Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ucapnya.
    Dia menambahkan, realokasi APBD 2025 disusun secara transparan dan sesuai regulasi, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak dua kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025.
    APBD 2025 telah ditetapkan pada 20 Maret 2025, dan hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD Jabar sesuai dengan ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.
    “Kami sangat transparan bahkan proses pembahasannya di-upload oleh Pak Gubernur di kanal media sosial beliau. Warga pun bisa mengakses struktur pergeseran APBD 2025 dimaksud kapan saja dan dimana saja, di website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat Surabaya 19 April 2025

    Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat Surabaya 19 April 2025

    Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk berkoodinasi tentang program
    sekolah rakyat
    pada Sabtu (19/4/2025).
    Tokoh yang kerap disapa Gus Ipul ini menyampaikan pesan Presiden, program sekolah rakyat bertujuan menjadi salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan di semua provinsi se-Indonesia.
    “Target nasional pembentukan sekolah rakyat sebanyak 200 sekolah, semoga Kabupaten Situbondo masuk dalam gelombang pertama,” kata Gus Ipul di Situbondo, Sabtu (19/4/2025).
    Dia juga menyampaikan, untuk di Provinsi Jawa Timur akan ada 30 sekolah rakyat yang akan dibangun. Persebarannya sudah ditentukan dan hanya menunggu proses validasi.
    “Sekolah ini untuk mereka yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem, bupati atau walikota mengusulkan 1.000 siswa mulai dari SD, SMP, SMA dan semua dibiayai oleh pemerintah dari APBN,” kata dia.
    Data yang diajukan menjadi siswa di sekolah rakyat harus akurat. Tidak boleh dimanupulasi keberadaannya. Siswa harus benar-benar dari keluarga yang miskin dan tidak mampu.
    “Ketika data sudah akurat dan sudah lengkap maka program ini akan segera dimulai,” ucapnya.
    Bupati Situbondo
    , Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan kebijakan ini langkah yang bagus dan berdasarkan data.
    “Saya kira itu menjadi cara untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Yusuf.
    Pemkab Situbondo juga telah menyiapkan sejumlah lahan untuk dibangun sekolah rakyat. Namun ada juga bangunan yang siap untuk dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat.
    “Permintaan dari kementerian minimal 5 hektare, namun kami telah menyiapkan 6 hektare, lokasinya masih ada beberapa opsi tinggal menunggu dipilih saat di Jakarta,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembangunan RS Vertikal Jayapura Capai 90 Persen, Bakal Diresmikan Juni 2025 Regional 19 April 2025

    Pembangunan RS Vertikal Jayapura Capai 90 Persen, Bakal Diresmikan Juni 2025 Regional 19 April 2025

    Pembangunan RS Vertikal Jayapura Capai 90 Persen, Bakal Diresmikan Juni 2025
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi Papua memastikan, pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Vertikal
    Jayapura
    telah mencapai 90 persen.
    Peresmian rumah sakit Vertikal Jayapura dijadwalkan pada Juni 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
    Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong bersama Pj Sekda Papua Yohanes Walilo dan sejumlah kepala SKPD meninjau langsung lokasi rumah sakit di Abepura, Kota Jayapura.
    “Pembangunan sudah hampir rampung. Saat ini tinggal penyelesaian akhir dan akan selesai 100 persen pada Juni,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).
    Ramses menyebut, kunjungan tersebut tidak hanya untuk memeriksa bangunan utama, tetapi juga memastikan akses jalan menuju rumah sakit dalam kondisi baik.
    Ramses menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang telah membangun rumah sakit ini.
    “RSU Jayapura memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai rumah sakit umum dan rumah sakit pendidikan,” jelasnya.
    RSU Vertikal
    Jayapura akan menjadi tempat layanan kesehatan dan juga sarana belajar bagi mahasiswa kedokteran Universitas Cenderawasih.
    Rumah sakit tersebut dirancang sebagai rumah sakit tipe B dan diproyeksikan menjadi rujukan regional, tidak hanya untuk Papua, tetapi juga negara-negara Pasifik.
    “Prinsipnya melayani masyarakat Papua, terutama yang tinggal di Kota Jayapura dan sekitarnya,” ujar Ramses.
    Ramses menegaskan, pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung agar pelayanan rumah sakit dapat berjalan maksimal saat dioperasikan penuh nanti.
    “Rumah sakit itu, dibangun dengan anggaran mencapai lebih dari Rp 900 miliar dari APBN,” ujar Arry.
    Karena itu, selain bangunan yang megah, fasilitas rumah sakit itu juga diisi dengan peralatan medis yang cukup modern dan lengkap.
    Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr.Arry Pongtiku mengatakan, RSU Vertikal Jayapura ini dibangun dengan anggaran mencapai lebih dari 900 miliar rupiah dari APBN.
    Karena itu, selain bangunan yang megah, fasilitas Rumah Sakit itu juga diisi dengan peralatan medis yang cukup modern dan lengkap.
    “Karena ini rumah sakit tipe B, maka ini menjadi rumah sakit rujukan untuk masyarakat yang ada di tanah Papua,” ungkapnya, Rabu (16/4/2025).
    Bukan hanya itu, kata Arry dicita-citakan akan menjadi rumah sakit rujukan untuk negara-negara di Pasifik Vanuatu, PNG, Viji, dan negara lainya di pasifik,
    “Jadi mimpinya pemerintah itu cukup besar. RS Vertikal jadi rujukan bagi negara-negara Pasifik,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jabar Tegaskan Pergeseran Anggaran Berjalan Akuntabel, Pangkas Perjalanan Dinas Sampai Rp390 Miliar

    Pemprov Jabar Tegaskan Pergeseran Anggaran Berjalan Akuntabel, Pangkas Perjalanan Dinas Sampai Rp390 Miliar

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah tuntas melakukan efisiensi atau pergeseran anggaran 2025. Setidaknya, perjalanan dinas bisa diefisiensi sampai Rp390 miliar.

    Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa proses pergeseran anggaran yang dilakukan itu tidak sembarangan. Prosesnya dilakukan secara akuntabel sesuai dengan kaidah yang ada.

    Termasuk berpedoman pada diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Kalau secara porsi anggaran cukup signifikan, itu mencapai Rp5,1 triliun. Dan itu dipimpin langsung Pak Gubernur,” tegasnya.

    BACA JUGA:Dampak Pergeseran Anggaran 2025, Hibah ke Pesantren di Jabar Terpotong

    Herman menjabarkan, anggaran itu direalokasi kepada sejumlah program strategis sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Termasuk program prioritas nasional.

    Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang menyentuh perbaikan jalan, jembatan, irigasi perhubungan hingga sanitasi yang tebus Rp3,6 triliun. Lalu pendidikan Rp1,3 triliun, kesehatan sebesar Rp122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp35,5 miliar.

    Herman menerangkan, dalam pergeseran anggaran itu setidaknya telah dilakukan efisiensi perjalanan dinas sampai dengan Rp390 miliar atau berkurang lebih dari 51 persen dari otal perjalanan dinas. “Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan Intruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini,” tuturnya.

    Pergeseran APBD 2025 Jawa Barat disusun secara transparan, serta mengikuti prosedur dan mekanisme, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak 2 kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025, dan hasilnya telah didokumentasikan dalam risalah rapat. Setelah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025, hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD sesuai ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.

    BACA JUGA:Siap Jalankan Inpres Efisiensi Anggaran, Pemkot Cimahi: Kita Sudah Tandai!

    Dalam kesempatan itu, Herman juga menyangkal terkait pengkhususan program terhadap Lembur Pakuan. Ia menjelaskan, seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan. Antara lain penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya. “Ini lokasinya tersebar di wilayah Jabar,” terangnya.

  • SOSOK ‘Pemilik Wilayah’ Paksa Pekerja Setop Bangun Pagar SD di Bekasi, Sang Panglima Pamer Amplop

    SOSOK ‘Pemilik Wilayah’ Paksa Pekerja Setop Bangun Pagar SD di Bekasi, Sang Panglima Pamer Amplop

    TRIBUNJAKARTA.COM – Terungkap sosok pria berkaos hitam mengaku ‘pemilik wilayah’ yang memaksa pekerja menghentikan pembangunan pagar SDN 01 Setialaksana, Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

    Pria itu dikenal sebagai Panglima Tebas sempat mengunggah segepok amplop di tangannya.

    Dikutip dari Wartakota, sosok tersebut bernama Wardi.

    Aksi Wardi viral dalam video yang menampilkan pria berkaos hitam mengaku sebagai anggota Karang Taruna setempat cekcok dengan salah satu kontraktor.

    Video yang menampilkan kejadian tersebut diunggah akun Instagram jurnalperistiwa_official. 

    Pria tersebut mempertanyakan tidak dilibatkannya warga setempat dalam pembangunan pagar tersebut. 

    “Kerjaan lu kayak gitu, proyek APBN maupun APBD, minimal ada pemberdayaan,” kata pria berkaos hitam, dikutip Kompas.com dari akun Instagram jurnalperistiwa_official, Jumat (18/4/2025). 

    Sang kontraktor yang mengenakan kemeja menyatakan, pihaknya sejak awal sudah melibatkan warga setempat.

    Mendengar jawaban tersebut, pria berkaos hitam tetap mencecar sang kontraktor. 

    “Apa yang lu berdayakan di sini, keamanan aja kagak, di sini naruh material,” kata pria berkaos hitam dengan nada tinggi.  

    Karena tak kunjung berkompromi, pria berkaos hitam pun memaksa agar proyek pembangunan pagar dihentikan. 

    Sang kontraktor pun protes. “Kalau memang pekerjaan ini dihentikan, disetop, mangga disetop. Dasarnya apa? Kejelasannya apa?” jelas sang kontraktor. 

    Pria berkaos hitam pun menyatakan bahwa alasan dirinya memaksa proyek dihentikan lantaran tidak dilibatkannya warga setempat. 

    “Itulah alasan gua yang pertama papan kegiatan lu kagak dipasang dari awal,” tegas dia. 

    Dalam video lain, pria berkaos hitam mengaku sebagai “pemilik wilayah”. 

    “Saya yang punya wilayah,” kata pria berkaos hitam. Terpisah, Kepala Polsek Cabangbungin AKP Basuni menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (17/4/2025) siang. 

    Kedua pria yang terlibat cekcok adalah W yang merupakan pria berkaos hitam dan sang kontraktor berinsial R. 

    Berdasarkan keterangan pekerja, mereka tengah membangun pagar SD sepanjang 70 meter. Pengerjaan pagar ini telah mengantongi izin dari kantor desa setempat.

    “Iya sudah izin ke desa, intinya bukan bangun sekolah, bangun pagar,” kata Basuni saat dihubungi Kompas.com. 

    Basuni mengatakan keduabelah pihak hari ini akan dipertemukan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. 

    “Iya akan mediasi hari ini,” imbuh dia.

    Sosok Wardi

    Wardi hingga kini belum juga diproses hukum meski aksinya menghalangi proyek pembangunan pagar SDN 01 Setialaksana, Kabupaten Bekasi viral di media sosial.

    Pria yang dikenal sebagai Panglima Tebas itu terpantau masih asyik bermain TikTok.

    Hal tersebut terlihat dari akun TikTok pribadinya yakni, @ketuayayan dengan nama Panglima Tebas pada Jumat (18/4/2025).

    Dalam akun TikToknya, dirinya mengunggah dua buah postingan.

    Postingan pertama soal video dirinya yang tengah duduk di tanah dengan posisi tubuh bersandar di tembok.

    Sedangkan di hadapannya terdapat sejumlah pria yang tengah berdiri di sisi becho.

    Tidak begitu jelas apa maksud dan pesan yang hendak disampaikan Wardi dalam videonya.

    Sebab tidak ada pernyataan ataupun keterangan dalam postingannya. Hal serupa juga terlihat dalam postingan keduanya.

    Dirinya mengunggah potret dengan seorang pria. Keduanya tengah duduk di atas tikar.

    Tidak ada diketahui siapa sosok yang tengah duduk bersama Wardi, namun bila menilik sejumlah postingan Wardi lainnya, sosok tersebut disebut sebagai tokoh dari Kampung Gabus, Kabupaten Bekasi.

    Tak hanya mengunggah video pribadinya, Wardi yang tak juga diproses hukum meski aksinya menghalangi proyek pembangunan milik Pemda itu juga masih leluasa menghapus video.

    Video yang dihapus adalah video ketika dirinya dan kelompoknya menghentikan proyek SDN 01 Setialaksana pada Kamis (17/4/2025).

    Begitu juga dengan videonya ketika menegur keras pengawas proyek pembangunan SDN 01 Setialaksana.  

    Usai videonya menghentikan proyek pembangunan pagar SDN 01 Setialaksana, Kabupaten Bekasi viral di media sosial, sosok Wardi disoroti publik.

    Pasalnya, pria yang mengaku sebagai ‘Putra Wilayah’ Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu menuai protes dari masyarakat.

    Sosoknya pun kini diburu warganet. Berselancar di media sosial, Warta Kota menemukan akun TikTok pribadinya, @ketuayayan dengan nama Panglima Tebas.

    Dalam akun tersebut, terlihat sejumlah aktivitas yang direkam Wardi.

    Di antaranya ketika dirinya tengah bertugas sebagai pengawas proyek.

    Dalam postingan itu terlihat Wardi tengah mengenakan rompi lengkap dengan helm proyek.

    Diringi lagu dangdut ‘Bang Mandor’, Wardi menunjukkan sebuah truk yang mengangkut tanah melintas di depannya.

    Pada tayangan yang sama, Wardi menunjukkan truk tersebut mengangkut tanah hasil pengerukan sungai.

    Tak di ketahui lokasi dan apa jabatan Wardi dalam proyek tersebut, hanya saja dirinya menuliskan keterangan bahwa dirinya tengah menjadi seorang mandor.

    “Jadi bang mandor dulu ceritanya,” tulis Wardi. 

    Dalam postingan selanjutnya, Wardi memerkan segepok amplop di tangannya.

    Sembari duduk menyandar di sebuah bangku bersama rekan-rekannya, Wardi terlihat sumringah.

    Dalam caption video, dirinya menuliskan pesan untuk istrinya.

    “UntukMu, pejuang nafkah tak perlu tau, cukuplah tetesan keringat sebagai saksi bisu betapa sulitnya melawan rasa lelah. Demi sebuah harapan yang lebih indah” tulis Wardi.

    Sementara pada postingan selanjutnya, terlihat seorang pria tengah memamerkan segepok uang di tangannya.

    Pria tersebut menyampaikan terima kasih kepada Wardi yang dikenal sebagai Panglima Yayan atas uang koordinasi yang sudah diterimanya.

    “Makasi Panglima, udah nyampe koordinasinya. Makasih Panglima Yayan, udah dikasih koordinasinya, makasih, makasih,” ungkap pria tersebut.

    Sejumlah postingan Wardi tersebut menuai beragam komentar dari masyarakat.

    Sejak videonya bersama rekan-rekannya menghentikan proses pembangunan di pembangunan pagar SDN 01 Setialaksana, Kabupaten Bekasi viral di media sosial, beragam komentar negatif dituliskan dalam postingannya. (Kompas.com/Wartakotalive)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 7 Ketika Proyek Pagar Sekolah di Bekasi Terhenti Setelah Kemunculan "Pemilik Wilayah"… Megapolitan

    7 Ketika Proyek Pagar Sekolah di Bekasi Terhenti Setelah Kemunculan "Pemilik Wilayah"… Megapolitan

    Ketika Proyek Pagar Sekolah di Bekasi Terhenti Setelah Kemunculan “Pemilik Wilayah”…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Suasana pembangunan di SDN 01 Setialaksana, Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berubah tegang pada Kamis (17/4/2025) siang.
    Proyek pembangunan pagar sekolah tiba-tiba terhenti setelah muncul sekelompok pria, salah satu di antara mereka mengaku sebagai “pemilik wilayah”.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram jurnalperistiwa_official, seorang pria berkaos hitam terlibat adu argumen dengan kontraktor proyek.
    Ia mempertanyakan mengapa warga setempat tidak dilibatkan dalam pembangunan pagar tersebut. Pria itu juga mengaku sebagai anggota Karang Taruna.
    “Kerjaan lu kayak gitu, proyek APBN maupun APBD, minimal ada pemberdayaan,” katanya dengan nada tinggi, dikutip dari video tersebut.
    Kontraktor yang mengenakan kemeja mencoba menjelaskan bahwa pihaknya telah melibatkan warga setempat sejak awal. Namun jawaban itu tidak memuaskan pria berkaos hitam.
    “Apa yang lu berdayakan di sini, keamanan aja kagak, di sini naruh material,” sambungnya.
    Ketegangan meningkat ketika ia memaksa pengerjaan proyek dihentikan.
    “Kalau memang pekerjaan ini dihentikan, disetop, mangga disetop. Dasarnya apa? Kejelasannya apa?” ujar sang kontraktor, menanggapi desakan penghentian proyek.
    Pria tersebut kemudian menyebut alasan menghentikan proyek karena papan kegiatan tidak dipasang sejak awal.
    “Itulah alasan gua yang pertama papan kegiatan lu kagak dipasang dari awal,” tegasnya.
    Dalam potongan video lain, pria itu mengeluarkan pernyataan yang cukup mencolok.
    “Saya yang punya wilayah,” ucapnya.
    Kepala Polsek Cabangbungin AKP Basuni membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut, kedua pihak yang bersitegang adalah W (pria berkaos hitam) dan R (kontraktor proyek).
    Menurut Basuni, proyek pembangunan pagar sepanjang 70 meter itu telah mengantongi izin dari kantor desa.
    “Iya sudah izin ke desa, intinya bukan bangun sekolah, bangun pagar,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com.
    Untuk meredakan situasi, Basuni mengatakan bahwa kedua pihak akan dipertemukan.
    “Iya akan mediasi hari ini,” imbuhnya.
    Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, di mana seorang pria yang mengaku sebagai putra daerah memaksa penghentian proyek perbaikan bangunan.
    Setelah video kejadian tersebut viral, polisi menangkap pria yang terlibat.
    Kejadian ini menyoroti ketegangan antara pelaksanaan proyek publik dan klaim kewenangan warga atas wilayah.
    (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stasiun Jatake Ditargetkan Rampung Juli Ini

    Stasiun Jatake Ditargetkan Rampung Juli Ini

    JAKARTA – Vice President Public Relations PT KAI (Persero), Anne Purba mengatakan, progres pembangunan Stasiun Jatake saat ini telah mencapai 75,9 persen dan ditargetkan rampung pada Juli 2025.

    Stasiun hasil kolaborasi KAI dengan pihak swasta yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk disebut bukan sekadar menambah titik layanan di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung, namun akan menjadi transportasi berbasis integrasi kawasan.

    “Stasiun Jatake menjadi stasiun pertama hasil kolaborasi KAI dan swasta dengan konsep seamless connection ke area pusat perbelanjaan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Jumat, 18 April.

    Dalam skemanya, Stasiun Jatake akan langsung terhubung dengan pusat perbelanjaan. Konsep ini menghadirkan kemudahan mobilitas sekaligus mendukung pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD).

    Dia juga menambahkan bahwa pembangunan stasiun ini menggunakan skema creative financing, tanpa ketergantungan pada anggaran negara (non-APBN). Dari sisi demand, keberadaan Stasiun Jatake menjawab kebutuhan masyarakat akan perluasan kapasitas layanan di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung.

    Volume pengguna commuter line di jalur ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2022, volume penumpang mencapai 48.338.858 orang, naik signifikan menjadi 64.899.516 orang pada 2023.

    Tren ini berlanjut pada 2024, di mana total volume mencapai 73.296.200 pengguna atau terjadi lonjakan sebesar hampir 52 persen dalam kurun waktu dua tahun. Memasuki tahun 2025, hanya dalam periode Januari hingga Maret saja, lintas Tanah Abang-Rangkasbitung telah melayani 19.089.018 pelanggan.

    Peningkatan ini memperkuat urgensi penyediaan infrastruktur tambahan guna menjamin kenyamanan dan keterjangkauan layanan. “Stasiun Jatake diharapkan dapat menyerap lonjakan volume ini sekaligus mendorong redistribusi penumpang secara lebih merata,” ucap Anne.

  • Bahlil Sebut Impor dari AS Tak Ganggu Kuota Energi Nasional: Hanya Ganti Sumber

    Bahlil Sebut Impor dari AS Tak Ganggu Kuota Energi Nasional: Hanya Ganti Sumber

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan rencana peningkatan impor energi dari Amerika Serikat tidak akan membebani kuota impor nasional maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurutnya, langkah tersebut hanyalah pengalihan atau switch dari sumber negara lain ke Negara Paman Sam tersebut.

    “Sebenarnya ini kan kita sudah beli dari negara-negara di Middle East, di Afrika kemudian di negara di Asia Tenggara. Ini kita pindah, switch aja ke Amerika dan itu tidak membebani APBN adan dan juga tidak menambah ke kuota impor kita. enggak ada sebenarnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip pada Jumat (18/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kebijakan impor energi itu murni bagian dari strategi perdagangan dan tidak terikat dengan kewajiban mempertahankan porsi impor dari negara-negara mitra sebelumnya.

    “Ini kan persoalan dagang saja. Kita juga enggak ada sebuah keterikatan yang mewajibkan bahwa harus sama dengan yang sekarang. Biasa saja dagang,” katanya.

    Bahlil menjelaskan, saat ini sekitar 54% kebutuhan impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia dipenuhi dari Amerika Serikat. Ke depan, pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi sekitar 80%—85%.

    Sementara itu, untuk impor minyak mentah (crude oil), kontribusi dari Amerika masih berada di bawah 4%.

    “Ini kita naikkan menjadi 40% lebih,” kata Bahlil.

    Hal serupa juga akan diterapkan untuk impor bahan bakar minyak (BBM), meskipun saat ini volumenya dari Amerika masih sangat kecil.

    Mengenai tarif ekspor Amerika Serikat yang berpotensi naik di bawah pemerintahan Donald Trump, Bahlil mengatakan pemerintah Indonesia akan membuka ruang negosiasi untuk menjaga keseimbangan perdagangan.

    “Oh iya dong, ini kan bagian daripada bagaimana membangun keseimbangan kalau dengan harapan neraca perdagangan kita sudah seimbang  bahkan mungkin bisa mereka surplus katakanlah kalau itu terjadi harapannya tarifnya diturunkan dong kalau enggak diturunkan untuk apa?” ujarnya.

    Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, Bahlil menegaskan Indonesia masih memiliki opsi untuk mencari sumber impor dari negara lain.

    “Kita pasti punya opsi lain dan nanti kita akan bicarakan dengan Bapak Presiden,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut, rincian teknis lebih lanjut mengenai volume dan strategi impor akan dibahas bersama tim teknis Kementerian ESDM dan Pertamina dalam waktu dekat.

    “Nanti detailnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis saya dan Pertamina,” pungkas Bahlil.