Xcloud.id

Topik: APBN

  • Menteri PANRB Angkat Bicara soal Wacana Skema Gaji dan Pensiunan Baru PNS

    Menteri PANRB Angkat Bicara soal Wacana Skema Gaji dan Pensiunan Baru PNS

    Jakarta –

    Wacana penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) dan skema pensiunan fully funded untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa kedua skema baru ini jadi diterapkan.

    Adapun kedua skema tersebut telah tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Artinya, single salary dan skema pensiunan fully funded direncanakan untuk diterapkan tahun 2025 ini.

    Saat ditanya terkait progres pembahasan kedua skema itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) Rini Widyantini tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan, skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN.

    “Sekarang kan masih menyelesaikan RPP Manajemen ASN. Setelah itu selesai kan ada beberapa pengaturan-pengaturan yang kaitannya di RPP Manajemen ASN,” kata Rini, ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Rini menjelaskan, saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP Manajemen ASN. Namun untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam, begitu pun dengan skema pensiunan fully funded.

    “Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap,” ujarnya.

    Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan tahun ini. Namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana.

    Sebagai informasi, wacana pemerintah dalam merombak sistem penggajian para pegawai ASN menjadi single salary dan skema pensiunan fully funded telah dibahas sejak tahun 2023 silam. Hal ini mulanya disinggung oleh Suharso Monoarfa saat masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

    “Konsep kebijakan sistem pensiun dan single salary bagi ASN,” kata Suharso, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Senayan, Senin (11/9/2023).

    Melansir laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain single salary ialah dimana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

    Sementara itu, berdasarkan catatan detikcom, rencana penerapan skema pensiunan fully funded telah muncul sejak tahun 2022. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjalankan sidang bersama DPR.

    Adapun skema pensiun yang diterapkan saat ini masih menggunakan pay as you go. Artinya, perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama.

    Skema fully funded ini selain diambil dari THP, pembayarannya akan dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Karena itu pensiunan PNS ini bisa mengantongi Rp 1 miliar.

    Lihat juga video: Daftar Presiden yang Menaikan Gaji PNS Paling Banyak

    (acd/acd)

  • Said Didu: Semoga Prabowo Sadar, Warisan Ekonomi Jokowi Penuh Masalah

    Said Didu: Semoga Prabowo Sadar, Warisan Ekonomi Jokowi Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu tentang warisan mantan pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, kembali mengangkatnya ke ruang publik.

    Dalam unggahan terbarunya di platform X pada Senin (22/4/2025), Said Didu membeberkan sejumlah indikator yang menurutnya patut menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Beberapa item warisan Jokowi ke Prabowo, utang naik lebih 200 persen, mendekati Rp9 ribu trilyun,” ujar Said Didu mengutip ulang pernyataannya pada 2024 lalu.

    Ia juga menyoroti pelemahan tajam nilai tukar rupiah serta melonjaknya impor kebutuhan pangan, khususnya beras.

    “Rupiah melemah sekitar 35-40 persen. Impor pangan naik sangat besar (beras lebih 1.000 persen),” lanjutnya.

    Tak hanya itu, ia juga menyorot ketimpangan antara laju kenaikan harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan upah minimum yang menurutnya masih tertinggal.

    “Harga bahan pokok naik sekitar 50 persen. APBN naik sekitar 70 persen. Dan, UMR (rata-rata) naik hanya sekitar 25 persen,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Said Didu berharap Presiden Prabowo mampu melihat dan memahami kondisi tersebut secara mendalam.

    “Semoga Bapak Presiden Prabowo menyadari,” kuncinya.

    Sorotan terhadap warisan pemerintahan Jokowi ini kembali mencuat di tengah mencoloknya wacana mengenai “dua matahari” dalam pemerintahan baru.

    Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih terlihat menemui Presiden ke-7 RI, Jokowi, beberapa waktu lalu.

  • Titiek Soeharto Panggil Trenggono, Bahas Anggaran-Proteksionisme AS

    Titiek Soeharto Panggil Trenggono, Bahas Anggaran-Proteksionisme AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi IV DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja untuk membahas efisiensi anggaran atau anggaran yang diblokir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini, Selasa (22/4/2025).

    Saat membuka rapat, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyoroti anggaran KKP yang terbilang kecil. Menurutnya, anggaran yang terbatas itu menjadi perhatian serius karena tantangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia kian kompleks, terutama akibat adanya kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS).

    “Berdasarkan raker tanggal 13 Februari 2025 tercatat alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar Rp6,2 triliun yang terblokir sebesar Rp2,1 triliun, sehingga anggarannya menjadi Rp4,1 triliun pascaditerapkannya kebijakan efisiensi anggaran,” kata Titiek.

    “Kebijakan perdagangan AS terutama yang berkaitan dengan peningkatan tarif impor dan pajak atas produk asing telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor perikanan Indonesia. Mengingat AS sebagai salah satu pasar utama bagi produk perikanan nasional, kebijakan proteksionisme tersebut harus dihadapi oleh KKP dalam melindungi atau menyelamatkan industri perikanan Indonesia,” sambungnya.

    Ia juga mengingatkan perihal syarat baru ekspor yang diberlakukan sejumlah negara-negara tujuan produk kelautan dan perikanan Indonesia.

    “Di sisi lain kebijakan Amerika dan Uni Eropa juga mempersyaratkan soal ketertelusuran produk atau traceability dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Artinya produk yang tidak bisa dibuktikan asal penangkapannya dan keberlanjutannya maka akan ditolak oleh pasar dunia,” lanjut dia.

    Maka, dalam rapat tersebut DPR meminta kejelasan terkait anggaran mana yang sudah dibuka blokirnya, dan bagaimana pemanfaatannya untuk program prioritas dan bantuan ke masyarakat.

    Alokasi Anggaran KKP Tahun 2025

    Menanggapi hal itu, MenKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rincian anggaran kementeriannya untuk tahun 2025 di hadapan Komisi IV DPR RI. Ia menyampaikan, Pagu Efektif Anggaran KKP yang bersumber dari APBN semula sebesar Rp4,84 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran tersebut turun menjadi Rp3,58 triliun.

    “Pagu Efektif KKP adalah sebesar Rp3,58 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,92 triliun, belanja barang Rp1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp37,93 miliar,” ujar Trenggono.

    Ia juga merinci alokasi anggaran tersebut ke masing-masing unit kerja eselon I. Antara lain, Sekretariat Jenderal mendapat Rp358,26 miliar, Inspektorat Jenderal Rp45,41 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp1,05 triliun, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp529,71 miliar. Sementara itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp1,09 triliun.

    Selain anggaran rutin, dalam raker itu Trenggono juga menyoroti program bantuan dan proyek strategis yang akan dijalankan pada 2025. Ia menyebut kementeriannya telah merancang program pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

    “Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan pada tahun 2025, kami telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan,” jelasnya.

    KKP juga akan melanjutkan proyek konservasi laut yang sempat tertunda. Salah satunya adalah program Ocean for Prosperity atau Lautra, yang menurut Trenggono telah dirancang sejak periode 2014-2019 dan menjadi bagian dari upaya pencapaian target Marine Protection Area yang dicanangkan PBB.

    “Pada tahun 2025, KKP mengelola proyek-proyek strategis yang didanai melalui pinjaman dan hibah luar negeri,” katanya.

    Adapun proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan infrastruktur budidaya udang dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi serta ramah lingkungan.

    Menteri Trenggono Ajukan 2 Permintaan

    Menutup pemaparannya, Trenggono mengajukan dua permohonan penting kepada DPR RI. Pertama, KKP meminta dukungan untuk relaksasi dan revisi anggaran agar dapat membuka blokir pembiayaan terhadap program-program prioritas, seperti swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, ia meminta dukungan terhadap pelaksanaan proyek strategis yang mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan misi Presiden-Wakil Presiden.

    “Tentu karena anggaran APBN tidak mencukupi, maka kami mengusulkan dibiayai dengan metode pinjaman luar negeri,” ujarnya.

    Trenggono menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama dengan DPR akan memberikan dampak besar bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

    “Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat antara KKP dan Komisi IV DPR RI, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional, terutama untuk mencapai swasembada pangan dan garam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ucap dia.

    Ia pun menegaskan, seluruh saran dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program KKP ke depan.

    (dce)

  • Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kelar Direnovasi, Telan Biaya Rp 69,4 M

    Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kelar Direnovasi, Telan Biaya Rp 69,4 M

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan renovasi Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara, Jawa Tengah. Renovasi dilakukan mulai 22 Desember 2023 s.d Desember 2024, dengan menelan anggaran sebesar Rp 69,4 miliar.

    Stadion Gelora Bumi Kartini merupakan 1 dari 17 stadion di Indonesia yang telah diresmikan secara terpusat oleh Presiden Prabowo Subianto di Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025 lalu.

    Dalam kunjungannya meninjau hasil renovasi stadion, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, secara keseluruhan renovasi sudah baik dan memenuhi standar.

    Selanjutnya, pemeliharaan dan operasionalisasi stadion oleh Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi poin penting agar fasilitas dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.

    “Saya titip pesan perawatan dan pemeliharaan terus dijaga. Manfaatkan sebaik-baiknya stadion agar juga dapat mendorong kemajuan prestasi sepak bola di Jepara dan pembinaan atlet,” kata Diana, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

    Pekerjaan konstruksi stadion menggunakan anggaran APBN senilai Rp 69,4 miliar dengan lingkup pekerjaan penggantian rumput, kursi tribun single seat untuk penonton, perkuatan struktur, pekerjaan Fasad, re-layout ruangan stadion, lampu penerangan, lansekap kawasan, dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk sarana yang menunjang kebutuhan penyandang disabilitas.

    Rehabilitasi dan renovasi Stadion Gelora Bumi Kartini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, dengan kontraktor pelaksana PT Sinar Cerah Sempurna. Stadion dengan luas bangunan 30.000 m2 dan luas lahan 15,98 hektare ini memiliki kapasitas eksisting 12.200 penonton, setelah dilakukan penggantian kursi kursi tribun single seat menjadi 8.570 penonton.

    Diana juga menekankan, hal yang tidak kalah penting dalam pembangunan stadion adalah kelengkapan akses dan sistem evakuasi, serta fasilitas yang memadai untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penonton.

    “Keselamatan supporter dan pemain merupakan prioritas dalam pembangunan stadion, kita ingin pastikan jalur-jalur evakuasi dan peneranganya,” ujar Diana.

    (shc/kil)

  • Ambisi Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara Berpeluang Ambyar

    Ambisi Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara Berpeluang Ambyar

    GELORA.CO – Ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berpeluang besar gagal alias ambyar.

    Demikian pendapat aktivis Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya kepada RMOL, Selasa 22 April 2025.

    “Sejak awal dicetuskan, IKN sudah sarat masalah. Jokowi seperti kerasukan, tanpa dukungan Wapres, memunculkan ide ibukota baru,” kata Roy.

    Menurut Roy, apalagi konsep IKN sebenarnya tidak pernah ada kajian ilmiah sebelumnya, namun mendadak diumumkan dalam konferensi pers pada 26 Agustus 2019.

    “Celakanya ide absurd ini seperti biasa diamini oleh para pendukungnya. Mereka beramai-ramai mereka cari muka dengan berbagai bentuknya termasuk adanya koor “setujuuu …” di gedung wakil rakyat,” kata Roy. 

    Ironisnya, saat pengesahan RUU IKN di DPR hanya dihadiri oleh 77 orang secara fisik, alias hanya 13 persen dari jumlah keseluruhan 575 anggota, meski katanya 190 virtual dan 38 izin sehingga jumlahnya 305 anggota.

    Dengan biaya awal Rp486 triliun yang 19 persennya alias sekitar Rp89 triliun berasal dari APBN, kabarnya kini pun sudah membengkak sekitar 20 persen. 

    “Sempat mengusung konsep “Nagara Rimba Nusa” sebagai pemenang sayembara desain IKN yang sia-sia saja karena tidak dipakai, kini ikonnya adalah “Garuda Gelap” yang lebih mirip Kelelawar bak rumah hantu milik Voldemort dalam serial Harry Potter,” kata Roy.

    Dengan seabrek masalah itu, Roy menyakini Jakarta tetap akan menjadi ibu kota negara.

    “Insya Allah ibukota tidak jadi pindah, Jakarta makin cantik dan kolaboratif di usianya yang hampir ke-498,” kata Roy.

    Saat ini DKI Jakarta masih menjadi Ibu Kota Indonesia meski Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 ditadatangani Presiden Joko Widodo. UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tersebnut ditandatangani oleh Kepala Negara 25 April 2024.

    Status Jakarta masih menjadi ibukota tersebut tercantum dalam Pasal 63. Dalam pasal tesebut dijelaskan bahwa Jakarta masih menjadi Ibu Kota sampai ada Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

  • Budi Arie: Skema Pembiayaan Koperasi Merah Putih di Tangan Sri Mulyani

    Budi Arie: Skema Pembiayaan Koperasi Merah Putih di Tangan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyerahkan skema pembiayaan untuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Hal itu disampaikan Menkop Budi Arie saat meluncurkan situs resmi KopDes Merah Putih di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Merujuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sumber dana lainnya adalah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber lain.

    Adapun, pembentukan KopDes Merah Putih membutuhkan dana Rp3 miliar—Rp5 miliar per desa atau per koperasi. Sehingga, total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp400 triliun untuk membangun 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Soal skema pembiayaan nanti kita serahkan sesuai Inpres ke Menteri Keuangan [Sri Mulyani] dan Menteri BUMN [Erick Thohir], tanya ke mereka saja soal pembiayaan [80.000 KopDes Merah Putih],” kata Budi.

    Di sisi lain, Budi juga mengakui Kemenkop memerlukan tambahan anggaran untuk mendukung KopDes Merah Putih, mengingat pihaknya juga harus melatih pengawas KopDes Merah Putih. Namun, dia menekankan anggaran ini masih dirumuskan.

    “Pasti perlu [tambahan anggaran], konsekuensi. Untuk memperkuat ini kita perlu dukungan anggaran. Memang melatih orang tidak perlu biaya? Lapangan? Ya kan pasti. Kita sedang merumuskan secara baik-baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi juga menegaskan bahwa Kemenkop tengah melakukan diskusi secara intensif secara internal agar permintaan untuk menambah anggaran tepat sasaran, efektif, dan efisien.

    “Menurut kamu tugas begini berat perlu anggaran tambahan enggak? Ya, gini, itu konsekuensi penambahan tugas ini memerlukan tenaga tambahan, jumlah [tambahan anggaran] nanti dirumuskan,” pungkasnya.

    Anggaran Koperasi Merah Putih

    Untuk diketahui, KopDes Merah Putih akan mengelola enam jenis gerai usaha, mulai dari sembako, apotek, klinik, cold storage/logistik, simpan pinjam, dan kantor koperasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko. Pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Herbert memperkirakan bahwa setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Ini artinya, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih 240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

  • Indo Defence 2025 Libatkan Pelaku Industri Pertahanan dan Negara Sahabat

    Indo Defence 2025 Libatkan Pelaku Industri Pertahanan dan Negara Sahabat

    loading…

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan bahwa Indo Defence 2025 bakal melibatkan pelaku industri pertahanan dan mengundang sejumlah negara sahabat. Foto/Refi Sandi

    TANGERANG SELATAN – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan bahwa Indo Defence 2025 bakal melibatkan pelaku industri pertahanan dan mengundang sejumlah negara sahabat untuk melakukan pameran produk pertahanan dan militer. Acara Indo Defence 2025 akan dilaksanakan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11-14 Juni 2025.

    “Sudah cukup banyak negara yang sudah komitmen untuk ikut Indo Defence 2025 akan melibatkan pelaku industri pertahanan, pejabat seperti Menteri Pertahanan, staf angkatan, panglima angkatan mereka banyak juga yang sudah komitmen hadir 11-14 Juni,” ucap Donny saat ditemui di KST BJ Habibie BRIN, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (21/4/2025).

    “Yang ditampilkan banyak industri pertahanan kita yang akan ikut dalam exhibition tersebut dari BUMN saja ada 5 BUMN kita industri pertahanan akan ikut pameran tersebut,” tambahnya.

    Donny mengatakan bahwa tujuan pameran Indo Defence 2025 juga untuk mempromosikan alutsista yang dibuat Indonesia agar dapat diekspor ke negara lain. “Tujuannya kita bisa mempromosikan alutsista yang kita buat untuk bisa di ekspor selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, bisa mencari peluang kerja sama dengan industri dari negara lain,” ujarnya.

    Sekadar informasi, Indo Defence merupakan pameran dan forum internasional yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan telah masuk ke dalam kalender pameran pertahanan dunia, serta merupakan kegiatan non APBN.

    Indo Defence 2024 Expo & Forum dijadwalkan berlangsung pada 11 – 14 Juni 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, yang mengusung tema “Defence Partnerships for Global Peace & Stability” untuk menegaskan pentingnya kerja sama pertahanan dalam menciptakan perdamaian dan keseimbangan global.

    Sebagai pameran pertahanan berskala internasional, Indo Defence 2024 Expo & Forum yang ke-10 ini diproyeksikan akan dihadiri oleh 60 negara peserta, dan yang sudah mengonfirmasi sebanyak 1.157 perusahaan. Hal ini membuktikan banyaknya peserta yang antusias mengikuti pameran ini dan akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk industri pertahanan dalam negeri, serta memperkuat kerja sama dengan mitra global.

    Penundaan penyelenggaraan Indo Defence 2024 yang direncanakan diselenggarakan pada tahun lalu, dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan persiapan yang lebih matang dan optimal. Keputusan ini diambil demi menghadirkan pameran pertahanan yang lebih berkualitas, inovatif, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta serta pemangku kepentingan.

    Dengan persiapan yang lebih baik, Indo Defence diharapkan dapat menjadi ajang yang semakin berdaya saing dan berkontribusi besar bagi industri pertahanan nasional maupun internasional.

    (rca)

  • Tanah Bersertifikat Baru 74,7%, Nusron Minta Pemda Bebaskan BPHTB

    Tanah Bersertifikat Baru 74,7%, Nusron Minta Pemda Bebaskan BPHTB

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan per April 2025 total ada sebanyak 121,64 juta bidang tanah yang didaftarkan, dari total target 126 juta bidang tanah. Sedangkan untuk jumlah bidang tanah bersertifikat baru 94,1 juta bidang.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, total tanah bersertifikat baru mencapai 74,7% dari target tersebut. Ia menyebut, pihaknya menghadapi sejumlah hambatan untuk menyelesaikan program tersebut.

    “Capaian bidang tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7%. Kami sedikit menghadapi hambatan, terutama di luar Jawa,” kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Atas kondisi ini, Nusron mengatakan, pihaknya mendorong agar para bupati dan gubernur untuk memberi keringanan terhadap penerima Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya yang dari kalangan miskin ekstrem.

    Keringanan itu antara lain, pertama adalah kebebasan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua, membantu mendukung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup.

    “Kalau anggaran pusat tidak cukup, kalau bisa ada APBD untuk itu juga supaya mempercepat. Toh itu juga membantu rakyat yang bersangkutan terutama dari kalangan miskin ekstrem ini untuk proses percepatan,” ujar dia.

    “Ini untuk proses kecepatan, karena lag-nya jauh, yang sudah terpetakan 94%, tapi yang baru tersertifikasi 74%. Jadi ada 20% sendiri, sertifikasi, bidang tanah juga terpetakan, nomor bidangnya ada, tapi belum mampu mensertifikasikan dan menerima PTSL itu karena tidak mampu membayar BPHTB,” sambungnya.

    Nusron juga mengapresiasi kepala daerah yang telah memberikan keringanan berupa pembebasan BPHTB kepada masyarakatnya, seperti yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. ia juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah, harapannya bisa semakin banyak daerah yang membebaskan BPHTB.

    “Pertemuan dengan gubernur Jawa Barat kami sudah tekankan, kemarin pertemuan dengan gubernur di Sulteng kami sampaikan, minggu depan saya ke Riau akan kami sampaikan juga langkah-langkah yang sama,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Mitigasi Daerah dalam Efisiensi APBN

    Mitigasi Daerah dalam Efisiensi APBN

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/Dok. SINDOnews

    Candra Fajri Ananda
    Staf Khusus Menkeu RI

    INSTRUKSI Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah membawa konsekuensi besar terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan fiskal nasional.

    Dampak dari instruksi ini terasa beragam di tiap daerah, mengingat kapasitas fiskal masing-masing daerah berbeda-beda. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mungkin memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menyikapi kebijakan ini, sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah berpotensi menghadapi tekanan lebih berat dalam menyesuaikan program dan belanja prioritasnya.

    Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) daerah menjadi faktor kunci yang menentukan perbedaan reaksi pemerintah daerah terhadap kebijakan efisiensi ini. Daerah dengan IKF tinggi cenderung memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang kuat dan ketergantungan terhadap transfer pusat yang lebih rendah, sehingga dapat mengatur ulang prioritas belanja dengan lebih leluasa.

    Sebaliknya, daerah dengan IKF rendah yang sangat bergantung pada Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan layanan publik dasar di tengah penghematan anggaran. Oleh sebab itu, respons daerah terhadap Inpres 1/2025 tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada kapasitas fiskal yang dimiliki masing-masing wilayah.

    Salah satu fokus utama dari Inpres No 1/2025 adalah penekanan pada efisiensi belanja infrastruktur, khususnya melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Berbeda dari sebelumnya, dalam tahun anggaran 2025, pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemblokiran atas pencairan DAK fisik tersebut.

    Artinya, meskipun alokasi anggaran sudah tercatat dalam dokumen APBD, daerah tidak dapat serta-merta menggunakan dana tersebut hingga ada pembukaan blokir dari pemerintah pusat. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar mendukung proyek prioritas nasional dan memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan yang ketat.

    Meski demikian, kebijakan pemblokiran DAK fisik tersebut menimbulkan ketidakpastian di tingkat daerah. Alhasil, keterlambatan dalam pembukaan blokir tersebut dapat berimplikasi pada keterlambatan realisasi fisik dan keuangan proyek, bahkan berisiko mengurangi serapan anggaran secara keseluruhan. Di sisi lain, daerah juga dituntut untuk lebih sigap dan memenuhi seluruh persyaratan administratif serta kesiapan teknis proyek agar blokir dapat segera dicabut.

    Kemandirian Fiskal di Indonesia
    Kebijakan efisiensi anggaran memiliki dampak yang berbeda terhadap daerah, tergantung pada tingkat kemandirian fiskalnya. Daerah yang memiliki kemandirian fiskal tinggi, ditandai dengan kontribusi pendapatan asli daerah yang besar terhadap APBD-nya, relatif tidak terlalu terdampak oleh kebijakan ini.

    Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI (2024), hanya sekitar 21% dari total kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori tinggi dalam kapasitas fiskal, sementara sisanya masih tergolong sedang dan rendah. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjaga keberlanjutan belanjanya. Sebaliknya, daerah dengan IKF rendah akan menghadapi tekanan berat karena keterbatasan pendapatan membuat ruang fiskal mereka semakin sempit dan belanja untuk pelayanan publik pun berpotensi menurun.

  • RI Bakal Dapat Tambahan Pinjaman dari Bank Dunia buat Urus Tata Ruang

    RI Bakal Dapat Tambahan Pinjaman dari Bank Dunia buat Urus Tata Ruang

    Jakarta –

    Indonesia akan mendapat tambahan pinjaman dana dari Bank Dunia atau World Bank untuk realisasi program penataan tata ruang yakni Integrated Land Administration and Special Planning Program (ILAS PP). Untuk menjalankan program tersebut, RI sebelumnya telah menerima pinjaman lunak sebesar US$ 653 juta atau sekitar Rp 10,97 triliun (kurs Rp 16.800).

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ILAS PP merupakan program kerja sama yang melibatkan 3 instansi, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BGI). Dukungan loan dari Bank Dunia sudah diteken, dengan pekerjaan selama 5 tahun.

    “Total loan-nya adalah US$ 653 juta, secara bersama-sama 3 kementerian, dan akan ditambah oleh Bank Dunia tahun depan karena ada 2 kementerian bergabung yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi,” kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Namun Nusron tidak menyebut berapa besar tambahan loan itu. Ia menjelaskan, pendanaan ini akan dipergunakan untuk melanjutkan beberapa program, antara lain percepatan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, yaitu percepatan program Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    “Ditargetkan sampai tahun 2028 harus sampai pada 2.000 RDTR se-Indonesia. Dalam rangka untuk memudahkan pelayanan iklim investasi,” ujarnya.

    Kemudian berikutnya ialah penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lanskap. Salah satu programnya adalah sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat. Selanjutnya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pengukuran batas-batas antara wilayah hutan, wilayah transmigrasi, dan wilayah Areal Penggunaan Lain (APL), supaya tidak tumpang tindih pada kemudian hari.

    Berikutnya adalah program batas desa. Nusron menjelaskan, program batas desa ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lalu ada juga sistem informasi pertanahan dan penilaian yang dilakukan oleh ATR/BPN.

    Selanjutnya ada program peta dasar skala besar untuk aksi iklim atau yang disebut dengan One Map Policy, dengan pelaksana BIG. Nusron mengatakan, pada tahun 2024 lalu baru diselesaikan One Map Policy skala besar yaitu 1 : 5 ribu di wilayah Sulawesi. Rencananya di tahun ini akan dikembangkan di Kalimantan dan Pulau Jawa, di 2026 di Sumatera dan kawasan Nusa Tenggara, lalu 2027 masuk di kawasan Maluku dan Papua.

    “Kalau sudah ada peta besarnya, ini untuk memudahkan pemerintah kabupaten dan kota menyusun RDTR. Karena ongkos dan biaya RDTR, 1 RDTR biasanya itu antara Rp 3 sd 5 miliar, komponen terbesarnya adalah menyusun peta 1 : 5 ribu. Karena kalau tidak ada RDTR dan sebagainya, proses pengajuan izin terutama KKPR menjadi kesulitan dan menjadi lambat,” terangnya.

    Lalu yang kelima adalah manajemen proyek dan pengembangan kapasitas. Nusron mengatakan, sejak 14 April 2025 hingga hari ini, program tersebut sudah mulai diselenggarakan dengan Bank Dunia. Hanya ada sedikit kendala, yakni proses administrasi penganggaran masuk ke APBN agak sedikit molor karena beberapa kendala efisiensi kemarin.

    Sebagai informasi, sebelumnya Nusron juga pernah membahas tentang loan dari Bank Dunia tersebut. Untuk kementerian yang dipimpinnya, menerima dana pinjaman sebesar US$ 353 juta atau setara Rp 5,7 triliun.

    Nusron mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk penyusunan rencana detail dan tata ruang (RDTR) hingga pemetaan tanah, terutama untuk pemetaan tanah yang memang belum dipetakan.

    “Kita US$ 353 juta. Itu (dana) pertama untuk penyusunan RDTR. Kemudian yang kedua untuk peta kadastral. Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya,” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

    Dia juga menjelaskan anggaran itu digunakan untuk tapal batas dengan kawasan hutan dan lahan transmigrasi. Selain itu, Nusron menyebut pemetaan dan pendaftaran tanah adat.

    “Tapal batas dengan transmigrasi supaya nggak tabrakan dengan lahan transmigrasi. Kemudian pemetaan dan pendaftaran tanah adat ulayat supaya nggak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Udah itu aja,” imbuh Nusron.

    (acd/acd)