Xcloud.id

Topik: APBN

  • BSI catat penjualan sukuk ST014 capai 153,75 persen dari target

    BSI catat penjualan sukuk ST014 capai 153,75 persen dari target

    Artinya, kehadiran Sukuk Ritel ST014 ini memperoleh antusiasme tinggi dari masyarakat, khususnya nasabah BSI

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat bahwa penjualan Sukuk Tabungan Ritel Seri ST014 melalui BSI telah melampaui target awal penjualan atau oversubscribe sebesar 153,75 persen dari target.

    Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan, capaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara melalui instrumen investasi yang aman, syariah, dan menguntungkan melalui BSI.

    “Artinya, kehadiran Sukuk Ritel ST014 ini memperoleh antusiasme tinggi dari masyarakat, khususnya nasabah BSI,” kata Bob dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

    Dengan masa penawaran yang dibuka pada 7 Maret dan ditutup pada 16 April 2025 pukul 10.00 WIB, Bob mencatat bahwa peminat Sukuk ST014 ini meningkat dibandingkan seri sukuk tabungan sebelumnya yakni seri ST013.

    Sebagai mitra distribusi sukuk negara untuk penjualan ST014, Bob mengatakan bahwa BSI terus berkomitmen menghadirkan layanan keuangan dan investasi syariah yang inklusif dan mudah bagi seluruh nasabah.

    Sukuk Tabungan Ritel Seri ST014 terdiri atas dua seri antara lain ST014-T2 yang memiliki tenor 2 tahun serta ST014-T4 dengan tenor 4 tahun.

    Di BSI, penjualan sukuk ritel ST014-T2 lebih tinggi baik dari segi investor maupun nominal apabila dibandingkan ST014-T4. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah di BSI lebih menyukai untuk berinvestasi pada instrumen investasi dengan tenor yang lebih pendek.

    Sukuk ritel ST014 merupakan produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah. Produk ini menawarkan imbal hasil yang menarik bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah.

    Seri ST014-T2 menawarkan kupon imbal hasil 6,5 persen. Sementara seri ST014-T4 memberikan kupon imbal hasil sebesar 6,6 persen.

    Selain menawarkan imbal hasil kompetitif, sukuk ritel juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta membangun negeri.

    Sukuk Ritel ST014 menjadi salah satu bagian dari strategi pembiayaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat partisipasi investor domestik dalam mendukung pembangunan nasional.

    “Selain berinvestasi untuk diri sendiri, dengan membeli sukuk ritel ini kita juga turut berpartisipasi dalam pembangunan negeri,” tutup Bob.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Ungkap 5 Jurus RI Rayu Trump Biar Tak Kena Tarif Tinggi

    Sri Mulyani Ungkap 5 Jurus RI Rayu Trump Biar Tak Kena Tarif Tinggi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump masih terus berlangsung.

    Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan negosiasi dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS.

    “Pemerintah (Indonesia) telah menjajaki proses, menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah AS dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, dilakukan beberapa langkah yaitu penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Kedua, meningkatkan impor dari AS. Ini berlaku untuk produk minyak dan gas bumi (migas), mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian.

    “Meningkatkan impor dari AS seperti produk migas, mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Ketiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Keempat, penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian yaitu tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, serta pertimbangan teknis (pertek) di berbagai kementerian/lembaga.

    Selanjutnya, langkah kelima adalah Indonesia akan melakukan kebijakan penanggulangan banjir perdagangan barang-barang impor. Ini ditempuh dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat.

    “Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, tetap menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN,” tegasnya.

    (aid/rrd)

  • APBN Defisit Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun

    APBN Defisit Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sebesar Rp 100,4 triliun atau 0,4% dari PDB pada akhir Maret 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).

    Adapun, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 250 triliun hingga Maret 2025 untuk menutup defisit ini. Dia pun menambahkan jumlah itu setara dengan 40,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 775,9 triliun.

    “Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track yaitu mencapai Rp 250 triliun atau 40,6% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 775,9 triliun,” papar Sri Mulyani.

    Sementara itu, dari total defisit ini, pembiayaan nonutang mencapai Rp 20,4 triliun, penerbitan SBN Rp 282,6 triliun dan pinjaman neto Rp 12,3 triliun.

    Sri Mulyani menyampaikan dalam penarikan utang baru ini, pemerintah akan terus melakukannya secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi dari defisit APBN, serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.

    “Tentu (kami) mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan,” tegas Sri Mulyani.

    (haa/haa)

  • IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Respons Sri Mulyani

    IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Respons Sri Mulyani

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5,1% menjadi 4,7%. Hal itu imbas tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan tarif Trump telah meningkatkan ketidakpastian yang langsung memukul dampak kepada kegiatan ekonomi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Terkait apakah pemerintah akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025, ia menyebut akan terus memantau perkembangan dalam dua bulan ke depan.

    “Dalam konteks ini dari mulai sekarang akhir April hingga Mei, Juni, masih ada dua bulan untuk kita terus mematangkan dampak dari kondisi global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pemerintah memasang asumsi ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,2%. Nantinya Kementerian Keuangan akan menyampaikan laporan semester I-2025 kepada DPR RI terkait perkembangan terkini, termasuk apakah akan mempengaruhi outlook dari pertumbuhan ekonomi atau tidak.

    “Untuk itu kita juga akan lihat nanti apakah target atau asumsi dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% mengalami deviasi dan implikasinya,” ucapnya.

    Sri Mulyani berharap akan ada perkembangan positif selama penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump. Terlebih pada saat yang sama pemerintah Indonesia sedang melakukan proses negosiasi dengan pemerintah AS.

    “Tentu kita berharap dalam waktu-waktu pertemuan yang intens ini akan memberikan feedback yang positif kepada pemerintah AS sehingga kemudian mereka bisa menetapkan langkah-langkah yang tidak hanya berisiko kepada dunia, tetapi juga berisiko terhadap perekonomian AS sendiri,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8% pada 2025. Tidak hanya di Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara juga dipangkas termasuk AS menjadi hanya sebesar 1,8%.

    “Untuk Indonesia dikoreksi 4,7%, itu berarti koreksi sekitar 0,4%. Sedangkan negara-negara lain yang lebih tinggi intensitas perdagangannya, di Filipina koreksinya mencapai 0,6%, Thailand bahkan lebih dalam lagi yaitu 1,1%, Vietnam 0,9% dan Meksiko diperkirakan koreksinya dari pertumbuhan ekonominya mencapai 1,7%,” beber Sri Mulyani.

    Tonton juga Video: Danantara, Amunisi Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo

    (aid/rrd)

  • Video: Sri Mulyani Jamin APBN Jadi “Shock Absorber” Era Perang Dagang

    Video: Sri Mulyani Jamin APBN Jadi “Shock Absorber” Era Perang Dagang

    Video

    Video: Sri Mulyani Jamin APBN Jadi “Shock Absorber” Era Perang Dagang

    News

    1 jam yang lalu

  • Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mempertimbangkan kebijakan alternatif seperti stimulus untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah tanpa menaikkan suku bunga acuan.

    Hal ini seiring dengan keputusan BI terhadap suku bunga acuan alias BI Rate yang ditetapkan stabil pada level 5,75% pada April 2025. Meski begitu, dunia usaha menghormati keputusan bank sentral.

    Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22–23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 5,75%.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha memahami bahwa BI juga berada dalam posisi yang sulit untuk memutuskan arah suku bunga acuan.

    “Karena di satu sisi kita punya kebutuhan untuk menurunkan suku bunga demi menstimulasi pertumbuhan aktivitas ekonomi di dalam negeri yang sluggish [lamban],” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Namun, Shinta menyampaikan pada saat yang sama, BI juga perlu menyeimbangkan dan menjaga daya tarik suku bunga untuk kepentingan penciptaan stabilitas moneter, terutama terkait nilai tukar rupiah yang terus tertekan oleh gejolak geopolitik-ekonomi global.

    “Jadi kami rasa keputusan yang diambil BI saat ini adalah keputusan yang relatif prudent meskipun bukan yang terbaik atau yang terideal bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Namun, di level suku bunga yang ada saat ini, Apindo memproyeksi akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mendongkrak aktivitas ekonomi ke arah yang lebih tinggi ke depan, terutama dengan proyeksi peningkatan tekanan eksternal. Hal ini karena ada ketidakpastian iklim ekonomi global yang meningkat usai Presidensi Trump.

    “Apabila suku bunga acuan yang ada saat ini kita biarkan tetap setinggi ini, akan sangat sulit untuk mendorong pertumbuhan nasional ke level yang lebih tinggi ketika ekonomi nasional sedang mengalami tekanan eksternal yang meningkat,” tuturnya.

    Imbasnya, kata Shinta, potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang ada tahun ini juga berpotensi menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Untuk itu, Apindo mengimbau agar BI dan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menciptakan stabilitas nilai tukar tanpa meningkatkan suku bunga acuan.

    “Bila pun suku bunga acuan harus tetap tinggi pada level ini atau lebih tinggi lagi, pemerintah dan BI perlu menciptakan stimulus moneter dan non-moneter yang efektif,” tuturnya.

    Menurut Shinta, dengan adanya stimulus moneter dan non-moneter bisa menciptakan efisiensi beban usaha di sektor riil agar pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja terus positif, meski Indonesia diterpa tekanan eksternal.

    “Kalau tidak ada stimulus-stimulus yang efektif, hampir bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat kurang kuat di akhir tahun,” pungkasnya.

  • Bos DJP Suryo Utomo: Setoran Pajak Selalu Naik selama Saya Menjabat

    Bos DJP Suryo Utomo: Setoran Pajak Selalu Naik selama Saya Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku bangga dengan pencapaian penerimaan pajak yang terus naik dalam lima tahun terakhir.

    Suryo menjelaskan penerimaan pajak merupakan salah satu indikator perekonomian. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat ikut optimistis dengan perekonomian Indonesia karena penerimaan pajak selalu naik secara tahunan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, para Wajib Pajak, dalam lima tahun saya menjabat, alhamdulillah pertumbuhan [penerimaan pajak] bergerak positif,” ujar Suryo dalam AMSC Gathering 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sebagai informasi, Suryo Utomo menjabat sebagai Bos Pajak sejak 2019. Setelahnya, penerimaan pajak memang selalu meningkat.

    Penerimaan pajak mencapai Rp1.072,1 triliun pada 2020, naik menjadi Rp1.278,7 triliun pada 2021, kembali naik ke Rp1.716,8 triliun pada 2022, terus naik menjadi Rp1.867,9 triliun pada 2023, dan terakhir kembali naik ke Rp1.932,4 triliun (unaudited) pada 2024.

    “Alhamdulillah dalam 4 tahun penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan, atas bantuan Bapak, Ibu sekalian,” ujar Suryo.

    Dalam 5 tahun menjabat, lembaga yang dipimpin Suryo itu hanya gagal mencapai target penerimaan pajak pada tahun lalu atau 2024. APBN 2024 menargetkan penerimaan pajak Rp1.988,9 triliun, namun realisasinya hanya Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target.

    Dia pun menjelaskan target penerimaan pajak tahun ini bahkan lebih tinggi dari tahun lalu yaitu sebesar Rp2.189,31 triliun. Oleh sebab itu, Suryo meminta bantuan Wajib Pajak.

    “Kita harus optimistis. Optimistis, optimistis, optimistis yang ada di pemikiran kita. Karena enggak ada yang lain. Kalau kita pesimistis, besok kita tutup, tapi kalau optimistis, ada harapan,” katanya.

    Sementara itu, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau turun 18,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp393,9 triliun.

    Perlu dicermati bahwa rasio pajak mencatatkan tren penurunan meskipun secara nominal angka penerimaan pajak terus naik.

  • Hoaks! Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong

    Hoaks! Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat membantu pemerintah untuk mengisi kas negara yang kosong dengan cara menyumbangkan uang.

    Dalam unggahan tersebut, disertai tangkapan layar berita ANTARA dengan judul “Menteri Bahlil kas negara kosong minta masyarakat segeralah menyumbang”.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Bantu pemerintah..? Emang pemerintah bantu apa ke rakyatnya..? Kas negara kosong..? Yg korupsi Triliunan siapa klo bukan pejabat negara..? Sita aset2 koruptor masukin ke kas negara.., jgn rakyat Lagi disuruh bantu isi.., selama ini dah banyak pajak2 yg di bayar rakyat…, tapi kalian korupsi.., ngomong gk pake otak…”

    Namun, benarkah Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong?

    Unggahan yag menarasikan Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong. Faktanya, tangkapan layar dalam unggahan tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan hasil penelusuran, ANTARA tidak menemukan berita yang memiliki judul sebagaimana tercantum dalam tangkapan layar unggahan tersebut. Namun demikian, ditemukan berita dengan foto yang serupa namun memiliki judul yang berbeda, yaitu “Bahlil sebut dampingi Prabowo ke China bahas investasi hilirisasi”.

    Terkait kas negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kendali meski mencetak defisit Rp104,2 triliun pada Maret 2025.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani, dilansir dari ANTARA.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 membuka peluang percepatan pensiun PLTU dengan tetap mempertimbangkan keandalan sistem ketenagalistrikan, biaya listrik, serta prinsip transisi energi berkeadilan.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Permen tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan itu menjadi dasar hukum penting yang akan memandu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Tidak lama setelah penerbitan Permen ESDM No. 10/2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menandatangani keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW.

    “Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal,” katanya.

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 112/2022 pasal 3. Permen ESDM ini mengatur peta jalan pengakhiran operasi PLTU untuk mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu strateginya adalah percepatan pensiun PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria, serta pelarangan pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022.

    Terkait keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW, Fabby mengatakan PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), di bawah supervisi pemerintah, masih harus merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti kapasitas PLTU yang dihentikan. Selain itu, diperlukan penguatan jaringan listrik untuk mengintegrasikan masuknya pembangkit energi terbarukan, terutama yang bersifat variabel (variable renewable energy, VRE). Tanpa langkah-langkah ini, rencana pensiun dini PLTU berisiko batal karena potensi kekurangan pasokan listrik pada 2035.

    Fabby berharap pengalaman selama tiga tahun mempersiapkan pensiun dini PLTU Cirebon I dapat menjadi bahan pelajaran berharga dan meningkatkan keyakinan PLN, pemerintah dan listrik swasta untuk mengkaji kemungkinan pengakhiran operasi PLTU lainnya di masa mendatang.

    Menurut kajian IESR, untuk mendukung upaya mitigasi krisis iklim agar suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celcius, sebanyak 72 PLTU batu bara dengan total kapasitas 43,4 GW perlu dipensiunkan pada periode 2022–2045. Pada periode 2025–2030, IESR merekomendasikan penghentian operasional terhadap 18 PLTU berkapasitas total 9,2 GW, terdiri dari 8 PLTU milik PLN (5 GW) dan 10 PLTU milik pembangkit swasta (4,2 GW).

    Dalam Permen tersebut, pemerintah juga sangat mempertimbangkan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri dalam mempercepat pengakhiran operasional PLTU batu bara. IESR memperkirakan biaya pensiun dini PLTU mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga tahun 2030 dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050. Meski biaya awal pensiun PLTU tergolong besar, kata Fabby, manfaat jangka panjangnya dari penurunan biaya kesehatan, dan subsidi PLTU mencapai 96 miliar dolar AS pada 2050.

    “Dukungan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang tidak efisien, mahal dan menyebabkan polusi udara akut bisa berasal dari APBN. Namun dananya yang ditambah dengan penyertaan modal negara harus dipakai untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan penguatan jaringan listrik. Ini serupa dengan memindahkan dana dari kantong kiri ke kanan,” kata Fabby.

    Fabby juga menjelaskan, sembari menunggu masa pensiun PLTU, pengoperasian PLTU secara fleksibel dapat dilakukan untuk mendukung integrasi energi terbarukan, khususnya surya dan angin. Pendekatan ini akan mengubah sistem operasi tenaga listrik, di mana PLTU akan beroperasi mengikuti pola pembangkit intermiten, dalam batas teknis yang aman bagi sistem. Dengan cara ini, kata dia, penetrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan dapat meningkat secara signifikan.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkeu Thomas Optimis Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Perang Tarif AS- China – Halaman all

    Wamenkeu Thomas Optimis Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Perang Tarif AS- China – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengklaim perekonomian Indonesia tetap stabil didukung dengan kinerja fiskal yang cukup baik di tengah perang tarif antara Amerika Serikat dan China.

    Menurutnya, kinerja APBN hingga 31 Maret 2025 mencatatkan pendapatan negara Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target. Sementara, realisasi belanja mencapai Rp620 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN. 

    Artinya, hampir dua kali lipat dari total belanja bulan sebelumnya sebesar Rp348,1 triliun. Sementara, defisit anggaran 0,43 persen dari PDB, menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati hati.

    “Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

    Thomas bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03 persen dan pada kuartal IV-2024, PDB tumbuh 5,02 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan sektor manufaktur yang tumbuh positif. 

    Inflasi juga terkendali di level 1,03 persen (yoy) pada Maret 2025, dan surplus perdagangan Indonesia telah bertahan selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    “Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,03 persen pada tahun 2024,” terang dia.

    Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural.

    APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa.

    “Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa,” jelasnya.

    Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi komoditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    “Di bawah pemerintahan presiden Prabowo pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” ungkap Thomas.