Topik: APBN

  • APBN Tekor, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp250 Triliun

    APBN Tekor, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp250 Triliun

    GELORA.CO – Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp250 triliun hingga Maret 2025 untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang tersebut setara 40,6 persen dari total target penarikan utang tahun ini.

    “Realisasi pembiayaan tetap sesuai rencana atau on track, yaitu mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis, 24 April 2025.

    Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit APBN 2025 sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN tercatat 16,9 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2025.

    Meski demikian, dari sisi keseimbangan primer tercatat surplus Rp17,5 triliun dan posisi kas ikut surplus Rp145,8 triliun dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). 

    Bendahara negara itu merinci, pendapatan negara sampai dengan Maret 2025 tercatat Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target APBN. Penerimaan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Sementara belanja negara di tiga bulan pertama tahun 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN, sehingga membuat APBN di triwulan pertama tahun ini tekor.

    Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat mencakup belanja K/L dan belanja non K/L, hingga transfer ke daerah.

    Sri Mulyani menegaskan, penarikan utang baru akan dilakukan secara hati-hati dan terukur memperhatikan outlook defisit APBN, serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.

    “Tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang,” kata Sri Mulyani.

    Di sisi lain, pemerintah akan mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber, serta mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan.

    “Kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik,” jelas Sri Mulyani.

  • Masih Ada Harapan Produksi Minyak RI Bisa Bangkit Lagi, Ini Datanya

    Masih Ada Harapan Produksi Minyak RI Bisa Bangkit Lagi, Ini Datanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa meningkatkan produksi minyak bumi di dalam negeri. Buktinya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan masih ada cekungan-cekungan minyak dan gas bumi (migas) yang belum tereksplorasi.

    Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas Asnidar mengatakan, sejatinya Indonesia memiliki hingga 128 cekungan migas. Di mana, baru 20 cekungan diantaranya yang sudah berproduksi.

    Detilnya, ada 27 cekungan discovery, 5 cekungan terbukti dengan sistem petroleum, 3 cekungan indikasi hidrokarbon, 8 cekungan dengan data geologi dan geofisika, dan 65 cekungan belum tereksplorasi.

    “Nah, dari 128 (cekungan) ini hanya 20 basin yang sudah produksi. Kita akan tambah 21 basin produksi dengan onstreamnya nanti lapangan abadi dari WK Masela. Sehingga milestone masalah ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pelaku industri hulu migas,” terang Asnidar dalam Media Briefing IPA Convex, di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Atas adanya cekungan itu, SKK Migas optimis terhadap peluang investasi sekaligus tambahan produksi sektor migas di dalam negeri.

    Produksi minyak RI

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto mengatakan pihaknya mencatat realisasi produksi rata-rata minyak dan gas pada 2024 mencapai 1,79 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

    Dia mengungkapkan angka tersebut terdiri dari produksi rata-rata harian minyak sebesar 580.224 barel per hari (BOPD), dan gas bumi sebesar 5.481 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

    “Bapak-Ibu yang saya hormati, dapat kami laporkan di 20 KKKS terbesar dan KKKS selainnya kita kelompokkan di nomor 21 itu, realisasi tahun lalu adalah sebesar 580.224 barrels oil per day,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, produksi rata-rata harian periode Januari-Februari 2025 tercatat sebesar 1,79 juta BOEPD. Terdiri dari minyak sebesar 577.649 dan produksi gas sebesar 6.839 MMSCFD.

    “Jadi, alhamdulillah karena kita memang saat ini banyak proyek-proyek gas, kita menemukannya adalah gas,” kata dia.

    Di sisi lain, Djoko membeberkan bahwa target lifting produksi migas Indonesia pada tahun 2025 yakni sebesar 1,61 juta BOEPD. Target ini terdiri dari 605 ribu barel minyak bumi dan gas sebesar 5.628 MMSCFD.

    “Nah, untuk 2025 APBN-nya adalah 605.000 barrels oil per day, sedangkan angka work program and budget itu 599.821. Ini yang sudah kami tanda tangani, kami setuju di KKKS masing-masing. Sehingga ada perbedaan sekitar 6.000 barrels oil per day, ini yang kita sering sebut filling the gap,” katanya.

    Sebagai informasi, produksi minyak adalah volume minyak yang dihasilkan dari perut bumi. Sedangkan lifting minyak sendiri merupakan volume minyak terangkut yang siap untuk dijual.

    (pgr/pgr)

  • Sri Mulyani hitung anggaran tambahan FLPP menjadi 350 ribu unit

    Sri Mulyani hitung anggaran tambahan FLPP menjadi 350 ribu unit

    Data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menghitung anggaran untuk tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diajukan menjadi 350 ribu unit.

    Hingga sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,7 triliun untuk 220 ribu unit.

    “Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, realisasi per 24 April telah terbangun 70,8 ribu unit rumah yang utamanya diakses oleh MBR.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR.

    “Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi,” ujar Ara, di Jakarta, Senin (21/4).

    Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

    Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 triliun.

    Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur FLPP bahwa semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada, termasuk PNS, non-PNS, dan orang-orang berpenghasilan tidak tetap (non fixed income).

    BP Tapera pun melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pemantauan Rumah FLPP Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Petugas Pemantauan yang berjumlah total 39 orang, yang terdiri dari 30 orang Petugas Lapangan, 5 orang Petugas Verifikasi, dan 4 orang Petugas Administrasi dan Konfirmasi.

    Bimbingan teknis ini fokus untuk meningkatkan keterhunian dan kondisi rumah siap huni rumah FLPP dan Tapera tahun 2025.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memastikan hunian yang layak, dan mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggungjawab terhadap kualitas bangunan, sarana prasarana, serta fasilitas umum yang dibangunnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen pada 2025

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen pada 2025

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2025, di tengah tekanan global serta koreksi target pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Optimisme itu mempertimbangkan kinerja ekonomi pada kuartal I-2025 yang diperkirakan akan mencetak angka pertumbuhan yang positif.

    Kinerja konsumsi rumah tangga disebut tetap baik didukung oleh belanja pemerintah, termasuk di antaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya. Terlebih, belanja pemerintah itu berbarengan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, yang umumnya menjadi musim peningkatan permintaan.

    Selain itu, pemerintah yakin keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.

    Investasi swasta masih baik, kata Sri Mulyani, didukung keyakinan produsen yang tercermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif.

    Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.

    Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

    Adapun terkait koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Sri Mulyani mengatakan revisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan itu memicu ketidakpastian yang masif dan diperkirakan akan menyebabkan perlambatan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan.

    Dalam konteks itu, IMF memperkirakan negara-negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional akan mengalami dampak lebih besar. Hal itu yang melandasi IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menkeu menyatakan Indonesia tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal serta menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    “Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan akan terus dimonitor, sehingga kepercayaan dari perekonomian dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa dijaga atau bahkan diperkuat,” ujar Menkeu.

    Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025, yang mematok angka 5,2 persen, Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi target pada pertengahan tahun ketika pihaknya menyampaikan laporan semester kepada DPR.

    Evaluasi itu akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penundaan tarif resiprokal selama 90 hari dan perkembangan lainnya.

    Dalam dua bulan ke depan, yakni Mei dan Juni, Kementerian Keuangan akan mematangkan analisis terhadap dampak dari kondisi global sambil menyiapkan mitigasi risiko. Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan APBN sebagai instrumen shock absorber maupun counter-cyclical.

    “Untuk itu, kita juga akan lihat nanti apakah target dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen mengalami deviasi dan implikasinya,” kata Sri Mulyani pula.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi

    Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menkop Budi Arie Setiadi:

    Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih serentak se Provinsi Bengkulu secara daring, Rabu (23/04). Musdesus ini menjadi tahapan awal yang wajib dilakukan oleh masyarakat desa dalam rangka mendukung pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.

    Menkop Budi Arie berharap agar Musdesus yang digelar pada 1.341 desa se Provinsi Bengkulu tidak hanya sekedar simbol semata namun harus menjadi langkah awal dalam membangun perekonomian masyarakat di desa secara konkret dan mandiri. Musdesus harus menjadi dasar bagi seluruh perangkat di desa untuk memastikan kedepan Kopdes/Kel Merah Putih dapat benar-benar memberikan dampak yang positif bagi perekonomian di desa khususnya di Bengkulu. 

    “Kami ingin koperasi yang lahir dari musyawarah desa khusus ini bukan koperasi papan nama dan bukan koperasi yang hanya hidup di atas kertas namun tidak hidup dalam praktiknya,” kata Menkop Budi Arie. 

    Ditegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih menjadi alat bagi masyarakat desa mensejahterakan dirinya secara bersama-sama karena keberadaan Kopdes ini akan menghilangkan peran tengkulak (middleman), praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol). Beberapa unit bisnis/ usaha yang dikelola oleh Kopdes/Kel Merah Putih dipastikan dapat menjamin kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa.

    “Koperasi Desa/Kelurahan ini akan menjawab permasalahan yang ada di desa khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen,” ucap Menkop Budi Arie.

    Menkop optimis apabila Kopdes/Kelurahan Merah Putih dijalankan secara profesional dan baik serta didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat, maka desa akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi negara. Selain itu Kopdes ini akan menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan ekstrem yang hampir terjadi di semua desa di Indonesia. 

    “Saya percaya dengan sinergi dan gotong royong dari semua pihak, Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia  yang dimulai dari desa-desa khususnya dari Bengkulu,” ujar Menkop Budi Arie.

    Melalui Musdesus ini, Menkop Budi Arie  berharap dapat menjadi simbol kedaulatan masyarakat di desa terutama untuk merancang masa depannya sendiri. Semua keputusan yang dihasilkan dari Musdesus tersebut diharapkan dapat dilakukan secara demokratis sebagaimana tertuang di dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang telah ditetapkan. 

    “Semoga kegiatan ini (Musdesus) ini dapat berjalan dengan sukses dan membawa berkah bagi kita semua sehingga nantinya keberadaan Kopdes mampu mengangkat harkat masyarakat di Provinsi Bengkulu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa – desa di Bengkulu,” katanya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam kesempatan tersebut. Menteri Yandri berharap Bengkulu dapat menjadi salah satu Provinsi yang mampu menunjukkan bahwa Kopdes Merah Putih sebagai solusi utama bagi permasalahan di setiap desa. 

    Mendes Yandri turut mengapresiasi dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembentukan Kopdes tersebut. Dia optimis melalui sinergi yang baik, Kopdes Merah Putih di Provinsi Bengkulu dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

    Sementara itu Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mempertegas komitmennya untuk menyukseskan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Provinsi Bengkulu melalui sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa diantaranya adalah pemberian bantuan satu unit mobil ambulan ke setiap desa untuk membantu mobilitas warga yang sakit. Aset ini dapat memperkuat ekosistem Kopdes Merah Putih khususnya untuk unit usaha apotek / klinik kesehatan desa.

    “Kita juga menganggarkan Rp1 miliar dari APBD untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum serta pelatihan bagi masyarakat desa agar tidak tersandung masalah hukum saat mengelola dana dari APBN atau APBD,” kata Helmi.

    Helmi berharap agar Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu kurang dari 5 persen. Diharapkan melalui Kopdes tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi akan meningkat menjadi 8 persen. 

    “Ketika sudah terbentuk Kopdes maka kita harus luruskan niat untuk benar-benar membangun koperasi ini menjadi koperasi garda terdepan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pelatihan Upskilling dan Reskilling Berbasis Industri 2025 bagi Guru SMK, Ini Cara Daftar dan Syarat – Halaman all

    Pelatihan Upskilling dan Reskilling Berbasis Industri 2025 bagi Guru SMK, Ini Cara Daftar dan Syarat – Halaman all

    Pendaftaran pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri bagi Guru SMK tahun 2025, berikut syarat dan ketentuan bagi yang berminat mendaftar.

    Tayang: Kamis, 24 April 2025 16:44 WIB

    bbppmpvpertanian.kemdikbud.go.id

    PELATIHAN GURU SMK – Pengumuman pendaftaran pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri bagi Guru SMK 2025 di Website BBPPMPV Pertanian, diunduh Kamis (24/4/2025). Pendaftaran pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri bagi Guru SMK tahun 2025, berikut syarat dan ketentuan bagi yang berminat mendaftar. 

    TRIBUNNEWS.COM – Pendaftaran pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri bagi Guru SMK tahun 2025.

    Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian menyelenggarakan Program Upskilling dan Reskilling berbasis Industri bagi Guru SMK Tahun 2025 dengan sasaran peserta sejumlah 632 orang. 

    Pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agriteknologi serta Program Keahlian Teknik Kimia Industri.

    Pelaksanaan program Upskilling dan Reskilling berbasis Industri 2025 dimulai dari pelatihan secara daring, luring di BBPPMPV Pertanian, magang industri dan sertifikasi industri.

    Adapun pendaftaran pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri 2025 ini dibuka sampai dengan tanggal 2 Mei 2025 pukul 23.59 WIB, atau sampai kuota terpenuhi.

    Bagi guru SMK yang berminat mendaftar pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri 2025 dapat melalui website http://bbppmpvpertanian.kemdikbud.go.id/.

    Lantas, apa saja syarat dan ketentuan mendaftar pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri 2025?

    Syarat Daftar Pelatihan Upskilling dan Reskilling Berbasis Industri 2025

    Adapun persyaratan bagi calon peserta adalah sebagai berikut.
    Berusia maksimal 55 Tahun pada tanggal 30 November 2025
    Terdaftar di Data Pokok Pendidikan SMK;
    Terdaftar di SIM PKB;
    Guru SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agriteknologi, Program Keahlian Teknik Kimia Industri, atau Guru Projek IPAS dan mengajar sesuai dengan kompetensi yang diampu;
    Bersedia mengikuti kegiatan pelatihan hingga tuntas;
    Belum pernah mengikuti program Upskilling dan Reskilling dengan judul pelatihan sejenis pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024;
    Sehat dan tidak dalam kondisi hamil (dibuktikan dengan surat keterangan dari Faskes rujukan BPJS);
    Bersedia melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atau mengimplementasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas.

    Ketentuan Pendaftar Pelatihan Upskilling dan Reskilling Berbasis Industri 2025

    Untuk pembiayaan kegiatan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, maka pembiayaan akan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

    1. Biaya transportasi peserta pergi (SMK asal ke BBPPMPV Pertanian) pulang (Lokasi Magang ke SMK asal), menjadi tanggung jawab pihak yang menugaskan/ biaya mandiri oleh peserta; 

    2. BBPPMPV Pertanian menanggung biaya pelatihan dan konsumsi selama luring di BBPPMPV Pertanian; 

    3. Akomodasi, konsumsi, transportasi selama magang menjadi tanggungan DIPA BBPPMPV Pertanian, 

    4. Uang harian selama kegiatan akan menjadi tanggungan DIPA BBPPMPV Pertanian. 

    5. Akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan standar pelayanan yang ditetapkan BBPPMPV Pertanian.

    Informasi lengkap terkait pendaftaran pelatihan Upskilling dan Reskilling berbasis Industri bagi Guru SMK tahun 2025 dapat dilihat pada link berikut: KLIK.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sejalan dengan proyeksi IMF. Ia berkenyakinan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tetap tumbuh di atas 5 persen meski ada gejolak ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif perdagangan.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar lima persen,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 akan tetap positif meksi ada ketidakpastian perekonomian global. 

    Sebab menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap baik didukung oleh belanja pemerintah terutama dalam bentuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial dan berbagai insentif jelang Idul Fitri 1445.

    “Selain itu keberlanjutan dari proyek-proyek strategi nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi,” jelas dia.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025, dengan World Bank memperkirakan 5,1 persen dan OECD di angka 4,9 persen. 

    Pemerintah RI Terlalu Optimis

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,  Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berisiko jatuh ke angka 4,2 persen bila tim ekonomi tidak cukup adaptif terhadap perubahan geopolitik global. 

    Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia tampaknya terlalu percaya diri. Dalam berbagai pernyataan resmi, target pertumbuhan ekonomi tetap diklaim realistis di atas 5 persen.

    Namun, kenyataannya menunjukkan tren yang berbeda. Ekonomi Indonesia terus menurun secara struktural. 

    “Ketergantungan terhadap harga komoditas, lemahnya permintaan domestik, dan lambatnya diversifikasi industri menjadi bukti bahwa narasi optimisme tidak cukup untuk menopang kinerja ekonomi,” ujar Achmad.

    Ia menyampaikan, kebijakan ekonomi saat ini lebih berpihak pada kepentingan elite dan investor besar daripada memperkuat kelas menengah. 

    Di mana, janji-janji untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sejalan dengan kenyataan dibukanya kran impor berbagai produk secara agresif. 

    “Industri dalam negeri justru dipukul mundur oleh barang impor murah. Dalam situasi ini, kelas menengah justru terhimpit di tengah tekanan harga, stagnasi pendapatan, dan minimnya perlindungan kebijakan,” katanya.

    Ia melihat, Indonesia butuh strategi ekonomi baru yang lebih berani dan adaptif. 

    Pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus ditingkatkan secara cerdas, bukan proteksionis buta. 

    “Pemerintah perlu menyasar substitusi impor untuk produk-produk strategis dan menciptakan ekosistem inovasi berbasis teknologi domestik,” tuturnya.

    Kedua, pendekatan fiskal harus lebih progresif dan selektif. Alih-alih memperluas subsidi konvensional, pemerintah harus mendorong belanja berbasis produktivitas seperti pendidikan vokasi, memperkuat UMKM, dan insentif bagi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

    Ketiga, pemerintah harus berani mengambil langkah pro-kelas menengah. 

    “Kelas ini adalah motor konsumsi dan stabilitas ekonomi. 
    Dengan memberikan stimulus pajak penghasilan, pembiayaan pendidikan murah, dan akses perumahan terjangkau, konsumsi domestik bisa kembali digenjot secara berkelanjutan,” ujar Achmad.

    Keempat, pemerintah harus mulai melakukan restrukturisasi utang jangka panjang dan mengevaluasi ulang proyek-proyek infrastruktur yang tidak produktif. 

    Fokus harus dialihkan pada proyek berbasis kebutuhan rakyat, seperti transportasi publik, sanitasi, dan energi terbarukan.

    Kelima, Indonesia perlu mendesain ulang insentif investasi dengan target yang jelas: investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan transfer teknologi. 

    “Pengawasan terhadap investasi yang hanya bersifat spekulatif harus diperketat,” ucapnya.

  • Penerimaan Pajak Maret 2025 Senilai Rp400,1 Triliun, Sri Mulyani Klaim Didorong Implementasi Coretax – Halaman all

    Penerimaan Pajak Maret 2025 Senilai Rp400,1 Triliun, Sri Mulyani Klaim Didorong Implementasi Coretax – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penerimaan perpajakan hingga bulan Maret 2025 mencapai Rp 400,1 triliun atau 16,1 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

    “Telah terjadi pembalikan dari tren penerimaan pajak menjadi positif, khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 yang mencapai Rp 134,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    “Selain itu rebound terjadi dibandingkan pada bulan Februari 2025, yaitu sebesar Rp 98,9 triliun,” imbuhnya menegaskan.

    Sri Mulyani memaparkan, peningkatan penerimaan pajak tersebut didorong oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax. 

    “Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan terus berjalan on track,” ucap Sri Mulyani.

    “Kedepan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan semakin efisien dan penerimaan pajak diperkirakan akan terus terjaga tumbuh lebih optimal,” imbuh dia menegaskan.

    Selain itu, Sri Mulyani merincikan kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak menunjukkan bahwa rumah tangga dan sekor ekonomi menggambarkan perekonomian Indonesia, serta daya beli konsumen masih tetap kuat secara umum. 

    “Dari realisasi belanja pada triwulan I 2025 yang mencapai Rp 620,3 triliun rupiah, ini artinya 17,1 persen dari pagu APBN telah terbelanjakan. Meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp 272,2 triliun,” tegasnya.

  • Sri Mulyani sebut Coretax dukung perbaikan penerimaan pajak

    Sri Mulyani sebut Coretax dukung perbaikan penerimaan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sistem Coretax DJP menjadi salah satu faktor pendorong perbaikan kinerja penerimaan pajak.

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menjelaskan penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun pada triwulan I 2025, setara 16,1 persen dari target APBN.

    Terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di Maret 2025 sebesar Rp134,8 triliun, rebound dibandingkan bulan Februari 2025 sebesar Rp98,9 triliun.

    Penerimaan bulan Maret 2025 tersebut mencapai 41,8 persen dari total realisasi akumulasi penerimaan pajak pada triwulan I 2025 sebesar Rp322,6 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini ditopang oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax,” kata Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, Menkeu mengatakan kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan berjalan on track, sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan lebih efisien dan penerimaan pajak diprakirakan akan tumbuh secara lebih optimal.

    “Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat,” ujarnya.

    Sebelumnya, DJP menyatakan kinerja sistem aplikasi Coretax telah menunjukkan performa yang stabil.

    Namun, DJP mencatat masih terjadi fluktuasi waktu tunggu (latensi), terutama saat volume transaksi mengalami peningkatan secara signifikan pada fungsi-fungsi tertentu.

    Dalam proses login, misalnya, latensi rata-rata berada di bawah 0,1 detik (kurang dari 100 milidetik), dengan performa terbaik tercatat sebesar 0,084 detik (8,4 milidetik) pada 18 April 2025.

    Sementara proses pendaftaran wajib pajak menunjukkan peningkatan latensi pada 25 Maret 2025 yang mencapai 1,13 detik (1.130 milidetik) dan turun kembali menjadi 0,446 detik (446 milidetik) pada 26 Maret 2025.

    Sebagai catatan, per 20 April 2025 pukul 00.00 WIB, Coretax DJP telah mengadministrasikan faktur pajak sejumlah 198.859.058 untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2025.

    Batas waktu pembuatan faktur pajak masa April masih dapat dilakukan sampai dengan pertengahan Mei 2025.

    Sementara bukti potong telah diadministrasikan sebanyak 70.693.689 untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2025.

    Kemudian, SPT telah diadministrasikan sebanyak 933.484 SPT masa PPN dan PPnBM serta 997.705 SPT masa PPh Pasal 21/26 dan 149.589 SPT masa PPh unifikasi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani kaji skema kombinasi pendanaan Kopdes Merah Putih

    Sri Mulyani kaji skema kombinasi pendanaan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah mengkaji berbagai skema kombinasi pendanaan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Saat ini, sedang dilakukan koordinasi untuk mengidentifikasi anggaran, apakah langsung dari pendanaan publik atau dari aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa yang kemudian bisa dikembangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Keuangan telah mendapat mandat melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk menyediakan anggaran melalui berbagai sumber, yakni APBN, APBD, hingga Himbara.

    Untuk Kopdes Merah Putih, anggaran APBN bisa diberikan kepada daerah melalui Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencakup komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana otonomi khusus untuk daerah-daerah tertentu, dan Dana Desa.

    Kemudian di APBN, provinsi maupun kabupaten/kota juga mendapatkan transfer dari pusat untuk menjalankan anggaran maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kami akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kami optimalkan. Jadi, semua kemungkinan kombinasi itu akan kami kaji bersama,” tambahnya.

    Skema lain yang dipertimbangkan juga termasuk sistem yang diterapkan dalam BUMDes, di mana modal awal bersumber dari Dana Desa yang kemudian berkembang melalui kegiatan ekonomi produktif sehingga bisa mencicil kembali.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan solusi ekonomi pedesaan yang tidak akan membebani APBN.

    Ferry mengatakan program itu dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di pedesaan yang saling menguntungkan, sekaligus memutus jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat desa.

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga Juli 2025, dengan operasional dimulai pada September 2025.

    Anggaran operasional, diperkirakan Rp5 miliar per koperasi, bersumber dari gabungan APBN, APBD, dana desa, dan perbankan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025