Xcloud.id

Topik: APBN

  • Viral Sebut Tak Butuh Ahli Gizi di MBG, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Minta Maaf

    Viral Sebut Tak Butuh Ahli Gizi di MBG, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Minta Maaf

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRCucun Ahmad Syamsurijal meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. 

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung Dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi. 

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan, program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. DPR akan terus mengawasi jalannya program tersebut. 

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun.

    Cucun mengimbau seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp 10.000. Kalau terjadi kedemikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” ucap dia.

  • Minim Ahli Gizi, Cucun Dorong Lulusan SMA Dilatih dan Bekali Sertifikat untuk SPPG

    Minim Ahli Gizi, Cucun Dorong Lulusan SMA Dilatih dan Bekali Sertifikat untuk SPPG

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratiz (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung Dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun.

    Cucun mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp 10.000. Kalau terjadi kedemikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” ucap dia.

  • Mahfud MD: Utang Whoosh Harus Tetap Dibayar, tapi Dugaan Korupsi Jangan Diabaikan

    Mahfud MD: Utang Whoosh Harus Tetap Dibayar, tapi Dugaan Korupsi Jangan Diabaikan

    Dikatakan Agus, langkah itu menunjukkan kontradiksi dengan semangat penegakan hukum dan komitmen antikorupsi yang selama ini dikumandangkan Prabowo.

    Agus menyebut, berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa, kerugian negara dari megaproyek tersebut mencapai angka fantastis.

    “Sudah terverifikasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa, kerugian negara megaproyek kereta api cepat atau Whoosh mencapai kisaran Rp118 triliun,” ujar Agus kepada fajar.co.id, Kamis (13/11/2025).

    Ia menambahkan, sikap pemerintah sebelumnya cukup jelas. Karena proyek tersebut bersifat business to business (B to B), negara menolak menanggung kerugian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Menkeu pun sudah jelas sikapnya. Karena megaproyek tersebut B to B, maka negara tak mau meng-cover kerugian itu melalui APBN,” katanya.

    Namun, menurut Agus, langkah Presiden Prabowo justru menunjukkan arah kebijakan berbeda.

    “Kini, Prabowo menunjukkan sikap dirinya atas nama kepala negara dan pemerintahan, siap menanggung kerugian itu, meski berdalih sumber dananya dari penyitaan uang korupsi,” jelasnya.

    Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk paradoks ekonomi, politik, hukum, yang tidak sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi.

    “Sebuah sikap ekonomi-politik-hukum yang tergolong paradok dengan komitmen penegakan hukum anti korupsi yang dikumandangkan selama ini,” tegasnya.

    Kata Agus, paradoks ini menimbulkan kesan inkonsistensi antara retorika dan tindakan politik hukum yang ditunjukkan Prabowo di ruang publik.

  • Pembangunan Kopdes Merah Putih dari APBN, Purbaya Bakal Cicil Rp240 Triliun ke Himbara

    Pembangunan Kopdes Merah Putih dari APBN, Purbaya Bakal Cicil Rp240 Triliun ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Purbaya menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan menjadi pelaksana pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih. Adapun, dana pembangunan akan dikucurkan oleh bank-bank BUMN alias Himbara sebagai pinjaman

    Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan Himbara tidak perlu khawatir Agrinas gagal bayar karena akan dijamin oleh APBN.

    “Agrinas pinjem ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan,” kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

    Artinya, jika pemerintah menyicil Rp40 triliun ke Himbara selama enam tahun maka total dana APBN yang akan dipakai untuk pembangunan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih mencapai Rp240 triliun.

    Lebih lanjut, Purbaya menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur selama baru pendanaan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. “Itu gampang kok [penerbitan PMK-nya], cuma coret 1-2 baris, selesai,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan skema pendanaan pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu beleid tersebut, pendanaan untuk pelaksanaan Inpres bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Ya dari sumber itu, APBN, keuangan [untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih]. APBN-nya dari negara, itu tanya Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Tapi kan ini Himbara, [kemudian] Himbara ke PT Agrinas,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Ferry menyampaikan plafon maksimal Rp3 miliar per Kopdes/Kel Merah Putih itu akan masuk sebagai modal investasi berupa pembangunan gudang gerai dan sarana pendukung lainnya. Sisanya, lanjut dia, akan digunakan untuk modal kerja.

    Dia juga memastikan setiap Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan kemudahan penilaian kredit dari Himbara. Hal ini lantaran Kopdes/Kel Merah Putih masuk ke dalam program unggulan pemerintah atau program strategis nasional.

    Adapun, hingga saat ini, Ferry mengatakan, Agrinas Pangan tengah membangun 7.923 titik untuk gerai fisik Kopdes/Kel Merah Putih dengan pembayaran muka sekitar Rp600 miliar dari Himbara.

    “Kali Rp3 miliar. Itu sebagian dipakai untuk investasi. Ya rata-rata sih gitu, kan plafonnya Rp3 miliar. Tidak semua [dipakai], sebagian ada yang itu [untuk investasi], sebagian ada [untuk modal kerja],” jelasnya.

    Ke depan, Ferry membidik inventarisasi tanah untuk membangun Kopdes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Sebab, hingga saat ini, baru ada sekitar 11.000 titik yang sudah terdata.

    “Kemudian yang akan dibangun itu bisa 20.000, itu November. Desember kemudian kami akan bangun 40.000–50.000 [titik gerai],” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ferry menambahkan Agrinas akan membangun 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sehingga dapat beroperasi pada Maret 2025. ”Kami perkirakan insyaallah bulan Maret itu bisa selesai bangunan fisik gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung selesai,” pungkasnya.

  • 2 Pemerintah Diminta Kaji Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Tanpa Izin PBB Nasional

    2 Pemerintah Diminta Kaji Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Tanpa Izin PBB Nasional

    Pemerintah Diminta Kaji Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Tanpa Izin PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengimbau pemerintah mengkaji terlebih dahulu rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, tanpa payung hukum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Hal itu disampaikan Hasanuddin sebagai respons atas pernyataan Menteri Pertahanan
    Sjafrie Sjamsoeddin
    soal pengiriman
    pasukan perdamaian
    , dengan persetujuan organisasi internasional yang diinisiasi Amerika Serikat.
    “Jika ada opsi alternatif di luar payung PBB, Kemenlu harus benar-benar mengkajinya secara hati-hati. Perlu dipelajari ruang lingkup misi tersebut, tujuan dan targetnya, serta bagaimana penerimaan internasionalnya,” ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya kepada
    Kompas.com
    , Minggu (16/11/2025).
    Politikus PDI-P itu juga menyoroti mekanisme pendanaan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke
    Gaza
    yang disebut mencapai 20.000 prajurit.
    Hasanuddin mengingatkan bahwa pemerintah harus menghitung secara cermat beban anggaran terhadap rencana kebijakan tersebut.
    “Pendanaan misi perdamaian harus diperhitungkan matang. Kita perlu melihat seberapa besar kontribusi yang dibebankan kepada Indonesia karena nantinya menggunakan APBN dan harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Hasanuddin.
    Pensiun perwira tinggi
    TNI
    itu mengakui bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut sesuai koridor yang diatur Undang-Undang (UU) TNI.
    Dalam beleid tersebut, kata Hasanuddin, terdapat ketentuan soal Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menyebutkan bahwa TNI juga memiliki tugas melaksanakan misi perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia.
    “Secara historis, Indonesia sudah terlibat aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian sejak tahun 1950-an. Jadi kontribusi kita pada misi perdamaian bukan hal baru dan merupakan bagian dari komitmen diplomasi Indonesia.
    Meski begitu, Hasanuddin menegaskan bahwa pelaksanaan misi perdamaian tersebut tetap harus berpijak dan sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku.
    “Indonesia selalu menempatkan pasukan dalam kerangka misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diakui dan diterima oleh seluruh negara anggota,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui Yordania.
    Hal tersebut diungkapkan Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
    “Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang juga sedang kita tingkatkan,” ujar Sjafrie.
    “Jadi, pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” tambah dia.
    Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata yang telah berlangsung.
    Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik.
    Namun, untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Indonesia menunggu persetujuan beberapa pihak. Salah satu dari dua alternatif adalah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    “Yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” kata dia.
    “Nah, ini yang memerlukan pembicaraan yang tentunya tidak dalam waktu singkat, tapi memerlukan satu kesepakatan bersama. Bagi Indonesia, kita akan semua terlibat mendukung apabila semua negara-negara yang punya kompetensi itu setuju atas keterlibatan Indonesia,” ujar dia.
    Kelima negara itu adalah Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
    Apabila kelima negara tersebut memberi persetujuan, Indonesia dengan senang hati akan terlibat mengirimkan pasukan perdamaian.
    “Tentu saja Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” ungkap Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L ‘Menyerah’, Anggaran Triliunan Diambil Kembali

    Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L ‘Menyerah’, Anggaran Triliunan Diambil Kembali

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) telah mengembalikan anggaran yang tidak mampu mereka serap hingga penghujung tahun. Total dana yang kembali ke kas negara mencapai Rp 3,5 triliun. 

    “Ada beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” kata Purbaya dalam media briefing di tulis Minggu (16/11/2025).

    Dia menuturkan, pengembalian ini menandakan adanya program yang tidak berjalan sesuai rencana. Artinya, beberapa K/L “mengibarkan bendera putih” dan memilih mengembalikan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir. 

    Ia menuturkan, uang tersebut dikembalikan karena masing-masing instansi tidak sanggup merealisasikan belanja sesuai target. Kondisi ini, katanya, terpantau dalam proses evaluasi rutin yang dilakukan Kemenkeu.

    Meski demikian, Menkeu enggan membeberkan daftar instansi yang mengembalikan anggaran. Ia hanya menegaskan bahwa secara umum, penyerapan anggaran di sebagian besar K/L masih sesuai jalur.

    “Kan masih gerak, cuma rata-rata (K/L) masih sesuai dengan rencananya,” ujarnya.

    Evaluasi Penyerapan Anggaran hingga Akhir Tahun

    Kementerian Keuangan memang terus memantau realisasi belanja kementerian dan lembaga hingga Oktober 2025. 

    Monitoring ini menjadi dasar untuk menentukan apakah anggaran dapat terserap penuh sebelum tahun anggaran ditutup. Jika dinilai tidak optimal, Kemenkeu memiliki kewenangan untuk menarik kembali alokasi tersebut.

    Pengambilan kembali anggaran bukan sekadar pencatatan administratif, melainkan bagian dari strategi fiskal pemerintah. Dana yang tidak terserap akan dialihkan ke sektor yang membutuhkan percepatan, terutama program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. Dengan demikian, efektivitas penggunaan APBN tetap terjaga.

     

  • Kurangi Beban Operasional, Pemerintah Bisa Subsidi Biaya Persinyalan hingga Listrik Whoosh

    Kurangi Beban Operasional, Pemerintah Bisa Subsidi Biaya Persinyalan hingga Listrik Whoosh

    Liputan6.com, Jakarta – Skema pengurangan beban utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh masih terus dibahas. Ada opsi penggunaan kas negara untuk meringankan beban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana menilai ada skema yang bisa dilakukan soal penggunaan APBN ke operasional Whoosh.

    “Bisa dengan skema subsidi beban KCIC, misalnya penggunaan pita suara GSM, atau tenaga listrik dibantu APBN agar KCIC di masa awal operasi sampai tahun tertentu mendapatkan harga khusus yang lebih rendah,” kata Aditya saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (16/11/2025).

    Pada dasarnya, kata dia, ada dua peran subsidi. Pertama, menambah penumpang jika subsidi diarahkan pada harga tiket. Kedua, mengurangi beban biaya operasional perusahaan. “Ini supaya cash flow KCIC meningkat, jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” katanya.

    Dia melihat beberapa aspek yang bisa ditanggung APBN. Misalnya, beban biaya persinyalan pita suara GSM hingga penggunaan listrik. Pemerintah juga bisa membantu negosiasi tenggat wakru utang, tingkat bunga, hingga pengadaan lahan jika ada pengembangan.

    “Yang terakhir ya penambahan penyertaan ke pemegang saham (BUMN) untuk memperkuat cash flow KCIC, atau pemisahan sarana prasarana kereta cepat, prasarana jadi milik negara, KCIC fokus ke operasional dan sarana saja,” beber dia.

    Bukan Subsidi Harga Tiket

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka peluang adanya skema public service obligation (PSO) ke Kereta Cepat Whoosh. Namun, dipastikan kalau PSO itu bukan untuk subsidi operasional apalagi harga tiket.

    Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafas menegaskan tidak ada rencana subsidi PSO ke operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    “Kurang lebih (PSO) infrastrukturnya ya. Bukan pengoperasian misalkan kereta-keretanya, infrastrukturnya. Yang tarif enggak ada, enggak ada,” kata Rohan ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu, 15 November 2025.

  • Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Terganjal Lahan, PU Cek Amdal Lokasi Baru

    Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Terganjal Lahan, PU Cek Amdal Lokasi Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny dipastikan harus bergeser lokasi. Pemicunya, rencana tersebut terganjal pada sisi lahan.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan ini adalah konsekuensi dari status lahan lama yang saat ini sedang diproses hukum di Polda. Keputusan ini mendesak. Hampir 2.000 santri di sana kesulitan akses pendidikan pasca-sekolah mereka roboh.

    “Tanah yang itu kan tidak bisa kita utak-atik karena sedang diproses di Polda. Mereka kemudian menyerahkan tanah lain (sebagai pengganti),” ujar Dody di Universitas Airlangga, ditulis Sabtu (15/11/2025).

    Meskipun lokasi baru sudah disiapkan pihak Ponpes, Dody memastikan jajarannya tak akan terburu-buru. Seluruh proses teknokratis harus dipenuhi, mengingat pembangunan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Teknokratisnya mesti benar. Kan disampaikan ada tanah baru itu kan. Kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa,” jelas Dody.

    Anggaran APBN memang sudah dipastikan. Namun, Dody mengakui penetapan besaran anggaran masih menunggu selesainya studi kelayakan (Feasibility Study atau FS) di lahan baru.

    “Proses-proses FS-nya lagi berjalan. Ada kajian FS, kemudian mengajukan penganggaran ke Kementerian Keuangan,” katanya.

    Pergantian lokasi ini menambah daftar pekerjaan teknis yang harus diselesaikan, termasuk verifikasi lingkungan dan legalitas.

    “Kita mesti cek Amdal-nya (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ada apa nggak. Terus teknokratisnya mesti kita kerjakan,” urai Dody.

    Menurutnya, tahap akhir yang krusial adalah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dody menargetkan proses konstruksi dapat dimulai secepatnya, meskipun ada penyesuaian terkait lahan ini.

    “Mulai start-nya kita upayakan secepat-cepatnya. Tapi kan teknokratisnya mesti benar,” pungkasnya. [ipl/beq]

  • Danantara Buka Opsi PSO Whoosh untuk Biayai Infrastruktur Proyek

    Danantara Buka Opsi PSO Whoosh untuk Biayai Infrastruktur Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyebut skema public service obligation (PSO) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kemungkinan besar akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur. 

    Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas menyatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk ikut menyelesaikan pembiayaan proyek Whoosh. Namun demikian, detail porsi dan mekanisme dukungan sejauh ini masih dalam proses pembahasan.

    “Bapak Presiden kan sudah bilang itu negara. Intinya itu, tapi detailnya yang mana belum dibicarakan. Negara kan ada keuangan, ada Danantara. Jadi tunggu waktunya,” tuturnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Seiring komitmen itu, Rohan menyebutkan opsi PSO yang sempat mengemuka kemungkinan besar tidak menyasar aspek operasional kereta cepat. 

    Pasalnya, dari sisi operasional, kinerja Whoosh dinilai sudah memperlihatkan tren positif. Tingkat okupansi terus mengalami kenaikan dan penjualan tiket kini sudah mampu menutup seluruh biaya operasional harian.

    Rohan menuturkan bahwa beban terbesar justru terletak pada aspek infrastruktur yang menelan biaya masif sejak tahap pembangunan.

    “Operasional sudah tertutup sama penjualan tiket. Jadi yang jadi masalah ini kan utang terhadap infrastrukturnya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Rohan menggarisbawahi bahwa secara global, proyek infrastruktur besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik impas atau break-even point (BEP), yakni antara 30 hingga 50 tahun.

    Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih sekaligus cost overrun.  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” ucapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam. 

    Selain opsi PSO, pemerintah turut mengkaji opsi penyerahan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).  

    KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI. 

    —

     Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

     

     

  • Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun. 

    Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

    Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB. 

    “Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting,” terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025). 

    Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud. 

    “Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. 

    Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

    ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

    Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun. 

    “Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara. 

    Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN). 

    Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun. 

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).