Xcloud.id

Topik: APBN

  • Setahun Pasca Kebakaran, Bupati Blora Arief Janjikan Pasar Ngawen Bakal Dibangun Kembali 2025 Ini

    Setahun Pasca Kebakaran, Bupati Blora Arief Janjikan Pasar Ngawen Bakal Dibangun Kembali 2025 Ini

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Bupati Blora, Arief Rohman, menjanjikan Pasar Ngawen bakal kembali dibangun pada tahun 2025 ini.

    Pasalnya, Pasar Ngawen ludes terbakar pada (9/1/2024) lalu hingga mengalami total kerugian mencapai 30,6 miliar.

    Setelah peristiwa itu, Bupati Blora, Arief Rohman, rajin melobi ke pemerintah pusat, agar Pasar Ngawen bisa dibangun kembali dengan dana APBN.

    Hal itu, lantaran kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar itu diperkirakan bisa menelan anggaran yang cukup besar.

    Sudah setahun lebih, sejak kejadian, Bupati Arief menjanjikan tahun 2025 ini Pasar Ngawen bisa dibangun kembali.

    “Kemarin kami sudah Zoom dengan Kementerian PU, dan kita diminta melengkapi syarat-syaratnya,” terangnya, saat ditemui Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan Pasar Ngawen akan dibangun dengan anggaran sekitar Rp 30 miliar.

    “Dan kemungkinan insyaallah mulai tahun ini Pasar Ngawen sudah bisa dibangun dengan pengajuan anggaran mendekati hampir Rp 30 miliar,” paparnya.(Iqs)

  • Setahun Pasca Kebakaran, Bupati Blora Arief Janjikan Pasar Ngawen Bakal Dibangun Kembali 2025 Ini

    Gubernur Jateng Telepon Bupati Arief Rohman, Gunakan Susi Air untuk Aktifkan Bandara Ngloram Blora

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Setelah resmi menjadikan Bandara Ahmad Yani Semarang berstatus internasional per 25 April 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kini bakal fokus mengaktifkan dua bandara perintis yaitu Bandara Dewandaru Jepara dan Bandara Ngloram Blora.

    Menanggapi hal itu, Bupati Blora, Arief Rohman telah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

    “Pak Gubernur sudah telepon saya.”

    “Ini lagi pembahasan final.”

    “Kemungkinan maskapainya adalah Susi Air, untuk kami aktifkan kembali.”

    “Kami masih menunggu untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait tahapan finalisasi tersebut,” jelasnya saat ditemui seusai pelantikan PPPK di Alun-alun Blora, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, Arief Rohman berharap, dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Ngloram bisa berdampak pada sektor perekonomian di Blora.

    “Semoga bisa membuka akses untuk Investasi di Blora.”

    “Tentunya juga dari sektor pariwisata di Blora.”

    “Pak Gubernur sedang mencoba untuk itu seperti beberapa kota seperti Jepara, Blora, dan Cilacap.”

    “Yang di Purbalingga juga mau diaktifkan untuk bandaranya,” terangnya.

    Sebagai informasi, Bandara Ngloram Blora diresmikan kembali pada akhir 2021 dengan dana APBN Rp132 miliar. (*)

  • Indonesia Makin Jor-joran Tarik Utang Baru, Bank Dunia Proyeksi Rasio Utang Bisa Tembus 40% pada 2025

    Indonesia Makin Jor-joran Tarik Utang Baru, Bank Dunia Proyeksi Rasio Utang Bisa Tembus 40% pada 2025

    Sementara dalam dokumen Laporan Kinerja DJPPR 2024, Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan terus mengambil kebijakan pengendalian rasio utang terhadap PDB pada level yang aman.

    Ditambah dengan pengelolaan yang baik seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.

    Adapun batas aman debt to GDP ratio yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD tidak melebihi 60% dari PDB tahun yang bersangkutan.

    Defisit Fiskal Dikhawatirkan Melonjak

    Penarikan utang baru diproyeksikan untuk pembiayaan sejumlah program prioritas baru pemerintah. Pengeluaran negara yang terus membengkak di tengah seretnya penerimaan negara dikhawatirkan akan mendorong defisit fiskal melonjak 2,7 persen dari PDB.

    Di sisi lain, Undang-undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan defisit anggaran harus di bawah 3 persen. Jika defisit anggaran melampaui 3 persen, pemerintah bisa disebut melanggar Undang-undang yang berisiko serius.

    Nah, untuk menekan defisit anggaran, salah satu caranya dengan makin jor-joran menerbitkan surat berharga negara (SBN). Namun, batas rasio utang pemerintah juga sudah ditetapkan maksimal 60 persen terhadap PDB.

    Meski rasio utang saat ini masih cukup jauh dari angka 60 persen, tetapi pemerintahan di masa mendatang akan terus menanggung beban utang serta bunganya.

  • Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintahan Prabowo Subianto terhadap produk domestik bruto/PDB tercatat sebesar 39,7% per Januari 2025 dan diprediksi IMF mencapai 40,1% pada akhir tahun nanti. 

    Sejumlah lembaga internasional menyampaikan bahwa posisi utang yang saat ini berjumlah Rp8.909,14 triliun tersebut tergolong rendah. 

    Sementara mengacu ketentuan Undang-Undang (UU) No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60% dari PDB.

    Sejumlah ekonom mengingatkan, meski gap antara realisasi dan batas aman masih ada sekitar 20%, namun kekhawatiran tetap mengintai. Utamanya soal kemampuan bayar pemerintah, mengingat rasio penerimaan pajak tak bergerak naik. 

    Membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia dengan negara satu kawasan Asean, benar adanya utang tersebut tercatat cukup rendah. 

    Dalam laporan World Bank Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, rasio utang Indonesia lebih rendah dari negara tetangga Malaysia yang mencapai 64,6% pada 2024 maupun proyeksi 2025 yang mencapai 65%. 

    Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Brunie Darussalam tercatat memiliki rasio utang yang lebih rendah dari Indonesia. 

    Masing-masing sebesar 37,5%, 27%, 14,3%, dan 2,29% pada 2024. Lalu, masing-masing sebesar 36,9%, 27,8%, 15,1%, dan 2,2% untuk proyeksi 2025. 

    Rasio utang tertinggi tercatat diduduki Singapura yang mencapai 174,3% dari PDB (2024) atau senilai SGD1,29 triliun. Tertinggi kedua ditempati Laos dengan rasio utang mencapai 112,2% terhadap PDB. 

    Secara umum meski terpantau lebih rendah, Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan hal utama yang menjadi kekhawatiran adalah kemampuan bayar pemerintah yang ditunjukkan oleh besaran rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). 

    “Ketika rasio penerimaan utang kita terhadap PDB relatif enggak naik-naik, maka sebenarnya penambahan utang baru itu sangat berisiko,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Per 2024, rasio pajak terhadpa PDB atau tax to GDP ratio tercatat sebesar 10,08% atau turun dari pertumbuhan 10,31% pada 2023. 

    Tauhid menjelaskan risiko dari bertambahnya utang tanpa diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak menimbulkan konsekuensi pembayaran utang menggunakan utang baru alias “gali lubang tutup lubang”.

    Adapun pada tahun ini, pemerintah merencananakan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai APBN 2025. Per akhir Maret 2025, pemerintah telah menarik utang senilai Rp270,4 triliun. 

    Debt to GDP Ratio 2024/2025 (%):

    Negara 
    2024 (estimasi)
    2025 (proyeksi)

    Brunei Darussalam*
     2,29
    2,2

    Timor Leste 

    14,3
    15,1

    Kamboja 
    27
    27,8

    Vietnam
    37,5

    36,9

    Indonesia 

    39,2

    40,1

    Filipina (national government debt)
    60,7
    60,2

    Myanmar (public sector debt)

    62,2
    62,4

    Thailand 
    63,3
    66

    Malaysia
     64,6
    65

    Laos
    112,2
    112,2

    Singapura*
    174,3
    174,94

    Sumber: Bank Dunia, IMF, diolah

    *data bersumber dari IMF mengacu General Government gross debt

  • Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif Regional 28 April 2025

    Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif Regional 28 April 2025

    Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif
    Editor
    KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong pemerintah melakukan audit terbuka terhadap pengelola
    jalan tol
    sebelum menaikkan tarif di 36 ruas tol.
    Bambang menilai audit harus dilakukan secara independen dan melibatkan konsumen, pemerintah, serta asosiasi transportasi untuk memastikan transparansi kepada masyarakat.
    “Saya minta dibuka ke publik, audit independen pengelola jalan tol oleh pemerintah agar semua masyarakat bisa tahu dan terjadi keterbukaan apabila akan adanya penyesuaian
    tarif jalan tol
    ,” kata Bambang seperti dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).
    Menurut Bambang, tarif infrastruktur seperti jalan tol harus murah, tapi tetap terpelihara dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Namun, saat ini banyak jalan tol dinilai tidak memenuhi standardisasi pelayanan minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jalan Nomor 30 Tahun 2004.
    Ia menyoroti banyak jalan tol yang berlubang, bergelombang, hingga rusak parah, seperti di beberapa ruas di Sumatera.
    Padahal, aturan mengatur bahwa gelombang permukaan jalan tol tidak boleh lebih dari 2,5 centimeter dan tidak boleh ada keretakan.
    “Ini seharusnya menjadi catatan pelanggaran yang bisa menurunkan tarif tol karena sangat membahayakan keselamatan pengguna,” tegasnya.
    Bambang juga mengkritik mahalnya tarif jalan tol di Indonesia yang dinilainya tiga kali lipat lebih mahal dibanding Malaysia, meskipun kualitas jalan tolnya lebih rendah.
    “Jika kita bandingkan dengan Malaysia, tarif tol Indonesia itu tiga kali lipat lebih mahal. Padahal pembangunan jalan tol sebagian dibiayai APBN, sehingga seharusnya tarifnya lebih murah,” ujar Bambang.
    Ia menegaskan, beberapa jalan tol yang sudah lama beroperasi bahkan seharusnya tarifnya diturunkan, bukan justru dinaikkan, terlebih bila kondisi jalan sudah jauh dari standar keselamatan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Dunia Proyeksi Defisit Anggaran RI 2,70 Persen PDB, Lebih Besar dari Asumsi APBN

    Bank Dunia Proyeksi Defisit Anggaran RI 2,70 Persen PDB, Lebih Besar dari Asumsi APBN

    Dari sisi fiskal, Bank Dunia mencatat rasio pendapatan pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024 hanya mencapai 12,7 persen, yang merupakan angka terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah. Defisit fiskal diproyeksikan meningkat menjadi 2,7 persen dari PDB pada 2025.

    “Penutupan celah penerimaan pajak akan memperluas ruang fiskal untuk mendanai Visi Indonesia 2045,” kata Bank Dunia.

    Namun, angka defisit yang diproyeksikan oleh Bank Dunia ini lebih besar dibandingkan dengan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang memperkirakan defisit sebesar 2,53 persen.

    Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menanggapi hal ini dalam akun X pribadinya @AwalilRizky.

    “Bank Dunia (macro poverty outlook) memproyeksikan defisit anggaran Indonesia sebesar 2,70% PDB pada 2025-2027. Lebih lebar dari asumsi APBN 2025 (2,53%). Dan lebih lebar dari sasaran RPJMN 2025-2029 yang 2,45-2,50%. Karena nilai PDB bertumbuh, maka nominal defisit pun bertambah,” ungkapnya, dikutip dari akun Twitter @AwalilRizky pada Senin (28/4/2025).

    Dalam hal eksternal, defisit transaksi berjalan Indonesia meningkat menjadi 0,6 persen dari PDB pada 2024 dan diperkirakan akan melebar lagi menjadi 1,7 persen pada 2027. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 2,3 persen hingga Maret 2025, sebagian besar akibat tekanan pembayaran utang luar negeri dan aliran keluar dividen.

    Untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi dan menuju status negara berpenghasilan tinggi pada 2045, Bank Dunia menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural. Reformasi tersebut mencakup pendalaman sektor keuangan serta perbaikan iklim investasi, perdagangan, dan bisnis.

  • Daftar Lengkap Seri SBSN dan Tanggal Jatuh Temponya

    Daftar Lengkap Seri SBSN dan Tanggal Jatuh Temponya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa, 29 April 2025. Dalam lelang tersebut, pemerintah membidik target indikatif sebesar Rp10 triliun untuk mendukung sebagian kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Berdasarkan keterangan resmi DJPPR di Jakarta, Senin 28 April 2025, lelang akan menawarkan sejumlah seri SBSN, yaitu SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara – Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk). Seluruh sukuk ini menggunakan underlying asset berupa proyek dalam APBN 2025 serta barang milik negara (BMN).

    Seri yang dilelang mencakup:

    SPNS13102025 (pembukaan kembali), jatuh tempo 13 Oktober 2025, dengan imbal hasil berbentuk diskonto. SPNS12012026 (pembukaan kembali), jatuh tempo 12 Januari 2026, imbal hasil diskonto. PBS003 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Januari 2027, dengan imbalan tetap sebesar 6,00 persen. PBS030 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Juli 2028, imbalan 5,875 persen. PBS034 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Juni 2039, imbalan 6,50 persen. PBS039 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Juni 2041, imbalan 6,625 persen. PBS038 (pembukaan kembali), jatuh tempo 15 Desember 2049, imbalan 6,875 persen.

    Alokasi pembelian nonkompetitif ditetapkan maksimal 99 persen dari jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS, sedangkan untuk seri PBS maksimal 30 persen, dengan batas pemenang hingga 200 persen dari target indikatif.

    Lelang sukuk negara kali ini akan dilaksanakan melalui sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia selaku agen lelang. Proses lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

    Semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini. Namun, penyampaian penawaran harus dilakukan melalui Dealer Utama yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

    Pemerintah berharap minat investor terhadap sukuk negara tetap tinggi, seiring dengan kebutuhan pembiayaan fiskal dan upaya memperluas basis investor di instrumen keuangan syariah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • IPA Convex 2025 Juga Undang Mahasiswa Hadir

    IPA Convex 2025 Juga Undang Mahasiswa Hadir

    Jakarta –

    Indonesian Petroleum Association (IPA) kembali akan menggelar konvensi dan pameran industri hulu minyak dan gas (migas) pada 20-22 Mei 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Gelaran yang dikenal dengan sebutan IPA Convention & Exhibition (“IPA Convex”) ini diadakan IPA untuk ke-49 kalinya. Panitia IPA Convex tidak saja mengundang professional pelaku industri di sektor hulu migas, tetapi lebih daripada itu panitia juga mengundang seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa untuk hadir melihat kondisi terbaru dan masa depan dari industri hulu migas.

    Dengan mengusung tema “Delivering Growth with Energy Resilience in Lower Carbon Environment,” Panitia IPA Convex 2025 ingin menegaskan bahwa peran sektor migas Indonesia bukan hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki dampak berganda (multiplier effect) pada sektor perekonomian lainnya, sehingga pada akhirnya dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti yang ditetapkan pemerintah.

    Ketua IPA Convex 2025, Hariadi Budiman, mengungkapkan bahwa panitia juga melibatkan para mahasiswa dalam penyelenggaraan IPA Convex selama tiga hari nanti di ICE BSD City. Tercatat, ada 10 universitas yang terlibat dalam program Youth@IPAConvex tersebut. Adapun beberapa acara dalam rangkaian Youth@IPAConvex, di antaranya IPA Goes to Campus, Student Debate Competition, Student Showcase, Student Volunteers, Student Meets the Global Executive, hingga Student Meets the IPA Board. “Kita banyak mengadakan acara yang melibatkan student, karena kita melihat student itu penting. Mereka generasi muda yang akan menjadi pengganti pemimpin-pemimpin di masa depan,” katanya saat ditemui detikcom di Universitas Pertamina, Jakarta belum lama ini.

    Untuk diketahui, berdasarkan data Reforminer selama periode 2010 hingga 2024, sektor hulu migas berkontribusi rata-rata sekitar Rp 192,32 triliun per tahun terhadap APBN yang terdiri dari PNBP sebesar Rp 129,62 triliun dan PPh migas sebesar Rp 62,70 triliun. Di sisi lain, sektor hulu migas juga diketahui berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi nasional dengan nilai rata-rata mencapai Rp 197,20 triliun per tahun. Artinya, menurut Hariadi, masih banyak peluang kerja di sektor migas.

    Dia menambahkan, industri migas masih prospektif menyerap tenaga kerja, baik fresh graduate atau lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman. Serapan tenaga kerja ini juga berkaitan dengan multiplier efek dari sektor migas itu sendiri. “Masih banyak (peluang kerja), walaupun (kontribusi penerimaan negara) makin kecil, karena resource (migas) kita makin kecil. Penyerapan tenaga kerjanya masih banyak dan tenaga kerjanya adalah tenaga kerja terdidik, yang berpendidikan sarjana atau paling nggak D3,” ungkapnya.

    Adapun sebelumnya, IPA Convex 2025 sendiri menggelar Student Debate IPA Convex 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Selasa (15/4). Dalam acara tersebut, peserta saling mengadu gagasan terkait isu energi. Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, secara terpisah mengatakan bahwa acara ini ditujukan untuk mempertajam pemahaman generasi muda tentang isu energi, dari tantangan teknis hingga strategi masa depan, sekaligus melatih mereka menjadi pemimpin visioner di industri energi Indonesia.

    “Generasi muda adalah kunci masa depan energi. Debat ini bukan sekadar lomba, tetapi wadah untuk mengasah pemikiran kritis dan solutif mereka terhadap dinamika industri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

    Marjolijn menambahkan acara ini akan mempertemukan delapan tim terbaik dari Universitas Pertamina, Politeknik Energi & Mineral Akamigas, Institut Teknologi Bandung, STT Migas Balikpapan, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.

    Ia mengatakan, dari delapan tim tersebut bersaing sengit untuk lolos ke babak final yang akan digelar pada IPA Convex ke-49 di ICE BSD City, Tangerang, 20-22 Mei 2025.

    Baca terus informasi terbaru terkait IPA Convex 2025 di dtk.id/ipaconvex2025

    (kil/kil)

  • Wirausaha Indonesia Perlu Adaptif Hadapi Kompetisi Dagang Internasional – Halaman all

    Wirausaha Indonesia Perlu Adaptif Hadapi Kompetisi Dagang Internasional – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaku usaha di Indonesia diminta terus beradaptasi dengan dinamika pasar internasional agar tidak menjadi korban kebijakan ekonomi internasional seperti fenomena perang dagang yang saat ini terjadi.

    Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintahan Provinsi DIY, Eling Pristiwanto menegaskan, wirausaha Indonesia harus menjadi aktor utama yang adaptif, berdaya tahan, dan berdaya saing tinggi. 

    “Spirit inilah yang ingin saya tekankan bahwa entrepreneur masa kini harus melek terhadap isu global, tangguh menghadapi ketidakpastian, serta memiliki kapasitas resilient dan transformative thinking,” katanya saat membuka seminar bisnis bertajuk Gebyar Spirit Wirausaha Gemilang (GSWG) 2025 digelar Asosiasi G-Coach Indonesia (AGCI) dan Nusantara Gilang Gemilang (NGG) dan Grounded Business Coaching (GBC) di Yogyakarta, dikutip Senin (28/4/2025).

    Diketahui, Pemerintah Amerika Serikat kini menerapkan kebijakan proteksionis berupa perang tarif terhadap berbagai negara termasuk Indonesia.

    Kebijakan ini menjadi simbol dari ketatnya kompetisi dagang internasional, sekaligus peringatan bahwa kemandirian dan inovasi adalah senjata utama bangsa.

    Eling Pristiwanto mengatakan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta wirausaha tak sekadar berdagang. Dalam kearifan lokal Jawa ada prinsip urip iku urup, hidup harus memberi manfaat. 

    “Wirausaha yang sejati adalah mereka yang hadir tidak hanya untuk memperoleh keuntungan namun juga untuk menebar kemaslahatan, memberdayakan, dan menyuburkan semangat gotong royong,” ujarnya.

    Founder GBC Grand Master Coach Fahmi menyampaikan, dibutuhkan radikal optimisme dan menguatkan jaringan antar pemerintah dan stakeholder dalam membangun kekuatan ekonomi.

    Sektor yang mengalami kelesuan saat ini, dirasakan pada sektor pariwisata, kuliner, fashion karena daya beli turun. 

    “Guncangan global, nasional, tekanan efisiensi, pengetatan target pajak, defisit APBN, hutang jatuh tempo, harus direspon oleh UMKM dan pengusaha pada umumnya dengan berbagai macam cara, tapi kata kuncinya adalah kemampuan untuk beradaptasi,” kata Fahmi. 

    GSWG 2025 diikuti lebih dari 400 peserta pengusaha dari skala kecil dan menengah dari berbagai kota di Indonesia.

     

     

  • Rano berharap akuntan tingkatkan transparansi APBD

    Rano berharap akuntan tingkatkan transparansi APBD

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2025 di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

    Rano berharap akuntan tingkatkan transparansi APBD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 April 2025 – 12:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berharap para akuntan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Kemampuan akuntan dalam menilai risiko secara dini di sektor publik sangat dibutuhkan untuk meminimalkan potensi ‘fraud’ atau penyimpangan laporan keuangan,” ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2025 di Jakarta, Sabtu (26/4).

    Dia berpendapat profesi akuntan identik dengan pembukuan, pelaporan dan pemeriksaan. Karena itu, harus dikelola secara transparan.

    Menurut Rano, di era sekarang, seorang akuntan dituntut mampu menghadirkan proyeksi, analisis, bahkan inovasi guna menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang tepat dan terukur.

    Melihat potensi ekonomi kreatif yang besar di Indonesia, khususnya di Jakarta, Rano mengharapkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk turut mendukung kemajuan ekonomi kreatif bersama-sama.

    Menurut Rano, industri berbasis seni seperti koreografi, musik dan lainnya, merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) yang kehadirannya perlu diperhatikan.

    Lalu, dengan perhitungan, penilaian dan pencatatan yang tepat, aset ini dapat memiliki nilai jual dan memudahkan akses permodalan bagi pelaku industri kreatif di Jakarta.

    Dia kemudian mengajak para akuntan untuk hadir di tengah masyarakat, seperti memberikan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengelolaan keuangan.

    “Saya yakin, jika tata kelola keuangan UMKM baik dan tepat, maka UMKM akan naik kelas dan semakin berkembang,” ujarnya.

    Sumber : Antara