Xcloud.id

Topik: APBN

  • Konferensi Pers APBN KiTa Dipantau Orang Istana, Perintah Prabowo?

    Konferensi Pers APBN KiTa Dipantau Orang Istana, Perintah Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA — Utusan Istana Kepresidenan terpantau hadir dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari ini, Rabu (30/4/2025). Biasanya, paparan tersebut hanya diikuti jajaran Kementerian Keuangan.

    Sempat tertunda beberapa bulan pada awal 2025 ini, Kementerian Keuangan kembali menggelar konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) seperti jadwal biasanya, yakni setiap akhir bulan. Pada edisi April 2025 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan kondisi APBN per Maret 2025.

    Ada yang berbeda dalam gelaran itu, saat konferensi hendak dimulai Sri Mulyani terlebih dahulu memanggil dua orang yang bukan merupakan pejabat Kemenkeu.

    “Hari ini kita kedatangan tamu dari Istana,” kata Sri Mulyani, Rabu (30/4/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, tamu dari pihak Istana itu berjalan menghampiri Sri Mulyani dan para pejabat Kemenkeu lalu berpose untuk foto bersama.

    Salah satunya menggunakan seragam coklat lengkap dengan pin, satu lainnya mengenakan batik dominan hijau.

    Kedua orang tersebut berasal dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Pertama, yang berseragam coklat adalah Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fritz Edward Siregar. Lalu, yang mengenakan batik adalah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno.

    Setelah berfoto dengan Sri Mulyani dan jajarannya, mereka duduk di sisi samping bersama para Staf Ahli Menteri Keuangan. Keduanya turut memantau paparan Sri Mulyani soal kondisi APBN Maret 2025.

    Konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (30/4/2025). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

    Pada Maret 2025, APBN mencatatkan defisit Rp104,2 triliun atau setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 senilai Rp23,5 triliun dan Februari sebesar Rp31,2 triliun.

    Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    Pendapatan negara telah mencapai 17,2% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai 17,1% dari pagu tahun ini.

    Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Maret 2025 tercatat surplus Rp17,5 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Maret 2024 adalah surplus Rp122,1 triliun.

    Simak Konferensi Pers APBN KiTa edisi April 2025 sebagai berikut:

  • Defisit APBN Maret 2025 Melebar ke Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Defisit APBN Maret 2025 Melebar ke Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Maret 2025 mencatatkan defisit Rp104,2 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 senilai Rp23,5 triliun dan Februari sebesar Rp31,2 triliun.

    Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Maret 2025 mencapai Rp516,2 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun.

    “Dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan Rp200 triliun sendiri,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (30/4/2025).

    Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Maret 2025 tercatat senilai Rp620,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp207,1 triliun.

    Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Maret 2025 tercatat surplus Rp17,5 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Maret 2024 adalah surplus Rp122,1 triliun.

    Pendapatan negara telah mencapai 17,2% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai 17,1% dari pagu tahun ini.

    “Penerimaan pajak kita yang mengalami tekanan pada Januari—Februari, sudah mulai menunjukkan suatu pemulihan yang cukup meyakinkan,” ujar Sri Mulyani.

  • Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall membutuhkan perencanaan yang matang.

    Sebab, menurut AHY, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ini sangat besar. Sayangnya, ia tidak menyebutkan secara detail berapa dana yang dibutuhkan untuk ini.

    Hal itu ia sampaikan dalam acara Sunmori Vespa bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan jajaran pejabat TNI AL, Minggu (27/04/2025).

    “Ada rencana strategis Presiden untuk membangun tanggul raksasa, Giant Sea Wall, yang memang perlu perencanaan yang sangat matang karena membutuhkan anggaran yang besar,” kata AHY dikutip dari siaran pers pada Rabu (30/4/2025).

    Ia menjelaskan, wilayah pesisir khususnya di Jakarta menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.

    Permukaan tanah yang menurun ini disebut akibat dari eksploitasi pengambilan air yang sudah terjadi sekian lama oleh puluhan juta manusia hidup di Jakarta dan sekitarnya.

    “Jadi bisa dikatakan double threat,” kata pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

    AHY pun mengharapkan masukan jajaran TNI AL terkait integrasi pembangunan infrastruktur pesisir dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

    Sebelumnya, AHY pernah mengungkapkan ada investor China yang tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

    Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.

    “Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.

    “Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas,” ujar AHY.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable,” ucapnya.

    Dia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek besar dan belum pernah ada di Indonesia, studi untuk pembangunannya terus dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menjadi leading koordinator dalam pembangunan Giant Sea Wall dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall.

    Satgas akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “Kementerian PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana. 

  • Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa sebanyak 493 daerah masih bergantung kepada pendanaan pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah atau TKD. 

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi II DPR dengan Sejumlah Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ribka menyampaikan bahwa 493 daerah tersebut tergolong memiliki kategori fiskal rendah. 

    “[Sebanyak] 493 daerah, 15 provinsi, 402 kabupaten, dan 70 kota masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujarnya, Selasa (29/4/2025). 

    Dalam hal ini, daerah dengan kategori fiskal rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Untuk itu, daerah kategori tersebut lebih mengandalkan dana dari Bendahara Negara alias Kementerian Keuangan. 

    Ribka menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terdapat 546 daerah dengan 26 daerah, 11 provindi, 4 kabupaten, dan 11 kota yang termasuk kategori fiskal kuat. 

    Artinya, daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana TKD sehingga lebih mandiri membiayai program pembangunan daerahnya. 

    Sementara itu, sebanyak 27 daerah, 12 provinsi dan 4 kabupaten dan 12 kota masuk pada kategori fiskal sedang yang ditandai dengan PAD dan TKD yang seimbang. 

    Ribka menegaskan bahwa pada dasarnya TKD bertujuan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang efisien dan efektif. 

    “Penyaluran dana itu untuk memberikan support kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro kepada rakyat,” ungkapnya. 

    Salah satu cara membuat daerah lebih mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan publik, yakni melalui keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

    Dirinya menyampaikan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

    Dalam APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan TKD senilai Rp919,9 triliun. Hingga 31 Maret 2025, telah terealisasi Rp207,1 triliun atau 22,5% dari pagu. 

    Tercatat penyaluran TKD dioptimalkan untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOS dan BOK. 

    Selain itu, juga mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN daerah. 

  • Pemerintah dan DPR Didorong Buat Regulasi Perlindungan Tembakau Sebagai Komoditas Strategis – Halaman all

    Pemerintah dan DPR Didorong Buat Regulasi Perlindungan Tembakau Sebagai Komoditas Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) melayangkan surat terbuka untuk Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Surat tertanggal 10 Maret 2025, dengan nomor 010/DPN APTI/III/ 2025, mengenai Permohonan Perlindungan Petani Tembakau.

    Ketua umum DPN APTI, Agus Parmuji mengatakan, melalui surat terbuka ini, DPN APTI ingin memberikan beberapa catatan penting terkait penyelamatan tembakau dari hulu sampai hilir. Hal ini, sebagai wujud menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. 

    “DPN APTI yang beranggotakan 3 juta petani tembakau sangat menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden Prabowo yang bervisi menjaga kedaulatan Nasional, dengan manifestasi melindungi hak-hak kedaulatan ekonomi, sosial, budaya petani tembakau dari agenda proxy war kelompok anti tembakau global yang secara massif menginfilitrasi ke lintas sektor (pemerintah, ormas, NGO’s, dan banyak lagi) di Indonesia. Hal itu demi menjaga nasib hidup jutaan petani tembakau ke depan,” tegas Agus dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Isi surat DPN APTI menitipkan tujuh pekerjaan rumah (PR) besar kepada Presiden Prabowo demi menjaga kedaulatan pertembakauan nasional. 

    Pertama, mendorong Prabowo menolak aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang mengancam kedaulatan nasional.

    Kedua, mendorong Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Pemerintah dan DPR RI untuk membuat regulasi perlindungan tembakau sebagai komoditas strategis di Indonesia.

    Ketiga, mengingatkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin agar meninjau ulang PP 28/2024 khususnya pada Bagian XXI Pengamanan Zat Adiktif yang termuat dalam Pasal 429 – 463 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau. 

    “Sebab, aturan tersebut mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia yang bertentangan dengan mandat UUD 1945 dan Pancasila,” terang Agus.

    Keempat, mengusulkan kepada Menteri Keuangan terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang kembali ke daerah sentra tembakau untuk dinaikkan dari 2 persen menjadi 10%, dan penggunaannya minimal 50% untuk maksimalisasi peningkatan bahan baku. 

    Kelima, memohon Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang kebijakan cukai rokok yang eksesif. Sebab, instrumen cukai sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya industri kretek nasional yang berefek domino terhadap petani tembakau dan cengkeh. 

    “Kebijakan cukai yang eksesif, negara bisa kehilangan penerimaan cukai sekitar 10?ri total APBN, yang sebenarnya bisa menjadi sumber pendanaan program pemerintah,” ujar Agus.
     
    Keenam, mendorong industri kretek untuk memberikan kepastian pembelian tembakau pada musim panen tahun ini, mengingat sebentar lagi petani tembakau di seluruh Indonesia sudah akan memulai musim tanam.

    Ketujuh, DPN APTI menaruh harapan besar jutaan petani tembakau kepada kepala daerah sentra tembakau agar tulus dan ikhlas memperhatikan nasib keberlanjutan ekonomi petani tembakau, keberlangsungan pertanian tembakau sebagai ekonomi pertanian kerakyatan. 

    “3 jutaan petani tembakau menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memiliki jiwa nasionalisme dapat mempertimbangkan 7 di atas, demi menjaga kedaulatan nasional,” pungkas Agus.

  • Wamendagri tekankan pentingnya pemda dukung program pemerintah

    Wamendagri tekankan pentingnya pemda dukung program pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antar-pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat.

    Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

    Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa APEKSI merupakan wadah yang kuat dalam membangun kolaborasi antardaerah, sekaligus menjadi ruang berkumpul yang memupuk semangat kebersamaan.

    Ia menambahkan Indonesia saat ini sedang menghadapi era dan tantangan baru untuk menjadi negara maju. Salah satunya adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

    “Cita-cita besar Bapak Presiden adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah,” kata Bima.

    Ia menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan pentingnya lompatan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, dibutuhkan modal besar, salah satunya melalui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa mengabaikan pelayanan dasar masyarakat.

    Bima juga menyebutkan beberapa program prioritas pemerintah yang tengah berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan koperasi desa dan kelurahan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program-program ini akan berhasil jika didukung melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Saya ditugaskan oleh Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi, sinergi, dan akselerasi [program-program pemerintah],” ujarnya.

    Dia juga menekankan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan masyarakat, melainkan untuk mengalokasikan anggaran secara lebih bijak.

    Misalnya, anggaran perjalanan dinas dapat dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal.

    “Efisiensi adalah untuk kemandirian fiskal,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, usai kegiatan tersebut, Wamendagri Bima bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kota Bukittinggi.

    Ia juga menyempatkan diri mengunjungi Rumah Bung Hatta bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bukittinggi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Momen menarik terjadi di DPR yakni Bobby Nasution memberi salam hormat langsung ke Komaruddin Watubun, elite PDI-P yang dulu memecatnya dari partai banteng moncong putih. 
    Momen ini terjadi ketika sejumlah gubernur dipanggil oleh Komisi II DPR untuk hadir ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025) siang.
    Mereka dipanggil karena Komisi II DPR ingin mengawasi APBN yang telah ditransfer ke APBD masing-masing.
    Selain itu, Komisi II DPR juga ingin memastikan seluruh BUMD sehat, serta memastikan reformasi birokrasi di masing-masing daerah.
    Sebelum rapat dimulai, tampak sejumlah momen menarik yang terjadi.
    Misalnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberi hormat kepada Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    Bobby, yang tadinya sedang duduk, tiba-tiba berdiri dan menghampiri Komarudin.
    Bobby pun memberi hormat dan menyalami Komarudin.
    Adapun Komarudin merupakan sosok yang membaca surat keputusan ketika Bobby dipecat dari PDI-P.
    Saat itu, Bobby dipecat karena tidak mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
    Lalu, momen menarik lainnya adalah ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru tiba di Gedung DPR.
    Sebelum masuk ke ruang rapat, Dedi Mulyadi sempat bercanda dengan Menteri Desa Yandri Susanto yang juga akan menghadiri rapat di komisi lain.
    Dedi dan Yandri sama-sama bercanda dan tertawa terbahak-bahak atas lelucon yang mereka lempar sendiri.
    “Ini luar biasa, Menteri Desa ini sangat mendesa. Nanti kita ketemu lagi di Jabar. Karena targetnya Jabar dikasih hadiah Rp 10 miliar bagi desa yang terbaik,” kata Dedi Mulyadi. “Tapi di sini menteri, kalau di Serang Ketua PKK,” lanjut Dedi.
    Yandri pun tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan Dedi.
    Kemudian, momen menarik yang tampak ialah ketika Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X masuk ke ruang rapat.
    Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima tampak salim tangan kepada Sultan Hamengkubuwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR rapat dengan sejumlah gubernur bahas fiskal hingga BUMD

    Komisi II DPR rapat dengan sejumlah gubernur bahas fiskal hingga BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah gubernur untuk membahas mengenai kondisi fiskal hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing daerah.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa komisinya tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi dana transfer pusat ke daerah. Selama ini, DPR RI belum melakukan pengawasan terhadap transfer itu.

    “Begitu APBN ditransfer ke APBD masing-masing maka kemudian ruang pengawasan tidak dilakukan,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Pada hakikatnya, dia menjelaskan bahwa dana transfer pusat ke daerah itu merupakan dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang ditransfer ke provinsi dan kabupaten/kota.

    Menurut dia, transfer yang dilakukan memiliki berbagai jenis dana, di antaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, hingga dana insentif.

    Selain itu, dia meminta agar para gubernur itu menjelaskan kinerja BUMD yang kini mendapat sorotan serius.

    Menurut dia, ada sejumlah daerah yang memiliki kemandirian fiskal karena sokongan pendapatan dari BUMD, dan ada juga daerah yang justru dibebani karena keberadaan BUMD.

    “Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya tidak menghadirkan benefit dalam bentuk profit,” kata dia.

    Menurut dia, Komisi II DPR RI ingin agar BUMD yang dimiliki pemerintah daerah bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerahnya masing-masing.

    Berdasarkan catatan kesekretariatan, para gubernur yang diundang di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Lampung, dan Gubernur Kalimantan Barat.

    Berikutnya Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat Daya, dan Gubernur Papua Tengah.

    Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Tengah berhalangan hadir karena sedang mendampingi kunjungan dari pemerintah pusat ke daerahnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun, keputusan pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025.

    “Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri,” demikian bunyi keputusan pertama beleid tersebut, dikutip Selasa (39/4/3025).

    Adapun, Kepmen PU Nomor 446/KPTS/M/2025 itu telah resmi berlaku sejak diundangkan pada 11 April 2025.

    Beleid itu juga memutuskan susunan Satgas yang terdiri dari Pengarah, Ketua Satgas, Sekretaris, Tim Pelaksana Dukungan, serta Tim Sekretariat.

    Nantinya, pengarah bertugas untuk memberikan pengarahan terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Sementara itu, Ketua Satgas bertugas untuk melaksanakan arahan Pengarah hingga menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Satgas Sekolah Rakyat ini akan bertugas selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, atau tepatnya hingga 2029.

    “Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ada pencabutan atau paling lambat pada tanggal 31 Desember 2029,” bunyi aturan tersebut.

    Berikut susunan pengurus Satgas Sekolah Rakyat:

    – Pengarah: Dody Hanggodo (Menteri PU)

    – Pengarah: Diana Kusumastuti (Wamen PU)

    – Ketua Satgas: Maulidya Indah Junica (Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    – Sekretaris Satgas: Essy Asiah (Sekretaris Ditjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.

    Perintah tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut, Prabowo mengatur tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Khusus untuk Sri Mulyani, Prabowo memberi tugas terkait penyediaan dana seperti yang diatur dalam Diktum Keempat Poin 25 Inpres 8/2025:

    Menteri Keuangan untuk:

    a. menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    b. memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem

    Dalam Diktum Kelima, dijelaskan pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan hingga 31 Desember 2029.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306 triliun. Menurutnya, hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan ke sejumlah program unggulan Presiden Prabowo seperti sekolah rakyat.

    “Itu dialokasikan untuk program prioritas seperti MBG, lalu menyangkut energi seperti jaringan energi, saluran gas, sekolah yang diperbaiki, kita juga mendukung berbagai macam pemeriksaan kesehatan gratis, kita buat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin, kita mendukung ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).

  • Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan. 

    “Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.  

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. 

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.