Xcloud.id

Topik: APBN

  • Duh! Bansos-Subsidi Ternyata Banyak Dinikmati Orang Kaya

    Duh! Bansos-Subsidi Ternyata Banyak Dinikmati Orang Kaya

    Jakarta –

    Program bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah masih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerangkan kategori masyarakat di Indonesia dibagi menjadi desil 1-6 adalah penduduk miskin, sementara 7-10 kelompok kaya.

    Untuk sejumlah program tercatat banyak kelompok masyarakat kaya menikmati program sosial dan subsidi dari pemerintah. Contohnya pada Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Maret 2025 diterima oleh desil 1-6 sebanyak 81,6% atau sebesar Rp 6 triliun.

    Sementara masyarakat desil 7-10 ada yang menerima sebanyak 18,4% (Rp 3,2 triliun). Bantuan kartu sembako diterima desil 1-6 71,1% (Rp 7,8 triliun), dan yang menerima desil 7-10 sebanyak 28,9% (Rp 3,2 triliun).

    “Ini adalah kalau kita mau membandingkan siapa yang menjadi penerima dari program-program APBN,” kata Suahasil, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, dalam paparannya Program Indonesia Pintar (PIP) diterima oleh desil 1-6 sebanyak 80,4% (Rp 1,2 triliun), sementara desil 7-10 yang menerima sebanyak 19,6% (Rp 300 miliar).

    Penyaluran subsidi juga menjadi sorotan karena ternyata banyak diterima oleh kalangan atas. Misalnya subsidi LPG 3 kg, yang menerima dari desil 1-6 itu 61,6% (Rp 8,7 triliun), sementara penerima kalangan desil 7-10 cukup banyak 38,4% (Rp 5,4 triliun).

    “Desil 7-10 yang menggunakan LPG 3 kg relatif lebih tinggi dibandingkan program lainnya,” lanjutnya.

    Kemudian subsidi solar tercatat malah dominan diterima oleh kalangan kaya atau desil 7-10, sebanyak 79,1% (Rp 700 miliar). Sementara penerima desil 1-6 hanya 20,9% (Rp 200 miliar).

    Program lainnya, seperti Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 73,4% desil 1-6 banyak yang menerima dengan nilai penyaluran Rp 6,5 triliun. Sementara penerima desil 7-10 26,6% dengan nilai Rp 3,1 triliun.

    Lebih lanjut, untuk subsidi pupuk desil 1-6 yang menerima sebanyak 73,2% dengan nilai Rp 6,3 triliun. Untuk desil 7-10 yang menerima sebanyak 26,4% atau senilai Rp 5,4 triliun. Terakhir, penyaluran subsidi listrik juga banyak dinikmati oleh 32,7% dari desil 7-10 (Rp 5,4 triliun), dan desil 1-6 sebanyak 67,3% (Rp 11,2 triliun).

    “Tentu kita menginginkan program pemerintah yang lebih targeted, lebih baik, supaya yang miskin, rentan yang betul-betul menerima program pemerintah, namun perlindungan kepada masyarakat kita berikan untuk seluruh masyarakat kita yang ada,” jelas dia.

    (kil/kil)

  • Kapal Harus Tunggu 7 Hari Masuk Pelabuhan di Bangka Belitung, Biaya Bengkak hingga Rp 200 Juta Regional 1 Mei 2025

    Kapal Harus Tunggu 7 Hari Masuk Pelabuhan di Bangka Belitung, Biaya Bengkak hingga Rp 200 Juta Regional 1 Mei 2025

    Kapal Harus Tunggu 7 Hari Masuk Pelabuhan di Bangka Belitung, Biaya Bengkak hingga Rp 200 Juta
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Akses transportasi laut di Kepulauan
    Bangka Belitung
    kini menghadapi tantangan serius akibat pendangkalan alur muara Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang.
    Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu kapal meningkat drastis, berdampak pada melonjaknya biaya logistik dan risiko gangguan pasokan kebutuhan pokok.
    Dalam peninjauan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Rabu (30/4/2025), terungkap bahwa kapal yang biasanya menempuh rute Sunda Kelapa, Jakarta – Bangka dalam waktu 18 hingga 24 jam, kini harus menunggu hingga tujuh hari untuk bisa masuk ke pelabuhan.
    “Tadi sama-sama kita dengar, dari Nakhoda kapal, mereka tiba Rabu kemarin, sekarang sudah Rabu lagi, baru mau masuk pelabuhan nanti malam,” ungkap Hidayat seusai peninjauan.
    Meningkatnya masa tunggu menyebabkan biaya operasional kapal membengkak.
    “Dari seharusnya Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta untuk kapal-kapal ini, biaya mahal ini sudah sama seperti di Papua kita,” ujar Hidayat.
    Menurutnya, kondisi ini berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi serta berpotensi menimbulkan inflasi akibat keterlambatan pasokan barang, termasuk bahan pokok dan material konstruksi.
    Sebagai solusi jangka pendek, Hidayat menyatakan akan memindahkan kapal-kapal besar ke Pelabuhan Belinyu atau Sadai, Bangka Selatan.
    “Saya akan panggil semua owner kapal untuk membicarakan ini, jangan sampai perekonomian kita lumpuh,” ujarnya.
    Selain pemindahan kapal, Pemprov Bangka Belitung juga berencana melakukan pengerukan alur muara Pelabuhan Pangkalbalam yang saat ini mengalami surut hingga 80 sentimeter dari kedalaman minimal 4 meter.
    Pendangkalan ini bahkan sempat menyebabkan kapal yang sedang lepas jangkar menjadi oleng hingga terbalik.
    Namun, rencana pengerukan terkendala dana.
    “Untuk pengerukan ini butuh biaya Rp 1 triliun, sementara APBD dan APBN tak ada uangnya. Nanti kita minta kapal isap timah untuk mengeruk, silakan ambil timahnya, kita akan buat perda atau aturannya bersama DPRD,” beber Hidayat.
    Dalam kunjungan itu, Hidayat juga memastikan bahwa Jembatan Emas yang melintang di muara pelabuhan tidak lagi akan difungsikan untuk lalu lintas darat. Bagian tengah jembatan akan dibiarkan terbuka demi mendukung kelancaran lalu lintas kapal.
    “Sparepart mesin jembatan ini sudah tidak ada lagi, sudah dicari ke berbagai negara, tak ada yang membuatnya. Kalau nanti tiba-tiba macet, kapal tidak bisa lewat di bawahnya, ekonomi kita bisa lumpuh,” ujar Hidayat.
    Ia menyebut, biaya operasional buka-tutup jembatan sangat tinggi, mencapai Rp 1,6 miliar per tahun. Karena itu, Pemprov tidak mengambil risiko melakukan rekayasa teknologi yang makan waktu dan biaya besar.
    “Selama saya menjabat gubernur ini, bagian tengah jembatan kita buka untuk pelayaran,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dolar AS Hampir Tembus Rp 17 Ribu, Sudah Melenceng dari APBN

    Dolar AS Hampir Tembus Rp 17 Ribu, Sudah Melenceng dari APBN

    Jakarta –

    Nilai tukar Rupiah tergencet Dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan Rupiah itu mendongkrak Dolar AS mendekati Rp 17.000.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara. Dia mengatakan sampai akhir Maret 2025 rata-rata nilai tukar berada di level Rp 16.829/US$ dan secara year to date Rp 16.443/US$.

    Kondisi tersebut sudah melenceng dari yang diasumsikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yakni US$ 16.000/US$.

    “Untuk nilai tukar, (dalam) APBN 2025 diasumsikan Rp 16.000/US$, sampai year to date rata-rata nilai tukar kita di Rp 16.443/US$, end of period suasana akhir Maret ada di Rp 16.829/US$,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Menurut Sri Mulyani pemicu Rupiah tertekan lantaran ketidakpastian global yang meningkat sehingga suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) tidak turun seperti yang diperkirakan sebelumnya. Penurunan itu terhambat oleh inflasi AS yang masih tinggi dan ketatnya pasar tenaga kerja.

    “Fed Fund Rate menjadi lebih berhati-hati menurunkan suku bunganya dan ini menyebabkan capital flow ke AS atau dalam hal ini menyebabkan dolar indeks menjadi menguat,” ucap Sri Mulyani.

    Situasi semakin rumit setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana kebijakan tarif impor tinggi atau tarif resiprokal kepada sekitar 70 negara mitra dagang.

    “Tindakan drastis dari Presiden AS tersebut mempengaruhi sentimen dan dinamika sektor keuangan sangat signifikan. Ketidakpastian dan dinamika atau kita sebut gejolak dari pasar keuangan sangat besar terjadi di kuartal I tahun ini,” tutur Sri Mulyani.

    Pelemahan Rupiah Tak Cerminkan Fundamental Ekonomi

    Sri Mulyani menyebut pelemahan Rupiah tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengklaim stabilitas ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian global. Hal itu menjadi pertimbangan investor untuk menempatkan uangnya di Tanah Air.

    Sri Mulyani mengatakan di tengah ketidakpastian global saat ini investor di seluruh dunia sedang mencari tempat yang dianggap aman untuk investasi. Indonesia diklaim sebagai salah satu tempat pilihannya.

    “Dalam suasana ketidakpastian dan dinamika global, investor seluruh dunia mencari tempat yang dianggap pasti dan aman. Untuk saat ini Indonesia dengan pengelolaan ekonomi dan APBN, serta makro yang stabil merupakan salah satu tempat yang dianggap menjadi tempat pilihan,” kata Sri Mulyani.

    (aid/hns)

  • Menteri PANRB Buka-bukaan Kinerja PNS Usai Evaluasi Birokrasi

    Menteri PANRB Buka-bukaan Kinerja PNS Usai Evaluasi Birokrasi

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka-bukaan tentang kinerja ASN atau Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK).

    Kinerja ini berdasarkan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) periode 2020-2024 di instansi pemerintahan.

    Rini mengatakan, secara nasional yang paling banyak mendapat sorotan adalah terkait masalah pelayanan publik. Menurutnya, masih banyak instansi pemerintah yang mempunyai indeks pelayanan publik yang rendah, begitu pula dengan tata kelolanya.

    Adapun implementasi RB sendiri saat ini juga dikaitkan dengan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Selaras dengan itu, Kementerian PANRB juga menemukan banyak masalah terkait konflik kepentingan (conflict of interest).

    “Jadi semua program-program RB kita kaitkan dengan itu. Bahkan, kami melihat bahwa masih ada banyak masalah kaitannya dengan conflict of interest,” kata Rini, ditemui usai acara Rapat Koordinasi Kebijakan PANRB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Rini mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Aturan ini menjadi dasar bagi para pejabat pemerintah untuk menghindari konflik kepentingan. Harapannya, perbaikan bisa dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang.

    Usut Pemda Angkat PPPK di Luar Jadwal

    Rini juga menyampaikan respons tentang sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang ketahuan melakukan aksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di luar jadwal. Padahal proses seleksi⁠ Honorer Kategori 1 (K1) dan Honorer Kategori 2 (K2) telah selesai.

    Rini mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pengecekan terhadap para pegawai non-ASN atau honorer ini. Sebab, seharusnya pemda memasukan daftar orang tersebut ke dalam data BKN untuk mengangkatnya ke PPPK.

    “Seharusnya pemda memasukkan orang itu ke dalam data BKN sebagai yang harus masuk ke PPPK. Saya nggak bisa berspekulasi apakah ini karena memang pemdanya nggak masukkan data ke BKN atau bagaimana,” kata dia.

    Di samping itu, Rini juga akan berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyangkut persoalan sanksi. Sebab, sanksi pemda berada di bawah kewenangan Kemendagri berdasarkan pada Undang-Undang (UU).

    Selain itu, di Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 20 Tahun 2023 atau UU ASN juga diatur tentang sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang melakukan pelanggaran, termasuk terkait perekrutan pegawai non-ASN.

    Selamatkan Potensi Kebocoran Rp 128,5 Triliun

    Di sisi lain, Rini turut melaporkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mampu mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD hingga Rp 128,5 triliun dalam periode 2023 dan 2024. Hal ini tidak terlepas dari program RB yang sudah terkonsolidasi dalam kegiatan Stranas PK.

    “Indeks RB dalam 2 tahun terakhir penerapan SAKIP kita sudah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD mencapai Rp 128,5 triliun,” kata Rini, dalam paparannya di acara Rakor tersebut.

    Dalam pelaksanaannya, ada manajemen kinerja dari mulai perencanaan dan pemantauan secara lebih terarah, hingga evaluasi yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, Kementerian PANRB juga mencatat, total ada sebanyak 2.624 unit percontohan pelayanan prima dan anti-korupsi, termasuk pada sektor penegakan hukum.

    Rini menambahkan, integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan 272 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 91 MPP digital. Kementerian PANRB juga melakukan perbaikan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah mencapai 91% di kementerian.

    Kementerian/Lembaga (KL) memiliki rata-rata indeks RB sebesar 82,98 atau naik 6,17 poin. Lalu pemerintah Provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4,92 poin, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10,14 poin dari tahun sebelumnya.

    Kementerian PANRB juga akan segera memulai proses penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. GDRBN 2025-2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

    (shc/hns)

  • Rupiah Melemah, Sri Mulyani Bilang Bukan Salah Ekonomi RI! Ini Biang Keroknya

    Rupiah Melemah, Sri Mulyani Bilang Bukan Salah Ekonomi RI! Ini Biang Keroknya

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara soal pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. 
     
    Ia menegaskan, pergerakan rupiah tidak mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya.
     
    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, dilansir Antara, Rabu, 30 April 2025.

    Rata-rata kurs rupiah pada Januari-Maret 2025 tercatat sebesar Rp16.443 per dolar AS. Sementara itu, posisi rupiah di akhir Maret sempat melemah hingga menyentuh level Rp16.829 per dolar AS.
     
    Padahal, dalam asumsi makro APBN 2025, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah lebih kuat di kisaran Rp16.000 per dolar AS.
     

    Ternyata ini biang kerok pelemahan rupiah
    Bendahara Negara itu menyebut penyebab utama tekanan terhadap rupiah berasal dari faktor eksternal alias global. 
     
    Salah satunya adalah keputusan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang menahan penurunan suku bunga.
     
    Pasar sebelumnya berharap suku bunga acuan (Fed Funds Rate) akan turun, namun harapan itu tertahan karena inflasi di AS masih tinggi dan pasar tenaga kerja di sana masih ketat.
     
    Kondisi tersebut membuat The Fed cenderung lebih berhati-hati dan akhirnya memicu aliran modal masuk ke AS. Dampaknya, dolar AS menguat dan mata uang negara-negara lain, termasuk Indonesia, ikut tertekan.
    Donald Trump kembali terpilih, pasar global makin goyang
    Gejolak global makin diperparah dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu Presiden AS. Di awal pemerintahannya, Trump langsung membuat pasar ketar-ketir dengan kebijakan tarif baru yang agresif dan bersifat resiprokal.
     
    Kebijakan itu berdampak pada sekitar 70 negara mitra dagang AS yang dianggap terlalu untung besar dalam perdagangan. Efeknya? Ketidakpastian di pasar keuangan dunia melonjak tajam dan membuat nilai tukar berbagai negara mengalami penyesuaian, termasuk Indonesia.
     
    “Ini menyebabkan nilai tukar terhadap dolar di banyak negara mengalami penyesuaian, tak terkecuali Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
    Rupiah mulai pulih, tapi masih terbatas
    Meskipun sempat melemah, rupiah mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Pada pembukaan perdagangan hari Rabu, 30 April 2025, rupiah naik 46 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.715 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.761.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret

    Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani: Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret 2025, menunjukkan terjadinya pemulihan.

    “Dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan sebesar Rp200 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Sebagai perbandingan, pendapatan negara sepanjang Januari hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau sekitar Rp150 triliun secara rata-rata. Sedangkan per akhir Maret, pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun.

    Salah satu pemulihan terlihat pada kinerja penerimaan pajak yang meningkat dari Rp187,8 triliun pada Februari menjadi Rp322,6 triliun pada Maret.

    “Tren penerimaan pajak yang selama ini mendapat perhatian, terutama karena adanya tekanan di Januari-Februari, sudah mulai menunjukkan pemulihan yang cukup meyakinkan,” tambah dia.

    Secara bruto, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Maret tercatat sebesar Rp467 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan penerimaan pajak secara bruto pada Maret mengalami rebound atau pembalikan.

    “Pertumbuhan bruto itu 7,6 persen. Kalau neto, berarti kurang restitusi itu 3,5 persen year-on-year (yoy). Jadi, baik bruto maupun neto itu tumbuh positif,” ujar Anggito.

    Rebound itu ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 yang tumbuh 3,3 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan penghasilan yang diterima oleh pegawai serta berkurangnya wajib pajak yang mengompensasikan kelebihan bayar PPh 21 tahun 2024 ke masa Maret 2025, sebagaimana yang terjadi pada dua bulan sebelumnya.

    Rebound juga ditopang oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN). Rata-rata PPN DN periode Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 yaitu Rp60,9 triliun, sedikit lebih tinggi (tumbuh 0,83 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax juga disebut mendorong pemulihan kinerja pajak.

    Selain dari penerimaan pajak, pendapatan negara juga ditopang oleh kepabeanan dan cukai yang terserap sebesar Rp77,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp115,9 triliun per Maret.

    Sumber : Antara

  • Menteri PANRB: 2 Tahun Terapkan SAKIP, Negara Bisa Menghemat Anggaran hingga Rp128,5 Triliun – Halaman all

    Menteri PANRB: 2 Tahun Terapkan SAKIP, Negara Bisa Menghemat Anggaran hingga Rp128,5 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa selama dua tahun penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), negara berhasil menghemat anggaran hingga Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Rabu (30/4/2025).

    “Dalam dua tahun terakhir, penerapan SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan dana APBN dan APBD sekitar lebih kurang Rp128,5 triliun,” ujar Rini.

    Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini tak lagi sekadar urusan administratif, melainkan berdampak nyata terhadap efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Reformasi Berdampak Langsung bagi Masyarakat

    Menurut Rini, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi bukan sekadar pencapaian indikator atau laporan kinerja yang baik, tetapi bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaatnya—mulai dari layanan yang lebih cepat, hingga program yang tepat sasaran.

    “Seperti yang ditekankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja. Harus berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

    Visi Birokrasi Kelas Dunia 2045

    Dalam kesempatan itu, Rini juga menyinggung rancangan besar (grand design) reformasi birokrasi nasional untuk periode 2025-2045.

    Desain tersebut disiapkan untuk mengarahkan Indonesia menuju birokrasi kelas dunia, dengan menekankan pada transformasi digital, tata kelola yang adaptif, serta kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan berorientasi pada manusia.

    “Kita akan rancang reformasi birokrasi 2025-2045 selaras dengan visi birokrasi kelas dunia: adaptif, digital, kolaboratif, dan inklusif,” katanya.

  • Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani membenarkan adanya kajian terkait pungutan cukai sepeda motor maupun batu bara dalam instansinya. 

    Askolani menyampaikan bahwa hal tersebut hanya bersifat kajian rutin yang menjadi tugas instansinya setiap tahun. Ditjen Bea Cukai memiliki tugas untuk mengkaji dua topik setiap tahunnya terkait pungutan berupa cukai.

    Dia menegaskan bahwa kajian cukai motor dan batu bara tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat. 

    “Kajian mengenakan cukai sepeda motor dan batu bara, tidak ada implementasi itu, masih jauh sekali,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025). 

    Sekalipun pemerintah akan mengenakan pungutan cukai baru alias ekstensifikasi, hal tersebut akan disampaikan secara transparan melalui Undang-Undang (UU) APBN. 

    “Selama tidak masuk dalam UU APBN, tidak akan ada perubahan kebijakan cukai,” lanjut Askolani. 

    Sebagaimana dalam UU APBN 2025, mencantumkan mengenai cukai baru berupa cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). 

    Askolani menyebut, sekalipun kebijakan baru sudah masuk UU APBN, implementasinya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan masyarakat, selayaknya implementasi MBDK yang tak kunjung terealisasi. 

    Adapun, wacana cukai motor dan batu bara terungkap dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2024.

    Dalam dokumen tersebut, Bea Cukai memaparkan evaluasi internalnya terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode 2020-2024. Salah satu Renstra tersebut adalah “Penerimaan Negara yang Optimal”.

    Disebutkan, salah satu upaya untuk mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah dengan melakukan “kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara.

    Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai senilai Rp301,6 triliun. Hingga Maret 2025, telah terealisasi senilai Rp77,5 triliun atau 25,7% dari target. 

  • Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI

    Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI

    Arsip foto – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.

    Sri Mulyani: Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah beberapa waktu terakhir tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan Januari-Maret 2025 tercatat mencapai Rp16.443 per dolar AS (year-to-date/ytd). Sedangkan kurs pada akhir Maret berada pada level Rp16.829 per dolar AS.

    Sebagai perbandingan, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada pada level yang lebih kuat, yakni Rp16.000 per dolar AS, dalam asumsi makro APBN 2025.

    Akan tetapi, kondisi global terus mengalami perubahan signifikan. Saat itu, pasar berharap suku bunga acuan Federal Funds Rate (Fed Fund Rate) akan turun. Namun, harapan ini tertahan oleh inflasi di Amerika Serikat yang masih relatif tinggi dan pasar tenaga kerja yang cukup ketat.

    Hal itu mendorong The Fed lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga, menyebabkan terdorongnya aliran modal (capital flow) ke Amerika Serikat dan menyebabkan penguatan indeks dolar AS.

    Gejolak global terus berlanjut dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, yang mengambil sejumlah langkah drastis pada awal jabatannya, termasuk kebijakan tarif resiprokal. Tarif itu cukup agresif dan berdampak pada sekitar 70 negara mitra dagang yang dianggap memiliki surplus perdagangan dengan AS dan perlu dikoreksi.

    Kebijakan tersebut memicu gejolak di sektor keuangan global. Ketidakpastian meningkat tajam, dan dinamika pasar keuangan menjadi sangat fluktuatif, terutama pada kuartal pertama 2025. Situasi ini serupa dengan yang terjadi pada April tahun sebelumnya.

    “Ini menyebabkan nilai tukar terhadap dolar di banyak negara mengalami penyesuaian, tak terkecuali Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Untuk diketahui, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu pagi di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.715 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.761 per dolar AS.

    Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat terbatas seiring harapan pada perundingan soal kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

    Sumber : Antara

  • Bos Bea Cukai Buka Suara soal Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai

    Bos Bea Cukai Buka Suara soal Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menegaskan sepeda motor dan batu bara tidak akan dikenakan cukai. Hal ini untuk menanggapi kabar yang beredar.

    Askolani mengatakan kajian terkait cukai merupakan tugas rutin yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setiap tahun. Hanya saja kajian tersebut bersifat internal dan tidak otomatis menjadi dasar kebijakan.

    “Kajian itu sifatnya untuk internal, jadi bukan untuk di-publish dan bukan juga untuk pengambilan kebijakan,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

    Askolani menyebut sampai saat ini belum ada kebijakan atau rencana implementasi cukai terhadap sepeda motor dan batu bara.

    “Kami sampaikan kebijakan mengenai cukai sepeda motor dan batu bara itu tidak ada. Jadi tidak ada implementasi itu, masih jauh sekali,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Askolani mengingatkan bahwa mekanisme ekstensifikasi cukai telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Segala perubahan atau perluasan objek cukai harus dibahas terlebih dulu bersama DPR RI dan disampaikan secara transparan kepada publik.

    Askolani memastikan pemerintah tidak akan serta-merta langsung menerapkan kebijakan tersebut. Situasi ekonomi dan kondisi masyarakat menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan diambil.

    “Kalaupun kita akan melakukan ekstensifikasi cukai sesuai dengan undang-undang APBN, maka kita akan menyampaikan melalui pembahasan undang-undang APBN setiap tahun secara transparan,” tuturnya.

    Sebelumnya, dalam Laporan Kinerja DJBC 2024, tercantum bahwa salah satu strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara adalah melalui kajian ekstensifikasi cukai, termasuk untuk sepeda motor dan batu bara. Meski begitu, laporan tersebut tidak menyebut adanya tahapan implementasi lebih lanjut.

    (aid/rrd)