Xcloud.id

Topik: APBN

  • Siapkan Kenaikan Gaji Hakim, Prabowo Ingin Hukum Tak Lagi Bisa Dibeli

    Siapkan Kenaikan Gaji Hakim, Prabowo Ingin Hukum Tak Lagi Bisa Dibeli

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tengah berencana untuk menaikkan gaji para hakim. 

    Hal itu diungkap oleh Prabowo saat menghadiri acara peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Prabowo menyebut rencana untuk meningkatkan gaji para halim untuk memotong mata rantai korupsi dalam struktur hakim. “Saya sedang merencanakan menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli sehingga hukum ditegakkan dengan baik,” kata Prabowo di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo sudah sejak 2024 lalu melemparkan wacana untuk menaikkan gaji hakim. Saat itu, sebelum dilantik menjadi presiden, para hakim sempat beraudiensi dengan DPR soal gaji mereka. 

    Prabowo, saat masih presiden terpilih,  berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.  

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim,” tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

    Di sisi lain, institusi Mahkamah Agung (MA) yang membawahi para hakim belum lama ini menjadi sorotan usai terdapat sejumlah hakim yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan suap penanganan perkara. 

    Kasus itu bermula saat majelis hakim yang dipimpin Hakim Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi di kasus korupsi  minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Video: Prabowo Sebut Alokasi Dana Pendidikan RI Lebih Besar

    Video: Prabowo Sebut Alokasi Dana Pendidikan RI Lebih Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia –Presiden Prabowo Subianto mengklaim alokasi dana pendidikan era pemerintahannya adalah yang tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan, angkanya di atas 22 % dari APBN.

    Selengkapnya saksikan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (02/05/2025).

  • Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) menyapa wartawan sebelum memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 dikutip di Jakarta, Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.

    Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

    “Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil.

    Rinciannya, pembukaan blokir sebesar Rp33,11 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih. Sementara Rp53,49 triliun lainnya digunakan untuk pembukaan blokir kepada 76 K/L. Nilai itu merupakan realisasi hingga 25 April 2025.

    Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai terakselerasi pada Maret. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja K/L per Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari atau hanya bertambah sekitar Rp59,2 triliun.

    Sementara per Maret, penyaluran belanja K/L telah mencapai Rp196,1 triliun atau bertambah Rp112,5 triliun (naik 372,4 persen dibandingkan realisasi Februari).

    “Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN, selaras dengan persentase penerimaan pendapatan. Ini akan terus kami pantau agar K/L bisa terus belanja dan meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” tutur Suahasil.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun) per 31 Maret 2025. Realisasi melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target) serta transfer ke daerah Rp207,1 triliun (22,5 persen dari target).

    Untuk BPP, sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja non-K/L.

    Sementara itu, pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun (17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun). Penerimaan yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun (16,1 persen dari target), terdiri dari Rp322,6 triliun dari penerimaan pajak (14,7 persen dari target) serta Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai (25,7 persen dari target). Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp115,9 triliun (22,6 persen dari target).

    Dengan demikian, defisit per Maret sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), setara dengan 16,9 persen dari target APBN 2025.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Sentil Pemda Soal Anggaran Pendidikan Jumbo Tapi Tak Tepat Sasaran

    Prabowo Sentil Pemda Soal Anggaran Pendidikan Jumbo Tapi Tak Tepat Sasaran

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyoroti anggaran pendidikan yang jumbo namun seringkali manfaatnya tidak sampai ke target penerima. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden yang bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    “Apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun, sampai atau tidak ke alamat yang seharusnya ditujukan? Kita masih melihat begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak, padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya, WC-nya satu, bagaimana bisa,” ujarnya di di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Prabowo memaparkan  anggaran pendidikan selalu mendapatkan porsi terbesar di APBN dari tahun ke tahun. Apalagi, dia mengeklaim besaran anggaran pendidikan pada APBN pertama pemerintahannya merupakan tertinggi dalam sejarah, atau mencapai 22%. 

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran yang telah disediakan. “Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemda, wali kota, bupati, gubernur bersama-sama. Saya memang menetapkan anggaran, saya kira cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah tapi tidak cukup,” jelasnya. 

    Jika diperinci, empat PHTC Presiden bidang pendidikan yang diluncurkan sore ini meliputi berbagai program. Pertama, revitalisasi pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun. Targetnya yakni 11.440 satuan pendidikan. 

    Kedua, digitalisasi pendidikan. Bentuk konkretnya, pemerintah akan menyediakan smartboard dan televisi di setiap sekolah. Anggaran yang disediakan mencapai Rp2 triliun untuk 15.000 satuan pendidikan di Indonesia. 

    Ketiga, bantuan kepada setiap guru honorer sebesar Rp300.000 per bulan. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran baru yakni Juli 2025, untuk 310.000 guru di Indonesia. 

    Keempat, bantuan pendidikan untuk studi D4 dan S1 para guru-guru yang belum mengenyam pendidikan hingga tingkat D4 maupun S1. Bantuan yang disalurkan adalah Rp3 juta untuk per semester program pendidikan, untuk 12 juta guru di Indonesia.

    “Kita akan mulai dalam waktu tidak terlalu lama, saya harap dua bulan sekolah-sekolaj pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap sasaran saya dalam satu tahu, pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapatkan layar televisi tersebut,” ucap Prabowo. 

    Adapun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut anggaran yang disiapkan berasal dari anggaran kementeriannya. “Ya itu anggaran dari kita,” kata Mu’ti di tempat yang sama. 

  • Prabowo Mau Berikan Pendidikan yang Terbaik: Ini Tujuan Pemerintah yang Saya Pimpin

    Prabowo Mau Berikan Pendidikan yang Terbaik: Ini Tujuan Pemerintah yang Saya Pimpin

    Prabowo Mau Berikan Pendidikan yang Terbaik: Ini Tujuan Pemerintah yang Saya Pimpin
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto menegaskan bahwa memberikan
    pendidikan
    yang terbaik adalah cita-cita dan tujuan dari pemerintahan yang dipimpinnya.
    Hal itu ditegaskan Prabowo saat menghadiri acara Hari
    Pendidikan
    Nasional (
    Hardiknas
    ) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
    Untuk mewujudkannya, Kepala Negara mengatakan, pemerintah harus bisa menjaga kekayaan bangsa. Lalu, mengelolanya sendiri sehingga menghasilkan sumber daya guna memberikan pendidikan yang terbaik bagi seluruh anak bangsa.
    “Dengan kekayaan yang kita jaga, dengan keberanian kita untuk mengusasi kekayaan kita sendiri, kita akan punya sumber daya, kita akan punya dana untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk seluruh rakyat kita,” kata Prabowo, Jumat.
    “Ini tujuan kita, ini tujuan pemerintah yang saya pimpin. Ini perjuangan saya dan pemerintah saya,” ujarnya menegaskan.
    Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dikelola sendiri untuk mensejahterakan rakyat termasuk memberikan pendidikan yang baik.
    “Kita negara yang besar, negara yang kaya. Tidak pantas kekayaan kita tidak kita jaga, kita menjadi bangsa yang bodoh kalau kita tidak bisa menjaga kekayaan kita,” katanya.
    Apalagi, Prabowo menyebut, negara-negara lain sedang berlari menuju kemajuan dalam dunia pendidikan. Sehingga, Indonesia tidak boleh ketinggalan.
    Atas dasar itulah, Prabowo mengatakan bahwa pendidikan menjadi yang utama dalam pemerintahannya. Hal itu terlihat dari pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pendidikan mendapatkan alokasi hingga 22 persen pada 2025.
    Bahkan, Kepala Negara mengungkapkan, ada alokasi anggaran sebesar hampir Rp 17 triliun untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia.
    Meskipun, anggaran itu dinilai tidak cukup untuk memperbaiki seluruh sekolah dan mungkin hanya bisa untuk memperbaiki sebanyak 11.000 sekolah.
    Dalam pandangannya, pendidikan penting karena menjadi tolok ukur kemajuan dan kebangkitan suatu bangsa.
    “Pendidikan lah yang menentukan apakah negara ini mau menjadi negara miskin atau negara ini mau menjadi negara yang baik untuk rakyatnya,” ujarnya.
    “Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil,” kata Prabowo menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bongkar Judi Online! Bareskrim Sita Uang Rp75 Miliar, Otaknya WNA China

    Bongkar Judi Online! Bareskrim Sita Uang Rp75 Miliar, Otaknya WNA China

    GELORA.CO – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil menyita uang fantastis senilai Rp 75 miliar dari jaringan judi online internasional.

    Penyitaan ini berasal dari 164 rekening senilai Rp 61 miliar dan tambahan uang tunai Rp 14 miliar yang diamankan dari empat tersangka, termasuk otak pelaku asal Cina!

    “Empat tersangka yakni DH, AF, RJ, dan QR, merupakan warga negara asing (WNA) asal Cina. Mereka adalah dalang di balik situs judi online h55.hiwin.care,” ungkap Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Jumat 2 Mei 2025.

    Aksi mereka terbongkar usai penyelidikan intensif. Para tersangka diamankan di Kabupaten Bandung dalam dua gelombang penangkapan, yakni pada 13 Maret dan 30 April 2025.

    Selain uang miliaran rupiah, polisi juga mengamankan barang bukti lain seperti handphone, kartu ATM, dan perlengkapan operasional lainnya.

    “Para pelaku dijerat dengan sejumlah pasal berat, termasuk UU ITE, UU Transfer Dana, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan pasal perjudian KUHP. Ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun penjara,” tegas Himawan.

    Langkah ini jadi pukulan keras bagi jaringan judi online internasional yang mencoba menguasai pasar digital Indonesia. Masyarakat diminta waspada dan melaporkan segala bentuk aktivitas judi online.

    Merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total perputaran uang dari judi daring atau online sepanjang 2023 mencapai Rp327 triliun.

    Angka itu nyaris 10 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Temuan tersebut tentunya amat sangat meresahkan, terlebih banyak laporan yang diterima pemerintah bahwa para pemain judi online adalah masyarakat kecil.

    Ribuan orang terjerat utang, terlibat penipuan bahkan dilaporkan ada kasus sampai bunuh diri.

    Beragam bentuk judi online antara lain mesin slot permainan kartu, slot permainan dadu, taruhan olahraga, hingga lowongan pekerjaan.

  • Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan masalah-masalah pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas seluruh tenaga pendidik di Tanah Air.

    “Terima kasih para guru seluruh Indonesia. Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

    “Terima kasih para guru. Selamat berjuang, dan saya akan monitor terus masalah pendidikan ini. Saya kira kalau ditanya setiap undangan ke sekolah, setiap undangan ke kampus, setiap undangan lembaga pendidikan, setiap undangan yang berurusan dengan pendidikan itu saya prioritaskan,” kata Presiden di penghujung pidatonya.

    Presiden, dalam pidato yang sama, juga menekankan pentingnya pendidikan untuk kebangkitan bangsa. Hal ini mengingat pendidikan merupakan kunci dari majunya bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden kembali menekankan pendidikan selalu mendapatkan porsi terbesar dalam APBN. Namun, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bertanya kembali apakah anggaran besar untuk pendidikan itu telah tepat sasaran.

    Alasannya, Presiden melanjutkan masih banyak sekolah yang bangunannya rusak dan tidak layak. Selain itu, juga menyoroti satu bangunan sekolah yang hanya punya satu toilet.

    Presiden menegaskan bahwa perbaikan sekolah-sekolah yang rusak bakal terus menjadi prioritasnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepala-kepala daerah untuk ikut turun mengecek dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah di daerahnya yang bangunannya rusak dan tidak layak.

    “Mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah (diperbaiki), selanjutnya kita tambah perbaikan-perbaikan itu,” sambung Presiden.

    Peringatan Hardiknas 2025 tersebut dihadiri perwakilan guru dan perwakilan murid-murid dari SDN Cimahpar 5 Bogor, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pendapatan Indonesia Terjun Bebas, Utang Membengkak

    Pendapatan Indonesia Terjun Bebas, Utang Membengkak

    GELORA.CO – Kondisi fiskal Indonesia diproyeksikan menghadapi tekanan berat pada tahun ini dengan penurunan rasio penerimaan negara dan meningkatnya beban utang.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis pada 4 April 2025, Bank Dunia bahkan menyebut rasio penerimaan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024 menjadi yang paling rendah di antara negara berpendapatan menengah.

    “Rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB pada 2024 sebesar 12,7 persen merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah,” tulis Bank Dunia, dikutip Jumat, 2 Mei 2025.

    Penurunan kinerja penerimaan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak. Bank Dunia mencatat, sekitar 6,4 persen dari PDB potensi penerimaan pajak Indonesia gagal terkumpul sepanjang tahun lalu.

    Ke depan, Bank Dunia memperkirakan rasio penerimaan Indonesia akan merosot lebih dalam lagi menjadi 11,9 persen terhadap PDB pada 2025. Angka ini berada di bawah target 12,3 persen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025. 

    Lembaga internasional itu baru memperkirakan pemulihan rasio penerimaan menjadi 12,3 persen pada 2026, dan naik tipis menjadi 12,4 persen pada 2027.

    Di sisi lain, rasio utang Indonesia juga diperkirakan akan mengalami peningkatan. Menurut proyeksi Bank Dunia, rasio utang akan naik dari 39,2 persen terhadap PDB pada 2024 menjadi 40,1 persen tahun ini. 

    Tren kenaikan ini diprediksi berlanjut hingga mencapai 40,8 persen pada 2026 dan 41,4 persen pada 2027.

    Sementara itu, pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan rasio utang di angka 39,15 persen terhadap PDB pada 2025. 

    Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen hingga 2029, yakni di kisaran 39,01 hingga 39,10 persen.

  • Tahap Awal, Kementerian PU Bangun 65 Sekolah Rakyat – Page 3

    Tahap Awal, Kementerian PU Bangun 65 Sekolah Rakyat – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana memulai pembangunan 200 sekolah rakyat di Indonesia.

    Nantinya, sebagian sekolah rakyat akan dibangun dengan menggunakan APBN, sedangkan sisanya partisipasi sektor swasta.

    “Direncanakan kalau memenuhi syarat tahun ini Presiden akan memulai pembangunan di 200 titik. 100 titik dengan anggaran APBN dan/atau 100 lagi adalah partisipasi swasta,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Dia menargetkan 200 sekolah rakyat tersebut akan memulai proses pembelajaran pada tahun 2026. Sementara itu, 53 sekolah rakyat yang sudah dibangun akan mulai beroperasi pada tahun 2025.

    “53 titik (sekolah rakyat) ini terus dilakukan pematangan bahkan sudah mulai penyediaan sarana-prasarana. Apakah bangku, kursi, tempat tidur siswa dan lain sebagainya,” jelas Gus Ipul.

    Dia menyampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan pembinaaan dan pemetaan kepala sekolah dan tenaga pendidikan lainnya untuk sekolah rakyat.

    Di sisi lain, Kementerian Sosial juga telah memetakan siswa-siswa yang dapat sekolah di sekolah rakyat.

    “Mereka yang berada di desil 1, miskin ekstrim atau miskin. Nanti juga akan ada semacam kunjungan ke rumah masing-masing orang tua mereka untuk memastikan bahwa mereka berada di desil 1 dan ada kesanggupan untuk mengikuti proses belajar, mengajar di sekolah rakyat,” tutur Gus Ipul.

  • Prabowo Siap Beberkan Quick Wins pada Perayaan Hardiknas 2025

    Prabowo Siap Beberkan Quick Wins pada Perayaan Hardiknas 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins hari ini, Jumat (2/5/2025), sejalan dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). 

    Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) adalah program yang dijanjikan oleh Prabowo pada masa kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. 

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menjelaskan, Prabowo akan menghadiri Peringatan Hardiknas 2025 yang akan diselenggarakan di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat. 

    Sejalan dengan tema Hardiknas tahun ini yaitu ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’, Istana Kepresidenan menyebut Kepala Negara bakal meluncurkan sejumlah PHTC pada acara tersebut. 

    “Program-Program tersebut  merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi Masyarakat,” terang Yusuf melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (2/5/2025). 

    Adapun pada APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan sejumlah program hasil terbaik cepat atau yang biasa disebut quick wins. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, beberapa progam dimaksud meliputi: 

    Makan Bergizi Gratis: Rp71 triliun
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Rp3,2 triliun 
    Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah: Rp1,8 triliun 
    Penuntasan TBC: Rp8 triliun 
    Renovasi Sekolah: Rp20 triliun 
    Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp2 triliun 
    Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp15 triliun.