Xcloud.id

Topik: APBN

  • Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%

    Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 tercatat sebesar 4,87% (year on year/YoY).

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2025 mencapai Rp5.665,9 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.264,5 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi indonesia pada triwulan I/2025 adalah 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan I/2024 atau year on year,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga menjabarkan bahwa ekonomi Indonesia terkoreksi 0,98% secara kuartalan, yakni apabila membandingkan kinerja kuartal I/2025 dengan kuartal IV/2024.

    Berdasarkan konsensus yang dihimpun Bloomberg dari 19 lembaga, nilai tengah (median) proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 adalah 4,9%. Proyeksi itu menunjukkan sinyal bahwa ekonomi triwulan I/2025 akan tumbuh di bawah 5% dan melambat dari kuartal I/2024 sebesar 5,11%.

    Adapun estimasi tertinggi sebesar 5,1% diberikan sejumlah lembaga yaitu ING Group, Indo Premier Securities, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan United Overseas Bank. Sementara estimasi terendah di angka 4% yang diberikan oleh S&P Global.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,91% (YoY) pada kuartal I/2025. Dia pun menjelaskan perkembangan empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang sebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025.

    Pertama, konsumsi rumah tangga—penopang utama perekonomian Indonesia— yang diproyeksikan tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% (YoY) pada kuartal I/2024.

    Kedua, belanja pemerintah yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY) pada kuartal I/2025. Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024.

    Menurut Josua, kontraksi belanja pemerintah tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025 yang mencapai 17,1% dari pagu belanja tahunan.

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun,” ujar Josua, Minggu (4/5/2025).

    Ketiga, investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh 3,11% (YoY). Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan tetapi secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Keempat, ekspor barang dan jasa tumbuh yang tumbuh 9,52% (YoY). Josua melihat pertumbuhan kuat ekspor berkat hilirisasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah. Hanya saja, impor juga naik 5,07% (YoY) yang mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah pemerintah tetap optimistis ekonomi triwulan I/2025 akan tumbuh 5%, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran itu.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025).

  • Proyeksi Ekonomi RI Kuartal I-2025 dari Airlangga & Sri Mulyani

    Proyeksi Ekonomi RI Kuartal I-2025 dari Airlangga & Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto (PDB) pada siang ini, Selasa (5/5/2025). Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5% pada kuartal I-2025 ini.

    Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,94% (year on year/yoy) dan terkontraksi 0,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) pada kuartal I-2025.

    Adapun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5% ketika ditanya oleh awak media. Namun, dia masih meyakini bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh mendekati 5%.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat lalu (2/5/2025).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Tahun ini, Kuartal I, BPS belum mengeluarkan. Kita nanti melihat beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA minggu lalu.

    Sri Mulyani melihat salah satu faktor musiman yang mempengaruhi indikator ekonomi, yakni Ramadan dan Idul Fitri. Dia pun tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5%, seperti halnya tahun 2024, sebesar 5,03%.

    Adapun, polling yang dilakukan Reuters juga menunjukkan ekonomi kemungkinan tumbuh 4,91% pada kuartal I-2025, sedikit di bawah ekspansi 5,02% yang tercatat pada kuartal keempat tahun lalu.

    “Kami memperkirakan pertumbuhan konsumsi swasta akan melambat tetapi masih menyumbang setengah dari tingkat pertumbuhan utama kuartal pertama. Ekspor akan memberikan kontribusi yang lebih kecil dari sebelumnya, karena mitra dagang utama Indonesia, Tiongkok, sedang bergulat dengan ekonomi yang lemah dan meningkatnya ketegangan geopolitik,” kata Jeemin Bang, Ekonom Moody’s, dikutip dari Reuters.

    Sebagai catatan, konsumsi menyumbang sekitar 53,71% pada total PDB sehingga laju konsumsi sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Bank Mandiri melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melemah ke bawah 4,9% (yoy) di kuartal I-2025, dari sebelumnya 5,0% (yoy) di kuartal IV-2024. Hal ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengeluaran secara lebih hati-hati, karena sebagian pendapatan dialokasikan untuk tabungan berjaga-jaga.

    Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis tabungan perorangan justru meningkat signifikan pada Maret 2025 atau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

    Meningkatnya jumlah tabungan selama Ramadan terbilang anomali mengingat biasanya masyarakat menguras tabungan selama Ramadan karena tingginya konsumsi. Sebagai catatan, Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025 dan berakhir pada 30 Maret sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research, per Maret 2025, pertumbuhan DPK tabungan perorangan sebesar 6,4% year on year/yoy atau bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7% yoy. Pertumbuhan DPK tabungan perorangan Maret 2025 juga merupakan yang tertinggi sejak November 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir.

    (haa/haa)

  • Kanwil DJP Jakbar catat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun

    Kanwil DJP Jakbar catat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun

    Salah satu mobil yang disita Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat untuk dilelang, Kamis (28/11/2024). (ANTARA/HO-Kanwil DJP Jakbar)

    Kanwil DJP Jakbar catat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 22:37 WIB

    Elshinta.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mencatat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun atau 21,27 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp78,59 triliun.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat, Farid Bachtiar menyebutkan, capaian itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yaitu sebesar 13,07 persen.

    “Kinerja positif ini dicapai dengan optimalisasi pelayanan, pengawasan serta pemanfaatan momentum pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang berakhir pada 31 Maret 2025,” ujar Farid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Farid melanjutkan, capaian itu juga menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan Februari 2025, saat penerimaan neto baru mencapai Rp10,82 triliun atau 13,76 persen.

    “Jadi ada kenaikan capaian sebesar 7,51 persen dalam waktu satu bulan,” kata dia.

    Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 50,70 persen atau sebesar Rp8,47 triliun dari total penerimaan. Lalu diikuti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar 46,22 persen atau Rp7,73 triliun.

    Sementara itu, penerimaan dari PBB dan BPHTB tercatat Rp3,8 miliar, dan penerimaan dari pajak lainnya mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan sebesar 3511,98 persen.

    Adapun empat sektor utama penyumbang penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Barat adalah perdagangan sebesar Rp 4,95 triliun (29,60 persen kontribusi) dan industri pengolahan mencapai Rp 2,09 triliun (12,49 persen kontribusi).

    Konstruksi berkisar Rp 559 miliar (3,34 persen kontribusi), pengangkutan dan pergudangan mencapai Rp 720 miliar (4,30 persen kontribusi).

    “Secara keseluruhan, keempat sektor ini memberikan kontribusi sebesar 49,73 persen dari total penerimaan neto, dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang paling menonjol sebesar 25,16 persen,” ungkap Farid.

    Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Kanwil DJP Jakarta Barat mencatatkan capaian sebesar 63,35 persen dari target 402.188 wajib pajak, dengan realisasi 254.793 wajib pajak yang telah melaporkan SPT hingga Maret 2025.

    “Capaian ini sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,86 persen,” kata Farid.

    Farid menyatakan komitmen Kanwil DJP Jakarta Barat untuk menjaga tren positif ini melalui kolaborasi dengan pihak terkait dan pemerintah daerah.

    “Kemudian juga dengan penguatan edukasi perpajakan, optimalisasi pengawasan serta peningkatan layanan kepada wajib pajak demi mendukung pencapaian target penerimaan negara tahun 2025,” katanya.

    Sumber : Antara

  • BPS Umumkan Besok, Simak Konsensus Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2025

    BPS Umumkan Besok, Simak Konsensus Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus Bloomberg memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah 5% pada kuartal I/2025. Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angka resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 pada Senin (5/5/2025).

    Sebanyak 19 lembaga yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 berada di angka 4,9% secara tahunan atau year on year (YoY). Nilai tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal I/2024 yang mencapai 5,11% YoY.

    Adapun estimasi tertinggi sebesar 5,1% diberikan sejumlah lembaga yaitu ING Group, Indo Premier Securities, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan United Overseas Bank. Sementara estimasi terendah di angka 4% yang diberikan oleh S&P Global.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,91% YoY pada kuartal I/2025. Dia pun menjelaskan perkembangan empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang sebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025.

    Pertama, konsumsi rumah tangga—penopang utama perekonomian Indonesia— yang diproyeksikan tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% YoY pada kuartal I/2024.

    Kedua, belanja pemerintah yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% YoY pada kuartal I/2025. Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024.

    Menurut Josua, kontraksi belanja pemerintah tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025 yang mencapai 17,1% dari pagu belanja tahunan.

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun,” ujar Josua, Minggu (4/5/2025).

    Ketiga, investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh 3,11% YoY. Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan namun secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Menurutnya, kontraksi investasi secara kuartalan itu mencerminkan kehati-hatian investasi asing yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding investasi dalam negeri (19,1% YoY). Josua menjelaskan ketegangan geopolitik dan eskalasi perang dagang memang cenderung membuat investor menahan lakukan ekspansi.

    Keempat, ekspor barang dan jasa tumbuh yang tumbuh 9,52% YoY. Josua melihat pertumbuhan kuat ekspor berkat hilirisasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah.

    Hanya saja, sambungnya, impor juga naik 5,07% YoY yang mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

    “Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,91% mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang masih solid namun melemah, belanja pemerintah yang tertahan, serta investasi dan ekspor yang belum sepenuhnya pulih akibat tekanan global,” jelas Josua.

    Dia menekankan bahwa ketidakpastian eksternal, khususnya tarif dagang AS dan prospek perlambatan global, menambah risiko perekonomian jangka pendek.

    Oleh sebab itu, Josua menekankan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal agar kebijakannya bisa menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan permintaan domestik pada kuartal-kuartal berikutnya.

    Sementara itu ketika ditanya apakah masih akan optimistis tumbuh 5% pada kuartal pertama tahun ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran itu.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

  • Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

    Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

    Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

    “Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

    Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

    Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

    Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

  • DPR RI perjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur PBD

    DPR RI perjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur PBD

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama OPD melakukan kunjungan ke Satdion Wombik tinjau pembanguna perkantoran di Kota Sorong, Jumat (2/5/2025) (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)

    DPR RI perjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur PBD
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 15:27 WIB

    Elshinta.com – Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung progres pembangunan di wilayah itu.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, di Sorong, Sabtu, menjelaskan Komisi II DPR RI telah meninjau secara langsung lokasi pembangunan perkantoran di Provinsi Papua Barat Daya guna memastikan sejauh mana pembangunan itu berjalan.

    “Selama ini kita memanggil Gubernur Papua Barat Daya untuk menjelaskan tentang kondisi pembangunan perkantoran itu. Saat ini, kita hadir untuk memastikan agar progres pembangunan secepat mungkin diselesaikan,” jelasnya.

    Hasil peninjauan ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II untuk kemudian disampaikan kepada kementerian lembaga terkait agar progres pembangunan dipercepat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.

    “Karena selama ini Pak Gubernur Elisa berkantor di balai kota. Ini menjadi perhatian Komisi II,” katanya.

    Menurut dia, efisiensi anggaran semestinya tidak mengena kepada hal-hal mendasar seperti pembangunan perkantoran bagi Daerah Otonomi Baru (DOB).

    Efisiensi yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto adalah hal-hal yang bersifat seremonial yang tidak penting, seperti rapat dan perjalanan dinas. Sementara menyangkut kebutuhan mendasar seperti pembangunan kantor gubernur harus ditopang dengan anggaran yang memadai untuk mempercepat pembangunan kantor tersebut.

    “Yang pastinya kami di Komisi II akan terus mendorong agar pembangunan kantor gubernur, MRP dan DPRP ini cepat diselesaikan,” ujarnya.

    Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menjelaskan pembangunan realisasi fisik untuk kantor gubernur baru mencapai 7.67 persen. Luas kawasan 17.300 m2, luas bangunan 6.928 m2 dengan kapasitas ruang kerja 357 orang.

    “Pagu pengadaan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBN senilai Rp130.1 miliar, kemudian nilai kontrak Rp150 miliar,” bebernya.

    Selanjutnya, realisasi fisik pembangunan Kantor DPRP mencapai 6.12 persen dengan luas kawasan 8.700 m2, luas bangunan 7.048 m2 dan kapasitas ruang kerja 266 orang.

    Pagu pengadaan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD senilai Rp144.5 miliar, nilai kontrak Rp164.3 miliar.

    “Lalu kalau realisasi fisik untuk pembangunan Kantor MRP mencapai 2.66 persen dengan luas kawasan 5.000 m2, luas bangunan 2.642 m2 dan kapasitas ruang kerja 103 orang,” ucapnya.

    Pagu pengadaan untuk pembangunan Kantor MRP yang bersumber dari APBN senilai Rp54.6 miliar dan nilai kontrak Rp61.3 miliar.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Minta Anggaran Pendidikan Tidak Boleh Salah Alamat

    Presiden Prabowo Minta Anggaran Pendidikan Tidak Boleh Salah Alamat

    BOGOR – Ada yang menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jumat, 2 Mei. Presiden Prabowo meminta agar pengelolaan anggaran pendidkan harus sampai ke yang membutuhkan.

    Presiden meminta semua pihak jujur, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pendidikan di Indonesia memiliki anggaran yang paling besar dibandingkan beberapa negara lain, mencapai 22 persen APBN.

    Karena itu, Presiden Prabowo meminta agar pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan dengan jujur dan tidak dikorupsi.

  • KopDes Merah Putih Bisa Pinjam Rp 5 Miliar ke Bank BUMN, APBN Jadi Jaminan – Page 3

    KopDes Merah Putih Bisa Pinjam Rp 5 Miliar ke Bank BUMN, APBN Jadi Jaminan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Koperasi Desa Merah Putih akan diberikan akses untuk meminjam ke perbankan BUMN, plafonnya mencapai Rp 5 miliar. Demi kemudahan itu, nantinya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi jaminan plafon kredit tersebut.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan KopDes Merah Putih wajib membayar pinjaman dengan plafon Rp 5 miliar tadi. Sementara itu, APBN akan bekerja sebagai penjamin daripada pinjaman tersebut.

    Dia menerangkan, APBN akan berperan ketika ada kredit macet yang tidak dibayar oleh KopDes atau koperasi kelurahan. Nantinya, pemerintah bisa memotong jumlah dana desa yang dikucurkan ke lokasi KopDes itu beroperasi.

    “Nanti detailnya tanya Menteri Keuangan ya. Tapi ada. Jadi kayak semacam gini loh. APBN ini semacam penjamin. Kalau ada masalah (kredit) macet, dana desa ini dipotong,” ungkap Budi Arie di Kantor Kementeriaan Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, ditulis Sabtu (3/5/2025).

    Dia memastikan kalau KopDes bisa mencatatkan keuntungan bahkan sejak tahun pertama beroperasi. Ini digadang berasal dari skema bisnis yang dijalankan oleh KopDes Merah Putih. Maka, Budi Arie meyakini pinjaman dengan plafon Rp 5 miliar pun bisa dibayar.

    Dalam pemberian kredit, Menkop Budi Arie memastikan Himbara sudah memiliki sistem yang ketat. Seluruh aspek yanh diperlukan akan diperiksa, termasuk bagaimana para pengurusnya.

    “Bukan dalam arti Kopdes dikasih semua uangnya, tidak begitu. Tapi, sama seperti proses kredit perbankan pada umumnya,” ucap Menkop.

     

  • Momen Prabowo Tegur Pejabat tentang Sekolah Rusak: Jangan Korupsi dengan Segala Akal! – Halaman all

    Momen Prabowo Tegur Pejabat tentang Sekolah Rusak: Jangan Korupsi dengan Segala Akal! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto memberi teguran terbuka kepada para pejabat yang bertanggungjawab di sektor pendidikan dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Kamis (2/5). 

    Ia menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran pendidikan yang nilainya besar, namun belum sepenuhnya berdampak nyata di lapangan.

    “Mari kita waspada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri: apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun, apakah sampai kepada alamat yang ditujukan?”

    Prabowo menyoroti masih banyaknya sekolah dengan fasilitas yang sangat minim, padahal anggaran pendidikan telah dialokasikan secara signifikan dalam APBN. Ia bahkan menyebut langsung kondisi yang tidak masuk akal ia temukan di sejumlah sekolah.

    “Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa suatu sekolah toiletnya hanya satu? Bagaimana bisa?”

    Prabowo menyampaikan bahwa meskipun pemerintah pusat sudah menetapkan anggaran hampir Rp17 triliun untuk perbaikan sekolah, jumlah itu baru bisa mencakup sekitar 11.000 sekolah—jauh dari total 330.000 sekolah yang ada di seluruh Indonesia.

    “Saya memang menetapkan anggaran, saya kira cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, tapi tidak cukup. Berapa? Hampir Rp17 triliun. Tapi cukup mungkin hanya untuk 11.000 sekolah. Ini tidak cukup. Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah.”

    Karena itu, Prabowo menyerukan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk memastikan dana benar-benar digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan.

    “Ini saya ingatkan, tanggung jawab dari pemda—wali kota, bupati, gubernur—bersama-sama.”

    Ia menambahkan bahwa kunci keberhasilan pendidikan bukan hanya soal dana, tetapi juga tata kelola yang bersih dan berorientasi pada rakyat.

    “Terus-menerus saya imbau jajaran pemerintah, para pejabat, para birokrat. Saya imbau terus: berbuatlah yang terbaik untuk rakyat. Para pejabat, para birokrat diangkat, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara. Hendaknya anggaran untuk rakyat, untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan. Jangan dikorupsi dengan segala akal.”

    Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah penentu masa depan bangsa. Jika pengelolaannya dilakukan dengan manajemen yang akal sehat dan berlandaskan niat untuk rakyat, maka semua sekolah di Indonesia bisa diperbaiki.

    “Kalau kita melaksanakan pengelolaan, manajemen yang baik, manajemen yang akal sehat, bahwa setiap dana akan dikelola dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, saya berpikir bisa memperbaiki semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Itu sasaran kita.”

    “Kita tidak boleh ketinggalan. Kita negara yang kaya. Tidak pantas kekayaan kita tidak kita jaga. Kita jadi bangsa bodoh kalau tidak bisa menjaga kekayaan kita dengan keberanian kita untuk menguasai kekayaan kita sendiri, untuk memberi seluruh rakyat Indonesia. Ini perjuangan saya dan pemerintah saya.”

  • Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas

    Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas

    Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah memberikan kabar baik untuk para guru dan dunia pendidikan dalam
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas) yang jatuh pada Jumat (2/5/2025) kemarin.
    Kabar baik ini sejalan dengan cita-cita Presiden
    Prabowo Subianto
    yang ingin memberikan pendidikan terbaik dari pemerintahan yang ia pimpin.
    Atas dasar itulah, Prabowo mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pendidikan mendapatkan alokasi hingga 22 persen pada 2025.
    Bahkan, Kepala Negara mengungkapkan, ada alokasi anggaran sebesar hampir Rp 17 triliun untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia.
    “Pendidikan lah yang menentukan apakah negara ini mau menjadi negara miskin atau negara ini mau menjadi negara yang baik untuk rakyatnya,” ujar Prabowo saat menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
    Lantas, apa saja kabar baik tersebut?
    Kabar baik pertama adalah program renovasi sekolah, menyusul masih banyaknya sekolah yang berada dalam keadaan rusak.
    Saat mengikuti Hari Pendidikan Nasional di SD Cimahpar 5, Prabowo bahkan menyatakan akan menghemat anggaran untuk memperbaiki sekolah.
    Sebab ia tidak memungkiri, anggaran yang ia sisihkan dalam APBN memang belum cukup untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyebut, akan ada puluhan ribu sekolah yang direnovasi tahun ini.
    “Untuk
    launching
    pembangunan sekolah kita rencanakan tahun ini akan dibangun atau direnovasi 10.440 sekolah,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
    Kepala Negara juga memberikan bantuan untuk guru honorer. Rencana pemberian bantuan ini termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan kemarin.
    Adapun besaran bantuan untuk guru honorer yang diberikan mencapai Rp 300.000 per bulan.
    Pemerintah juga akan menyiapkan bantuan untuk guru yang belum lulus sarjana atau S1 sebesar Rp 3 juta per semester.
    Tak hanya itu, pemerintah menyatakan
    tunjangan guru
    dan dosen bakal menjadi prioritas utama.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut, guru dan dosen merupakan fondasi bagi kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga perlu untuk mendapatkan kesejahteraan.
    “Tunjangan profesi, tunjangan kinerja bagi guru dan dosen terus menjadi prioritas karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan,” bebernya di kesempatan yang sama.
    Brian bilang, kebijakan itu diperkuat untuk mewujudkan komitmen memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan.
    Untuk para pelajar termasuk mahasiswa, pihaknya akan memperluas akses beasiswa.
    Adapun beasiswa yang dimaksud, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), KIP Kuliah, hingga beasiswa inovasi.
    “Memperluas akses beasiswa: dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi di dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk berbagai program beasiswa ini,” ungkap Brian.
    Brian menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa.
    “Perhatian terhadap sektor pendidikan terus diperkuat, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kebijakan nyata yang relevan dan tepat sasaran,” kata dia menjelaskan.
    Seiring dengan itu, pemerintah menyatakan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini. Hal ini juga mengacu pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan itu dijamin untuk semua masyarakat Indonesia.
    Tidak adanya kenaikan UKT ini disampaikan Brian saat menemui mahasiswa yang berdemo.
    “Jadi, kita yakinkan bahwa tidak ada kenaikan UKT. Meskipun begitu, kita terus mendorong beasiswa-beasiswa,” jelas Brian.
    Ia sudah mengingatkan setiap rektor di perguruan tinggi agar tidak memutus pendidikan mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT. Apabila masih ada mahasiswa yang putus kuliah karena UKT, Brian meminta mahasiswa melaporkan.
    “Saya selalu menekankan ke teman-teman rektor, jangan sampai ada mahasiswa yang putus hanya karena masalah ekonomi,” kata dia.
    Kemudian, untuk penyamarataan akses, Prabowo berencana mengumpulkan ratusan guru terbaik yang dipusatkan di studio untuk mengajar daring ke seluruh sekolah di Indonesia.
    Rencana ini adalah bagian dari upaya digitalisasi di sekolah.
    “Nanti akan kita kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan mengajar di seluruh sekolah Indonesia,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara berharap, digitalisasi sekolah bakal berlangsung dalam dua bulan ke depan.
    Masih dalam program digitalisasi sekolah, Kepala Negara menargetkan seluruh sekolah memiliki televisi besar pada pertengahan tahun 2026 untuk menunjang pembelajaran.
    Prabowo mengatakan, penyediaan layar televisi itu akan sangat bermanfaat bagi para pelajar, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Kita berharap sasaran saya adalah dalam satu tahun pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” ucap Prabowo.
    Harapannya, pelajar di daerah-daerah 3T dapat mengakses pelajaran lewat televisi tersebut apabila mereka tidak mendapatkan guru yang ahli sejumlah bidang.
    “Ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.