Xcloud.id

Topik: APBN

  • Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat kecil dengan menghapus utang-utang lama yang membuat masyarakat terjebak pinjaman dengan bunga besar.

    Langkah ini, menurut Presiden Ke-8 RI itu, diambil secara terukur dan bertanggung jawab dalam kerangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin.

    “Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi. Terpaksa pinjam dari rentenir. Dari pinjol. Rentenir yang gila, bunganya harian. Luar biasa,” ujarnya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Untuk menjawab persoalan itu, Kepala Neagra menekankan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan strategis menghapus beban-beban tersebut sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

    “Kita hapus. Kita ambil tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko, tetapi dengan kerangka pengendalian APBN yang prudent.”

    Prabowo menegaskan bahwa pengendalian defisit anggaran tetap menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga agar defisit berada di angka maksimal 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih ketat dari standar internasional.

    “Pertama, kami disiplin dengan [anggaran] kami sendiri. Kami menjaga bahwa defisit kita tetap 2,5% dari GDP. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht tahun 90-an, mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%,” ucapnya

    Dia menyindir negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia yang justru tidak konsisten menjalankan standar defisit 3% tersebut, sementara Indonesia tetap disiplin dan bahkan berada di bawah ambang batas itu.

    “Kami karena ingin menjadi nice boy, kami ikut Maastricht Treaty. Untuk kita, kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal, saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%,” tuturnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa manajemen ekonomi pemerintahannya bersifat hati-hati namun progresif, memungkinkan penghematan besar-besaran yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

    “Pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang bisa dan boleh, dan bangga kita lakukan: penghematan besar-besaran. Ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” pungkas Prabowo.

  • Tim Luhut Ungkap Biang Kerok Ekonomi RI Loyo di Kuartal I

    Tim Luhut Ungkap Biang Kerok Ekonomi RI Loyo di Kuartal I

    Jakarta, CNBC Indonesia – Loyonya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 di bawah 5% ternyata salah satunya dipicu oleh efisiensi anggaran pemerintah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu melaju 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy), merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%. Dibanding kuartal I-2024 bahkan anjlok dalam, karena saat itu masih mampu tumbuh 5,11%.

    “Dulu DEN sudah mengingatkan turunnya, risiko turunnya government consumption akibat the so-called efisiensi ini,” ujar Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Prof. Arief Anshory Yusuf kepada CNBC Indonesia, Senin (5/5/2025).

    Dalam struktur ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2025, konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi, dengan minus 1,38%. Konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh 4,89% meski di bawah 5%, investasi atau PMTB tumbuh 2,12%, ekspor 6,78%, konsumsi LNPRT 3,07%, dan impor tumbuh 3,96%.

    Meskipun, kontribusi konsumsi pemerintah ke PDB terbilang kecil, hanya 5,88%, bila dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sebesar 54,53%, PMTB 28,03%, dan ekspor 22,3%.

    Arief menegaskan, namun yang menjadi masalah efisiensi anggaran ini terjadi saat daya beli masyarakat tengah ambruk, padahal daya beli yang tercermin dari konsumsi rumah tangga lajunya telah melambat di bawah 5% sepanjang tahun lalu.

    Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

    “Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah,” ucap Arief.

    “Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil juga kenaikan share dari defensive consumption spending,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada sisa kuartal tahun ini, terutama di tengah hilangnya faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat seperti perayaan tahun baru, hingga hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Lebaran, belanja pemerintah harus kembali digeliatkan.

    “Saya kira atensi kita segera harus ke membalikkan government consumption,” tutur Arief.

    Ia juga mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan rancangan kebijakan deregulasi, yang telah diamanatkan Presiden Prabowo Subianto supaya investasi kembali tumbuh kencang. Sebab, investasi atau PMTB yang menjadi komponen kedua terbesar penyumbang PDB pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 2,12%. Kuartal IV-2024, pertumbuhan PMTB mencapai 5,03%, sedangkan kuartal I-2025 masih mampu mencapai 3,78%.

    “Mempercepat deregulasi supaya investasi bisa masuk dan tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga,” ujar Arief.

    Menurut Arief, pemerintah juga akan menyelesaikan negosiasi tarif dagang dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump supaya pertumbuhan ekspor tak tertekan ke depannya.

    “Negosiasi dengan US menjadi krusial supaya ekspor tidak terlalu kolaps,” tegas Arief.

    Yang jelas, ia menegaskan, fokus utama ke depan adalah mempercepat belanja APBN supaya ekonomi dapat terus terjaga pertumbuhannya di tengah melempemnya kemampuan belanja masyarakat.

    “Jadi ya harus lah (pemerintah belanja), minus gitu year on year. Dan itu yang mendorong perlambatan growth,” tuturnya.

    Arief juga menekankan bahwa DEN akan mengusulkan paket insentif kepada pemerintah supaya bisa diramu untuk menjaga daya beli masyarakat. “Tapi belum dipikirkan. Sangat mungkin discount listrik lagi karena paling tepat sasaran,” tegas Arief.

    (haa/haa)

  • Koperasi Merah Putih Siap Tancap Gas! Desa Cikahuripan Matangkan Strategi Ekonomi Rakyat

    Koperasi Merah Putih Siap Tancap Gas! Desa Cikahuripan Matangkan Strategi Ekonomi Rakyat

    JABAR EKSPRES – Program Koperasi Merah Putih yang diinisiasi pemerintah pusat mulai menggeliat di daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang. Digadang-gadang sebagai solusi ekonomi kerakyatan, program ini disambut antusias oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung.

    Kepala Desa Cikahuripan, Vera Vaisal, mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, meskipun saat ini prosesnya masih dalam tahap persiapan.

    “Struktur resmi memang belum terbentuk, kami sedang merumuskan pondasi yang kokoh. Karena saya ingin koperasi ini benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata,” ujar Vera saat ditemui di Kantor Desa Cikahuripan, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, penunjukan pengurus tidak bisa asal-asalan. Ketua koperasi harus punya jiwa wirausaha dan kemampuan memimpin. “Ini bukan soal formalitas. Kami ingin koperasi ini jadi motor ekonomi warga, bukan sekadar papan nama,” tegasnya.

    Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan bagian dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025 yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 3 Maret lalu. Tujuannya: meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat sistem ekonomi berbasis gotong royong dan partisipasi warga.

    Desa Cikahuripan tengah mengkaji potensi unit usaha yang paling relevan. Sementara ini, sektor penyediaan bahan pangan seperti telur ayam dan simpan pinjam dinilai paling menjanjikan.

    “Kami akan tentukan arah usaha setelah struktur koperasi rampung. Tapi peluangnya besar, dan masyarakat sudah mulai antusias,” jelas Vera.

    Adapun tujuh unit usaha yang menjadi acuan dalam koperasi Merah Putih meliputi:

    Apotek

    Klinik

    Simpan Pinjam

    Kantor Koperasi

    Pengadaan Sembako

    Cold Storage/Pergudangan

    Logistik

    Selain itu, koperasi dapat mengembangkan unit usaha lain sesuai potensi lokal desa masing-masing.

    Mengenai permodalan, dana akan bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, serta sumber sah lainnya sesuai regulasi.

    “Kami ingin koperasi ini bukan hanya kuat dari sisi ekonomi, tapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara luas. Ini bukan program sesaat—ini investasi jangka panjang untuk kemandirian desa,” tutup Vera.

  • Legislator Golkar Soroti Mandeknya Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru Papua – Halaman all

    Legislator Golkar Soroti Mandeknya Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru Papua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Robert J. Kardinal, menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur dan sistem pelayanan publik di empat daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran di Tanah Papua. 

    Ia mengatakan, dua tahun sejak resmi terbentuk, infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, rumah dinas, hingga kantor DPR Provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP) belum juga dibangun.

    Robert mengungkapkan bahwa kesepakatan awal saat pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah mencantumkan komitmen pembangunan infrastruktur melalui pendanaan dari APBN. Namun, implementasinya jauh dari harapan.

    “Saya sebagai anggota DPR dari Tanah Papua sangat kecewa dengan para pejabat gubernur yang bertahun-tahun tidak menyiapkan hal tersebut. Harusnya dia sebagai pejabat gubernur menyiapkan itu sampai kepala daerah dan DPR Papua dan MRP terbentuk” kata Robert kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

    Empat provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 

    Robert menyebut tidak ada kemajuan berarti dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

    “Bagaimana mereka bisa bekerja optimal kalau kantor saja belum ada? Banyak yang masih menumpang di gedung lain. Ini memperparah kondisi pelayanan publik,” ujarnya.

    Menurut anggota Komisi IV DPR itu, tujuan utama pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. 

    Namun, kurangnya perencanaan membuat realisasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Pemekaran ini disambut baik oleh masyarakat, tapi hasilnya belum terasa. Malah bisa menimbulkan kekecewaan jika tidak segera ditangani,” katanya.

    Ia juga menyoroti banyaknya pejabat struktural yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), serta belum jelasnya penataan kepegawaian dan status ASN. 

    Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan ketidakpastian dan menambah persoalan birokrasi di daerah-daerah baru.

    Robert mendesak agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan lembaga terkait segera turun tangan. 

    Ia juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sesuai Perpres No. 121 Tahun 2022, untuk memimpin koordinasi penyelesaian persoalan ini.

    “Jangan sampai anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tersedot hanya untuk mengejar pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang seharusnya sudah direncanakan dari awal. Pemerintah pusat harus ambil alih agar kepercayaan masyarakat terhadap pemekaran tidak hilang,” tandasnya.

  • Kota Kediri Siap Bentuk Koperasi Merah Putih, Ini Tantangannya

    Kota Kediri Siap Bentuk Koperasi Merah Putih, Ini Tantangannya

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus mematangkan rencana pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar bersama 46 lurah se-Kota Kediri.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan bahwa koordinasi ini menjadi bagian awal dari proses pembentukan koperasi.

    “Ini tadi rapat koordinasi dalam rangka pembentukan koperasi kelurahan merah putih, ada 46 lurah yang hadir, sama-sama sosialisasi terkait sistematikanya,” katanya, pada Senin (5/5/2025).

    Meskipun di Kota Kediri telah ada ratusan koperasi yang aktif, proses kajian tetap dilakukan untuk menentukan koperasi mana yang layak dikembangkan menjadi Koperasi Merah Putih.

    “Kita masih melakukan kajian, meskipun di Kota Kediri ada 528 koperasi, tetapi kita masih perlu kaji lebih mendalam, kira-kira mana koperasi yang berpotensi menjadi koperasi kelurahan merah-putih. Sebab, ini bentuknya ini bukan hanya koperasi simpan pinjam, tetapi bisa dalam bentuk apotik, dalam bentuk klinik, ada juga dalam bentuk cold storage, ini perlu kajian lagi,” paparnya.

    Program ini merupakan bagian dari target nasional yang ingin diwujudkan oleh pemerintah pusat pada pertengahan tahun ini.

    “Targetnya disampaikan Pak Prabowo menargetkan di tanggal 12 Juli ini ada 70 ribu koperasi, sehingga Kota Kediri juga dalam waktu dekat harus membentuk koperasi merah putih,” lanjut Mbak Vinanda.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini menyebutkan bahwa pihaknya akan segera bertindak jika ada wilayah yang dinilai siap.

    “Sasaran prioritas yang pertama, ada 528 koperasi. Ketika ada salah satu kecamatan atau kelurahan yang sudah siap, kita langsung action,” tegasnya.

    Soal teknis dan pendanaan, Wali Kota lulusan S2 Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya ini menegaskan bahwa skema pembiayaan masih dalam pembahasan.

    “Teknis yang disampaikan banyak, sistematika alur pembentukan, kemudian pendanaan dari mana. Pendanaan bisa dari APBD, dari APBN bisa, kemudian dari kelurahan juga bisa. Untuk komposisi pendanaan belum. Besaran pendanaan, masih dalam proses kajian,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, Bambang Priyambodo, menyebut proses awal telah berjalan dan melibatkan berbagai pihak di tingkat kelurahan.

    “Tahapan pembentukan ini sudah awal mulai. Raker dan sosialisasi. Setelah itu, nanti dilanjut lurah segera merapatkan barisan dengan LPMK, baru diadakan muskel yang harus dihadiri oleh dinas koperasi untuk diberi pengarahan,” katanya.

    Menurut Bambang, potensi di setiap kelurahan cukup beragam dan harus digali lebih dalam untuk menentukan jenis koperasi yang paling sesuai.

    “Setiap kelurahan memiliki potensi sendiri-sendiri, ada yang potensi ikan cupang, ada kerajinan dan lainnya, di sana perlunya,” tambahnya.

    Peluncuran Koperasi Merah Putih juga ditargetkan sesuai arahan Presiden. “Kalau waktu, tadi disampaikan pinginnya Pak Presiden 12 Juli sudah harus launching Koperasi Merah Putih, nunggu tempatnya mana, provinsi mana, kota mana, kita masih nunggu,” terusnya.

    Program ini memiliki tujuh klausal utama yang tertuang dalam Inpres 9/2025. Diantaranya, pendirian apotek, gudang, toko dan sebagainya. Namun, kendala juga muncul, terutama di sektor sumber daya manusia (SDM).

    “Kemungkinan kendala? Ini ada di SDM, karena SDM tentunya harus melibatkan SDM yang di kelurahan. Padahal amanatnya harus SDM yang mumpuni dan profesional,” sebutnya.

    Bambang menyebut merger koperasi menjadi bagian dari strategi, meskipun bukan hal yang mudah. Terlebih kini ditengah dalam semangat efisiensi pengelolaan anggaran.

    “Kita sampaikan ke pak lurah, kira-kira mana yang siap, koperasi mana, termasuk, mana yang akan dimarger, Tentunya menjadi kendala dan ini menjadi prioritas. Ini memang efisiensi, tetapi ini menjadi program prioritas, sampai beliau mengeluarkan inpres nomor 9 Tahun 2025,” ungkapnya.

    Terkait anggaran, kata dia, penyesuaian akan dilakukan meskipun prinsip efisiensi tetap dijaga. “Apakah nanti ada perubahan anggaran karena menggunakan APBD? Tentunya iya juga, meskipun efisiensi, tetapi tetap prioritas,” jawabnya.

    Bambang juga memastikan kesiapan bertahap dari masing-masing kelurahan. “Kalau Kota Kediri siap, tentu siap. Ini tidak langsung 46 kelurahan, tetapi melihat kesiapannya,” pungkasnya.

    Hadir untuk mendampingi Wali Kota Kediri, Sekda Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Wali Kota Kediri, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, seluruh camat dan lurah di Kota Kediri. [nm/beq]

  • Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan belanja pemerintah pada kuartal I-2025 mengalami kontraksi -1,38% secara tahunan (year on year/yoy). Hal itu turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran tumbuh positif pada kuartal I-2025, kecuali konsumsi pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak adanya belanja Pemilu seperti yang dilakukan pada kuartal I-2024.

    “Jadi di tahun lalu ada Pemilu, di tahun ini tidak ada Pemilu, itu salah satunya (penyebab kontraksi),” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi, Amalia menyebut nantinya akan ada realokasi anggaran yang dampaknya akan kelihatan pada kuartal II-2025.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di kuartal II-2025 dan seterusnya. Jadi kuartal I-2025 ini masih adanya proses administrasi untuk kemudian direalokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya,” beber Amalia.

    Alhasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87%. Angka itu lebih rendah dari kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Hanya konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi -1,38%.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Meski begitu, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Rinciannya, pembukaan blokir dilakukan untuk 23 K/L baru Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya Rp 53,49 triliun.

    “Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran, melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden prioritas pembangunan besarnya Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).

    Tonton juga “Terkena Efisiensi Anggaran, BPOM Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik” di sini:

    (kil/kil)

  • Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

    Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatat total penerimaan pajak pada Maret 2025 Rp 322,6 triliun. Angka setara dengan 14,7% dari target APBN Tahun 2025.

    “Capaian ini merupakan hasil gotong royong #KawanPajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh #KawanPajak dalam mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak,” tulis keterangan @ditjenpajakri, Senin (5/5/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan selama sebulan penuh pada Maret 2025 pendapatan negara berhasil dikumpulkan sebesar Rp 200 triliun. Hal itu membuat pendapatan negara di tiga bulan pertama 2025 mencapai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target.

    Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target, dari kepabeanan dan cukai Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target, serta dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.

    Dari sisi belanja, sampai 31 Maret 2025 mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rinciannya belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 207,1 triliun.

    Dengan demikian posisi APBN sampai 31 Maret 2025 mengalami defisit Rp 104,2 triliun atau 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah.

    Tonton juga “Kata Dedi Mulyadi soal Mobil Lexus Miliknya Nunggak Pajak” di sini:

    (ada/rrd)

  • Eks Karyawan PT Timah Tagih Janji Pesangon Rp 35 M

    Eks Karyawan PT Timah Tagih Janji Pesangon Rp 35 M

    Jakarta –

    Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan PT Timah Tbk (FKKB MKT) pertanyakan janji pemerintah terkait pesangon kepada 17.243 karyawan Timah yang terdampak restrukturisasi tahun 1995 sebesar Rp 35 miliar. Adapun janji tersebut sebelumnya telah disetujui pemerintah dan DPR pada tahun 2007.

    Kasus ini kembali disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) FKKB MKT dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Juru Bicara FKKB MKT Suryadi Saman menuturkan, janji tertulis tersebut belum juga dibayarkan setelah pemerintah dan DPR berganti periode. Hingga saat ini, ia menyebut persoalan berlarut-larut hingga 18 tahun.

    “Kenapa setelah 18 tahun, sampai dengan hari ini, sudah beberapa periode, sudah 18 tahun, itu tidak bisa diselesaikan yang Rp 35 miliar ini,” kata Suryadi dalam RDPU bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Ia menjelaskan, perjuangan pihaknya dimulai sejak 27 November 1997, dengan melakukan gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Pangkal Pinang.

    Dalam pengadilan, PN memutuskan tidak berwenang untuk mengadili lebih lanjut kasus tersebut. Sedangkan gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Agung dinyatakan tidak lengkap.

    Pada 4 Agustus 1999, FKKB MKT mencapai kesepakatan bersama yang tertuang dalam NKB PT Timah, di mana kewajiban tersebut akan dituntaskan. Kemudian pada 12 Seprember 2007, pemerintah dan DPR menyetujui pemberian pesangon FKKB MKT sebesar Rp 35 miliar melalui APBN-P.

    Akan tetapi, ketetapan tersebut dibatalkan Kementerian BUMN pada tanggal 24 Januari 2008 untuk melalukan kajian hukum lantaran kasus tersebut belum pernah terjadi di Indonesia.

    Suryadi menjelaskan, persoalan yang terjadi dalam kasusnya ada dua. Pertama, adanya pembohongan publik, lantaran dalam sebuah rapat Kementerian BUMM, manajamen PT Timah menyatakan tidak ada lagi persoalan dengan para karyawan.

    “Dikatakan juga di sini, berdasarkan laporan PT Timah Tbk, dikatakan sudah tidak ada permasalahan menyangkut ketenagakerjaan mengingat PT Timah Tbk telah memenangkan di tingkat Mahkamah Agung,” ungkapnya.

    Padahal, Suryadi mengaku tidak pernah digunakan dan tidak pernah menerima kekalahan di persidangan hingga saat ini. Ia menyebut, hal tersebut yang disampaikan kala itu agar hak para karyawan PT Timah tidak diberikan oleh negara.

    “Itu masalah kebohongan yang dilakukan oleh Direksi atau manajemen PT Timah pada tahun 2008,” ungkapnya.

    Persoalan kedua, terang Suryadi, Komnas HAM sempat mengeluarkan surat rekomendasi pada tahun 2011 agar karyawan dan manajemen PT Timah melakukan audiensi. Akan tetapi, audiensi kedua pihak tersebut belum terselenggara hingga saat ini.

    “Jadi kemunafikan ini menyebabkan masalah ini berlarut-larut,” tegasnya.

    Ia juga mengaku sempat menyurati Direktur PT Timah sebelum ada keputusan perubahan direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) beberapa waktu lalu. Namun begitu, FKKB MKT tidak mendapat hasil yang memuaskan.

    “Ini bukan lagi bicara masalah nilai, kalau hanya dikalikan dengan nilai hanya Rp 2 juta rupiah saja satu orang itu. Kami mohon pengertian, kami bicara memperjuangkan harga diri,” tutupnya

    (rrd/rrd)

  • Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Presiden Prabowo Terpangkas Perintah Efisiensi Anggaran

    Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Presiden Prabowo Terpangkas Perintah Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dijalankan oleh Presiden Prabowo membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih lemah pada kuartal I/2025. Capaian pertumbuhan perekonomian Indonesia ini menjadi yang paling lambat dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik hari ini, Senin (5/5/2025), mengumumkan produk domestik bruto Indonesia hanya tumbuh 4,87% dalam tiga bulan hingga Maret tahun ini. Capaian ini membuat keyakinan bahwa ekonomi bisa tumbuh hingga 8% terlihat semakin jauh.

    Perlambatan ekonomi Indonesia sendiri disebut karena menurunnya konsumsi rumah tangga dan penurunan tajam dalam belanja serta investasi pemerintah.

    Capaian itu bahkan berada di bawah estimasi median ekonom yang disurvei Bloomberg. Rata-rata dari para pengamat memperkirakan ekonomi Indonesia seharusnya tumbuh 4,92%. Secara triwulanan, PDB turun -0,98%, lebih dalam dari estimasi kontraksi sebesar -0,90%.

    Dikutip dari Bloomberg, capaian ini membuat posisi Indonesia semakin tertekan di tengah penundaan negosiasi perang dagang dengan Amerika Serikat selama 90 hari. Indonesia membutuhkan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi untuk membantu melindungi produsen Tanah Air dari melambatnya ekspor ke Amerika dan negara-negara lain di dunia. Presiden AS Donald Trump telah mengancam Indonesia dengan tarif tambahan timbal balik sebesar 32%, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mempertahankan kenaikan 0,5% setelah pengumuman tersebut, sementara rupiah memangkas kenaikan menjadi 0,2% terhadap dolar di tengah reli mata uang Asia yang meluas. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun sedikit berubah pada 6,87%.

    “Reaksi [melemahnya] PDB diredam kenaikan mata uang Asia, kecuali Jepang, di tengah harapan pembicaraan perdagangan AS-China dan tren dolar yang lemah, yang merupakan beberapa faktor yang mendukung apresiasi rupiah baru-baru ini,” kata Christopher Wong, ahli strategi valas di Oversea-Chinese Banking Corp.

    Menurut Bloomberg Economics, data yang lemah tersebut akan membuka ruang bagi kebijakan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

    “Prospek pertumbuhan yang jauh lebih lemah, bersama dengan inflasi yang sudah jinak, kemungkinan akan mendorong Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin lagi akhir bulan ini — terutama jika rupiah dapat mempertahankan kenaikan baru-baru ini,” tulis ekonom BE, Tamara Henderson, dalam sebuah laporan.

    Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sebagian besar output nasional Indonesia, tumbuh hanya 4,89% pada kuartal pertama, laju paling lambat sejak akhir 2023. Itu bahkan terjadi ketika perayaan Ramadan — yang biasanya merupakan musim perjalanan dan belanja tersibuk — jatuh pada bulan Maret tahun ini, setelah sebelumnya jatuh pada April 2024.

    Aktivitas ekonomi yang lebih luas tertahan oleh kontraksi 1,38% dalam belanja negara. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pemerintahnya untuk memangkas belanja di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan perjalanan, untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program prioritasnya seperti distribusi makanan sekolah gratis.

    Pembentukan modal tetap bruto naik 2,12%, angka terlemah dalam dua tahun. Menurut ekonom DBS Bank Ltd., Radhika Rao, ketidakpastian tentang tarif Trump kemungkinan berdampak pada rencana belanja modal perusahaan.

    Di sisi produksi, semua sektor bisnis tumbuh kecuali pertambangan, yang terseret turun oleh menurunnya permintaan internasional untuk batu bara dan pemeliharaan besar-besaran di tambang tembaga dan emas di Papua Tengah.

    Sektor dengan pertumbuhan tercepat adalah pertanian, jasa lainnya, dan jasa perusahaan, didorong oleh musim panen, pariwisata domestik dan asing, serta kegiatan persewaan.

    Bank Indonesia sendiri telah menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini, tetapi memilih untuk mempertahankan suku bunga tetap selama tiga bulan berturut-turut untuk melindungi mata uang. Mengingat latar belakang global yang suram, banyak ekonom juga telah memangkas perkiraan pertumbuhan mereka untuk Indonesia menjadi di bawah 5% tahun ini.

  • Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal I/2025, yakni sebesar 1,38% secara tahunan (year on year/YoY). Hal itu turut memengaruhi struktur produk domestik bruto alias PDB, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah.

    Amalia menuturkan kontraksi yang terjadi akibat adanya efek belanja pemilu yang dilakukan pada kuartal I/2024.

    “Tahun lalu ada Pemilu, tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya [penyebab kontraksi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga buka suara soal dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi, karena adanya belanja yang tertahan. Menurutnya, efisiensi atau realokasi anggaran itu membuat belanja tidak terjadi pada kuartal I/2025 tetapi akan tetap terealisasi.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan pada kuartal II/2025 dan seterusnya, karena kuartal I/2025 masih ada proses administrasi untuk direalokasi menjadi kegiatan pemerintah atau kegiatan ekonomi lainnya,” ujar Amalia.

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Alhasil, pertumbuhan ekonomi secara tahunan mecapai 4,87% atau lebih rendah dari kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11%.

    Meski demikian, perlambatan ini sudah diprediksi oleh para ekonom. Baik akibat efek belanja Pemilu maupun efisiensi yang pemerintah Prabowo lakukan sejak awal tahun.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY).

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah hingga 19,9% (YoY) dan memberikan kontribusi sebsar 6,25% pada kuartal I/2024.

    Sementara melihat pada kuartal sebelumnya atau kuartal IV/2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 4,17% (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,96% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada kuartal I/2025 akibat efek efisiensi belanja pemerintah.

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    David menyampaikan bahwa selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyadari akan adanya perlambatan ekonomi akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun.

    Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.

    Terdiri dari efisiensi belanja K/L senilai Rp256,1 triliun pada 99 K/L dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) seniali Rp50,6 triliun.

    “Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu, seperti yang ditayangkan sejumlah media, seperti Kompas dan Detik.

    Kini, Prabowo telah mengizinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran dari efisiensi tersebut. Harapannya, belanja yang sebelumnya tertahan dapat terakselerasi pada bulan-bulan berikutnya.