Xcloud.id

Topik: APBN

  • Wacana Sekolah Rakyat Dikritisi, DPRD Surabaya Nilai Program Pemkot Sudah Jalan

    Wacana Sekolah Rakyat Dikritisi, DPRD Surabaya Nilai Program Pemkot Sudah Jalan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i mengkritisi wacana pendirian Sekolah Rakyat di kota pahlawan. Imam menilai inisiatif tersebut justru berpotensi tumpang tindih dengan program yang selama ini sudah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk warga kurang mampu.

    Menurut Imam, konsep Sekolah Rakyat sesungguhnya telah lama berjalan dalam bentuk fasilitas pendidikan berbasis asrama yang dikelola Pemkot. Dia menyebut keberadaan UPTD Kampung Anak Negeri di Wonorejo Timur sebagai salah satu contohnya, di mana pelajar SD dan SMP dari kalangan tidak mampu sudah ditampung dan disekolahkan secara penuh.

    “Ya, misalnya nanti sekolah rakyat itu modelnya yang untuk SD, SMP itu ditempatkan di asrama yang memang selama ini menampung pelajar SD dan SMP itu di Wonorejo, yaitu UPTD Kampung Anak Negeri,” ujar Imam kepada beritajatim.com, Selasa (13/5/2025).

    Program serupa juga sudah ada bagi mahasiswa. Jadi menurut Imam, sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat, untuk di Surabaya, cukup bagi siswa SMA yang ditempatkan di asrama dan dikelola Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan anggaran dari APBN, bukan APBD Surabaya.

    Sedangkan untuk mahasiswa sudah dijalankan Pemkot Surabaya di kawasan Kalijudan bernama Asrama Bibit Unggul.

    “Yang SMA itu yang dibuat di UNESA. Yang ada asramanya. Kalau yang asrama bibit unggul tadi itu mereka ya tinggal di situ, tidur di situ,” imbuh politisi NasDem ini.

    Imam menegaskan bahwa semua kebutuhan pendidikan hingga tempat tinggal ditanggung oleh Pemkot, kendati program ini tidak diberi label “Sekolah Rakyat”. Menurutnya, esensinya sama yakni melayani warga tak mampu dengan fasilitas pendidikan gratis.

    “Pemkot sudah menjalankan itu. Ya jenenge enggak sekolah rakyat tapi isinya ya rakyat yang tidak mampu dilebokno asrama dan disekolahi semuanya dibiayai oleh Pemkot dan bantuan dari swasta,” tegasnya.

    Terkait wacana pembangunan fisik sekolah rakyat, Imam menyampaikan keraguan. Dia menyebut bahwa syarat pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan sedikitnya lima hektare dalam satu tempat. Sesuatu yang saat ini tidak dimiliki Pemkot Surabaya.

    “Enggak usah nggawe meneh (tidak usah bikin lagi). Wis enggak duwe duit gawe tuku (sudah tidak punya uang buat beli) tanah lima hektar. Seandainya ada lahan pun ngapain juga,” katanya,

    Imam menyimpulkan bahwa Pemkot Surabaya sejatinya sudah memiliki konsep dan implementasi yang sejalan dengan gagasan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar wacana tersebut tidak dilanjutkan jika hanya akan mengulang kebijakan yang sudah berjalan.

    “Sebenarnya Pemkot sudah punya konsep yang sama. Jadi enggak perlu lagi ada,” pungkasnya. [asg/aje]

  • BLK Pacitan Terhenti Akibat Dana Pusat Belum Turun, Pelatihan Keterampilan Tertunda

    BLK Pacitan Terhenti Akibat Dana Pusat Belum Turun, Pelatihan Keterampilan Tertunda

    Pacitan (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terganjal anggaran. Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi ujung tombak pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, tidak dapat beroperasi secara optimal tahun ini karena belum turunnya alokasi dana dari pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Pacitan, Acep Suherman, menyebut efisiensi anggaran di tingkat daerah membuat program pelatihan harus terhenti sementara. “Kami masih menunggu anggaran dari APBN. Sementara dari APBD tidak ada alokasi karena efisiensi,” ujarnya, Senin (12/5/2025).

    Padahal, antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BLK sangat tinggi. Setiap kali pembukaan kelas diumumkan, puluhan pendaftar langsung menyerbu. Tahun lalu saja, dari delapan kelas pelatihan yang tersedia, masing-masing hanya mampu menampung 16 peserta, meskipun jumlah pendaftar bisa mencapai 60 orang per kelas.

    Jenis pelatihan yang ditawarkan cukup beragam dan menyasar kebutuhan pasar kerja maupun usaha mandiri. Mulai dari pelatihan komputer grafis dan office, reparasi elektronik, pengelasan, hingga pelatihan kewirausahaan yang menyasar pelaku UMKM.

    Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan muda yang belum memiliki keterampilan kerja praktis. Namun, realita fiskal justru menjadi penghambat utama. “Kalau pelatihan tidak jalan, daya saing tenaga kerja kita jadi rendah,” kata Acep.

    Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, tenaga kerja lokal dikhawatirkan tidak siap menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat, apalagi di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pacitan per Agustus 2024 masih berada di angka 1,56 persen. Yang mengkhawatirkan, kontribusi terbesar justru berasal dari lulusan perguruan tinggi.

    Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan vokasional sebagai penunjang keterampilan kerja nyata, yang tidak selalu didapatkan di bangku kuliah.

    Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemkab Pacitan dalam menyiapkan angkatan kerja yang adaptif, terampil, dan siap bersaing. Tanpa intervensi pelatihan yang memadai, upaya menurunkan angka pengangguran bukan hanya terhambat, tetapi juga bisa berujung pada stagnasi pembangunan ketenagakerjaan daerah. [tri/suf]

  • Legislator Komisi XII DPR Dukung Peningkatan Produksi Migas Nasional – Halaman all

    Legislator Komisi XII DPR Dukung Peningkatan Produksi Migas Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno berharap, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan kinerja.

    Melalui peningkatan produksi PHE yang notabene adalah kontributor terbesar, imbuh Eddy, diharapkan produksi migas nasional juga meningkat, sehingga memperkuat peran terhadap ketahanan energi nasional.

    Demikian disampaikan Eddy, menyikapi kinerja positif PHE pada Triwulan I 2025.  

    ”Ya, (peran PHE) memang sangat krusial. Saya percaya, ke depan PHE bisa melakukan peningkatan lebih banyak lagi. Makanya, harus terus didukung, terutama kekuatan finansialnya agar PHE mampu secara terus-menerus meningkatkan eksplorasi,” kata Eddy kepada media hari ini, Jumat (9/5/2025).

    Sebagai kontributor migas terbesar di Tanah Air, peran PHE dan anak-anak usahanya, seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), memang sangat besar.

    Untuk minyak misalnya, PHE berkontribusi sekitar 69 persen produksi nasional. Karena itulah, jelas Eddy, PHE harus terus menjaga tingkat produksi. Sebab jika terjadi penurunan produksi, tentu akan berdampak cukup signifikan terhadap ketahanan energi nasional.

    ”Pasti dong, harus terus menjaga produksi. Karena penurunan produksi antara Pertamina dan KKKS lain, misal sama-sama 10 persen, tentu memiliki impact berbeda. Karena volume produksi Pertamina besar sekali dibandingkan KKKS yang lain. Sepuluh persen dari 100 kan berbeda dibandingkan 10 persen dari 20,” kata Eddy.

    Karena peran krusial itulah, PHE juga harus didukung agar benar-benar fokus. Eddy sependapat, PHE hendaknya tidak terlalu dibebani dengan hal yang bukan kewajiban pokoknya, karena bisa berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional.

    Dalam kondisi sumur yang sudah mature, Eddy menilai, keberhasilan PHE meningkatkan produksi pada Triwulan I 2025, dilakukan melalui peningkatan aspek investasi, termasuk aspek drilling.

    ”Tentu dilakukan melalui upaya luar biasa. Artinya semakin banyak dilakukan investasi sektor pengeboran, maka semakin besar potensi untuk menemukan sumber migas baru untuk peningkatan produksi. Makanya, capaian PHE pada Triwulan I 2025, jelas merupakan prestasi,” tutup Eddy.

     
    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengapresiasi pencapaian dan inovasi yang dilakukan PHE, antara lain melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

    Termasuk di antaranya, dalam mempertahankan tingkat produksi migas di lapangan-lapangan tua.

    “PHM harus terus fokus pada peningkatan lifting minyak demi mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mempercepat eksplorasi dan pengembangan lapangan baru,” tegas Bahlil saat kunjungan kerja ke  kerja ke Lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS), 30 April 2025.

    Secara nasional, Bahlil juga optimistis target lifting 2025 akan tercapai.

    “Lifting minyak kita sekarang kan hanya 580 ribu barel per day dan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita 605 ribu barel per day di tahun 2025. Dan Insyaallah akan bisa mencapai bahkan melebihi target dari apa yang dicanangkan dalam APBN,” kata Bahlil ketika itu.

    Sebelumnya, PHE menyampaikan, pada Triwulan I 2025 berhasil meningkatkan produksi migas menjadi 1,043 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Triwulan I 2024 sebesar 1,042 MBOEPD.  

    Hingga Maret 2025, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 206 sumur pengembangan, 248 sumur workover, dan 9.207 well service.

    Pencapaian Triwulan I 2025 ini meningkat dibandingkan periode sama tahun 2024 dengan jumlah penyelesaian kerja pengeboran 3 sumur eksplorasi, 163 sumur pengembangan, 219 sumur workover, dan 8.323 well service.   

  • Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut
    Tim Redaksi

    DEMAK, KOMPAS.com
    – Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tenggelam akibat
    banjir rob
    yang terus meluas.
    Hingga kini, kenaikan air laut berdampak pada terendamnya 10 desa di sisi utara jalur Pantura Semarang–Demak.
    Menanggapi kondisi tersebut, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung mendatangi kantor DPRD Demak pada Kamis (8/5/2025) untuk melakukan audiensi dan mendesak percepatan penanganan banjir rob yang sudah terjadi bertahun-tahun.
    “Bagian utara jalan Raya Semarang–Demak yang meliputi 10 desa yaitu, Desa Sidorejo, Banjarsari, Surodadi, Tugu, Timbulsloko, Gemulak, Sidogemah, Purwosari, Bedono, dan Sriwulan,” ujar KH Lutfin Najib, Ketua Tanfidziah MWC NU Sayung, dalam pesan tertulis.
    Banjir rob
    menyebabkan kerusakan pada ribuan rumah warga, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur desa.
    Beberapa data yang disebutkan MWC NU:
    Desa Sidorejo
    : 1.450 KK terdampak setiap tahun
    Desa Tugu
    : 1.100 KK, 1.132 rumah, 18 tempat ibadah, 5 sekolah, dan faskes rusak
    Desa Surodadi dan Timbulsloko
    : Berhadapan langsung dengan laut, alami abrasi dan kehilangan tempat tinggal
    Dukuh Bogorame
    : Terancam hilang karena akses masuk sulit, butuh pembangunan jembatan segera
    “Dukuh Bogorame kalau pemda tidak segera turun tangan akan hilang karena sudah sulit akses masuknya, maka sangat diperlukan pembangunan akses jembatan menuju Dukuh Bogorame,” jelas Lutfin.
    MWC NU menilai bahwa pembangunan
    tanggul laut
    adalah satu-satunya solusi permanen untuk menghentikan abrasi dan banjir rob di pesisir Demak.
    “Paling utama pembangunan tanggul laut, wabil khusus pembangunan tanggul laut tentu itu masuk dalam proyek strategis nasional, merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan abrasi di wilayah Pesisir Demak,” tegas Lutfin.
    Usai audiensi, juru bicara peserta, Syaifudin, menyebut bahwa pemerintah daerah telah menyatakan komitmen menangani banjir rob di Sayung.
    Namun ia menegaskan, APBD Demak tidak cukup untuk membangun tanggul laut, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
    “Terutama kalau menangani rob ya tanggul laut, tidak mungkin APBD itu tidak mungkin, harus APBN,” ujar Syaifudin.
    Ia juga menggambarkan kondisi masyarakat Sayung yang terpaksa bertahan dalam keterbatasan, karena tidak memiliki pilihan lain untuk pindah.
    “Sebenarnya tidak kuat bertahan, tapi bagaimana lagi, mau pindah tidak punya uang. Mau tidak bertahan bagaimana, punyanya itu ya dipakai,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Kemenhub Bertambah Rp 9 Triliun, Ini Alokasi Pemakaiannya – Page 3

    Anggaran Kemenhub Bertambah Rp 9 Triliun, Ini Alokasi Pemakaiannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – DPR RI telah menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2025 sekitar Rp 9 triliun lebih, dari Rp 17,72 triliun menjadi Rp 26,29 triliun. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, tambahan anggaran ini untuk memastikan serta mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. 

    “Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation (PSO), serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024,” ujar Menhub Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5/2025).

    Dalam rapat kerja ini dibahas pula pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kemenhub pada semester I 2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lalu, terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi pada Laporan Keuangan 2023. 

    Menhub mengatakan, saat ini 69 persen atau 49 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Ke depan akan dilakukan percepatan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

    “Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK RI di antaranya mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada unit kerja terkait, pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi, pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I kantor pusat, serta koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait,” tuturnya. 

    Angkutan Perintis Tetap Disubsidi

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan subsidi transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Menhub Dudy Purwagandhi memastikan efisiensi anggaran di Kemenhub dilakukan dengan selektif dan tetap mengutamakan sektor transportasi yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tetap kami prioritaskan agar aksesibilitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Menhub beberapa waktu lalu. 

  • Triwulan I, APBN Jawa Barat Catatkan Surplus Rp3,11 Triliun

    Triwulan I, APBN Jawa Barat Catatkan Surplus Rp3,11 Triliun

    JABAR EKSPRES – Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Jawa Barat sampai dengan Triwulan I 2025 di Ruang Sidang Gedung Keuangan Negara Bandung, (Rabu, 7/5).

    Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat Taukhid menyampaikan beberapa hal terkait kondisi perekonomian di Jawa Barat. Beliau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Ekonomi Jawa Barat menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi, dengan tumbuh positif sebesar 4,98 persen (yoy) pada triwulan I 2025. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,89 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,8 persen.

    2. Pada Maret 2025 terjadi Inflasi sebesar 0,81 persen (yoy) dengan IHK 107,64. Penyumbang utama Inflasi yoy diantaranya Emas Perhiasan, Kopi bubuk, Minyak goreng, Cabe rawit, dan Bawang merah. Harga emas sepanjang tahun 2025 terus mengalami kenaikan, sementara faktor cuaca menyebabkan hasil produksi bawang merah dan cabai rawit di Jawa Barat mengalami penurunan.

    Baca juga : Jaga Kinerja APBN di Jabar, Tetap Waspada dan Optimistis Menghadapi Tantangan 2023

    3. Neraca Perdagangan Maret 2025 (yoy) surplus USD 2,11 miliar, dengan total ekspor USD 3,09 miliar dan total impor USD 0,98 miliar. Dari sisi volume perdagangan luar negeri, pada bulan Maret 2025 terjadi surplus sebesar 223,35 ribu ton. Dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan mitra dagang utama, mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan, sedangkan perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukan surplus mencapai USD 441,39 juta.

    4. NTP Maret 2025 turun 0,38 persen menjadi 113,10, sedangkan NTN naik 1,75 persen menjadi 112,54. NTP Jawa Barat turun, karena kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) lebih tinggi dibanding Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang dikontribusi oleh kenaikan tarif listrik dan harga telur ayam ras. Sementara NTUP Jawa Barat naik, akibat kenaikan It lebih tinggi dari kenaikan Ib produksi dan penambahan barang modal.

    Taukhid pun menyampaikan tentang kinerja belanja di postur APBN regional Jawa Barat sampai dengan Triwulan, sebagai berikut:

    1. Pagu Belanja Negara pada APBN regional Jabar tahun 2025 sebesar Rp117,20 triliun. Sampai dengan 31 Maret 2025 telah terealisasi Rp29,41 triliun atau 25,10 persen dari pagu. Kinerja belanja Negara mengalami perlambatan dibanding periode yang sama tahun yang lalu.

  • Wamenkeu: RI fokus jaga tujuan jangka panjang di tengah gejolak global

    Wamenkeu: RI fokus jaga tujuan jangka panjang di tengah gejolak global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Indonesia fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi di tengah gejolak perekonomian global.

    “Indonesia, meskipun menghadapi gejolak global ini, tetap menjaga fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan bagaimana Indonesia bisa berkembang secara ekonomi,” kata Suahasil dalam Seminar Indonesia Credit Spotlight 2025, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Wamenkeu Suahasil menyebut kondisi perekonomian global saat ini terbilang cukup menantang. Maka dari itu, suatu negara tidak bisa hanya berfokus pada tujuan jangka pendek.

    Dalam konteks Indonesia, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan meski dihadapkan dengan tantangan ekonomi global.

    Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah tahun ini adalah efisiensi anggaran terhadap pengeluaran atau belanja yang tidak relevan.

    “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menginstruksikan kami untuk mencapai efisiensi sebesar Rp256 triliun, yang sekitar 23-24 persen dari anggaran kementerian,” jelas dia.

    Lebih lanjut, meski APBN mencetak defisit sejak awal tahun dengan catatan terakhir sebesar Rp104,2 triliun per Maret, Suahasil memastikan pengelolaan APBN tetap dalam target yang telah disepakati pemerintah dan DPR.

    “Anggaran tetap berjalan sesuai rencana dan dapat mendukung prioritas pemerintah, dengan mobilisasi pendapatan dan peningkatan rasio pajak sebagai fokus utama,” ujar Suahasil.

    Wamenkeu pun menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif.

    “Kami berkomitmen untuk menjaga kredibilitas anggaran, menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, dan memastikan efisiensi anggaran yang telah dimulai di awal 2025 dapat mendukung program pemerintah,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.

    Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk merelokasi dan membuka blokir anggaran agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

    Rinciannya, pembukaan blokir sebesar Rp33,11 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih. Sementara Rp53,49 triliun lainnya digunakan untuk pembukaan blokir kepada 76 K/L. Nilai itu merupakan realisasi hingga 25 April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah andalkan Danantara guna pacu kinerja investasi dan ekonomi

    Pemerintah andalkan Danantara guna pacu kinerja investasi dan ekonomi

    Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk memacu kinerja investasi dan perekonomian nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Fitch Ratings’ Annual Indonesia Conference di Jakarta, Rabu.

    Setelah struktur organisasi terbentuk, kini Danantara tengah menyusun daftar proyek strategis sebagai permulaan.

    Anggito mengaku telah melihat daftar proyek yang disasar oleh Danantara dan meyakini lembaga ini bisa menjadi saluran komersial bagi Indonesia.

    “Jadi, mereka menargetkan sejumlah return on investment (pengembalian investasi),” tambah Anggito.

    Selain Danantara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ekonomi domestik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Dari data terakhir, 3,4 juta anak telah menikmati program ini dan akan terus bertambah ke depannya. Harapannya program ini bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kita di masa depan. Program ini juga memberikan dampak ekonomi, tercermin di dapur-dapur di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Wamenkeu.

    Sebagai catatan, komponen investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh terbatas 2,12 persen pada kuartal I-2025. Kinerja investasi utamanya dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas. Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat.

    Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen berkat dukungan dari libur tahun baru serta Ramadhan hingga Idul Fitri.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN berperan dalam kinerja positif itu. Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif seperti THR, diskon tarif listrik dan tarif tol, hingga insentif pajak serta menjaga stabilitas harga pangan dengan memberikan suntikan dana kepada Bulog.

    Menkeu mengakui dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah ke depannya.

    Maka, pemerintah mengambil strategi deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta perlindungan dunia usaha dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Deregulasi diarahkan untuk mengatasi hambatan perdagangan dan investasi, terutama dari sisi global.

    Kemudian, pemerintah juga akan mempercepat realisasi penyerapan dengan menyesuaikan rekonstruksi belanja negara yang lebih produktif. Fokus utamanya mencakup perluasan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Target Penerimaan Pajak 2025 Rp 2.189 Triliun, Suryo Utomo Tempuh Intensifikasi dan Ekstensifikasi – Halaman all

    Target Penerimaan Pajak 2025 Rp 2.189 Triliun, Suryo Utomo Tempuh Intensifikasi dan Ekstensifikasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189 triliun dalam atau naik 13,5 persen dibandingkan tahun 2024.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku, target pendapatan perpajakan tahun ini merupakan tantangan yang harus dibarengi dengan upaya yang keras.

    “Ini merupakan challenge sekaligus effort yang harus kami lakukan dan support dan kebersamaan dalam mengarungi cerita pengumpulan penerimaan tahun 2025 ini betul-betul sangat kami harapkan,” kata Suryo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Rabu (6/5/2025).

    Suryo mengatakan, DJBC mengupayakan perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kemudian, mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, joint program dan penegakan hukum.

    Lalu, menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan.

    “Kami coba lakukan dan konsisten akan terus kami lakukan pada waktu kami harus mengumpulkan penerimaan negara. Tujuannya pasti memperluas basis,” terang Suryo.

    Di sisi lain, DJBC juga memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha serta transformasi ekonomi yang bernilai lebih tinggi.

    Serta mendorong penguatan organisasi dan sumber daya manusia sejalan dengan dinamika perekonomian.

    “Plus satu lagi, bagaimana kami mencoba membuat administrasi kami lebih simple lebih sederhana dan lebih cepat dengan cara implementasi Coretax di 2025,” ungkapnya.

    Sampai akhir Maret 2025, realisasi penerimaan pajak pemerintah mencapai Rp 322 triliun. Menurut Suryo, ini bergerak positif dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 28 Februari.

    “Dapat kami sampaikan bahwa di bulan Maret ini sendiri penerimaan pajak bertumbuh positif sebetulnya dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya Januari-Februari yang bertumbuh negatif,” tegas dia.

  • Prabowo Buka Sekolah Rakyat Berasrama Juli 2025, Ini Syarat Daftarnya!

    Prabowo Buka Sekolah Rakyat Berasrama Juli 2025, Ini Syarat Daftarnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program besar yang akan diluncurkan pada Juli 2025. Program ini adalah Sekolah Rakyat ‘berasrama’.

    Prabowo mengatakan ada sebanyak 53-55 Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli mendatang. Sekolah ini, katanya, akan diperuntukkan kepada masyarakat miskin.

    “Insyaallah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 sekolah berasrama,” ungkapnya saat sambutan acara halalbihalal bersama TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Prabowo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat ini dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, anak keluarga miskin tidak boleh melanjutkan pekerjaan orang tuanya.

    “Saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Kalau bapaknya susah tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus.

    Saat ini, seleksi murid-murid Sekolah Rakyat Berasrama ini sudah dimulai. Kementerian Sosial, Kementerian PANRB dan BPS turun langsung melakukan hal ini karena mereka memiliki data. Syaratnya, kata Prabowo, adalah anak dari keluarga tidak mampu

    “Nah sekarang sudah mulai seleksi murid syaratnya harus benar-benar dari keluarga tidak mampu dan salah satu teknik – mereka Kemensos, PANRB dan BPS karena mereka yang punya data – adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu (5/5/2025) menyampaikan rencana peluncuran program nasional sekolah rakyat dengan sistem asrama. Menurut Kepala Negara, program ini menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi rendah di Indonesia dan akan dimulai dengan pendirian sedikitnya 100 sekolah di berbagai wilayah.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Sosial, baru datang dari Jawa Tengah. Beliau cerita, karena kita juga dalam waktu dekat akan buka minimal 100 sekolah berasrama yang dialamatkan untuk saudara-saudara kita, rakyat kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil satu dan desil dua,” ujarnya.

    Prabowo menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Ia pun mengapresiasi kerja cepat para menteri terkait, terutama Menteri Sosial serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah merancang implementasi awal program tersebut pada bulan Juli mendatang.

    “Bolak-balik saya katakan jangan dipaksa, berbuat, tapi kita tidak usah ngejar tanggal yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin mereka ingin mendapat hasil terbaik cepat, silahkan. Tapi ujungnya nanti saya kira ini akan sangat dirasakan oleh orang yang paling bawah,” kata Presiden.

    Selain itu, Presiden menilai dukungan dari pemerintah daerah terhadap sekolah rakyat ini juga luar biasa. Kepala Negara mengungkapkan bahwa lebih dari 200 bupati dan wali kota telah menyiapkan lahan guna mendukung pembangunan sekolah.

    “Saya katakan, kalau Pemda siapkan lahan, kita bangun. Dan kita sudah siapkan anggaran APBN. Ternyata sambutannya lebih dari 200, ya Mensos, sudah siapkan lahan. Antara sekitar 5 hektare sampai 8 hektare, Lumayan. Sekolah, SD, SMP, SMA, 5 hektare saya kira jarang tuh di Indonesia,” lanjutnya.

    Prabowo menekankan perencanaan titik pembangunan dilakukan secara detail yang menyasar pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dalam dua hingga tiga minggu ke depan, Presiden berharap finalisasi desain hingga anggaran untuk pembangunan sekolah ini dapat segera terselesaikan.

    “Persiapannya sudah cukup matang. Ini saya kira akan dimatangkan 2-3 minggu lagi. Dan akan dilaksanakan dengan baik. Kita sudah merancang biaya pembangunan kampus tersebut. Yang cukup menurut saya hemat tapi bagus,” tegas Prabowo.

    (haa/haa)