Xcloud.id

Topik: APBN

  • Mentrans: Kami tak ingin warga lokal jadi penonton di tanah sendiri

    Mentrans: Kami tak ingin warga lokal jadi penonton di tanah sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berupaya memperkuat pemberdayaan masyarakat di kawasan tujuan transmigrasi agar warga setempat tidak sekadar menjadi penonton, tapi dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan dari program transmigrasi.

    Untuk mendukung upaya pemberdayaan tersebut, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan Program Transmigrasi Patriot yang akan memberikan beasiswa dan kesempatan melakukan penelitian di kawasan transmigrasi bagi para mahasiswa, akademisi, maupun lulusan sarjana.

    “Trans Patriot (Program Transmigrasi Patriot) kami dedikasikan untuk anak muda yang ingin membangun negeri. Karena kunci dari kesejahteraan adalah pendidikan secara luas, kami tidak ingin warga lokal hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis.

    Selain program tersebut, pihaknya juga berkolaborasi untuk mengembangkan kawasan transmigrasi sekaligus memberdayakan masyarakat setempat dengan sejumlah pihak, salah satunya Pandu Tani Indonesia (Patani).

    Iftitah mengatakan bahwa kerja sama dengan Patani merupakan langkah konkret mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pertanian berkelanjutan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

    Ia menyampaikan bahwa upaya tersebut diperlukan untuk mentransformasi area transmigrasi menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang tidak bergantung terhadap dana APBN.

    Ia berharap daerah transmigrasi ke depannya dapat dikembangkan dengan melibatkan investor dan partisipasi aktif masyarakat lokal, sehingga dibutuhkan kapasitas SDM yang memadai.

    “Kata kuncinya adalah pembangunan manusia. Kami tidak hanya membangun kawasan ekonomi, tetapi juga SDM yang produktif, mandiri, dan berdikari,” ucap Iftitah.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Blitar Andalkan DBHCHT dan Swakelola Dongkrak Produktivitas Tani

    Blitar Andalkan DBHCHT dan Swakelola Dongkrak Produktivitas Tani

    Blitar (beritajatim.com) – Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar tampak penuh. Suasana akrab namun serius menyelimuti ruangan yang dipenuhi perwakilan kelompok tani dari 15 kecamatan.

    Hari itu, mereka tidak hanya mendengar pemaparan program, tetapi juga memegang kunci peran penting dalam pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang dibiayai dari beragam sumber anggaran, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Sosialisasi ini bukan kegiatan seremonial belaka. Bagi Matsafii, Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, momen ini merupakan pengantar bagi petani untuk memahami mekanisme pelaksanaan program infrastruktur berbasis swakelola yang akan mereka jalankan sendiri.

    Ia menjelaskan, kegiatan tahun ini mencakup pembangunan jalan usaha tani (JUT), jaringan irigasi tersier (JIT), sumur dangkal, serta irigasi perpompaan. Semuanya tersebar di 15 kecamatan dan dikerjakan langsung oleh kelompok tani penerima manfaat.

    “Semua kegiatan berbasis swakelola. Dana masuk ke rekening kelompok, mereka yang laksanakan dengan didampingi dua fasilitator, baik untuk teknis maupun administrasi,” ujar Matsafii dalam pemaparannya.

    Tak hanya anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II, kegiatan ini juga didukung oleh dana tugas pembantuan dari APBN Provinsi. Menurut Matsafii, dari APBN Provinsi misalnya, ada program irigasi perpompaan yang mengambil sumber air tanah melalui sumur, berbeda dengan irigasi permukaan yang mengambil dari sungai.

    Namun, sorotan utama dalam pertemuan ini adalah penggunaan DBHCHT. Untuk tahun anggaran 2025, dana dari hasil cukai ini dialokasikan untuk membangun 7 titik JIT dan 6 titik JUT.

    “Masing-masing titik dianggarkan sekitar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta,” ungkap Matsafii. Ia menekankan, lokasi program tersebar merata di wilayah Kabupaten Blitar, terutama di kecamatan-kecamatan penghasil tembakau seperti Selopuro, Talun, Kademangan, dan Panggungrejo.

    Matsafii menambahkan, kriteria penerima DBHCHT memang mensyaratkan keberadaan tanaman tembakau di wilayah kelompok tani. Hal ini selaras dengan tujuan penggunaan DBHCHT yang harus tepat sasaran sesuai komoditas penyumbang cukai. “Di Selopuro, luas lahan tembakaunya paling dominan, tapi di kecamatan lain juga ada spot-spot,” jelasnya.

    Lebih jauh, ia menekankan urgensi pembangunan JIT untuk mendukung produktivitas pertanian. Pasokan air menjadi penentu utama keberhasilan budidaya tembakau maupun tanaman pangan lainnya seperti padi dan jagung. Jaringan irigasi tersier, kata dia, akan mengalirkan air langsung ke lahan pertanian, berbeda dengan jaringan primer dan sekunder yang berfungsi di level distribusi besar.

    “Kalau irigasi sekunder dan primer itu ranahnya PUPR. Kita di ketahanan pangan mengurus yang kecil, tapi langsung menyentuh sawah,” tuturnya.

    Sementara itu, pembangunan JUT diprioritaskan untuk memperlancar distribusi hasil panen dan kebutuhan pertanian lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa spesifikasi JUT berbeda dengan jalan umum. “Ketebalan jalan hanya sekitar 15 cm, cukup untuk roda tiga atau pick up kecil. Tidak bisa dilewati truk besar,” tegasnya.

    Sosialisasi ini tak sekadar berbicara teknis. Ada pula pesan penting yang ditegaskan Matsafii: kelompok tani harus benar-benar memahami peran dan tanggung jawab mereka. Sebab, dalam skema swakelola, kelompok memegang kendali penuh atas pelaksanaan fisik maupun pelaporan administrasi keuangan.

    “Kalau tidak dipahami dari awal, bisa muncul masalah di tengah jalan. Kami hanya mendampingi, bukan pelaksana,” katanya. Rencananya, minggu depan akan digelar pertemuan lanjutan khusus untuk kelompok penerima DBHCHT guna memperdalam pemahaman mereka.

    Di balik detail teknis dan angka-angka anggaran, ada harapan besar yang digantungkan pada program ini. Matsafii menyebut, pembangunan JIT dan JUT bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai swasembada pangan di Kabupaten Blitar. Ia berharap seluruh infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendongkrak produksi dan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan.

    Sosialisasi seperti ini menjadi napas segar di tengah tantangan regenerasi petani dan perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam. Dengan melibatkan petani sebagai pelaku utama pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencoba menjembatani kebutuhan lapangan dengan perencanaan anggaran pemerintah.

    Di akhir acara, para peserta terlihat serius mencatat, sesekali berdiskusi dengan pendamping yang turut hadir. Di mata mereka, kegiatan ini bukan sekadar rapat atau rutinitas tahunan. Ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan mengubah wajah pertanian Blitar dalam jangka panjang.

    Dan seperti yang disampaikan Matsafii, perbaikan sarana pertanian bukan sekadar beton dan air. Ini tentang meletakkan pondasi kemandirian pangan yang sesungguhnya. Sebuah cita-cita besar yang kini mulai dikerjakan, pelan tapi pasti, oleh tangan-tangan petani sendiri. [owi/beq]

  • PANRB dorong sinergi LKPP dan LKjPP untuk akuntabilitas kinerja

    PANRB dorong sinergi LKPP dan LKjPP untuk akuntabilitas kinerja

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong penguatan sinergi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bentuk akuntabilitas menyeluruh atas kinerja dan pengelolaan keuangan negara.

    Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini usai menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Rabu (21/5).

    “Kami memandang proses pemeriksaan ini sebagai mekanisme penting untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Kementerian PANRB tidak hanya berfokus pada kinerja birokrasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai penggerak reformasi birokrasi nasional, Kementerian PANRB menilai pentingnya keterkaitan antara LKPP dan LKjPP agar pertanggungjawaban pemerintah tidak semata-mata dilihat dari sisi keuangan, tetapi juga dari capaian kinerja.

    “Akuntabilitas tidak hanya tentang keuangan, tetapi juga kinerja. Oleh karena itu, LKPP dan LKjPP harus saling menguatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” ujarnya.

    Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PANRB mendorong instansi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terintegrasi dengan pengelolaan anggaran berbasis hasil. Ke depan, pengukuran akuntabilitas kinerja akan diperluas menjadi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mengukur kinerja pemerintah secara keseluruhan.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPK atas upaya yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kerja sama instansi pemerintah dengan BPK merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN.

    Exit Meeting merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan atas LKPP 2024 yang sebelumnya telah diserahkan oleh Menkeu selaku wakil dari Pemerintah Pusat kepada BPK pada 21 Maret 2025, dengan status belum diperiksa atau unaudited. Selanjutnya pemerintah perlu menyusun rencana aksi atas rekomendasi dalam konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.

    Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan LHP tersebut akan membuat opini BPK atas LKPP Tahun 2024 setelah mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2024 beserta seluruh unsur penunjang dan pendukung BPK sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra

    Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bantuan keuangan partai politik senilai Rp20,07 miliar kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

    Penyerahan dilakukan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu.

    “Setiap tahun kami menyalurkan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat yang dialokasikan melalui APBN. Dan lima tahun terakhir, akuntabilitas Partai Gerindra sangat baik berdasarkan pemeriksaan BPK,” kata Bahtiar dalam sambutannya.

    Menurut Bahtiar, partai politik merupakan pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.

    Ia juga menyinggung perlunya merevisi Undang-Undang Partai Politik agar memberi ruang lebih luas dalam pengelolaan keuangan parpol, termasuk potensi pendirian badan usaha.

    “Sekarang ormas boleh mendirikan badan usaha, kenapa partai politik tidak boleh? Di negara-negara demokrasi maju, seperti Jerman, partai boleh mendirikan badan usaha. Ini soal kapabilitas dan manajemen,” ujarnya.

    Bahtiar menyatakan dukungan negara kepada partai politik bukanlah sekadar bantuan, melainkan alokasi dana negara untuk memperkuat sistem politik.

    “Konsepnya bukan pemerintah memberi bantuan, tapi negara mengalokasikan anggaran untuk menjaga keberlangsungan demokrasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekjen Partai Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut baik penyaluran bantuan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp20.071.345.000. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp18,2 miliar.

    “Bagi kami ini jumlah yang sangat besar. Tapi, kami tahu, itu belum cukup untuk seluruh kegiatan partai. Namun, kami bersyukur dan siap mempertanggungjawabkannya,” tambah Muzani.

    Ia mengatakan pada tahun anggaran sebelumnya, Partai Gerindra telah mempertanggungjawabkan 88,13 persen dana untuk pendidikan politik dan sisanya 11,87 persen untuk operasional.

    Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Partai Gerindra dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).

    “Sejak 2013, kami dinyatakan sebagai partai paling terbuka secara informatif dan itu menjadi komitmen kami untuk terus menjaga akuntabilitas,” ucapnya.

    Menurut Muzani, bantuan negara kepada parpol merupakan pemikiran luhur dalam rangka menjaga kualitas demokrasi karena dari partai politik lahir kader-kader bangsa yang mengisi jabatan publik, mulai dari presiden hingga kepala daerah.

    “Jangan sampai karena kekurangan dana, muncul penyalahgunaan yang atas nama partai. Itulah kenapa pembiayaan partai yang sehat sangat penting,” ujar Muzani.

    Penyerahan bantuan keuangan ini didasarkan pada hasil perolehan suara Gerindra pada Pemilu 2024 yang meningkat dibanding pemilu sebelumnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah perjelas narasi program 3 juta rumah

    Anggota DPR minta pemerintah perjelas narasi program 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta pemerintah memperjelas narasi terkait program 3 juta rumah yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    “Kalau dibahasakan tadi roadmap tiga juta rumah dengan berbagai macam yang diupayakan oleh APBN apa, di luar APBN apa, ini perlu disampaikan dengan bahasa sederhana. Jadi, jangan sampai masyarakat mengira tiga juta rumah baru dan bahkan ada yang mengira gratis,” kata Danang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5).

    Menurut dia, penyampaian informasi kepada publik terkait program tiga juta rumah masih belum utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

    Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu segera menyusun narasi publik yang lebih informatif dan mudah dipahami masyarakat terkait komponen program tersebut, mulai dari pembangunan rumah baru, renovasi, hingga kontribusi dari pihak ketiga.

    “Mohon narasi ini segera dibikinkan kepada publik bahwa pemenuhan program 3 juta rumah ini terdiri dari a, b, c, d, e walaupun mungkin tidak se-detail tadi (peta jalan program), tapi dengan bahasa sederhana,” ujarnya.

    Dia mengaku kerap mendapat pertanyaan dari konstituennya mengenai bentuk nyata dari program tersebut. “Karena warga kami, konstituen kami yang menanyakan itu banyak. Ini kapan? Mana yang dibangun? Mana yang tiga juta rumah itu toh, pak?,” ucapnya.

    Dia mengingatkan agar Kementerian PKP tidak hanya mengedepankan narasi pembangunan 3 juta rumah secara umum, tanpa menjelaskan isi dan bentuk kontribusinya.

    Berdasarkan informasi, lanjut dia, program 3 juta rumah yang digawangi pemerintah itu mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti pembangunan rumah baru, renovasi, kontribusi dari pihak ketiga, serta kemudahan proses perizinan bangunan (PBG).

    “Khawatir pada saat kalau umpamanya narasi ini yang selalu dikembangkan terus, tanpa (menjelaskan) 3 juta rumah ternyata terdiri dari membangun, merenov, kemudian ada sumbangan dari pihak ke-3, ada mempermudah proses PBG masuk dalam salah satu program dari tiga juta itu,” tuturnya.

    Dia pun menegaskan kembali pentingnya kejelasan narasi yang disampaikan sejak awal agar masyarakat tidak salah memahami program ini sebagai pembangunan 3 juta unit rumah baru atau bahkan pemberian rumah secara cuma-cuma.

    “Saya minta dari awal untuk disampaikan agar tidak terjadi missed persepsi dari masyarakat seluruh Indonesia raya,” katanya.

    Dia mengaku mengkhawatirkan kesalahpahaman di publik dapat berpotensi menjadi bumerang politik bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto

    “Saya kira perlu disampaikan agar jangan sampai ini menjadi backfire kepada Bapak Presiden pada saat merasa masyarakat ini menerima bahwa tiga juta (rumah) baru, tiga juta (rumah) gratis ternyata seperti ini,” ucap dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI akan rapikan tiang proyek monorel di Rasuna Said-Asia Afrika

    DKI akan rapikan tiang proyek monorel di Rasuna Said-Asia Afrika

    adanya tiang monorel yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pihaknya akan menyelesaikan dan merapikan tiang-tiang monorel yang terhenti pembangunannya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

    “Ada kolom-kolom untuk monorel yang sampai hari ini semuanya nggak mau menyentuh untuk diselesaikan. Kalau bagi saya pribadi ini adalah hal yang harus diselesaikan,” kata Pramono saat dijumpai di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa.

    Sehingga, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyelesaikan hal tersebut.

    Pramono menjelaskan, proyek itu mangkrak dikarenakan persoalan-persoalan hukum antara kontraktor, pelaksana dan sebagainya pada saat itu.

    Menurut dia, adanya tiang monorel yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta. Oleh karena itu, dia ingin segera menyelesaikan masalah hukum yang ada dan merapikan tiang-tiang itu.

    Kendati demikian, Pramono mengatakan belum memastikan nantinya tiang itu akan dibongkar atau difungsikan untuk hal lain karena hal itu tergantung keputusan yang nantinya akan disepakati bersama-sama.

    “Tentunya harus ada keputusan untuk itu (tiangnya mau diapakan). Nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu,” kata Pramono.

    Adapun menurut informasi yang dihimpun, saat ini terdapat 90 tiang yang dibiarkan berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said-Jalan Asia Afrika.

    Tang-tiang ini diketahui menjadi bagian dari proyek pembangunan monorel di Jakarta sejak tahun 2007.

    Pemprov DKI diketahui sempat meminta PT Jakarta Monorail agar membongkar tiang-tiang tersebut karena mengganggu keindahan kota. Di sisi lain, tiang tersebut dibangun bukan menggunakan dana dari APDB maupun APBN, sehingga pembongkarannya tidak akan merugikan negara.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

    Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

    “Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN,” kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

    “Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat,” sambungnya.

    Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

    Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

    Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

    “Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu,” ujar dia.

    Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

    “Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan,” kata Mahendra.

    Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

    “Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ,” jelasnya.

    Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

    (shc/ara)

  • Ketua KPU usul anggaran Pilkada bersumber dari APBN

    Ketua KPU usul anggaran Pilkada bersumber dari APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut dia, usulan tersebut berdasarkan catatan evaluasi penyelenggaraan Pilkada dari jajaran KPU daerah. Pasalnya, ada daerah yang memiliki anggaran besar dan di sisi lain ada daerah yang anggarannya kecil.

    “Salah satu pembeda antara anggaran Pemilu dengan Pilkada, anggaran Pemilu ini di APBN, Pilkada di pemerintah daerah, nah ini jadi catatan kita,” kata Afifuddin dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Terkadang, kata dia, ada daerah yang memiliki kemudahan untuk memiliki anggaran yang banyak karena KPU di daerah tersebut berhubungan baik dengan kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam Pilkada. Sebaliknya, ada juga KPU yang kerepotan dalam menyiapkan anggaran.

    “Ini menjadi evaluasi kita dan rekomendasi banyak pihak, bagaimana kalau Pilkada anggarannya di APBN, sehingga satuan nilainya sama,” kata dia.

    Dia mencontohkan bahwa pada tahun 2024, ada jajaran KPU di daerah yang perlu melobi pemerintah daerah terkait kucuran anggaran Pilkada.

    Di saat yang bersamaan, jajarannya itu juga sedang menyiapkan pelaksanaan Pemilu di bulan Februari 2024. Dengan begitu, menurut dia, fokus penyelenggara pemilu akan terpecah.

    “Kalau anggarannya dari APBN, paling tidak nggak mikir lagi karena sudah diselesaikan,” kata dia.

    Walaupun begitu, dia mengatakan bahwa usulan tersebut datang dari pandangannya sebagai penyelenggara pemilu.

    Menurut dia, perubahan aturan atau revisi paket Undang-Undang Pemilu juga perlu mendengar dari berbagai aspek, termasuk peserta, hingga pemilih.

    “Pada intinya pemilu ini praktik lapangannya kadang-kadang lebih maju dari apa yang kita atur, maka penting kita dengar perspektif peserta,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Keberadaan Bandara Dhoho Kediri kian menumbuhkan harapan akan terkoneksinya wilayah Selatan Jawa Timur dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai proyek strategis nasional, bandara ini diyakini mampu mengubah lanskap transportasi dan ekonomi kawasan tersebut secara signifikan.

    Namun, di balik optimisme itu, ada tuntutan agar pemerintah bersikap serius dalam mendukung operasional bandara yang dibangun murni oleh sektor swasta ini.

    Pengamat transportasi Universitas Surabaya, Prof. Dr. Ir. Dadang Supriyatno, MT., IPU., ASEAN Eng., menilai Bandara Dhoho sangat strategis karena membuka alternatif baru moda transportasi udara di Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat yang selama ini harus bergantung pada Bandara Juanda Surabaya.

    “Bandara Dhoho ini menambah pilihan moda transportasi udara di Jawa Timur, tidak harus ke Surabaya (Juanda),” ujar Dadang, pada Sabtu (17/5/2025).

    Menurutnya, agar Bandara Dhoho benar-benar beroperasi optimal, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap rute-rute potensial serta menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai.

    Dadang menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah, merujuk pada pengalaman Bandara Banyuwangi yang dulunya sepi namun kini tumbuh berkat sinergi kebijakan pemerintah dan sektor swasta.

    “Selama ini kan urusan (membuka pasar) diserahkan maskapai. Komitmen pemerintah hanya di atas kertas saja, sehingga maskapai berjuang sendiri menciptakan pasar,” kritiknya.

    Ia berharap konsep pengembangan Bandara Dhoho dikaji ulang dengan melibatkan pakar transportasi dan akademisi agar persoalan-persoalan yang menghambat operasional bandara bisa diatasi bersama.

    Salah satu tantangan yang disoroti adalah pengaturan wilayah udara di bagian Selatan Jawa Timur yang masih menjadi area latihan pesawat tempur dari Lanud Iswahjudi.

    “Dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk duduk bersama seluruh stakeholder dan pakar transportasi, sehingga cita-cita mewujudkan akses transportasi udara di Selatan Jawa Timur bisa terwujud,” tegasnya.

    Bandara Dhoho dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama, anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk., tanpa menggunakan dana APBN. Sebagai proyek murni swasta, bandara ini didesain dengan runway sepanjang 3.300 x 60 meter, apron commercial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, empat taxiway, serta area parkir seluas 37.108 meter persegi. Terminal penumpangnya memiliki luas 18.000 meter persegi dan kapasitas 1,5 juta penumpang per tahun.

    Dengan infrastruktur semegah itu, Bandara Dhoho diharapkan mampu menjadi gerbang udara utama bagi 13 kota dan kabupaten di Jawa Timur bagian selatan. Selain mempercepat mobilitas orang dan barang, bandara ini berpotensi besar mendongkrak sektor ekonomi lokal, pariwisata, dan kegiatan keagamaan, termasuk layanan Umroh langsung dari Kediri ke tanah suci.

    Bandara ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol dari tumbuhnya kepercayaan investasi swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Konektivitas udara yang semakin terbuka menjadi peluang emas bagi pertumbuhan wilayah Selatan Jawa Timur yang selama ini kurang terakses oleh jalur transportasi udara reguler. [nm/beq]

  • Empat Dapur untuk MBG di Tuban Menanti Audit Pusat

    Empat Dapur untuk MBG di Tuban Menanti Audit Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Empat bangunan dapur sehat yang disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban masih menunggu proses audit dari pemerintah pusat. Pembangunan fisik fasilitas tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan ditargetkan rampung pada September atau Oktober 2025.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa dapur MBG akan berlokasi di empat titik, yaitu Kompi C Yonif Mekanis 521 Tuban, Jalan Soekarno Hatta Jenu, Kelurahan Kebonsari, dan Kecamatan Merakurak.

    “Saat ini statusnya masih persiapan fisik sekaligus menunggu proses audit dari pemerintah pusat,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Lindra, Rabu (14/5/2025).

    Mas Lindra menegaskan bahwa Program MBG merupakan program dari pemerintah pusat yang didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peran pemerintah daerah hanya sebatas fasilitasi dan koordinasi lintas instansi.

    “Semua diatur oleh pemerintah pusat, jadi kami sifatnya hanya memfasilitasi dan mengkomunikasikan,” tegasnya.

    Dapur sehat yang tengah disiapkan di empat titik tersebut diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah di Tuban.

    “Sudah ada empat bangunan, Oktober atau September akan kita dorong lagi untuk pembangunannya,” tutup Mas Lindra. [dya/beq]