Xcloud.id

Topik: APBN

  • Dirjen Baru Mau Naik Haji, Sri Mulyani Minta Sambil Belajar Materi Bea Cukai

    Dirjen Baru Mau Naik Haji, Sri Mulyani Minta Sambil Belajar Materi Bea Cukai

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru dilantik, Letjen Djaka Budhi Utama akan menunaikan ibadah Haji. Sambil beribadah, ia diminta untuk mempelajari materi terkait kepabeanan dan cukai.

    Sri Mulyani mengatakan tidak adil jika baru dilantik sudah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Budhi Utama. Oleh karena itu, Bendahara Negara itu memberi waktu anak buahnya untuk mempelajari selama satu bulan.

    “Nggak fair baru tiga jam sudah ditanya banyak hal, jadi beliau (Dirjen Bea Cukai) nanti juga akan membutuhkan waktu satu bulan, namun beliau Insyaallah akan naik haji, tapi mungkin naik haji sambil belajar mengenai materi supaya waktu pulang bisa memberikan briefing kepada teman-teman media,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Sri Mulyani menyebut akan ada press briefing dengan Dirjen Bea Cukai yang baru pada satu bulan ke depan dari sekarang. Termasuk dengan Dirjen Pajak yang baru yakni Bimo Wijayanto.

    “Saya rasa satu bulan nanti kita akan membuat briefing untuk teman-teman media, untuk bisa mengenal dirjen yang baru yaitu Pak Bimo dan Pak Djaka,” ucap Sri Mulyani.

    “Kita semua menyambut welcome to Kementerian Keuangan dan kami semuanya, kita bekerja sama dan bekerja bersama, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Jadi ini tidak individual responsibility, ini adalah institusi kita bersama,” tambahnya.

    Letjen Djaka Budhi Utama menjadi orang militer ketiga yang memimpin Bea Cukai. Pria yang lahir pada 9 November 1967 di Jakarta itu merupakan lulusan SMA Negeri 39 Jakarta pada 1986 dan Akademi Militer pada 1990.

    Letjen Djaka Budhi Utama juga pernah mengisi pos-pos strategis di pemerintahan, seperti misalnya Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021-2023. Dia juga sempat menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada 2023, hingga terakhir menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

    (aid/fdl)

  • Kemenkeu Lapor Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 3 T

    Kemenkeu Lapor Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 3 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 21 Mei 2025 mencapai Rp 3 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah ada 3,97 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi anggaran program MBG hingga 30 April mencapai Rp 2,4 triliun. Sedangkan hingga 21 Mei, realisasinya tembus Rp 3 triliun.

    “Angka paling terbaru telah dicairkan realisasi anggaran yang telah cair adalah Rp 3 triliun. Sampai dengan 21 Mei ini, yang telah dijangkau, mendapatkan MBG ada 3.977.519 orang penerima manfaat yang berdiri atas anak sekolah berbagai level, SD, SMP, SMA dan juga ibu hamil,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Suahasil mengatakan, para penerima manfaat tersebut dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Sejak Januari sampai Mei 2025 terjadi peningkatan penerima manfaat dari yang semula 750 ribu pada Januari, kini tembus 3,9 juta. Meski begitu, angka ini masih cukup jauh dari target awal 17,9 juta penerima manfaat.

    Pemerintah juga telah menaikkan target penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada kuartal IV-2025. Jumlah SPPG juga akan bertambah jadi 32.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Kita berharap bahwa 82,9 juta penerima ini akan sesegera mungkin menerima pada Q4, tapi tetangga Q4-nya akan diberikan pada Q4. Dan kita mensiapkan APBN untuk memenuhi kebutuhan MBG,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga siap untuk menggelontorkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun apabila dibutuhkan untuk mengejar kebutuhan target 82,9 juta penerima di kuartal IV-2025.

    “Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu kepala BGn telah menyebutkan di DPR kebutuhan tambahan anggaran, di APBN kami tetap menyiapkan untuk kebutuhan tambahan anggaran. Seperti yang telah disampaikan, bisa Rp 100 triliun jika memang akan 82,9 juta penerima selama Q4 2025,” kata dia.

    Tonton juga “BGN Bantah Isu Raffi Ahmad Dapat Proyek 300 Dapur MBG di Banten” di sini:

    (shc/ara)

  • Sri Mulyani Minta Beri Waktu Sebulan buat Dirjen Pajak Baru Pahami Coretax

    Sri Mulyani Minta Beri Waktu Sebulan buat Dirjen Pajak Baru Pahami Coretax

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru, yakni Bimo Wijayanto diberi waktu selama satu bulan untuk memahami Coretax. Hal ini menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul kepadanya terkait Sistem Inti Administrasi Perpajakan itu.

    “Mengenai Coretax, untuk fair-nya kita akan meminta nanti Pak Dirjen Pajak baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya sehingga melihat data, fakta, realita dengan fresh perspektif dari Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Sri Mulyani menyebut nantinya Dirjen Pajak baru, Bimo Wijayanto akan mengadakan press briefing untuk menjawab pertanyaan seputar Coretax dan lainnya.

    “Nanti beliau akan membuat penjelasan terpisah karena Dirjen Pajak biasanya memang karena scoop-nya begitu banyak dan besar, bisa membuat press briefing tersendiri mengenai entah Coretax atau hal-hal lain yang nanti Pak Bimo akan lakukan,” ucap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak atas pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia mengaku mendapat arahan untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia agar lebih berintegritas, akuntabel dan independen.

    “Beliau (presiden) berikan banyak arahan. Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia supaya lebih akuntabel, independen dan berintegritas, untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ujar Bimo usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/5).

    Bimo Wijayanto merupakan alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) di Magelang, Jawa Tengah. Selepas dari situ, ia melanjutkan studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2000.

    Kemudian Bimo Wijayanto melanjutkan studi S2 di University of Queensland pada 2004 dengan gelar MBA in Accounting and Finance. Lalu, di University of Canberra untuk gelar Phd in Economics pada 2010 dan pendidikan terakhirnya merengkuh Post Doctoral di Duke University pada 2014.

    Dari latar belakangnya, jabatan Bimo Wijayanto terakhir sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2024.

    Awal kariernya ia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) pada September 2014 hingga Juli 2015. Di waktu yang sama, dia juga sempat menjadi Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.

    Kemudian kariernya berlanjut di Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis pada Januari 2016 hingga Agustus 2020.

    Bimo Wijayanto juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di kementerian pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan itu dia menjabat selama empat tahun dari September 2020 hingga Desember 2024.

    (aid/fdl)

  • APBN Surplus Rp4,3 Triliun pada April, Sri Mulyani Beber Data-data Ini

    APBN Surplus Rp4,3 Triliun pada April, Sri Mulyani Beber Data-data Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sempat mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan mulai mengalami surplus.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, surplus APBN pada April 2025 tercatat sebesar Rp 4,3 triliun, atau 0,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu menjadi perubahan arah setelah tiga bulan berturut-turut mengalami defisit.

    “Sampai dengan bulan April, kita posisinya surplus Rp4,3 triliun rupiah, artinya ini 0,7 persen dari total 0,02 dari GDP atau kalau dari target surplus 0,7 dari target defisit Rp616,2 triliun,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jumat (23/5/2025).

    Dia membeberkan, keseimbangan primer Indonesia surplus Rp173,9 triliun rupiah. Adapun postur APBN sampai dengan akhir April, yakni 30 April 2024 adalah penerimaan atau pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target.

    Penerimaan pajak mencapai Rp557,1 triliun, yang setara dengan 25,4 persen dari target dalam Undang-Undang APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun, atau 33,1 persen dari target Rp301,6 triliun.

    Kemudian, belanja negara tercatat Rp 806,2 triliun atau 22 persen dari target. Komponen belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari total belanja pemerintah pusat, dan belanja transfer ke daerah yang telah terealisasi sebesar Rp259,4 triliun.

    Keseimbangan primer surplus Rp 173,9 triliun dan total postur surplus Rp 4,3 triliun. “Perubahan arah dari tadinya 3 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret defisit. Maka pada bulan April ini adalah surplus,” jelasnya.

  • Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 30 April 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 806,2 triliun. Realisasi ini merupakan 22,3% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 22,3% itu masih bisa tercapai di tengah kondisi efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Di sisi belanja hingga akhir April kita telah membelanjakan Rp 806,2 triliun. Ini artinya 22,3% dari total belanja negara Rp 3.621,3 triliun sudah direalisir hingga akhir April,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2025).

    Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.

    “Di mana belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Belanja non KL atau disebutnya belanja bendahara umum negara mencapai Rp 293,1 triliun atau 19% dari target belanja non KL Rp 1.541,4 triliun,” paparnya.

    Berikutnya, transfer ke daerah per 30 April realisasinya paling tinggi mencapai Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.

    “Kalau dibandingkan dengan penerimaan di mana realisasinya mencapai di atas 25% atau bahkan penerimaan bea cukai 33,1%. Total pendapatan negara 27%, maka kita lihat kecepatan pendapatan negara sudah mendahului dari kecepatan belanja negara yang baru 20%,” ujarnya.

    Belanja Pemerintah Lebih Rendah

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari total pagu 2025 bila dibandingkan 2024 yang berada di angka 23,8% sebesar Rp 591,7 triliun memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong realisasinya.

    Berikutnya dari sisi belanja K/L, realisasinya mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Menyangkut belanja pegawai, sampai akhir April telah dibelanjakan Rp 102 triliun, 33,3% dari APBN.

    “Ini artinya on track, 4 bulan pertama 1/3 tahun, dia 1/3 belanja pegawai. Kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 5%,” ujar Suahasil dalam kesempatan yang sama.

    Suahasil menjelaskan, peningkatan signifikan dari belanja pegawai antara lain karena transisi pemerintahan. Ada beberapa K/L yang sifatnya transisi dan memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi, kemudian pada bulan April sudah mulai menerima pegawai.

    Realisasi Bansos Turun

    Berikutnya untuk belanja bantuan sosial (bansos), telah dibelanjakan Rp 43,6 triliun, turun dibandingkan dengan tahun lalu. Namun Suahasil menjelaskan, penurunan ini disebabkan karena beberapa sedang dilakukan pemadanan dan validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, misalnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tahun lalu sampai dengan April tercatat realisasinya mencapai Rp 10,5 triliun, sedangkan pada tahun ini PKH 2025 adalah Rp 7,3 triliun.

    Suahasil mengatakan, jumlah penerimanya tetap, tapi kemungkinan besar baru akan mulai dibayarkan pada Mei dan Juni 2025. Lalu, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga termasuk yang sedang penyesuaian data.

    Pada 2024, sampai dengan April realisasinya Rp 5,9 triliun, sedangkan tahun ini di Rp 1,5 triliun. Jumlah penerimanya juga tidak terlalu berubah.

    “Namun kalau kita lihat kartu sembako, ini sekarang pada 2025 adalah Rp 10,9 triliun. Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki kebetulan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita,” ujar Suahasil.

    Lalu dari sisi belanja modal, sampai April sudah dibelanjakan Rp 36,6 triliun. Suahasil mengatakan, bila ibandingkan tahun lalu terlihat lebih rendah, namun kalau dibandingkan bulan Maret, melonjak signifikan. Adapun bulan lalu realisasinya di Rp 25,9 triliun, selama bulan April saja sudah dibelanjakan Rp 10,7 triliun, sehingga secara akumulasi mencapai Rp36,6 triliun.

    “Karena itu yang terkait belanja modal ini yang terjadi adalah akselerasi belanja modal itu sudah dimulai sejak bulan Maret yang lalu dan terus berlanjut di bulan April 2025 ini. Apa saja? Itu berupa groundbreaking dan progres fisik berbagai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga yang terkait dengan peralatan dan mesin, termasuk juga alutsista,” terangnya.

    Berikutnya, belanja non-KL yang telah dibelanjakan Rp 293,1 triliun, manfaat pensiun telah dibayarkan sekitar Rp 70,8 triliun dan dibayarkan sesuai dengan jadwal. Suahasil mengatakan, ada peningkatan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiunan dibandingkan setahun yang lalu.

    “Peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55.000 orang di tahun 2025 dibandingkan 2024. Untuk belanja subsidi realisasi yang sudah cair dari anggaran yaitu Rp 47,4 triliun,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan bakal menambah alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bila target penerima tercapai.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran tambahan untuk Program MBG, namun penyalurannya bergantung pada progres pelaksanaan program tersebut.

    “Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun, jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV-2025,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Per 21 Mei 2025, Program MBG tercatat menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum. Penyaluran itu menggunakan dana APBN senilai Rp3 triliun.

    Realisasi jumlah penerima maupun penggunaan anggaran itu masih jauh dari target alokasi yang ditetapkan pada APBN 2025.

    Sebagai catatan, anggaran program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

    Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

    Untuk kebutuhan ini, pemerintah berencana menambah anggaran untuk MBG sebanyak Rp100 triliun, sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

    “Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat (9/5).

    Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

    “Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan,” ucap Dadan Hindayana.

    Dalam kesempatan terpisah, Dadan menjelaskan terkait serapan program, di mana penerima manfaat direncanakan sebanyak 3 juta pada tiga bulan pertama, kemudian meningkat mulai Mei, Juni, Juli menjadi 6 juta.

    “Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

    “Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Nilai realisasi itu terakselerasi sebesar 12,1 persen dari catatan terakhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau bertambah Rp4,7 triliun dalam satu bulan. Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

    Tambahan realisasi terlihat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta atau bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari catatan terakhir pada Maret.

    Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.

    Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

    Menurut Suahasil, tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peringatan Keras DPRD Surabaya ke Camat-Lurah soal Koperasi Merah Putih: Jangan Ada Titipan!

    Peringatan Keras DPRD Surabaya ke Camat-Lurah soal Koperasi Merah Putih: Jangan Ada Titipan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak YeBe, melontarkan peringatan keras kepada para lurah dan camat terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopkel MP). Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan” atau intervensi kepentingan dalam proses ini.

    Cak YeBe mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kelompok tertentu dalam proses pembentukan pengurus Kopkel MP yang tidak transparan. Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi yang menjadi syarat wajib justru hanya diberikan kepada kalangan terbatas seperti lurah, camat, LPMK, serta RT dan RW, sehingga membuka ruang eksklusif.

    “Kami mengingatkan lurah dan camat supaya tidak ceroboh dan abai terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya,” ujarnya, Jumat (24/5/2025).

    Legislator dari Partai Gerindra ini menilai pengelolaan dana publik yang bersumber dari APBN dan APBD harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok.

    “Jangan sampai Kopkel MP di Surabaya dikelola dengan mengabaikan asas profesionalisme, asal-asalan dan syarat kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

    Cak YeBe juga menekankan bahwa selain kompetensi teknis, integritas calon pengurus koperasi harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut bahwa integritas adalah kunci dalam menjaga kredibilitas dan tata kelola dana publik di tubuh koperasi.

    “Proses rekrutmen atau pembentukan pengurus selain kompetensi yang mumpuni, juga tak kalah penting menjadi prioritas adalah faktor integritas yang baik,” ujarnya.

    Sebagai mitra kerja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Pemkot Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya berkomitmen mengawasi langsung pembentukan koperasi yang difasilitasi lurah dan camat.

    “Kami akan memonitor langsung proses pembentukan Kopkel MP di Surabaya yang difasilitasi oleh lurah maupun camat,” ujar Cak YeBe.

    Ia juga mendorong Pemkot Surabaya untuk menyediakan saluran pengaduan masyarakat seperti hotline, email, atau posko pengawasan di tiap kecamatan agar warga bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

    “Pemkot harus aktif membentuk saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.

    Tak hanya itu, Cak YeBe juga mendorong evaluasi berkala dan publikasi laporan audit terhadap proses pembentukan Kopkel MP. Audit ini diperlukan guna memastikan kepatuhan dan transparansi dalam setiap tahap program.

    “Peran pemerintah kota sangat penting sebagai penjaga integritas program KMP. Pemkot tidak boleh bersikap pasif atau hanya menyerahkan ke kelurahan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Rocky Gerung Singgung Kemungkinan Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet

    Rocky Gerung Singgung Kemungkinan Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran kabinetnya.

    Ia menilai langkah tersebut penting sebagai pijakan menuju era pemerintahan baru yang lebih bersih dan efektif.

    “Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky dikutip dari unggahan akun Instagram @totalpolitik (23/5/2025).

    Kata Rocky, tak realistis berharap para menteri saat ini mundur secara sukarela, sebab mereka telah memiliki kepentingan dan modal politik yang kadung tertanam.

    “Prinsip dasarnya, kan kita tak mungkin minta menteri-menteri ini meninggalkan kabinet. Karena kepentingan, modalnya dia sudah pasti kan harus diambil,” jelasnya.

    Rocky juga menyinggung keterbatasan ruang gerak fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kini diperketat, sehingga membuat beberapa pihak kehilangan kesempatan untuk menyalahgunakannya.

    “Walaupun APBN makin kecil, karena banyak menteri yang kecewa pada Prabowo kan karena nggak bisa merampok APBN lagi, diefisiensikan,” sindirnya.

    Rocky bilang, situasi ini merupakan kesempatan penting bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan arah baru pemerintahan.

    “Ini momentum pada Presiden untuk memulai era baru,” kuncinya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan visinya untuk menyederhanakan regulasi dalam dunia usaha, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

    Komitmen tersebut disampaikannya secara tegas di hadapan para pelaku industri migas dalam ajang Indonesia Petroleum Association Conference and Exhibition (IPA Convex) 2025, yang berlangsung di ICE BSD.

  • IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati data uang beredar

    IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati data uang beredar

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat diperkirakan bergerak variatif di tengah pelaku pasar mencermati rilis data uang beredar (M2 Money Supply) di dalam negeri.

    IHSG dibuka menguat 39,38 poin atau 0,55 persen ke posisi 7.206,36. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,84 poin atau 0,72 persen ke posisi 820,85.

    “Kami memperkirakan IHSG konsolidatif dalam rentang 7. 100 sampai 7.200,” ujar Senior Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan di Jakarta, Jumat.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan rilis data M2 Money Supply bulan April 2025 sebagai acuan untuk mengukur likuiditas uang yang beredar.

    Meningkatnya ketidakpastian ekonomi AS akibat perang dagang dan kenaikan utang, serta melebarnya defisit anggaran belanja, disinyalir membuat investor global melakukan diversifikasi portofolio dari aset yang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS), termasuk investasi ke pasar negara berkembang seperti Indonesia.

    Pada Jumat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengumumkan dua kabar penting yakni pergantian Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea Cukai serta realisasi APBN 2025.

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo.

    Sementara itu, Letnan Jenderal Djaka Budi Utama dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menggantikan Askolani.

    Dua dirjen ini berperan sangat strategis dalam penerimaan negara, karena menyumbang hampir 70 persen dari total pendapatan negara.

    Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mencatat pada kuartal I 2025, transaksi berjalan mengalami defisit 200 juta dolar AS atau 0,1 persen dari PDB atau lebih rendah dibandingkan defisit 1,1 miliar dolar AS atau 0,3 persen dari PDB pada kuartal IV 2024.

    Dari AS, pelaku pasar mengantisipasi rilis data New Home Sales April 2025 pada 23 Mei 2025, yang diperkirakan turun ke minus 4,7 persen month to mont (mtm) dari sebelumnya naik 7,4 persen (mtm) pada Maret 2025.

    Kondisi ini mengindikasikan permintaan di sektor perumahan baru mengalami pelemahan.

    Di sisi lain, konsensus memperkirakan The Fed baru akan mulai memangkas suku bunga pada September 2025, karena masih adanya ketidakpastian terkait tarif, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi.

    Dari data, klaim pengangguran AS untuk periode seminggu yang berakhir pada 17 Mei 2025 bertambah 227.000, lebih sedikit dari perkiraan pasar sebanyak 230.000 dan periode pekan sebelumnya 229.000.

    Dari kawasan Eropa, pasar mengantisipasi rilis data Retail Sales April 2025 di Inggris yang diperkirakan tumbuh 4,5 persen year on year (yoy) dari 2.6 persen (yoy) di Maret 2025, yang mengindikasikan bahwa konsumsi domestik cenderung meningkat.

    Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street ditutup beragam pada perdagangan Kamis (22/5/2025), indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,35 poin dan ditutup di level 41.859,09, indeks S&P 500 melemah 0,04 persen ke 5.842,01, sementara Nasdaq Composite naik 0,28 persen ke 18.925,73.

    Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 263,63 poin atau 0,71 persen ke 37.248,50, indeks Shanghai menguat 0,73 poin atau 0,02 persen ke 3.381,76, indeks Hang Seng menguat 88,69 poin atau 0,38 persen ke 23.640,00, dan indeks Strait Times melemah 7,75 poin atau 0,20 persen ke 3.872,33.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025