Xcloud.id

Topik: APBN

  • Bayar Pajak Tak Ubah Status Barang Bekas Ilegal

    Bayar Pajak Tak Ubah Status Barang Bekas Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan sejumlah pedagang barang bekas dalam hal ini pakaian bekas yang berharap aktivitas impor pakaian bekas dilegalkan dengan alasan mereka siap membayar pajak. Ia menegaskan, membayar pajak tidak dapat mengubah status barang yang sejak awal sudah dilarang masuk ke Indonesia.

    “Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang. Sudah jelas itu ilegal. Jadi enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak. itu barang ilegal,” kata Purbaya dalam konferensi pers acara APBN Kita Edisi Oktober 2025, Kamis (20/11/2025).

    Ia menolak keras barang thrifting yang berasal dari impor tersebut dilegalkan. Purbaya menganalogikan legalisasi thrifting sama saja seperti melegalkan ganja.

    “Kalau saya menagih pajak dari ganja, apakah barang itu jadi legal? Kan enggak.  Kira-kira gitu padanannya,” ujarnya.

    Purbaya menegaskan, sebagai menkeu ia bertugas menertibkan seluruh barang ilegal yang masuk ke Indonesia, bukan mempertimbangkan legalisasi atas permintaan pedagang. Ia memastikan akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal.

    “Saya enggak peduli dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal,” tegas Purbaya.

    Menanggapi keluhan pedagang mengenai maraknya tekstil ilegal dari China yang disebut jauh lebih besar volumenya dibandingkan thrifting, ia memastikan pengawasan akan diperketat. Ia menekankan, pemerintah berkomitmen menutup seluruh celah masuknya barang impor ilegal, baik pakaian bekas maupun tekstil baru yang tidak melalui jalur resmi.

    “Nanti kita cegat di pelabuhan, kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam kasus penyelundupan. Dahulu mungkin bisa lolos, ke depan enggak bisa lagi. Kalau ilegal ya kita beresin,” kata Purbaya.

    Purbaya juga menilai maraknya ketergantungan pasar dalam negeri terhadap barang asing hanya menguntungkan sebagian kecil pedagang, sementara pelaku usaha nasional justru terdesak. Ia mengingatkan, 90% perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik, sehingga dominasi produk asing dapat merugikan industri lokal.

    Menurutnya, pedagang thrifting seharusnya bisa mengalihkan usaha mereka ke produk dalam negeri agar tidak terus bergantung pada barang ilegal.

    “Saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas mengatur dagangnya bisa shift ke barang-barang domestik,” pungkas Purbaya.

    Sebelumnya, para pedagang pakaian bekas atau thrifting dari berbagai daerah mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait polemik larangan impor pakaian bekas. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR yang digelar pada Rabu (19/11/2025), para pedagang menyatakan keberatan karena kebijakan larangan tersebut dinilai dapat mematikan usaha 7,5 juta jiwa yang bergantung pada industri thrifting.

    Para pedagang pakaian bekas meminta pemerintah mencari solusi yang tepat, termasuk opsi legalisasi atau pemberian status barang larangan terbatas (Lartas) sehingga impor dapat dibatasi melalui kuota dan diawasi negara.

    “Kita mau bayar pajak. Selama ini barang masuk secara ilegal hampir ratusan miliar rupiah per bulan dan jatuh ke oknum-oknum. Kalau diatur, negara malah bisa dapat pemasukan,” kata Rifai Silalahi, salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Senen Jakarta.

  • Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, realisasi penempatan dana Rp 200 triliun hingga akhir Oktober 2025 telah terserap Rp 188 triliun atau 94 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan dampak positif bagi perekonomian.

    “Hingga 31 Oktober 2025, penempatan Rp 200 triliun di bank Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 188 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025, Kamis (20/11/2025).

    Ia menjelaskan, setelah penempatan dana tersebut, likuiditas domestik menguat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil di 11,5 persen serta pertumbuhan kredit yang solid sebesar 7,4 persen pada Oktober 2025.

    Purbaya mengatakan dampak penuh penambahan likuiditas belum sepenuhnya terlihat karena pergerakan tersebut biasanya membutuhkan waktu 2–3 bulan sejak injeksi dilakukan. Sebagai informasi, dana tersebut ditempatkan pada BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI pada 12 September 2025.

    “Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember, Januari, teapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi,” tuturnya.

    Selain itu, Purbaya menyampaikan ujuan penempatan dana untuk menurunkan cost of fund (CoF) juga tercapai. Ia menunjukkan suku bunga deposito tenor 6 bulan turun signifikan dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September. Penurunan ini diharapkan berlanjut hingga memengaruhi suku bunga kredit.

    Pada Oktober 2025, data menunjukkan suku bunga kredit tertimbang berada di 9 persen, menurun dari 9,12 persen pada Juli 2025. Hal ini dianggap menjadi indikasi keberhasilan intervensi pemerintah dalam menurunkan biaya dana untuk mendorong aktivitas investasi dan konsumsi.

    Dengan dasar tersebut, Purbaya menjelaskan alasan pemerintah kembali menempatkan dana Rp 76 triliun pada 10 November 2025. Penempatan kali ini dilakukan di BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI.

    “Jadi kita lihat itu tadinya base money-nya tumbuh 13,3 persen, di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8 persen. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi Rp 76 triliun, Rp 25 triliun di masing-masing bank BUMN dan Rp 1 triliun di Bank DKI,” tutup Purbaya.

  • Tunggu Perpres Terbit, Bulog Bidik Gudang Baru pada Maret 2026

    Tunggu Perpres Terbit, Bulog Bidik Gudang Baru pada Maret 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menargetkan pembangunan gudang baru selesai pada Maret 2026. Namun, percepatan pembangunan masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pembangunan gudang harus dipercepat agar siap digunakan saat panen raya tahun depan dan memperkuat distribusi ke seluruh Indonesia.

    “Karena diharapkan di bulan Maret itu gudang sudah jadi dan sudah masuk nanti pada saat panen raya tahun 2026. Itu kan panen raya bulan Maret, April, Mei,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Rizal mengatakan Bulog telah bertemu dengan BUMN Karya untuk membahas pembangunan gudang tersebut. Namun, percepatan ini memerlukan regulasi khusus agar proses pembangunan tidak memakan waktu hingga dua tahun.

    Nantinya, dana pembangunan 100 gudang Bulog sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp5 triliun. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, pembangunan gudang tersebut akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kabupaten/kota yang belum memiliki gudang Bulog.

    Apalagi, Rizal menyatakan pembangunan ini menjadi tambahan karena selama ini Bulog mengandalkan gudang yang dibangun zaman Presiden Soeharto.

    Adapun, pelaksanaan pembangunan 100 gudang Bulog akan diprioritaskan oleh BUMN Karya, meski tetap membuka peluang untuk menggandeng swasta.

    “Kami prioritaskan dulu BUMN, sesuai arahan Bapak Presiden supaya ada pertanggung jawabannya. Ini skemanya lagi diurus ini Perpresnya. Saya kan nggak bisa jawab ini karena Perpresnya belum keluar,” kata Rizal.

    Dia juga memperkirakan, target serapan minimal sama dengan kinerja saat ini, yakni 3 juta ton atau bahkan bisa lebih.

    Sebelumnya, Rizal menyampaikan tidak semua gudang dilengkapi dengan mesin penggiling padi (rice milling unit/RMU) maupun dryer, alias hanya gudang. Rizal menjelaskan, untuk lokasi daerah yang tidak sentra produksi pangan, Bulog hanya akan membangun gudang.

    “Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan, itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

  • Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional Jembatan Kabanaran, Rabu siang, yang menghubungkan transportasi wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul.

    Dalam sambutannya, Kepala Negara menyatakan bahwa lokasi jembatan ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi masyarakat setempat dan berkontribusi pada pengembangan pariwisata dan ekonomi di wilayah sekitar.

    “Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini,” kata Presiden.

    Jembatan tersebut juga diharapkan Presiden bisa membangkitkan gairah wisata serta ekonomi rakyat, khususnya kehadiran para wisatawan di Yogyakarta dan sekitarnya.

    Prosesi peresmian operasional jembatan mengambil titik di tengah jembatan, tepat di atas Sungai Progo. Seremonial peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Jembatan Kabanaran, sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Pandansimo, memiliki bentang jembatan total 2,3 kilometer yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan rampung pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp863,72 miliar.

    Infrastruktur strategis ini berada di jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa, yang menjadi alternatif penting selain infrastruktur eksisting jalur Pantura.

    Dari total target 1.500 kilometer, sekitar 1.300 kilometer Pansela telah terbangun, sementara 250 kilometer sisanya masih dalam proses penyelesaian.

    Kehadiran Jembatan Kabanaran diproyeksikan memperlancar arus transportasi, mengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Jawa.

    Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain, yakni Underpass Gatot Subroto di Medan, Underpass Joglo di Surakarta, Flyover Cangguk di Magelang, serta Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat.

    Khusus untuk Jembatan Kabanaran, penamaan baru disepakati atas usulan pemerintah daerah dan telah dikonsultasikan dengan Ngarso Dalem mengingat nilai historis kawasan tersebut.

    Jembatan ini juga berhasil mencatatkan prestasi nasional dengan meraih Rekor MURI sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta berbahan corrugated steel.

    Seluruh pendanaan pembangunan bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN, setelah sebelumnya memanfaatkan kas jalan daerah sebelum akhirnya dilanjutkan dengan alokasi APBN sekitar Rp800 miliar, hingga total biaya mencapai Rp863,72 miliar.

    Turut hadir dalam agenda tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nego Utang Whoosh ke China, Danantara Jamin Ajak Menkeu Purbaya

    Nego Utang Whoosh ke China, Danantara Jamin Ajak Menkeu Purbaya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjamin bakal turut melibatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam proses negosiasi utang Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya bakal mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto perihal penyelesaian utang proyek kereta cepat. Pihaknya bakal mengajak Menkeu Purbaya untuk ikut serta bernegosiasi di China. 

    “Iya dong. Pak Purbaya, Pak Menkeu, dia tentu akan masuk di sana,” kata Pandu saat ditemui di Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Namun begitu, Pandu belum membocorkan waktu pastinya kapan tim Danantara beserta Menkeu Purbaya bakal bertolak ke China.

    Adapun ajakan Danantara tersebut diberikan setelah Purbaya minta diajak jika ada diskusi dengan China terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

    Meskipun, Purbaya tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Serahkan ke Danantara 

    Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut. 

    “KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, beberapa waktu lalu. 

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” Purbaya menambahkan. 

     

  • Ini Alasan IMF Sebut RI Titik Terang di Tengah ‘Kegelapan’ Global

    Ini Alasan IMF Sebut RI Titik Terang di Tengah ‘Kegelapan’ Global

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dana Moneter Indonesia (IMF) menyebut Indonesia sebagai negara “bright spot” atau titik terang di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, akibat intensitas perang dagang yang tak kunjung mereda hingga tingginya gejolak pasar keuangan.

    IMF memberikan penilaian itu setelah menggelar misi konsultasi Pasal IV 2025 di Indonesia yang dipimpin Kepala Misi IMF Maria Gonzalez pada 3-12 November 2025. Dalam misi itu, tim IMF bertemu dengan para pejabat pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga publik lainnya, serta perwakilan sektor swasta dan masyarakat sipil.

    “Indonesia tetap menjadi titik terang global, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang, dan inflasi diperkirakan tetap stabil dalam kisaran sasaran,” dikutip dari siaran pers IMF No. 25/375, Rabu (19/11/2025).

    Perekonomian Indonesia dianggap IMF masih menjadi titik terang karena ekonominya telah menunjukkan ketahanan di tengah guncangan yang merugikan perekonomian banyak negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia IMF perkirakan akan tetap stabil di angka 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026.

    “Meskipun menghadapi lingkungan eksternal yang menantang, mencerminkan dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter,” tulis IMF.

    Inflasi umum tanah air pun IMF sebut masih terjangkar dengan baik dan diproyeksikan akan konvergen menuju titik tengah kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan akan tetap terkendali dengan baik pada tahun 2025-2026, dengan cadangan devisa yang memadai.

    Indonesia mereka anggap juga telah mampu melakukan reformasi struktural yang lebih berani, termasuk dorongan yang lebih cepat di bidang perdagangan, dan dampak positif dari pertumbuhan yang lebih kuat di antara mitra dagangnya.

    IMF juga menganggap pelonggaran kebijakan moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan BI Rate, dengan penyelarasan kembali berbagai instrumen BI ke arah yang suportif, merupakan langkah yang tepat. Pemotongan suku bunga 150 bps dan langkah-langkah peningkatan likuiditas akan secara bertahap memperkuat pertumbuhan kredit; permintaan kredit akan didorong oleh upaya untuk mendukung kepercayaan dan prediktabilitas kebijakan.

    “Ke depannya, mungkin ada ruang untuk beberapa pemotongan suku bunga kebijakan lebih lanjut. Tingkat dan laju pemotongan tersebut harus terus bergantung pada data, mempertimbangkan efek tertunda dari tindakan BI yang telah diambil, dan memperhitungkan impuls fiskal yang suportif serta kebutuhan untuk menjaga ruang terhadap guncangan eksternal,” kata IMF.

    Dari sisi nilai tukar rupiah, IMD menang masih menganggap, kebijakan intervensi dapat menjadi bagian dari respons kebijakan mengingat pasar valuta asing Indonesia yang relatif dangkal, jika terjadi guncangan penghindaran risiko yang memicu pengetatan kondisi keuangan yang berlebihan.

    Intervensi semacam itu perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga penyangga di dunia yang rentan terhadap guncangan. Penilaian awal terhadap posisi eksternal Indonesia pada 2025 menunjukkan secara umum sejalan dengan fundamental jangka menengah dan pergerakan kurs yang diinginkan.

    Dari sisi sistem keuangan secara umum juga mereka anggap tetap tangguh. Di dukung sikap makroprudensial akomodatif jangka pendek BI tengah kesenjangan kredit yang negatif.

    Namun, ke depannya, IMF menilai secara bertahap BI harus beralih ke sikap netral seiring dengan pertumbuhan kredit yang meningkat, sehingga akan melindungi dari potensi risiko makrofinansial. Apalagi, di tengah upaya pemerintah berupaya memobilisasi sektor keuangan untuk agenda pertumbuhannya, memastikan adanya pagar pembatas yang tepat akan membantu menjaga ketahanan sektor tersebut.

    Dalam kesempatan itu, IMF juga memperingatkan ada risiko pelebaran defisit APBN pemerintah menjadi sekitar 2,8% dari PDB pada tahun 2025, dan sekitar 2,9% tahun depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan pendapatan yang lebih konservatif dibandingkan dengan yang diperkirakan dalam anggaran tahun 2026 sebesar 2,7% dari PDB.

    Pengelolaan pelaksanaan anggaran yang cermat untuk mengamankan target anggaran pemerintah akan memberikan dukungan fiskal yang dibutuhkan bagi perekonomian sekaligus menjaga ruang fiskal untuk dimanfaatkan jika risiko penurunan terjadi.

    “Menjaga risiko fiskal tetap terkendali akan membutuhkan pengelolaan fiskal yang cermat dan berkelanjutan serta perlindungan yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap operasi kuasi-fiskal,” tulis IMF dalam laporannya.

    Mereka juga menganggap mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, dengan fokus pada belanja berkualitas tinggi dan efisiensi belanja, akan semakin meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,8% di 2025

  • Badan Pengkajian MPR Soroti Relevansi Pasal-pasal UUD 1945

    Badan Pengkajian MPR Soroti Relevansi Pasal-pasal UUD 1945

    Badan Pengkajian MPR Soroti Relevansi Pasal-pasal UUD 1945
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memyoroti relevansi sejumlah pasal oada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 dengan situasi saat ini.
    Wakil Ketua
    Badan Pengkajian MPR
    RI
    Tifatul Sembiring
    membeberkan sejumlah pasal dimaksud, salah satunya adalah Pasal 2 ayat (3) tentang keputusan MPR diambil dengan suara terbanyak.
    “Jangan sampai majelis permusyawaratan berubah menjadi majelis per-voting-an. Memang selama ini voting dilakukan, tetapi semangat permusyawaratan jangan hilang,” kata Tifatul dalam forum diskusi terpumpun (FGD) di Depok, Jawa Barat, Senin (17/11/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Selain itu, dia juga menyoroti Pasal 18
    UUD 1945
    yang tidak menyebutkan keberadaan desa sebagai unit pemerintahan kecil.
    Dia turut menyinggung keterbatasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pasal 22D serta ketentuan pemberhentian presiden dan wakil presiden pada Pasal 7 yang, menurut dia, tidak memberikan ruang pemisah di antara dua jabatan tersebut.
    Ketika membahas Pasal 23, Tifatul menegaskan fungsi APBN sebagai alat untuk memakmurkan rakyat.
    Ia lantas membedakan pendekatan anggaran era pemerintahan Joko Widodo dan saat ini.
    “Di era Presiden Jokowi, banyak anggaran difokuskan untuk infrastruktur, sedangkan saat ini pemerintah menekankan bagaimana tidak ada rakyat yang kelaparan, bagaimana semua mendapat pekerjaan. Itu yang disebut
    multiplier effect
    ,” tutur dia.
    Dalam pembahasan Pasal 33, Tifatul menyoroti prinsip ekonomi Indonesia yang berdasar asas kekeluargaan, tetapi dalam praktiknya masih banyak penyimpangan.
    Terkait Pasal 34, Tifatul mengingatkan pentingnya pembedaan makna antara fakir dan miskin.
    Menurut dia, fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, sementara miskin memiliki sesuatu, tetapi tidak mencukupi.
    Adapun FGD bertajuk “Kajian Komprehensif terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Pelaksanaannya” itu digelar dengan tiga fokus utama, yaitu sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkeu Akui Perjanjian Dagang Gerus Penerimaan Negara

    Kemenkeu Akui Perjanjian Dagang Gerus Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa risiko penurunan penerimaan negara akibat tarif impor Amerika Serikat (AS) dan sejumlah perjanjian perdagangan bebas menjadi motif pemerintah untuk memperluas basis penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada 2026. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu, pada rapat Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025) memaparkan, penerimaan bea cukai tahun depan yang ditargetkan Rp336 triliun diperkirakan terdampak akibat respons pemerintah terhadap dinamika global.

    Dinamika dimaksud utamanya adalah pengenaan bea masuk impor atau tarif resiprokal AS. Dalam hal ini, produk dan komoditas asal Indonesia bakal dikenakan tarif atau bea masuk impor sebesar 19%. Sebaliknya, produk maupun komoditas asal AS yang masuk ke RI dikenai tarif 0%.

    Sejalan dengan itu, pemerintah pun menandatangani sejumlah perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA), salah satunya yakni dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA. Manuver itu untuk mengimbangi dinamika tarif AS, sehingga Indonesia diharapkan memperluas pasar ekspornya. 

    Kendati demikian, konsekuensi dari penandatanganan CEPA itu, Indonesia dan Uni Eropa juga akan saling memberikan insentif dalam hal ini membebaskan bea masuk pengiriman barang oleh satu sama lain. 

    “Ke depan akan menjadi sumber risiko pendapatan negara, kenapa? Karena kami harus memberikan konsesi-konsesi dalam konteks perjanjian dagang dengan Amerika dan juga termasuk Eropa. Kemarin sudah ditandatangani IEU-CEPA di mana di sana akan banyak penurunan bea masuk dan bea keluar untuk mendorong pertumbuhan ekonominya,” terang Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (18/11/2025). 

    Saat ini pun, lanjut Febrio, pemerintah Indonesia masih mendorong penyelesaian negosiasi dengan AS. Selain menyusun legal drafting, pemerintah turut mengupayakan agar komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit, serta terbaru tekstil dan alas kaki, dikecualikan dari tarif 19%. 

    Ke depan, Dirjen Kemenkeu lulusan Universitas Indonesia (UI) meyakini pertumbuhan ekspor Indonesia masih akan positif. Optimisme itu terlihat dari kinerja PDB kuartal III/2025, di mana ekspor tumbuh hingga 9,91% (yoy).  Akan tetapi, perlu dicatat pertumbuhan tinggi itu sebab eksportir melakukan frontloading guna menghindari tarif 19% ke AS. 

    Dengan potensi turunnya pemasukan sebab tarif AS dan IEU-CEPA, pemerintah pun berharap peluang penerimaan kepabeanan dan cukai lain. Oleh sebab itu, pemerintah berencana mengenakan bea keluar untuk emas dan batu bara, serta cukai MBDK. 

    Di sisi lain, tahun ini juga pemerintah telah mendapatkan sumber penerimaan kepabeanan baru dalam konteks bea keluar. Contohnya, bea keluar tembaga sejalan dengan Kementerian ESDM yang mengizinkan ekspor konsentrat untuk sementara waktu. 

    “Di mana konsentrat tembaga dikenakan bea keluar sehingga ada pendapatan dari sana, tetapi itu sifatnya tidak permanen. Kenapa? Karena arah kebijakan hilirisasi tetap kami dorong,” terang Febrio. 

    Resilien

    Menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, prospek ekspor Indonesia diperkirakan tetap cerah di tengah penerapan tarif 19%. Hal itu kendati beberapa komoditas tertentu diperkirakan bakal tetap tertekan seperti perikanan, minyak sawit olahan, dan komponen otomotif. 

    Yusuf memperkirakan, penurunan ekspor awal pada Januari–Agustus 2025 sebesar 12,4% bisa distabilkan melalui peningkatan impor energi dan produk pertanian dari AS. Nilainya bisa mencapai US$15 miliar. 

    “Strategi ini membantu menjaga akses pasar sekaligus menyeimbangkan neraca perdagangan jangka pendek,” terangnya kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025). 

    Kemudian, terkait dengan dampak IEU-CEPA, sekaligus sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan UAE, EFTA, Kanada dan Australia, turut diperkirakan berdampak signifikan secara teknis terhadap ekspor Indonesia. 

    Sebab, perjanjian perdagangan bebas itu mencakup penghapusan lebih dari 98% tarif pada produk ekspor strategis. Penerapan tarif 0% untuk ekspor Indonesia ke negara-negara dimaksud diyakini bisa meningkatkan daya saing harga, tetapi juga membuka peluang penetrasi pasar yang sebelumnya terhambat hambatan non-tarif. 

    Dia memperkirakan komoditas seperti minyak sawit, perikanan, dan komponen otomotif mengalami ekspansi volume ekspor secara substansial. 

    “Secara kuantitatif, proyeksi pertumbuhan ekspor dapat mencapai 8–10% pada 2026, dengan kontribusi ekspor terhadap PDB tetap di kisaran 23–24%,” jelas Yusuf.

    Kendati berkontribusi terhadap PDB, kebijakan baru dalam hal kepabenan ini bakal menekan penerimaan APBN dari sektor tersebut. Pada APBN 2026, target penerimaan kepabeanan dan cukai yakni Rp336 triliun. 

    “Meskipun pendapatan kepabeanan hingga Maret 2025 masih tumbuh 9,6% menjadi Rp77,5 triliun berkat meningkatnya volume perdagangan, potensi pengurangan tarif dari CEPA dan impor bebas tarif dari AS bisa menurunkan revenue secara signifikan jika tidak diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan dan investasi asing langsung,” ungkapnya.

  • Sampai November 2025, Sektor Tambang Setor Rp114 Triliun ke Negara

    Sampai November 2025, Sektor Tambang Setor Rp114 Triliun ke Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) sudah tembus Rp 114 triliun per 15 November 2025.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, per 15 November 2025, PNBP Minerba telah mencapai 92% dari target PNBP Minerba tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 124 triliun.

    “PNBP sektor minerba sudah 92% atau Rp 114 triliun hingga 15 November 2025,” kata Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 10 November 2025 telah mencapai Rp 200,66 triliun.

    Menurut Bahlil, jumlah tersebut telah mencapai sekitar 78,74% dari target yang ditetapkan pada tahun ini, yakni sebesar Rp 254,83 triliun.

    “Kita alhamdulillah dari target sudah realisasi 78,74% dari target PNBP dan saya laporkan ke pimpinan dan anggota insya Allah target PNBP ini tercapai 31 Desember,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

    Bahlil mengakui harga komoditas energi global, termasuk minyak mentah dan batu bara, secara umum tengah berada dalam tren penurunan atau cenderung melemah. Namun, ia tidak ingin penurunan harga berdampak pada penerimaan negara.

    “Kami tidak mau menjadikan penurunan harga ICP (harga minyak mentah Indonesia) mengurangi target pendapatan negara karena negara lagi butuh pembiayaan termasuk ESDM kami patok target APBN dalam PNBP sudah 78,74%,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat, PNBP sektor ESDM mencapai Rp 269,65 triliun pada 2024,, di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 238,39 triliun.

    Rinciannya, PNBP sektor migas pada 2024 sebesar Rp 110,92 triliun, minerba Rp 113,54 triliun, panas bumi Rp 2,84 triliun, dan lain-lain Rp 15,44 triliun.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonomi Indonesia 2025: Antara ‘Mimpi’ dan Realita

    Ekonomi Indonesia 2025: Antara ‘Mimpi’ dan Realita

    Jakarta –

    Proyeksi ekonomi Indonesia 2025 kurang menggembirakan. Hal ini tercermin dalam perkiraan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bahwa perekonomian Indonesia hanya bisa tumbuh 4,9% tahun 2025. Angka ini jauh dari “mimpi” pemerintah sebesar 6 – 8% hingga tahun 2029.

    Sementara, World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2025 dari International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sekitar 4,9%. Proyeksi ini lebih tinggi 0,1% dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8% tahun 2025.

    Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dalam rentang 4,6 – 5,4%. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi secara nasional sekitar 5,2% tahun 2025 yang jauh lebih tinggi dari proyeksi World Bank (WB) sebesar 4,8%.

    Jika diamati pertumbuhan secara tahunan (year-on-year) per kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama hanya 4,87%, meningkat menjadi 5,12% pada kuartal kedua dan melambat menjadi 5,04% pada kuartal ketiga tahun 2025. Realisasi pertumbuhan kuartal ketiga lebih tinggi dibandingkan konsensus ekonom sebesar 5,0%.

    Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga disebabkan oleh penurunan pertumbuhan investasi, yaitu dari 6,99% pada kuartal kedua menjadi hanya 5,04% pada kuartal ketiga tahun 2025. Hal ini, sejalan dengan besarnya proporsi investasi terhadap Gross Domestic Product (GDP) yang hanya 31,48%, sehingga dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6,245 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,04%.

    Syarkawi Rauf Foto: detikcom/Reno Hastukrisnapati Widarto

    Jika besaran investasi sebagai proporsi terhadap GDP, paling tinggi sekitar 33,22% dengan angka ICOR sebesar 6,245, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2025 diperkirakan maksimum hanya sekitar 5,32%.

    Secara tahunan, masih merujuk pada angka ICOR, yaitu rasio antara investasi per GDP terhadap pertumbuhan output. Dengan angka ICOR sebesar 6,245 dan%tase investasi terhadap GDP sekitar 31 – 32%, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 hanya akan berada pada rentang antara 4,96 – 5,12%.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 masih jauh dari visi jangka panjang pemerintahan Prabowo sekitar 6 – 8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 juga lebih rendah dari target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%.

    Stagnasi Ekonomi

    Stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional di sekitar angka 5,0% disebabkan oleh tingginya inefisiensi perekonomian nasional. Hal ini tercermin pada angka ICOR tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 6,245.

    Angka ICOR Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang hanya 4,6%, Thailand 4,4%, Malaysia 4,5%, dan India 4,5%. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia jauh lebih boros, yaitu membutuhkan lebih banyak barang modal atau investasi untuk menghasilkan satu unit tambahan output.

    Sebagai perbandingan, dalam kasus India, proporsi investasi terhadap GDP relatif sama dengan Indonesia, yaitu 31,2%. Namun, dengan angka ICOR yang lebih rendah, hanya 4,5, pertumbuhan ekonomi India jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yaitu sebesar 6,93%.

    Target pemerintah India hingga tahun 2030 adalah menurunkan angka ICOR menjadi hanya 2,7 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 10%. Dimana, kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan 10% hanya sekitar 27% dari GDP India.

    Hal ini kontras dengan Indonesia, dengan ICOR sebesar 6,245 maka untuk mencapai pertumbuhan 8,0% saja maka kebutuhan investasinya jauh lebih besar, yaitu sebesar 49,96% dari GDP. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 6 – 8%?

    Langkah paling penting adalah mendorong efisiensi dan mengurangi kebocoran dalam perekonomian nasional, dengan menurunkan angka ICOR dari 6,245 saat ini menjadi hanya 5-6 dalam lima tahun ke depan.

    Strategi jangka pendek hingga panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mendorong inovasi teknologi melalui transformasi digital perekonomian nasional. Akses digital oleh seluruh propinsi dan kabupaten/kota harus mencapai 90%.

    Meningkatkan indeks kemudahan berbisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan reformasi kelembagaan (institutional reform), khususnya yang berkaitan dengan rule of law yang inklusif, birokrasi yang efisien, tidak ada pungutan liar, transaction cost yang rendah dan lainnya.

    Langkah ini tidak hanya akan menurunkan angka ICOR tetapi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi Indonesia. Harapannya, peringkat kemudahan dalam berbisnis di Indonesia semakin baik. Paling tidak mendekati peringkat kemudahan berbisnis India pada peringkat 27.

    Mengadopsi teknologi digital terbaru melalui penggunaan Artificial Inteligent (AI), machine learning (ML), big data, Internet of Thing (IoT) dan automation dalam perekonomian nasional. Adopsi teknologi digital terbaru akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi angka ICOR dari 6,245 menjadi sekitar 5 – 6 dalam lima tahun ke depan.

    Menetapkan national champion di sektor manufaktur sebagai fokus pengembangan. Sehingga sebagian besar sumber daya nasional diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sektor manufaktur unggulan. Langkah serupa juga pernah dilalukan oleh Jepang dan Korea, dengan sektor manufaktur yang efisien memberikan daya saing di pasar ekspor.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Ketua KPPU RI 2015-2018

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)