Xcloud.id

Topik: APBN

  • KKP: Proyek Zona 1 Sentra Garam di Rote Rp750 Miliar Rampung 2025

    KKP: Proyek Zona 1 Sentra Garam di Rote Rp750 Miliar Rampung 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan Zona 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT rampung pada 2025. Pembangunan Zona 1 akan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Direktur Jenderal Pengelola Kelautan KKP A. Koswara menyampaikan, kawasan seluas 10.000 – 13.000 hektare ini dibagi menjadi 10 zona, dengan zona pertama akan dibangun oleh KKP.

    “Tahap satu, zona satunya itu akan kita upayakan selesai di  2025 ini,” kata Koswara dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Koswara menuturkan, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp750 miliar dari APBN untuk membangun dan menyelesaikan Zona 1. 

    Selain dimanfaatkan untuk membangun Zona 1, dia menyebut bahwa anggaran itu juga akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pendukung di seluruh zona K-SIGN seperti jalan, dermaga, pengaturan air baku, hingga utilitas lainnya. 

    “Kita punya anggaran untuk di Rote ini Rp750 miliar. Jadi nanti akan dipakai untuk membangun, menyelesaikan zona 1 plus infrastruktur di seluruh zonanya,” tuturnya.

    Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah, KKP berencana mengundang para investor untuk berinvestasi di 9 zona lainnya. Dalam hal ini, KKP telah menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan investor untuk mendukung swasembada garam di 2027. 

    Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Ahmad Aris menambahkan, KKP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan sertifikasi atas nama KKP dalam bentuk hak pakai atau hak pengelolaan.

    “KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal, sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerjasama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan,” ujar Aris.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya telah melakukan kick off pembangunan K-SIGN di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada 3 Juni 2025.

    Pembangunan sentra garam ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam di 2027. Pembangunan K-SIGN sebagai modeling ekstensifikasi diharapkan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan garam industri melalui pengelolaan yang mengintegrasikan proses produksi dari hulu ke hilir. 

    Kabupaten Rote Ndao dipilih sebagai lokasi pembangunan K-SIGN karena memenuhi beberapa kriteria yang diperlukan seperti iklim dan sumber daya alam, sosial dan lingkungan, kemudahan konstruksi dan dukungan infrastruktur, dan juga lahan.

    “Kawasan ini bukan hanya pusat produksi, tetapi simbol kemandirian bangsa. Kita ingin mengakhiri ketergantungan impor garam dan mengangkat potensi lokal ke panggung nasional,” ujar Menteri Trenggono, dikutip Rabu (11/6/2025).

    Adapun, pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

    Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. 

    Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

  • Didampingi SBY, Prabowo Resmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan

    Didampingi SBY, Prabowo Resmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan

    Bisnis.com, BOGOR– Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama keberhasilan sebuah bangsa, termasuk dalam membentuk kepemimpinan nasional.

    Prabowo mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, kunjungan kerja pertamanya langsung diarahkan ke Universitas Pertahanan.

    Hal ini dia sampaikan saat meresmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan), di Bogor, pada Rabu (11/6/2025).

    “Hari pertama saya jadi Menhan, saya buka struktur organisasi Kemenhan. Di situ saya lihat ada Universitas Pertahanan. Saya langsung bilang ke staf saya, saya ingin kunjungan universitas pertahanan sebagai kunjungan kerja saya yang pertama, jadi begitu saya jadi menhan yang saya datangi pertama adalah Universitas Pertahanan,” ujarnya dalam forum itu. 

    Menurut Prabowo, institusi pendidikan seperti Unhan memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, di masa kepemimpinannya sebagai Presiden, dia mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menempatkan sektor pendidikan sebagai alokasi tertinggi.

     “Pendidikan adalah yang tertinggi dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah RI. UU mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan kalau tidak salah anggaran kita di atas itu,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan penghargaan khusus kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turut hadir. Dia menyebut SBY sebagai sosok visioner yang menggagas pendirian Universitas Pertahanan.

    Sambil disambut tawa hadirin, Prabowo membagikan kisah uniknya bersama SBY saat mereka sama-sama menjadi taruna militer. Dia menyebut dirinya sebagai “anomali” karena lulus satu tahun lebih lama dibanding SBY.

    “Tapi dua-duanya jadi presiden RI gitu lho. Tapi para kader siswa yang harus kalian contoh pak SBY ya jangan macam-macam kalian. Saya termasuk anomali,” katanya.

    Prabowo berharap Unhan tidak hanya mencetak kader militer, tetapi juga pemimpin nasional dari berbagai bidang. Dia mencontohkan akademi militer AS, West Point, yang bertujuan membentuk pemimpin untuk negara, bukan sekadar untuk tentara.

    Dia juga menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan dan mengakui kelemahan sebagai bagian dari jiwa kepemimpinan.

    Tak hanya itu, Prabowo pun mengaku alasannya meresmikan kampus baru ini dengan nama “Bhineka Tunggal Ika”, sebagai simbol semangat persatuan dalam keberagaman.

    Orang nomor satu di Indonesia itu berharap kampus ini menjadi pusat pembentukan karakter dan pemikiran strategis untuk pertahanan dan kemajuan bangsa.

    “Dengan mengucap bismillah, pada sore ini Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI, meresmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI,” tandas Prabowo menutup pidatonya.

  • Kemenhub Masih Kaji Kereta Gantung Jadi Feeder LRT Jabodebek-MRT Jakarta

    Kemenhub Masih Kaji Kereta Gantung Jadi Feeder LRT Jabodebek-MRT Jakarta

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggodok rencana penyediaan kendaraan pengumpan atau feeder untuk mengintegrasikan LRT Jabodebek dan MRT Jakarta. Saat ini, proses pengkajian masih dilakukan untuk menentukan bentuk feeder tersebut.

    Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam tahap Detail Engineering Design (DED) untuk menentukan bentuk feeder yang cocok. Hal ini salah satunya ada opsi menggunakan teknologi kereta gantung (skytrain).

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya ketersediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu, seperti kereta gantung (skytrain),” kata Suntana, ditemui di sela-sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Kementerian Perhubungan akan mengkaji mana bentuk feeder yang dirasa paling efisien, juga dengan mempertimbangkan biaya penyiapannya serta ketersediaan tanah. Selain itu, faktor lingkungan juga akan menjadi salah satu pertimbangan besarnya.

    “Nanti kita lihat yang efisien, yang biayanya yang tidak terlalu mahal, dan yang penting kesediaan tanah. Dan yang paling penting tidak merusak lingkungan. Itu perlu kita lakukan agar masyarakat tertarik menggunakan sarana kendaraan umum,” ujarnya.

    Rencana pemerintah dalam menyediakan feeder untuk MRT Jakarta ini masuk ke dalam proyek Kemenhub yang ditawarkan kepada investor pada gelaran ICI 2025. Dalam dokumen Project Katalog ICI 2025, tertulis proyek ini akan dibangun dari Rawa Buntu ke Stasiun MRT Lebak Bulus melewati Pondok Cabe sejauh 22,6 km.

    Selain itu, dokumen tersebut juga mencatat bahwa perjalanan dari Rawa Buntu ke Lebak Bulus dapat ditempuh dengan waktu 23,36 menit. Lalu jumlah stasiun feeder di jalur tersebut nantinya akan berjumlah 12 stasiun.

    Selanjutnya dari sisi belanja modal atau capital expenditure (capex), tercatat yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai US$ 1,25 miliar. Hal ini meliputi pengembangan infrastruktur, sarana perkeretaapian dan lahan.

    Di sisi lain, dalam dokumen tersebut hanya tercantum feeder untuk MRT yang ditawarkan ke investor pada acara kali ini. Sedangkan untuk feeder LRT Jabodebek sendiri, Sunatan mengatakan, sudah ada rencana untuk membangun dari Jonggol ke Stasiun LRT Harjamukti namun belum masuk ke dalam penawaran.

    “Kita tidak menutup harus MRT atau LRT, Kita lihat nanti situasinya ya,” ujar Suntana.

    Sebagai informasi, rencana pembangunan feeder ini sebelumnya sempat disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Rencananya feeder tersebut akan menggunakan Skytrain atau kereta gantung.

    “Memang kami punya rencana mengenai feeder LRT dan MRT itu dengan menggunakan Skytrain. Itu dari Mekarsari untuk feeder LRT di Cibubur dan feeder MRT,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis malam (8/5/2025).

    Dudy menyampaikan alasan memilih menggunakan Skytrain tersebut lantaran pembangunan tersebut tidak membutuhkan banyak lahan serta biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan dan operasionalnya lebih murah. Selain itu, moda transportasi Skytrain dinilainya lebih cocok menjangkau ke berbagai pemukiman warga.

    Terkait rute Skytrain, Dudy mengatakan untuk feeder Skytrain LRT Jabodebek ini akan menghubungkan dari Stasiun Stasiun LRT Harjamukti hingga ke Mekarsari. Sementara feeder Skytrain MRT ini akan menghubungkan dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ICE BSD.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, skytrain akan menjadi proyek unggulan non-APBN atau kemitraan yang dibesut Kemenhub tahun ini. Nantinya, proyek ini dikerjasamakan pembangunannya dengan swasta.

    Selain Jakarta, skytrain juga akan dibangun di beberapa kota besar lainnya. Menurutnya proyek ini bisa menyediakan transportasi massal kereta yang murah karena hanya butuh lahan yang kecil untuk pembangunannya sarana prasarananya.

    “Ada beberapa kabupaten kota yang tanahnya akan digunakan untuk ini. Kecil pak, nggak beli tanah lebar-lebar. Ini pakai tiang di pinggir jalan aja. Ini salah satu agar kita tak bebaskan tanah yang besar,” kata Antoni dalam acara detikcom Regional Summit Jawa Barat, Senin (19/5/2025).

    Dalam bahan paparan Antoni, disebutkan proyek ini akan diuji coba terlebih dahulu di Jakarta. Kegunaannya adalah untuk feeder atau pengumpan penumpang ke MRT ataupun LRT. Untuk pengumpan MRT rencana trasenya Stasiun Lebak Bulus ke Bintaro, dan untuk LRT rencana trasenya dari Stasiun Harjamukti ke Kota Wisata.

    (shc/fdl)

  • Prabowo Ungkap Anggaran Pendidikan Saat Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    Prabowo Ungkap Anggaran Pendidikan Saat Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan lembaga pendidikan di Indonesia bisa menjadi penentu arah bangsa ke depan. Menurutnya semua keberhasilan suatu bangsa bisa terjadi karena baiknya kualitas lembaga pendidikannya.

    Pemerintah juga sudah menaruh perhatian besar untuk pendidikan. Menurut Prabowo anggaran pendidikan salah satu yang tinggi dalam APBN.

    Hal ini diungkapkan olehnya saat meresmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan. Prabowo memberikan sambutan secara langsung di depan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang disebut sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    “Semua bermula dari lembaga pendidikan dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN Kita, sebagai Presiden saya mengajukan APBN yang di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara, pendidikan adalah yang tertinggi,” beber Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Rabu (11/6/2025).

    Prabowo mengatakan secara aturan, pemerintah harus menganggarkan sekitar 20% dari total APBN untuk anggaran pendidikan. Namun, di era pemerintahannya yang baru dimulai ini angkanya sudah di atas 20% untuk pos pendidikan.

    “Kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah RI. Di UU mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan kalau tidak salah anggaran kita di atas itu,” papar Prabowo.

    Dalam catatan detikcom, total anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp 724,3 triliun. Anggaran itu digunakan untuk berbagai hal mulai dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional PTN (BOPTN), Beasiswa LPDP, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS.

    Selain itu anggaran itu akan digunakan untuk program Sekolah Unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Digitalisasi pembelajaran, hingga renovasi dan revitalisasi sekolah.

    (hal/hns)

  • Prabowo jadikan Unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi Menhan

    Prabowo jadikan Unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi Menhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Universitas Pertahanan (Unhan) menjadi tujuan kunjungan kerja perdananya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Prabowo, dalam acara peresmian Universitas Pertahanan di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu, mengatakan bahwa keputusannya tersebut diambil setelah melihat struktur organisasi Kementerian Pertahanan dan menemukan keberadaan lembaga pendidikan tersebut.

    “Dan saya sampaikan ke staf saya, saya ingin mengunjungi Universitas Pertahanan sebagai kunjungan kerja saya yang pertama. Jadi begitu saya menjadi Menteri Pertahanan, yang saya datangi pertama adalah Universitas Pertahanan,” ucap Prabowo dalam sambutannya, dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

    Presiden menilai lembaga pendidikan seperti Universitas Pertahanan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu bangsa.

    Menurutnya, pendidikan merupakan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional, sehingga menjadi perhatian khusus dalam kebijakan anggaran negara.

    “Sebagai Presiden Republik Indonesia saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga memberikan penghargaan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    Prabowo menilai pendirian Unhan sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk menyiapkan kader-kader bangsa di masa depan.

    Presiden juga berharap agar Universitas Pertahanan mampu mencetak kader-kader tidak hanya untuk bidang pertahanan, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

    Presiden juga menekankan pentingnya penguasaan di bidang sains dan teknologi.

    Menurutnya, kemajuan bangsa dan penghapusan kemiskinan hanya dapat dicapai dengan penguasaan di dua bidang tersebut.

    Kepada jajaran pimpinan Unhan, Prabowo menyampaikan permintaan agar institusi tersebut dibangun dengan budaya baru yang menjunjung nilai-nilai patriotisme.

    Presiden menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kekurangan dan kelemahan sebagai bagian dari proses memperbaiki dan mengatasi tantangan.

    “Itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan, jangan pernah takut mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan. Itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Butuh Rp 1.905 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Hingga 2029 – Page 3

    RI Butuh Rp 1.905 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Hingga 2029 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.905 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur sampai 2029.

    Kebutuhan anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.

    Tetapi Dody mencatat, masih ada kerterbatasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi pendanaan tersebut.

    “Untuk memenuhi target (pembangunan infrastruktur) 2025-2029, kami perlu sekitar Rp 1.900 triliun dalam pendanaan,” kata Dody dalam kegiatan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    “Namun dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya sekitar 60%, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif,” ungkapnya.

    Dari kebutuhan anggaran Rp 1.905 triliun, Dody merinci, 60,47% di antaranya akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 678,91 triliun dan Rp473,28 triliun dari APBD.

    Dengan demikian, masih ada kekurangan pendanaan hingga 39,53% atau Rp753,11 triliun.

    Dody menargetkan kekurangan pendanaan Rp651,46 triliun bisa ditutupi dari skema KPBU dengan jumlah proyek sebanyak 55.

    “Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU,” bebernya.

    55 proyek yang ditawarkan tersebut terdiri dari 24 proyek sumber daya air (SDA), 19 proyek di sektor jalan, dan 12 proyek di sektor permukiman.

    “Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk Indonesia,” ucap Dody.

     

  • Prabowo Ungkap Hasil Penelitian, Belanda Curi Kekayaan RI Rp 502.000 Triliun

    Prabowo Ungkap Hasil Penelitian, Belanda Curi Kekayaan RI Rp 502.000 Triliun

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belanda mencuri ratusan ribu triliun kekayaan saat melakukan penjajahan di Indonesia. Dia mengungkapkan ada riset yang menunjukkan Indonesia kekayaan Indonesia hilang senilai US$ 31 triliun saat dijajah Belanda.

    Bila dirupiahkan dengan kurs terkini, jumlah kekayaan yang direnggut Belanda itu jumlahnya menyentuh Rp 502 ribu triliun (kurs Rp 16.200).

    “Baru ada suatu research berapa minggu lalu, yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai US$ 31 triliun,” beber Prabowo saat membuka Indo Defence 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Jumlah tersebut, menurut hitungannya sama dengan 18 kali total produk domestik bruto (PDB). Dengan asumsi PDB senilai US$ 1,5 triliun.

    “Produk domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun usd dolar, berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa indonesia, 18 kali GDP kita,” papar Prabowo.

    Sementara itu kalau ditaksir dengan total APBN Indonesia, jumlah kekayaan yang direnggut Belanda itu mencapai Rp 140 triliun.

    Tidak sampai di situ, Prabowo selama Belanda menduduki Indonesia, negara tersebut telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia.

    “Saudara-saudara sekalian itu mengajarkan kepada kita kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita mungkin GDP per kapita juga mungkin salah satu paling tinggi di dunia,” tegas Prabowo.

    (hal/hns)

  • Akhirnya Nadiem Angkat Bicara soal Pengadaan Laptop Chromebook…

    Akhirnya Nadiem Angkat Bicara soal Pengadaan Laptop Chromebook…

    Akhirnya Nadiem Angkat Bicara soal Pengadaan Laptop Chromebook…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyidik dugaan
    korupsi

    pengadaan laptop
    Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang terjadi pada rentang tahun 2019-2023 dengan nilai proyek mencapai sekitar Rp 9,9 triliun.
    Pengadaan ini menggunakan kombinasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialirkan ke berbagai daerah untuk pengadaan laptop bagi sekolah-sekolah.
    Program ini awalnya dimaksudkan untuk mendukung digitalisasi pendidikan, namun Kejagung menemukan dugaan kuat adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
    Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) pada 2019 sebenarnya telah melakukan uji coba penggunaan Chromebook dan menyimpulkan perangkat tersebut belum cocok digunakan karena banyak sekolah belum memiliki infrastruktur internet yang memadai.
    Namun, pengadaan tetap dilanjutkan dengan model Chromebook, bahkan mengharuskan perangkat menggunakan Chrome OS dan lisensi manajemen khusus, yang kemudian diduga menjadi celah pengkondisian vendor dan markup harga.
    Dalam proses penyelidikan yang diumumkan Kejagung pada Mei 2025, sedikitnya lima perusahaan vendor lokal ditengarai melakukan pengaturan bersama dan penggelembungan harga.
    Sejauh ini, sebanyak 28 orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk dua orang staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim lantaran diduga terlibat dalam proyek teknologi dan digitalisasi di kementerian.
    Apartemen mereka bahkan turut digeledah untuk mencari barang bukti.
     
    Didampingi pengacara kondang, Hotman Paris, dan dua orang tim hukum lainnya,
    Nadiem Makarim
    akhirnya angkat bicara soal pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.
    Nadiem mengaku dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.
    “Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis,” ujar Nadiem, dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Nusantara Foyer, The Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    Nadiem menyatakan, siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk memberikan keterangan atau klarifikasi apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
    “Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,” tegas pendiri Gojek tersebut.
    Nadiem menekankan selalu menjunjung tinggi integritas selama menjabat sebagai menteri, dan menolak keras segala bentuk praktik korupsi.
    “Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun,” tegas dia.
    Terkait polemik pengadaan perangkat pembelajaran digital yang menjadi sorotan publik, Nadiem mengimbau masyarakat untuk tetap kritis, namun tidak terburu-buru dalam menyimpulkan perkara sebelum proses hukum selesai.
    “Saya mengajak masyarakat tetap kritis namun adil, tidak terburu-buru menarik kesimpulan di tengah derasnya opini,” ujar dia.
    Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa proses hukum akan mampu memilah secara adil antara kebijakan yang dijalankan dengan iktikad baik dan pelaksanaan yang menyimpang.
    “Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan iktikad baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya,” kata Nadiem.
    Nadiem menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan yang mencuat serta menjaga kepercayaan publik terhadap agenda transformasi pendidikan nasional.
    “Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama,” imbuh dia.
     
    Nadiem menjelaskan bahwa
    pengadaan laptop Chromebook
    merupakan bagian dari strategi mitigasi krisis pembelajaran akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada 2020.
    “Di tahun 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga jadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar hilangnya pembelajaran bisa kita tekan,” kata Nadiem.
    Nadiem mengatakan, program pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk laptop merupakan bagian dari upaya memastikan proses pembelajaran tidak terhenti meski dilakukan dari jarak jauh.
    “Sehingga program pengadaan peralatan TIK termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi risiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung,” tambah dia.
    Nadiem menyebut, dalam kurun waktu empat tahun, Kemendikbudristek melakukan pengadaan sekitar 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah di seluruh Indonesia.
    Lebih dari sekadar penunjang pembelajaran, menurut dia, perangkat digital itu juga berperan penting dalam mendorong transformasi pendidikan nasional.
    “Selain mendukung pembelajaran, perangkat TIK juga jadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) yang menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian dan dampak
    learning loss
    ,” ujr Nadiem.
    Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan diambil dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
    “Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tak bisa ditawar. Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan asas transparansi, keadilan, dan iktikad baik,” imbuh dia.
     
    Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menyebut kliennya tidak pernah berkomunikasi dengan eks staf khusus yang dipanggil oleh Kejagung.
    Diketahui, tiga eks staf khusus Nadiem bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.
    “Tidak ada komunikasi,” ujar Hotman Paris.
    Hotman Paris itu bilang, pemanggilan para bekas stafsus Nadiem tidak ada kaitannya dengan eks bos Gojek tersebut.
    “Kalau itu kami jawab bahwa sepanjang menyangkut staf khusus itu tidak ada kaitannya langsung dengan Pak Nadiem,” kata Hotman.
    Di hari yang sama, salah satu eks Stafsus Nadiem bernama Fiona Handayani diperiksa oleh penyidik Korps Adhyaksa.
    Fiona bungkam sepanjang jalan masuk ke dalam Gedung Bundar Jampidsus.
    Ia hanya tersenyum, meskipun dihujani berbagai pertanyaan oleh awak media.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menuturkan pemanggilan tiga stafsus Nadiem tidak bersamaan.
    Namun, pemanggilan tersebut dimulai pada Selasa.
    “Info dari penyidik pemeriksaannya tidak bersamaan harinya,” kata Harli kepada Kompas.com, Senin (9/6/2025).
    Adapun penyidik pada Jampidsus telah mencekal tiga mantan stafsus Nadiem Makarim yang berinisial FH, JT, dan IA.
    Harli mengatakan, pencekalan itu karena tiga orang tersebut tidak memenuhi dua panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik.
    Maka dari itu, penyidik mencekal tiga stafsus tersebut agar bisa dimintai keterangan.
    Diketahui pula bahwa penyidik telah menggeledah apartemen FH, JT, dan IA pada tanggal 21 dan 23 Mei 2025.
    Dari penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dan sejumlah dokumen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhirnya Nadiem Angkat Bicara soal Pengadaan Laptop Chromebook…

    Hotman Paris Klaim Proyek Laptop Nadiem Sesuai Audit BPKP

    Hotman Paris Klaim Proyek Laptop Nadiem Sesuai Audit BPKP
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa Hukum Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim,
    Hotman Paris
    Hutapea menyebut bahwa dalam pembagian laptop yang dilakukan pada tahun 2023 telah dijalankan dengan baik sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    “Ada semua sudah 99 persen. Ini hasil Audit dari BPKP dan pada saat pengadaan barang tersebut Kementerian didampingi oleh Jamdatun dari Kejaksaan (Agung), khusus sebagai pengacara negara,” klaimnya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    Sementara itu, Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa 97 persen laptop Chromebook yang diadakan Kemendikbudristek telah diberikan kepada 77.000 sekolah pada 2023.
    Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program yang telah berjalan.
    “Informasi yang saya dapat pada saat itu di tahun 2023 adalah 97 persen daripada laptop yang diberikan (kepada) 77 ribu sekolah tersebut, itu aktif diterima dan teregistrasi,” kata Nadiem.
    Sensus secara berkala, menurutnya, terus dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada para kepala sekolah yang sekolahnya menerima laptop.
    “Apakah mereka menerima laptop untuk proses pembelajaran? Dan di tahun 2023 sekitar 82 persen daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran, bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah,” ungkapnya.
    Nadiem mengatakan bahwa proses pengadaan laptop yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaraan pada masa pandemi Covid-19 ini cukup besar. Oleh karena itu, anggaran yang digunakan untuk pengadaannya bukan hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semata, tetapi juga Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
    “Jadi ada yang dari daerah juga,” ucapnya.
    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)
    Kejaksaan Agung
    Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020 di Kemendikbudristek.
    “Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chrome,” kata Harli melansir Antara.
    Padahal, kata dia, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PU siap bangun tanggul di Pesisir Teluk Jakarta tahap 7

    Kementerian PU siap bangun tanggul di Pesisir Teluk Jakarta tahap 7

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 dalam rangka mengatasi penurunan muka tanah. (ANTARA/HO – Kementerian PU)

    Kementerian PU siap bangun tanggul di Pesisir Teluk Jakarta tahap 7
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 15:42 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 dalam rangka mengatasi penurunan muka tanah.

    “Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Selasa.

    Kementerian PU terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya.

    Salah satunya dengan pembangunan tanggul Pantai Jakarta yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Sebagai tindak lanjut Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7.

    Rencana pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 paket 1 di Kali Ancol dan Kali Dadap.

    Pembangunan tanggul Kali Ancol Paket 1 direncanakan sepanjang 100 meter bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025. Status saat ini dalam persiapan lelang.

    Sementara pembangunan tanggul Tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing.

    Anggaran kegiatan ini dalam tahap pengusulan dengan sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027.

    Pada tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang bersumber dari SBSN dilakukan secara MYC 2026-2027.

    Hingga 2024 pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 km terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol dan Dadap.

    Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah.

    Upaya ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.

    Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, melainkan juga mencegah land subsidence akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.

    Sumber : Antara