Xcloud.id

Topik: APBN

  • Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen, Ini Alasannya

    Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen, Ini Alasannya

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan kenaikan gaji bagi seluruh hakim di Indonesia dengan besaran bervariasi, bahkan mencapai hingga 280 persen. Keputusan ini disampaikan langsung dalam upacara pengukuhan hakim se-Indonesia di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    “Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan, demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi,” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo mengungkapkan rasa terkejut saat mengetahui bahwa selama 18 tahun terakhir, tidak ada kenaikan gaji bagi para hakim. Ia juga menerima laporan bahwa banyak hakim yang masih menyewa atau mengontrak rumah. Menurutnya, kondisi ini tidak sejalan dengan pentingnya peran hakim sebagai penjaga keadilan.

    Presiden menegaskan, hakim harus hidup sejahtera agar tidak mudah dipengaruhi atau “dibeli” oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk itu, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera mengalokasikan anggaran dari APBN untuk mendukung kebijakan kenaikan gaji hakim.

    “Tapi semua hakim akan naik secara signifikan. Secara signifikan. Dan saya monitor terus,” ujar Prabowo.

    Presiden menekankan bahwa golongan hakim dengan pendapatan terendah akan mendapatkan kenaikan tertinggi, yakni hingga 280 persen. Langkah ini diambil agar keadilan di Indonesia benar-benar ditegakkan dan tidak hanya berpihak kepada mereka yang kuat secara finansial.

    “Dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Siapapun melanggar hukum. Siapa mau bikin macam-macam, patuhi hukum. Untuk kepentingan kita semua,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menyebut hakim sebagai benteng terakhir rakyat kecil dalam mencari keadilan. Ia mengingatkan bahwa orang miskin tidak punya kekuatan selain berharap kepada hakim yang jujur dan tidak bisa disuap.

    “Orang miskin, orang kecil, hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat,” ungkapnya.

    Menurut Prabowo, hukum hanya akan berjalan efektif jika semua pihak—termasuk hakim—berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

    “Percuma saja jika pelaku kejahatan bisa ditangkap tapi tak diadili dengan seadil-adilnya. Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli,” pungkasnya. [hen/beq]

  • Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengubah syarat penyerapan jagung hasil produksi lokal oleh Perum Bulog. Guna mendukung itu, dia pun meminta Kementerian Keuangan mengucurkan dana Rp 6 triliun kepada Bulog.

    Zulkifli menyampaikan Bulog perlu menyerap jagung hasil produksi lokal dengan harga Rp 5.500 per kilogram. Mulanya, harga itu berlaku untuk jagung usia panen, namun kemudian diubah dengan ketentuan kadar air 18-20 persen.

    “Jagung ya, dulu kita sudah putuskan sebetulnya harga Rp 5.500 (per kilogram) itu harga waktu usia panen, cuma ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya. Maka disepakati tadi diperlukan rafaksi antara 18-20 (persen) kader air itu harganya Rp 5.500,” ungkap Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Tugas penyerapan hasil panen jagung lokal itu akan diemban Perum Bulog dengan volume 1 juta ton. Guna mendukung tugas itu, diperlukan dana sekitar Rp 6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Soal kebutuhan dana ini, Zulkifli meminta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman untuk mengalokasikannya ke Bulog. Angka Rp 6 triliun termasuk juga menghitung biaya distribusi dan kebutuhan lainnya dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

    “Diminta tadi dari Dirjen Anggaran c.q Kementerian Keuangan untuk segera memberikan anggaran kepada Bulog untuk (menyerap) 1.000.000 (ton jagung). Berarti kalau 1.000.000 (ton) dikali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata dia.

    “Nah Bulog akan bisa bekerja kalau sudah ada anggarannya, anggarannya belum ada, jadi kita minta, ya sudah ada Dirjen anggaran disini,” imbuh Zulkifli Hasan .

     

  • Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua kewajiban utang jatuh tempo akan dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. Semua kewajiban disebut telah diperhitungkan dengan baik.

    “Yang penting itu semua kewajiban utang kami tunaikan dengan baik, semua kewajiban kami bayar secara tepat waktu, tepat jumlah. Semuanya kami rencanakan dengan baik, dikelola dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    Berdasarkan data yang beredar, beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025. Nilai SBN yang jatuh tempo pada bulan ini sebesar Rp 178,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan Mei 2025 senilai Rp 42,4 triliun.

    Suminto tidak membantah jumlah utang jatuh tempo Juni 2025 tersebut. Ia hanya memastikan semua kewajiban akan dibayarkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran utang jatuh tempo.

    “Tidak pernah dong (terlambat bayar). Kewajiban yang terkait dengan bond maupun terkait pinjaman kami tunaikan dengan baik, dibayar secara tepat waktu, tepat jumlah,” tegasnya.

    Suminto menilai bahwa besaran utang jatuh tempo bervariasi setiap bulannya. Kendati begitu, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara baik.

    “Jatuh tempo kan terdistribusi di berbagai tanggal, tapi kan semuanya sudah masuk ke dalam perencanaan pengelolaan utang dengan baik,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

    “Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun,” beber Dolfie.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa utang jatuh tempo yang besar tidak jadi masalah selama kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia stabil.

    “Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil karena market beranggapan negara ini akan tetap sama,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

    “Sehingga jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama,” tambahnya.

    (aid/ara)

  • Luhut Sebut Coretax Baru Bisa Optimal 2 Tahun Lagi

    Luhut Sebut Coretax Baru Bisa Optimal 2 Tahun Lagi

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax membutuhkan waktu 1-2 tahun lagi untuk bisa beroperasi optimal. Hal ini menyusul serangkaian permasalahan dan keluhan yang menyertai sistem baru tersebut.

    Menurut Luhut, digitalisasi sistem pemerintahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi RI hingga bertambah 1,5%. Hal ini juga termasuk dengan digitalisasi sistem perpajakan dengan Coretax.

    “Saya yakin Cortex bisa berfungsi dengan baik dalam 1 atau 2 tahun. Ini juga bisa membantu 1,5% pertumbuhan ekonomi. Ini membuat Indonesia menjadi lebih transparan dan lebih efisien,” kata Luhut, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Di sisi lain, ia juga tak menampik bahwa Indonesia masih memiliki korupsi dan kebocoran di mana-mana. Namun kondisi serupa juga terjadi di negara-negara lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS). Meski demikian, kondisi tersebut bisa diminimalisir melalui serangkaian upaya, termasuk di antaranya lewat digitalisasi.

    “Namun jangan pernah mengklaim bahwa Anda tidak memiliki korupsi, tetapi Anda dapat mengelola korupsi dengan sangat baik karena hal itu menjadi sangat sulit dilakukan. Karena Anda tidak berurusan dengan manusia, tetapi Anda berurusan dengan mesin. Ini seperti e-katalog,” ujarnya.

    Sebagai informasi, dalam kepemimpinan Dirjen Pajak sebelumnya, perbaikan Coretax dijanjikan akan selesai paling lambat pada Juli 2025. Seiring dengan masuknya Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru per 23 Mei 2025, proses pembelajaran Coretax masih dilakukan.

    “Mengenai Coretax, untuk fair-nya kita akan meminta nanti Pak Dirjen Pajak baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya sehingga melihat data, fakta, realita dengan fresh perspektif dari Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).

    Saat masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, Suryo Utomo juga pernah menjelaskan tentang progres perbaikan Coretax. Ia mengakui bahwa memang ditemukan sejumlah kendala dalam operasi Coretax di Tanah Air sejak 1 Januari lalu. Beberapa di antaranya mulai dari isu sulitnya log in, masalah penerbitan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hingga penerbitan faktur pajak.

    “Sejak implementasi 1 Januari kemarin memang betul ditemui beberapa kendala penerapannya. Saat ini kami terus melakukan perbaikan, isu mengenai log in, pembuatan SPT, dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dari Januari sampai sekarang,” kata Suryo, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantornya April lalu.

    Suryo menjelaskan, sejumlah permasalahan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan segera dalam sistem Coretax termasuk latensi atau waktu tunggu untuk mengakses sistem. Menurutnya, saat ini akses layanan Coretax sudah semakin baik dengan kecepatan hingga 0,08 detik. Dengan demikian, proses log in kini bisa menjadi lebih cepat.

    Sedangkan terkait permasalahan penerbitan faktur pajak juga sudah mengalami perbaikan. Suryo menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada hambatan untuk membuat faktur dan bukti potong.

    Hal ini Tergambar dari penerbitan faktur pajak selama tiga bulan tahun ini. Pada Januari 2025, penerbitan faktur pajak mampu mencapai 60.344.958, Februari sebanyak 64.276.098, dan Maret 62.570.270.

    Begitu pula dengan penerbitan bukti potong pajak penghasilan (PPh) telah mencapai 20 juta per bulannya. Contohnya, penerbitan bukti potong di Januari telah mencapai 24.288.129, 24.397.195 untuk bukti potong untuk masa pajak Februari, 21.638.180 bukti potong untuk masa pajak Maret.

    (shc/fdl)

  • Selain Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani Gelontorkan Rp24,44 Triliun, untuk Apa?

    Selain Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani Gelontorkan Rp24,44 Triliun, untuk Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai menyalurkan gaji ke-13 kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, pada hari ini, Senin 2 Juni 2025. Penerima gaji ke-13 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan.

    Selain penyaluran gaji ke-13, pemerintah juga terus menggulirkan program stimulus senilai Rp24,44 triliun dan percepatan berbagai program prioritas. Upaya ini merupakan bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap sejumlah paket kebijakan ekonomi tersebut dapat menjadi stimulus dan meringankan beban masyarakat, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Semoga dengan berbagai upaya ini, APBN mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara optimal dari tekanan situasi global yang terus bergejolak dan perlemahan ekonomi dunia,” jelas Sri Mulyani dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (12/6/2025).

    Perlu digarisbawahi, penyaluran gaji ke-13 tahun ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketentuan ini merupakan bagian dari kebijakan rutin tahunan pemerintah untuk memberikan penghargaan dan dukungan kesejahteraan bagi aparatur negara.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.

  • Banyak yang Curigai Kopdes Merah Putih, Ini Jawaban Budi Arie

    Banyak yang Curigai Kopdes Merah Putih, Ini Jawaban Budi Arie

    Jakarta –

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menilai pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencatatkan sejarah baru. Menurutnya, sebanyak 80 ribu koperasi desa akan dibentuk hanya oleh satu negara saja, Indonesia.

    Meski begitu banyak rasa takut, keragu-raguan hingga perasaan curiga yang dialamatkan pada Kopdes Merah Putih. Hal itulah yang kemudian disebutnya sebagai tiga musuh utama Kopdes Merah Putih.

    “Orang dasarnya takut dulu, oh ini Kopdes jalan nggak, terus curiga dulu, iya kan. Terus akhirnya apa? Ragu-ragu, ini mau jalan nggak. Program Kopdes Merah Putih ini adalah sejarah baru di dunia. Satu negara membangun 80 ribu koperasi desa,” ujar Budi Arie dalam diskusi di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

    Meski mengakui belum memiliki banyak pengalaman, Budi Arie menyebut yang terpenting adalah keberanian untuk melaksanakannya. Jika menunggu semua sumber daya manusia (SDM) siap, kata dia, Kopdes Merah Putih tidak akan berjalan.

    “Jadi artinya apa? Keberanian. Kalau nunggu semua SDM siap, nggak akan siap. Saya juga nggak punya pengalaman bikin 80 ribu Kopdes Merah Putih. Siapa saya tanya, seluruh dunia cek, ada nggak yang punya pengalaman negara bisa membentuk 80 ribu koperasi? Nggak ada,” ujarnya.

    Budie Are memastikan program tersebut akan membuahkan hasil yang jelas. Misalnya, menekan angka pengangguran hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap ketakutan terhadap program Kopdes Merah Putih dapat dikurangi.

    Sementara itu, besarnya anggaran yang dikelola Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi membuka celah korupsi. Anggaran yang disiapkan untuk masing-masing Kopdes Merah Putih diketahui mencapai Rp 5 miliar yang bisa berasal dari APBN hingga APBD.

    “Dan tentu kami di Ombudsman tidak berharap ini menjadi potensi maladministrasi yang muncul dan jadi aduan yang ditangani Ombudsman. Misalnya salah kelola atau korupsi di internal koperasi itu sendiri. Kita tahu pemerintah desa banyak mendapat gelontoran anggaran,” sebut Anggota Ombudsman RI, Dadan Suharmawijaya.

    (ily/rrd)

  • 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2026, Siapa Tergemuk?

    10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2026, Siapa Tergemuk?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam APBN 2026 sebesar Rp 1.157,77 triliun. Data ini menunjukkan bagaimana anggaran kementerian dan lembaga akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Badan Gizi Nasional mengejutkan banyak pihak dengan menjadi K/L dengan anggaran terbesar pada 2026, mencapai Rp 217,86 triliun. Mayoritas anggaran ini dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sebesar Rp 210,4 triliun. Sisanya, Rp 7,45 triliun, digunakan untuk program dukungan manajemen.

    Kementerian Pertahanan, yang sebelumnya kerap menempati posisi puncak, kini berada di peringkat kedua dengan anggaran Rp 167,4 triliun. Dana ini dialokasikan untuk program dukungan manajemen, modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, dan tugas operasional TNI.

    Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di posisi ketiga dengan pagu indikatif belanja Rp 109,67 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk dukungan manajemen dan modernisasi alat material khusus.

    Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar

    Berdasarkan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, berikut daftar 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar pada 2026:

    1. Badan Gizi Nasional (BGN) – Rp 217,86 triliun

    Program pemenuhan gizi nasional: Rp 210,4 triliun
    Program dukungan manajemen: Rp 7,45 triliun

    2. Kementerian Pertahanan – Rp 167,4 triliun

    Program dukungan manajemen: Rp 75,67 triliunProgram modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan: Rp 71,91 triliunProgram profesionalisme dan kesejahteraan prajurit: Rp 13,84 triliunProgram pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI): Rp 3,14 triliunProgram riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan: Rp 2,49 triliunProgram pembinaan sumber daya pertahanan: Rp 293,1 miliarProgram kebijakan dan regulasi pertahanan: Rp 24,7 miliar

    3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) – Rp 109,67 triliun

    Program dukungan manajemen: Rp 71,63 triliunProgram modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana Polri: Rp 17,73 triliunProgram pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat: Rp 14,78 triliunProgram penyelidikan dan penyidikan tindak pidana: Rp 3,57 triliunProgram profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri: Rp 1,92 triliun

    4. Kementerian Kesehatan – Rp 104,35 triliun

    Program pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Rp 87,85 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 7,54 triliunProgram pencegahan dan pengendalian penyakit: Rp 3,21 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 3,1 triliunProgram kesehatan masyarakat: Rp 2,37 triliunProgram kebijakan pembangunan kesehatan: Rp 257,5 miliar

    5. Kementerian Sosial – Rp 76,04 triliun

    Program Perlindungan Sosial (Perlinsos): Rp 75,27 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 768,5 miliar

    6. Kementerian Agama – Rp 75,21 triliun

    Program dukungan manajemen: Rp 43,14 triliunProgram Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar 12 Tahun: Rp 14,7 triliunProgram kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 8,05 triliunProgram pendidikan tinggi: Rp 8 triliunProgram kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama: Rp 1,29 triliun

    7. Kementerian Pekerjaan Umum – Rp 70,86 triliun

    Program infrastruktur konektivitas: Rp 29,84 triliunProgram ketahanan sumber daya air: Rp 18,83 triliunProgram prasarana strategis: Rp 13,43 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 5,46 triliunProgram perumahan dan kawasan permukiman: Rp 3,26 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 11,2 miliar

    8. Kemendikti Saintek – Rp 55,45 triliun

    Program pendidikan tinggi: Rp 39,02 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 15,42 triliunProgram riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi: Rp 1 triliun

    9. Kementerian Keuangan – Rp 47,13 triliun

    Program dukungan manajemen: Rp 45,48 triliunProgram pengelolaan penerimaan negara: Rp 1,46 triliunProgram pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko: Rp 186,5 miliarProgram kebijakan fiskalProgram pengelolaan belanja negara

    10. Kemendikdasmen – Rp 33,65 triliun

    Program Wajib Belajar 13 Tahun: Rp 19,17 triliunProgram kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 11,7 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 2,76 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 4,7 miliarProgram pembangunan kebahasaan dan kesastraan

    Perubahan komposisi ini mencerminkan pergeseran prioritas pemerintah dalam pembangunan, di mana program pemenuhan gizi dan kesejahteraan rakyat mendapat porsi signifikan. Ini juga menunjukkan pentingnya anggaran kementerian dan lembaga dalam mendukung visi pembangunan nasional yang lebih inklusif.

    Sementara sektor pertahanan dan keamanan tetap memperoleh porsi besar, peningkatan alokasi anggaran ke sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial menunjukkan arah pembangunan yang lebih seimbang.

    Dengan total alokasi lebih dari seribu triliun rupiah, anggaran kementerian dan lembaga tahun 2026 menjadi instrumen penting untuk mewujudkan target pembangunan nasional.

  • Cek Kesehatan Gratis untuk Semua, Inovasi Kesehatan Publik yang Terus Bertumbuh

    Cek Kesehatan Gratis untuk Semua, Inovasi Kesehatan Publik yang Terus Bertumbuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan program-program berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu yang kini mulai dirasakan manfaatnya secara luas adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) layanan skrining kesehatan tanpa biaya yang tersedia di ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dan terbuka untuk semua warga, baik yang sudah maupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 4,2 juta peserta hingga akhir April. Pemeriksaan dilakukan di lebih dari 9.300 puskesmas, mencakup layanan pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi gaya hidup sehat. Antusiasme masyarakat terus bertumbuh, menunjukkan kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah terus memperbarui perkembangan program ini. 

    “Beberapa waktu yang lalu, kita terus meng-update program pemeriksaan kesehatan gratis. Sekarang yang sudah mengakses adalah 4,4 juta pendaftar lebih,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2025.

    Ia juga menegaskan adanya tren positif sejak program ini dimulai. 

    “Kita lihat terjadi peningkatan terus sejak bulan Februari, Maret, April, dan tentu kita harapkan pemeriksaan kesehatan gratis ini akan terus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Salah satu inovasi menarik dari CKG adalah skema “Cek Kesehatan Ulang Tahun”, yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan layanan gratis ini pada hari ulang tahun mereka hingga 30 hari setelahnya. Program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok usia produktif 25–59 tahun yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional. 

    Dalam hal ini, Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan Skema inovatif seperti “Cek Kesehatan Ulang Tahun” memiliki relevansi ekonomi yang tinggi karena pendekatan ini mendorong masyarakat secara aktif memanfaatkan layanan kesehatan secara rutin dan tepat waktu, khususnya pada momen personal seperti ulang tahun. 

    “Hal ini bisa menciptakan perubahan perilaku yang lebih sadar kesehatan, dengan dampak positif berupa penurunan risiko kesehatan jangka panjang yang akan memperbaiki profil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonominya terlihat dalam bentuk efisiensi anggaran kesehatan, mengingat biaya pencegahan biasanya jauh lebih rendah dibandingkan pengobatan penyakit lanjutan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Josua mengungkapkan dengan pola konsumsi kesehatan preventif yang terbentuk akan sangat membantu pengelolaan anggaran kesehatan nasional dan mendorong efisiensi pembelanjaan publik. 

    Pendanaan program ini mengacu pada prioritas belanja negara dalam APBN 2025. Hingga April 2025, total anggaran kesehatan yang telah digunakan mencapai Rp 47,6 triliun, atau sekitar 21,8% dari keseluruhan pagu anggaran sektor ini. Realisasi tersebut mencakup Rp32,7 triliun melalui pengeluaran pemerintah pusat dan Rp 14,9 triliun melalui mekanisme transfer ke pemerintah daerah.

    Menanggapi hal ini, Josua menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat melalui integrasi data yang terpusat dan pengawasan lintas instansi. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan serupa dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial. 

    “Dengan melakukan integrasi data kesehatan daerah ke dalam sistem informasi kesehatan nasional, pemerintah bisa lebih mudah melacak realisasi belanja dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Selain itu, audit berkala oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta verifikasi lapangan secara rutin oleh lembaga independen menjadi kunci untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dan merata hingga ke level daerah terpencil,” jelasnya.

    Lebih jauh, Josua memandang program ini sangat relevan dalam kerangka besar pembangunan SDM Indonesia. Fokus program CKG pada pencegahan penyakit dan peningkatan akses pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis memperkuat fondasi menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. 

    “Program ini sangat relevan dan mampu menopang agenda besar peningkatan kualitas SDM Indonesia yang menjadi fondasi dalam mengejar target Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

  • Bos PT Garam Sebut Ada Investor Minat Investasi di Sentra Garam Rote

    Bos PT Garam Sebut Ada Investor Minat Investasi di Sentra Garam Rote

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Garam (Persero) Abraham Mose mengungkap sudah ada beberapa investor yang mulai melirik kawasan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT.

    Bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengelola kawasan tersebut, Abraham menyebut sudah ada beberapa investor yang berminat berinvestasi di K-SIGN Rote Ndao.

    “Paling enggak udah ada beberapa lah yang nelpon untuk berminat ikut membangun di kawasan industri garam,” kata Abraham ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Meski enggan untuk membocorkan nama calon investor itu, Abraham menyebut setidaknya sudah ada sekitar empat investor yang mulai intens berkomunikasi dengan PT Garam.

    Dia menyebut, kawasan tersebut tidak hanya menarik minat investor lokal, tetapi juga investor dari luar negeri. 

    “Luar negeri juga ada, karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang ingin ke kita untuk ikut,” ujarnya. 

    Mengenai daya saing dari sisi harga, Abraham mengakui bahwa garam yang nantinya diproduksi kemungkinan akan sedikit lebih mahal dibanding garam impor. Mengingat, lokasi sentra garam yang jauh dari industri yang mayoritas berada di Pulau Jawa.

    Untuk itu, kata dia, salah satu mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun industrinya di K-SIGN Rote Ndao.

    “Salah satu memitigasi itu adalah membangun industrinya di kawasan itu. Membangun pabrik pengolahan garam untuk kebutuhan dia. Dan ini sudah banyak yang masuk, termasuk garam farmasi,” tuturnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membangun sentra garam di Rote Ndao sebagai upaya mewujudkan swasembada garam di 2027. Pelaksanaan program ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

    Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. 

    Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

    Adapun, KKP telah membagi kawasan tersebut dalam 10 zona. Pada tahap pertama, pembangunan zona 1 akan dilakukan oleh KKP dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp750 miliar. Pembangunan zona 1 ditargetkan rampung tahun ini.

    Sementara itu untuk zona lainnya, pemerintah akan membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

    Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan, KKP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan sertifikasi atas nama KKP dalam bentuk hak pakai atau hak pengelolaan.

    “KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal, sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerjasama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan,” ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). 

  • Presiden Prabowo Klaim Anggaran Pendidikan Indonesia Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Presiden Prabowo Klaim Anggaran Pendidikan Indonesia Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Presiden Prabowo Klaim Anggaran Pendidikan Indonesia Tertinggi Sepanjang Sejarah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengeklaim
    anggaran pendidikan
    Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
    Pernyataan ini disampaikan saat membicarakan pentingnya pendidikan dalam meresmikan
    Kampus Bhineka Tunggal Ika
    Universitas Pertahanan (Unhan) di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025).
    “Sebagai presiden RI, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah RI,” kata Prabowo, Rabu.
    Prabowo menuturkan, pendidikan adalah lembaga yang menentukan apakah sebuah bangsa mampu berhasil atau sebaliknya.
    Keberhasilan suatu bangsa, kata Prabowo, berasal dari pendidikan.
    “Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. UU mengharuskan kita menganggarkan 20 persen untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu,” bebernya.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa
    sains dan teknologi
    menjadi salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh Indonesia.
    Sebab, hanya dengan sains dan teknologi, negara ini bisa menghilangkan kemiskinan.
    “Di zaman sekarang,
    science
    dan teknologi harus kita kuasai. Di dunia modern ini, hanya dengan
    science
    dan teknologi kita bisa menghilangkan kemiskinan, bisa menjadi negara maju, negara modern,” tuturnya.
    Oleh karenanya, Prabowo berharap Unhan mampu mencetak kader terbaik di segala lini, bukan hanya untuk pertahanan.
    Ia berkaca pada Amerika Serikat (AS), yang membangun Military States Academy untuk menciptakan pemimpin-pemimpin AS selanjutnya, bukan hanya untuk pertahanan semata.
    “Ini yang saya tangkap dari negara-negara besar. Waktu saya berkunjung ke AS, saya ke West Point. Tujuan dari Military States Academy adalah menciptakan pemimpin-pemimpin untuk The United States of America, bukan untuk tentara, tapi untuk USA,” tutur Prabowo.
    “Jadi untuk bangsa. Itu kita harapkan Unhan dan semua lembaga pendidikan untuk berkarya, berbakti, untuk negara dan bangsa di bidang manapun,” tandas Prabowo.
    Tahun ini, total anggaran pendidikan Indonesia sebesar Rp 724,3 triliun terdiri dari tiga komponen:
    1. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 297,2 triliun yang digunakan untuk:
    2. Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 347,1 triliun, mencakup:
    3. Pembiayaan sebesar Rp 80 triliun, disalurkan melalui:
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.