Xcloud.id

Topik: APBN

  • Sri Mulyani Minta Jajarannya Jangan Berbelit-belit, Rakyat Butuh APBN!

    Sri Mulyani Minta Jajarannya Jangan Berbelit-belit, Rakyat Butuh APBN!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dalam acara pelantikan pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025), ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran negara melalui APBN.

    “Teman-teman rumpun penerimaan tunjukkan leadership anda. Bahwa anda peduli dan care dengan tugas anda melayani masyarakat memperbaiki ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara,” ujar Sri Mulyani dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan.

    Ia pun mengatakan bahwa tugas Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan hanya mengumpulkan penerimaan negara. Namun juga melakukan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat. Dalam saat yang sama, kedua direktorat pun harus menjaga kewibawaan dan ketegasan.

    “Meningkatkan penerimaan negara, melakukan edukasi, lakukan pendekatan manusiawi pada saat yang sama berwibawa dan tegas,” ujarnya.

    Bendahara negara tersebut juga menjelaskan bahwa rumpun direktorat belanja negara pun memiliki tugas yang tak kalah penting. Berbagai pemangku kepentingan, baik dari Kementerian/lembaga hingga masyarakat selalu memiliki tuntutan peningkatan belanja.

    “Untuk rumpun sisi belanja APBN dan stakeholder selalu minta belanja lebih apakah kementerian atau lembaga atau daerah atau masyarakat, mereka merasa berhak untuk melihat kehadiran negara melalui belanja yg dirasakan langsung,” ujarnya.

    Menurutnya, tantangan belanja tidak hanya besarnya anggaran. Namun juga bagaimana menjadikan kualitas belanja akuntabilitas dan tidak memiliki birokrasi yang sulit.

    “Tantangannya kualitas belanja akuntabilitas bagaimana bisa ruwet birokrasi sulit berbelit-belit/ Fokus pada outcome dan kinerja saya minta dirjen anggaran perbendaharaan terus memperbaiki dari sisi belanja strategi perencanaan hingga eksekusi akuntabilitasnya,” jelasnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Lifting Tembus Target, Wamen ESDM Tak Khawatirkan Konflik Israel-Iran

    Lifting Tembus Target, Wamen ESDM Tak Khawatirkan Konflik Israel-Iran

    Jakarta, Beritasatu.com – Serangan Israel ke Iran membuat harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan. Pasalnya, Iran adalah salah satu eksportir minyak terbesar di dunia.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung cukup percaya diri menghadapi gejolak harga minyak dunia pasca-serangan Israel ke Iran. Pasalnya, lifting minyak Indonesia tercatat 610.000 barel per hari melampaui target di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 605.000 bph.

    Menurutnya, terjadi peningkatan lifting apabila dibandingkan dengan capaian lifting pada kuartal I-2025 yang mencapai 580.000 barel per hari (BPH). Peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri ini pun dapat meminimalisir pengaruh gejolak internasional terhadap stabilitas ketersediaan energi di dalam negeri.

    “Jadi, Indonesia ada ketahanan energi, kami mengusahakan ada peningkatan migas dalam negeri,” kata Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Sekadar informasi, serangan Israel ke Teheran membuat ketegangan meningkat, menghapus kabar berdamainya Amerika Serikat (AS) dengan China. Serangan Israel ini sebagai bentuk respons atas tanggapan Iran yang tidak mau menghentikan pengayaan nuklirnya.

    Analis energi senior MST, Marquee Saul Kavonic, mengatakan serangan Israel terhadap Iran telah meningkatkan risiko lebih lanjut. Konflik akan meningkat ke titik Iran membalas serangan tersebut dan memengaruhi infrastruktur minyak di kawasan tersebut sebelum pasokan minyak benar-benar terdampak secara material.

    Dia memperkirakan, dalam skenario ekstrem pasokan minyak mentah Iran bisa turun hingga 20 juta barel per hari dampak dari serangan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan Israel terhadap Iran ditujukan untuk merusak infrastruktur nuklirnya, pabrik rudal balistiknya, dan banyak kemampuan militernya. 

  • Akademisi UGM: Usulan pensiun ASN 70 tahun hambat regenerasi birokrasi

    Akademisi UGM: Usulan pensiun ASN 70 tahun hambat regenerasi birokrasi

    Pertimbangan menaikkan usia pensiun harus melihat kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk.

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menilai usulan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk memperpanjang batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) hingga 70 tahun berpotensi menghambat regenerasi birokrasi.

    “Indonesia memiliki populasi besar dengan mayoritas penduduknya adalah generasi muda yang sebagian di antaranya bercita-cita sebagai ASN,” ujar Subarsono dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

    Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

    Korpri beralasan bahwa perpanjangan usia pensiun dari 58 ke 70 tahun akan menjaga fungsi-fungsi keahlian dan meningkatkan kesejahteraan ASN.

    Menurut dia, usulan itu kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

    Subarsono menilai perpanjangan usia pensiun justru bisa menambah beban terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan meningkatnya anggaran tiap tahun. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan efisiensi ekonomi untuk kementerian dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Ia lantas membandingkan kebijakan pensiun ASN di sejumlah negara ASEAN. Misalnya, di Vietnam, usia pensiun ditetapkan 61 tahun dengan PDB per kapita sekitar 4.282 dolar AS dan di Thailand menetapkan usia pensiun 60 tahun dengan PDB per kapita 7.182 dolar AS dan populasi hanya 71 juta.

    Sementara itu, Indonesia dengan PDB per kapita 4.876 dolar AS dan populasi 285 juta menetapkan usia pensiun 58 tahun.

    “Pertimbangan menaikkan usia pensiun harus melihat kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk,” ujar Subarsono.

    Selain itu, dia juga menepis anggapan bahwa memperpanjang usia pensiun akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Ia berpendapat bahwa pelayanan yang efektif lebih bergantung pada kompetensi ASN, penggunaan teknologi digital, serta empati sosial dalam melayani masyarakat.

    Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menurut Subarsono, lebih pada perubahan mindset (pola pikir) para ASN dari orientasi penguasa menjadi orientasi sebagai pelayan publik.

    Jika Pemerintah ingin mempertimbangkan usulan tersebut, dia menyarankan agar kebijakan dilakukan secara bertahap dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Misalnya, pada tahun 2026 ditambah 1 tahun, 2027 ditambah 1 tahun, dan seterusnya. Kebijakan gradual tersebut perlu diambil sejajar dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara yang naik secara perlahan.

    Dikatakan pula bahwa kebijakan publik harus disusun dengan dasar keberlanjutan ekonomi dan tidak sekadar berorientasi memuaskan semua pihak.

    “Kebijakan publik memang tidak akan dapat memuaskan semua orang, tetapi kebijakan publik harus menjamin ekonomi negara tidak mengalami kemerosotan,” ujar Subarsono.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa Korpri secara resmi telah mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN kepada Presiden, Ketua DPR, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    “Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karier pegawai ASN,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/5).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator DKI: Tak ada masalah patungan bangun “Giant Sea Wall”

    Legislator DKI: Tak ada masalah patungan bangun “Giant Sea Wall”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai tidak ada masalah bila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patungan dalam membangun mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang terpenting banjir rob bisa tertangani dengan baik.

    “Warga ini membutuhkan penanganan serius terkait dengan banjir rob,” kata Ida di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ida, ide Presiden Prabowo Subianto yang meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa harus disambut dengan baik karena tanggul itu nantinya akan melindungi warga pesisir Jakarta dari banjir rob yang selama ini terus mengancam.

    Untuk mekanisme patungan sendiri, lanjut dia, bisa dilakukan dengan pembagian persentase. APBD Jakarta mampu berapa persen dan APBN berapa persen.

    “Kalau memungkinkan ya tidak ada masalah menurut saya. Namanya ini membangun untuk DKI. Berapa persen pakai ABPD, berapa persen ABPN, menurut saya tidak ada masalah. Kan kita kerja sama dengan baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

    Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Pramono beberapa hari lalu, dan mengirim utusan untuk memastikan bahwa Pemprov DKI mendukung pembangunan mega proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 itu.

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Forum Warga Kota tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya MBDK

    Forum Warga Kota tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya MBDK

    Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) bagi kesehatan.

    “Kami akan terus berjuang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya MBDK dan urgensi penerapan cukai MBDK dan label,” kata Ketua Fakta Indonesia, Ari Subagyo Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia berpendapat MBDK menjadi salah satu penyumbang konsumsi gula terbesar yang penyebarannya masih belum diatur secara tegas oleh negara.

    “Kami sangat prihatin atas terus melonjaknya kasus prevalensi penyakit tidak menular (PTM) akibat konsumsi MBDK yang tidak terkendali. Ketiadaan kebijakan yang kuat membuat masyarakat semakin rentan, terutama anak-anak dan remaja yang menjadi target utama industri,” kata Ari.

    Fakta Indonesia melihat urgensi dalam menerapkan label peringatan depan kemasan dan cukai pada MBDK untuk menurunkan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap gula.

    Sebagai bentuk respons atas kondisi ini, lanjut Ari, pihaknya telah aktif melakukan pelatihan dan sosialisasi di berbagai daerah mengenai pentingnya label depan kemasan (Front-of-Pack Labeling/FOPL) serta urgensi penerapan cukai terhadap MBDK.

    “Label yang jelas membantu konsumen memilih produk yang lebih sehat. Kemudian, cukai dapat menekan konsumsi dengan mekanisme harga, berdasarkan batas tingkatan gula dalam kemasan,” paparnya.

    Salah satu sosialisasi yang dilakukannya adalah sosialisasi MBDK yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/6) dengan melibatkan masyarakat dari Jakarta, Bekasi, dan Bogor.

    “Misi kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tidak berhenti pada advokasi dan sosialisasi di daerah Jabodetabek,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Fakta Indonesia juga akan melaksanakan sosialisasi di daerah Solo dan Yogyakarta pada 16-20 Juni 2025 yang bekerja sama dengan salah satu universitas ternama di Indonesia, Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Hngga saat ini, tambah dia, penerapan cukai MBDK belum terealisasi, meskipun sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2022 hingga 2025. Bahkan, dorongan tidak hanya datang dari masyarakat sipil.

    “DPR RI pun telah secara resmi menagih penerapan cukai MBDK kepada Kementerian Keuangan. Mereka menekankan bahwa ini bukan lagi sekadar wacana, tapi sudah menjadi bagian dari rencana penerimaan negara yang harus dilaksanakan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Fakta Indonesia bersama dengan jaringan masyarakat sipil dari berbagai wilayah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan cukai terhadap MBDK dan tidak lagi menjadikannya sebagai sekadar retorika tanpa realisasi.

    “Pemerintah harus bertindak sesuai janji dan anggaran yang sudah dialokasikan, bukan hanya ‘omon-omon’. Sebab, isu ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa dan masa depan generasi Indonesia yang dinilai sebagai generasi emas,” kata Ari.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Israel Serang Iran-Alarm Perang Pecah, Pengusaha Cemaskan 3 Sektor Ini

    Israel Serang Iran-Alarm Perang Pecah, Pengusaha Cemaskan 3 Sektor Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel mengonfirmasi telah melancarkan serangan militer besar-besaran ke sejumlah target strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklir dan produksi rudal. Menurut pernyataan resmi pemerintah Israel pada Jumat (13/6/2025), operasi yang diberi nama “Rising Lion” itu dimaksudkan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pun telah bersumpah akan memberikan “hukuman berat” kepada Israel karena telah menyerang negaranya. Artinya, tak berlebihan jika hal ini memicu kekhawatiran potensi semakin meluasnya perang di Timur Tengah.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menyebut ketegangan militer yang memuncak antara Israel dan Iran bukan cuma jadi urusan geopolitik kawasan Timur Tengah. Di mata pengusaha Indonesia, ini adalah alarm krisis global yang bisa berdampak langsung pada energi, logistik, hingga industri strategis dalam negeri.

    “Ketegangan militer antara Israel dan Iran bukan hanya isu geopolitik kawasan, tapi berpotensi membawa efek domino global, terutama di sektor energi, keuangan, dan logistik,” kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (13/6/2025).

    Menurut Anggawira, sektor energi adalah titik rawan paling utama. Jika konflik ini memicu gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz, harga minyak mentah bisa melonjak tajam. Efeknya? Langsung terasa ke Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor BBM.

    “Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM tentu akan langsung terdampak, mulai dari biaya energi industri, inflasi transportasi, hingga subsidi energi yang membebani APBN,” jelasnya.

    Tak hanya itu, penerbangan, logistik, dan manufaktur ekspor juga akan mendapat tekanan besar akibat melonjaknya ongkos produksi dan pengiriman.

    Anggawira menyebut, pelaku usaha, terutama perusahaan terbuka dan BUMN strategis, sudah mulai memasukkan skenario geopolitik global dalam peta risiko bisnis sejak pandemi. Namun, tidak semua sektor punya daya tahan yang sama.

    “Perusahaan padat impor, energi-intensif, dan berorientasi pasar ekspor ke Eropa/Timur Tengah akan lebih rentan,” ujarnya.

    HIPMI menilai ada tiga strategi utama yang perlu segera dijalankan pelaku usaha untuk meredam efek domino dari ketegangan Israel-Iran. Pertama, efisiensi energi dan operasional.

    “Termasuk konversi ke energi alternatif, optimalisasi rantai pasok, dan renegosiasi kontrak logistik internasional,” jelas Anggawira.

    Kedua, buka pasar baru. “Terutama ke kawasan Asia Selatan, Afrika, dan ASEAN, untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara terdampak geopolitik,” katanya.

    Ketiga, investasi strategis. “Misalnya pada sektor energi domestik, infrastruktur logistik nasional, dan industri substitusi impor yang bisa mengurangi eksposur risiko global,” tambahnya.

    Pengusaha Butuh Tangan Pemerintah

    Meski dunia usaha punya peran besar dalam bertahan di tengah krisis, Anggawira menekankan, peran pemerintah tetap krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi.

    “Dunia usaha tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah juga perlu siapkan fasilitas fiskal dan stimulus insentif yang adaptif terhadap risiko global, seperti penyesuaian harga energi, insentif logistik, dan jaminan pasokan bahan baku esensial,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anggawira mewakili HIPMI mengingatkan agar pelaku usaha tidak hanya reaktif, tetapi proaktif membangun ketahanan jangka panjang.

    “Ketegangan Israel-Iran adalah pengingat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal resiliensi terhadap krisis global,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kampung Nelayan Merah Putih Telan Anggaran Rp 24,2 T, Duitnya dari Mana?

    Kampung Nelayan Merah Putih Telan Anggaran Rp 24,2 T, Duitnya dari Mana?

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana akan membangun sebanyak 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2027. Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    KKP memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp 22 miliar untuk membangun satu KNMP. Artinya, pemerintah harus menyediakan setidaknya Rp 24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP. Lantas dari mana anggarannya?

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP Trian Yunanda mengatakan program KNMP akan didanai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ditanya lebih lanjut apakah pemerintah menyediakan alokasi khusus untuk program itu, Trian menerangkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

    “Anggaran full APBN. Sedang dalam tahap pembahasan dengan Kemenkeu,” kata Trian kepada detikcom, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Trian menjelaskan pembangunan KNMP akan dimulai secara bertahap. Pada 2025, KKP akan membangun sebanyak 100 KNMP. Kemudian, pada 2026 dan 2027, masing-masing akan dibangun 500 KNMP.

    “Tahap awal di tahun 2025 ini sejumlah 100 Kampung Nelayan Merah Putih, tahun 2026 sejumlah 500 kampung dan 2027 sejumlah 500 Kampung Nelayan Merah Putih,” terang Trian.

    Dalam penentuan lokasi KNMP, Trian menerangkan pihaknya telah menetapkan beberapa kriteria. Pertama, sekitar 80% atau mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan ataupun pembudidaya ikan.

    Kedua, ketersediaan dan status lahan yang clean and clear untuk pembangunan fasilitas produksi. Dibutuhkan setidaknya kurang lebih 1 hektar lahan untuk membangun satu KNMP.

    Ketiga, memiliki potensi sumber daya ikan (SDI), budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan. Keempat, keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan. Selain itu, program tersebut juga akan terintegrasi dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Tonton juga Video: Melihat Tradisi Sedekah Laut Kampung Nelayan Bendar Pati

    (rea/rrd)

  • Imigrasi Jaksel terbitkan 52.065 paspor pada awal 2025

    Imigrasi Jaksel terbitkan 52.065 paspor pada awal 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Jakarta Selatan menerbitkan sebanyak 52.065 paspor selama periode Januari hingga April 2025.

    “Pada pelayanan dokumen perjalanan, Imigrasi Jakarta Selatan telah menerbitkan 52.065 paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Bugie Kurniawan dalam konferensi pers bersama wartawan di Jakarta, Jumat.

    Bugie mengatakan puluhan ribu paspor itu terdiri dari 42.587 paspor elektronik laminasi dan 9.478 paspor elektronik polikarbonat.

    Kemudian, proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap permohonan paspor mencapai 1.139 kasus, hanya dua permohonan yang ditolak.

    Selain itu, telah dilaksanakan empat kali layanan “Eazy Passport” yang menjangkau langsung komunitas dengan total 146 pemohon.

    Dalam hal pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA), Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat penerbitan 2.855 Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 7.283 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 455 Izin Tinggal Tetap (ITAP), 64 affidavit, 240 Exit Permit Only (EPO), serta 147 laporan ERP Tidak Kembali.

    “Tiga negara dengan permohonan ITAS terbanyak adalah Jepang, Korea Selatan, dan India. Sedangkan permohonan ITK terbanyak berasal dari China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat,” ujarnya.

    Kegiatan strategis lainnya yakni Imigrasi melayani 1075 paspor di Gelora Bung Karno, kegiatan edukasi publik bertajuk Imigrasi Jaksel Talk : Panduan Layanan Izin Tinggal Melalui Laman evisa.imigrasi.go.id, serta pemusnahan arsip substantif keimigrasian sebagai bentuk efisiensi dan tertib administrasi.

    Tak hanya itu, Imigrasi Jaksel memberikan layanan pada akhir pekan, khusus percepatan paspor yang beroperasi di Immigration Lounge PIM 3.

    Dari sisi keuangan, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat realisasi anggaran sebesar Rp9.876.700.255 atau 31,94 persen dari total pagu APBN yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.922.675.000.

    Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp79.937.760.092 yang terdiri atas pendapatan paspor sebesar Rp45.728.550.000, izin keimigrasian dan izin masuk kembali sebesar Rp32.508.950.000, serta pendapatan lainnya sebesar Rp1.700.260.092.

    Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan terus berkomitmen untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam setiap aspek pelayanan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Sebut RI Butuh Rp 10.146 Triliun untuk Infrastruktur

    Sri Mulyani Sebut RI Butuh Rp 10.146 Triliun untuk Infrastruktur

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia masih memerlukan pembiayaan hingga US$ 625 miliar atau setara Rp 10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Prabowo Subianto 2025-2029.

    Sri Mulyani mengatakan kebutuhan anggaran tetsebut tentunya tidak bisa seluruhnya menggunakan APBN. Sehingga diperlukan partisipasi swasta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk periode 2025-2029.

    “Konferensi ini kita berharap bisa mendapatkan masukan soal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, kita memiliki kebutuhan mendesak, dan memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur. Pembiayaan menjadi permasalahan penting, investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2025-2029, membutuhkan US$ 625 miliar,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference On Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya bisa menyediakan setidaknya 40% dari total kebutuhan pembangunan tersebut. Sedangkan sisanya masih harus dipenuhi oleh kerja sama sektor swasta baik dalam dan luar negeri.

    “Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk penciptaan mekanisme pendanaan kreatif,” kata Sri Mulyani.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa membantu adanya gap pembiayaan infrastruktur.

    AHY menjelaskan, diperlukan pembiayaan kreatif di luar APBN untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    “Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” ujar AHY.

    AHY mengatakan, pihaknya akan semacam menginventarisir proyek-proyek infrastruktur prioritas untuk ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.

    “Nanti diharapkan lewat forum ini kami akan menyusun, apa yang harus kita dahulukan, mana yang bida kita tunda dan berapa besar yang kita butuhkan untuk pendanaan (infrastruktur) tersebut,” pungkasnya.