Xcloud.id

Topik: APBN

  • Rosan Roeslani Klaim Pendapatan Danantara Capai Rp 150 Triliun

    Rosan Roeslani Klaim Pendapatan Danantara Capai Rp 150 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan, Danantara akan mengelola aset sebesar Rp 15.000 triliun. Menariknya, pendanaan Danantara tidak lagi bergantung pada penyertaan modal negara melalui APBN, melainkan dari dividen perusahaan negara yang akan dikelola ulang untuk proyek-proyek strategis.

    “Dividen yang sebelumnya langsung masuk ke negara, kini bisa kita manfaatkan untuk investasi di sektor industri yang menciptakan quality jobs,” jelas Rosan di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (17/6/2025).

    Ia memperkirakan bahwa pada tahun ini saja, Danantara akan menerima laba sebesar USD 7 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 120–150 triliun yang akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

    Menteri Investasi itu menekankan pentingnya investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

    “Investasi adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang sekitar 29% setelah konsumsi rumah tangga yang mencapai 53%,” ujar Rosan.

    Ia menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 9.100 triliun, dan diharapkan akan meningkat menjadi Rp 13.000 triliun dalam lima tahun ke depan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.

    Lebih jauh, Rosan juga menyoroti tantangan serius kualitas tenaga kerja Indonesia. Dari 140 juta angkatan kerja, sebanyak 36% hanya berpendidikan SD, bahkan 24% di antaranya tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

  • Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memandang perang di era saat ini, terutama Iran vs Israel, seperti film Star Wars lantaran terlihat lebih dominan terjadi di arena udara sebagai medan pertempurannya. 

    Hal tersebut dia sampaikan kala merespons soal konflik yang tengah terjadi di antara Iran dan Israel. Sebab itu, di menyebut perang modern saat ini sudah berbeda dengan yang dipersepsikan masih bertumpu pada infanteri dan kavaleri.

    Kalau dulu, lanjutnya, kavaleri atau pasukan berkudanya  melakukan serangan tembak terlebih dahulu. Kemudian, baru infanteri alias pasukan daratnya masuk dalam medan perang.

    “Nah, sekarang kelihatannya [perang Iran vs Israel] kalau diikutin aja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak tu, tapi begitu jatuh, orang tau-tau udah merongrong meratapi kematian,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Adapun, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) ini turut menyebut dan berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap menghadapi perang era modern saat ini.

    “Mudah-mudahan kita siap untuk berperang, tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan ya harus siap, itu sebab nya TNI kita harus kuat,” beber dia.

    Lebih jauh, Utut memperkirakan dana yang dihabiskan dalam perang Iran dan Israel selama 2 minggu tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni sebesar Rp3.621 triliun.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) memandang perang di Iran dan Israel ini dapat membuka cakrawala baru bagi Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru. Memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” tuturnya dalan kesempatan yang sama.

  • Produksi Minyak RI Bisa Nambah 30.000 Barel, Ini Sumbernya

    Produksi Minyak RI Bisa Nambah 30.000 Barel, Ini Sumbernya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tambahan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari (bph), yang berasal dari Wilayah Kerja (WK) atau Blok Cepu di Jawa Tengah.

    Menurut dia, tambahan produksi dari Blok Cepu tersebut rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari Presiden.

    “Nanti Bapak Presiden Prabowo yang akan meresmikan ada penambahan minyak kita 30 ribu bph di Cepu,” kata Bahlil di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Senin (16/6/2025).

    Bahlil pun optimistis target lifting minyak nasional pada tahun 2025 akan tercapai seiring dengan tambahan produksi dari Blok Cepu. Bahkan, untuk lifting gas, realisasinya per kuartal disebut hampir melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Oleh sebab itu, ia berharap Prabowo dapat meresmikan secara langsung penambahan produksi minyak dari Blok Cepu. Mengingat, sejak 2008, realisasi lifting minyak nasional tidak pernah mengalami peningkatan.

    “Coba cek, selalu target lifting tidak pernah mencapai target APBN. Jadi ini sekarang lagi kita genjot makanya hari Minggu pun kita turun kerja, nih kalian juga mau ikut saya ke sini itu luar biasa loh. Kalian nih pahlawan lifting ini. Jadi nanti kita akan menunggu jadwal Bapak Presiden,” tambahnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua Komisi I DPR RI: Konflik Iran-Israel perang modern yang berbeda

    Ketua Komisi I DPR RI: Konflik Iran-Israel perang modern yang berbeda

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel sebagai perang modern yang berbeda dari perang yang selama ini dipersepsikan.

    “Ternyata perang modern beda sekali dengan perang yang kita persepsikan seperti sekarang. Drone yang ikut menembak juga banyak, tapi kita belum bisa bercerita dalam jumlah dan titik mana saja,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menyebut bahkan konflik yang disebutnya membawa bahaya bagi sekitar itu mirip dengan adegan dalam film Star Wars yang penuh dengan tembakan misil oleh kedua negara.

    “Orang nembak begini di-intercept (cegat), tapi walaupun di-intercept karena yang nembak 100, ditembakin balistik misil,” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang perang yang berkecamuk saat ini lebih dominan bermain pada arena udara sebagai medan pertempuran, ketimbang medan darat.

    “Ternyata perang udara-lah penentunya sekarang ini. Kalau dahulu kan artilerinya tembak dulu, infanterinya masuk, ada kavaleri. Nah, sekarang kelihatannya kalau diikutin saja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak, tapi begitu jatuh, orang tau-tau sudah merongrong meratapi kematian,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar pemerintah Indonesia bersiap dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi atas perluasan konflik antara Iran dengan Israel.

    “Tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan kita harus siap, itu sebabnya TNI kita juga harus kuat,” katanya.

    Menurut dia, ongkos yang dihabiskan dari perang antara Iran dengan Israel selama dua minggu saja dapat setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai konflik antara Iran dengan Israel sebagai perang yang membuka cakrawala baru bagi angkatan perang Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru, memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” kata Pacul dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas Fokus Kejar Target Lifting Antisipasi Dampak Konflik Israel-Iran

    SKK Migas Fokus Kejar Target Lifting Antisipasi Dampak Konflik Israel-Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bakal fokus mengejar target lifting minyak dan gas (migas) demi mengantisipasi dampak dari gejolak geopolitik Israel-Iran.

    Hal ini juga dilakukan demi memperkuat ketahanan energi nasional. Apalagi, eskalasi konflik Iran-Israel memunculkan risiko bagi ketahanan energi di Tanah Air. Pasalnya, hingga kini Indonesia masih menjadi net-importir minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, kebijakan terkait antisipasi perang memang di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, pihaknya juga bakal mendukung dengan fokus mengejar target lifting migas dalam APBN.

    “Kalau SKK Migas masih tetap fokus kepada pemenuhan target lifting sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Hudi kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Adapun, target lifting migas nasional 2025 dipatok sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari (boepd), dengan perincian 605.000 barel minyak per hari dan 1,005 juta boepd untuk gas.

    Hudi menuturkan, upaya mengejar target lifting itu dilakukan dengan beberapa langkah seperti percepatan proyek-proyek onstream pada tahun ini.

    “Saat ini sudah tiga proyek yang onstream dari 15 yang ditargetkan,” ucap Hudi.

    Ketiga proyek itu yakni Balam GS Upgrade, NDD A14 Stage-2, dan Bentu Production Line.

    Untuk meningkatkan lifting, SKK Migas juga bakal melakukan ⁠optimalisasi aset-aset yang saat ini sudah berproduksi dan meminimalkan unplanned shutdown.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mendorong produksi migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, ini krusial untuk mengantisipasi memanasnya konflik Iran-Israel.

    Dia mengatakan, pemerintah akan menggenjot produksi migas nasional agar Indonesia tak lagi bergantung pada pasokan energi global, termasuk untuk kebutuhan minyak domestik.  

    “Jadi ya kan kita ada ketahanan energi. Jadi ya kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, terutama untuk crude [minyak mentah],” kata Yuliot kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Dia menerangkan, saat ini tingkat produksi minyak nasional mulai meningkat dari rata-rata produksi tahun lalu sebanyak 560.000-570.000 barel per hari, kini di atas 600.000 barel per hari.

    “Ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610.000 barel,” tegasnya.  

    Untuk mengantisipasi peningkatan harga minyak, Yuliot menyinggung terkait program renewable energy atau energi baru terbarukan (EBT) yang terus digaungkan, seperti mandatori biodiesel B50 pada tahun depan.

    Dia optimistis ketahanan energi akan terus meningkat. Tak hanya itu, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga akan beralih ke peningkatan pemakaian listrik.  

    “Itu kita percepat pembangunan untuk geotermal [panas bumi]. Dalam waktu dekat, itu ada empat geotermal yang segera akan diresmikan juga masuk fase produksi komersial. Jadi ya ini juga mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak,” tuturnya.

  • DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto meminta pemerintah untuk siap dan sigap mengantisipasi konflik yang kini sedang terjadi di Iran dan Israel. Menurutnya, saat ini dunia sedang dalam titik membahayakan (jeopardizing).

    Utut berujar ada tiga hal yang perlu dicermati dalam konflik kedua negara tersebut. Pertama, penyebab terjadinya konflik. Kedua, sampai di mana titik berakhirnya. Ketiga, konsep pertahanan negara Indonesia.

    “Kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi. Pemahaman siap, tentu kita tidak berperang, tapi sigap terhadap dampak ikutan lainnya,” pintanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini turut mengusulkan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bisa mengundang Duta Besar RI di Teheran, Iran untuk memberikan laporan tertulis soal kondisi di sana.

    “Karena beliau yang ada di Teheran dan di Teheran yang terluka atau yang wafat, atau instalasi apa saja yang rusak akibat perang yang baru berjalan 3 hari ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa perangnya tidak berkelanjutan, semua sama-sama bisa menahan diri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Utut mengingatkan Indonesia perihal rute penerbangan dari Tanah Air yang melintasi wilayah udara di lokasi konflik kedua negara tersebut. Selain itu juga, dia menyoroti adanya potensi salah sasaran, karena namanya perang tidak mengenal kapan ada kesialan terjadi.

    “Karena apapun satu nyawa manusia adalah sangat berharga. Jadi kita enggak bisa menyebut hanya satu, we can not count numbers untuk nyawa. Jadi ini pemahaman sikap seperti itu dan idealnya memang Pak Dubes segera melapor ke Pak Menlu,” tutur dia.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Dalam catatan Bisnis, Israel melakukan serangan udara yang menghantam fasilitas nuklir dan rudal Iran pada Jumat (13/6) dini hari. 

    Serangan tersebut menewaskan lebih dari 104 penduduk Iran, termasuk komandan Garda Revolusi (IRGC), beberapa komandan tinggi, dan sembilan ilmuwan nuklir, serta melukai hampir 380 orang lainnya. 

    Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan beberapa wilayah di Israel. Serangan itu dikabarkan menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari ratusan orang lainnya.

  • Harga Minyak Dunia Memanas, Aspebindo: Swasembada Energi Tak Boleh Ditunda

    Harga Minyak Dunia Memanas, Aspebindo: Swasembada Energi Tak Boleh Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menilai memanasnya konflik Iran-Israel yang mengerek harga minyak dunia dapat menjadi momentum untuk percepatan swasembada energi.

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho menjelaskan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 813.000 barel minyak mentah dan produk BBM per hari.

    Sementara itu, konflik Timur Tengah saat ini membuat harga minyak mentah global naik. Tercatat, harga minyak berjangka Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2025 menguat 2,8% menjadi US$76,29 per barel pada Senin (16/6/20525), setelah menguat 7% pada akhir pekan.

    Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Juli 2025 menguat 2,7% ke US$74,95 per barel. Adapun, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) untuk Mei dipatok sebesar US$79,78 per barel.

    Fathul mengatakan, kenaikan harga minyak global tentu akan langsung berdampak pada neraca perdagangan migas dan membebani APBN. Hal ini terutama karena asumsi harga ICP dalam APBN 2025 hanya sebesar US$82 per barel.

    Menurutnya, setiap kenaikan US$1 pada ICP dapat menambah beban subsidi dan kompensasi hingga Rp1,5 triliun per tahun. Dia menyebut, ketergantungan pada impor minyak membuat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

    “Justru karena sejarah telah menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah kerap memicu krisis energi global, maka agenda swasembada energi tidak boleh ditunda lagi,” tutur Fathul dalam keterangannya.

    Oleh karena itu, dia menilai bahwa penting bagi Indonesia meningkatkan kapasitas penyimpanan dan cadangan strategis BBM nasional. Fathul menyebut, saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan operasional untuk sekitar 22 hari konsumsi, belum mencapai standar internasional.

    Fathul mengatakan, cadangan ini seharusnya ditingkatkan menjadi minimal 30 hari. Dengan begitu, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyerap stok ketika harga minyak sedang rendah dan mengantisipasi lonjakan harga seperti saat ini.

    “Swasembada energi bukan lagi pilihan, ini sudah jadi kebutuhan strategis bangsa. Kita tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif terhadap gejolak harga internasional,” katanya.

    Dia pun mengingatkan bahwa perang di Timur Tengah saat ini bukan hanya soal geopolitik atau militer, tetapi menyangkut stabilitas energi dan ekonomi dunia.

    “Harga BBM yang tinggi, tekanan APBN, risiko inflasi, semua itu bermuara dari satu sumber, ketergantungan kita pada minyak impor. Kalau kita tidak segera mewujudkan swasembada energi dari sekarang, krisis seperti ini akan terus berulang dan semakin menyulitkan bangsa,” tutur Fathul.

  • Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025

    Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025

    GELORA.CO -Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 431,5 miliar Dolar AS atau setara Rp7.040 triliun pada April 2025. Angka ini melonjak 8,2 persen dibanding tahun lalu (yoy).

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik.

    Ia merinci posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar Dolar AS, atau tumbuh 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025. 

    “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin 16 Juni 2025.

    Ia mengatakan, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,7 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 12,0 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,7 persen,” katanya.

    Menurut BI, posisi ULN pemerintah ini diklaim tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Selain itu, ULN juga terdiri dari utang swasta yang tercatat turun 0,6 persen secara tahunan menjadi 194,8 miliar Dolar AS. Angka ini lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy)

    Lebih lanjut, Ramdan mengatakan bahwa posisi ULN Indonesia tetap sehat, yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

    “Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada April 2025, dari 30,6 persen pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1 persen dari total ULN,” katanya.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah, kata Ramdan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan pembiayaan ULN untuk menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

  • KKP Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Telan Anggaran Rp 2,2 T

    KKP Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Telan Anggaran Rp 2,2 T

    Jakarta –

    Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) akan membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun ini sebagai tahap awal. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu lokasi KNMP sebesar Rp 22 miliar. Lantas dari mana sumber dananya?

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP Trian Yunanda mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran biaya tambahan (ABT) untuk pembangunan KNMP sebagai tahap awal. Pengajuan dana tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pure APBN, dari ABT. Sudah (mengajukan ke Kemenkeu),” kata Trian kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, Trian menjelaskan tengah maraton membahas dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Saat ini, pihaknya tengah menyusun persyaratan teknis agar anggaran tersebut cair.

    “Anggaran ini nanti dari anggaran biaya tambahan. Jadi, ada proses sendiri disitu dimana ada berbagai persyaratan teknis yang kita siapkan. Kita harapkan persyaratan teknisi ini minggu ini sudah selesai,” tambah Trian.

    Di sisi lain, timnya juga terus mematangkan agar pembangunan 100 KNMP sesuai target, mulai dari detail desain serta rencana anggaran biaya. Dia pun menargetkan anggaran untuk pembangunan KNMP cair pada bulan Juli mendatang.

    “Jadi mudah-mudahan dalam wktu dekat sesuai dengan rencana mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa kontrak, artinya anggaran juga sudah tersedia, termasuk tentunya kaitannya dengan rincian output yg diperlukan. Demikian prasyarat untuk proses pengadaan barang dan jasa yg bisa kita lakukan,” jelas Trian.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka blokir anggaran kementeriannya sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih.

    Trenggono mengatakan blokir anggaran tersebut sudah dalam proses pembukaan oleh Kemenkeu yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Tonton juga Video: Momen Nelayan Prigi Trenggalek Gelar Labuh Larung Sembonyo

    (rea/rrd)

  • Profil Puteri Komarudin, Anggota Komisi XI Anak Politisi Senior Golkar

    Profil Puteri Komarudin, Anggota Komisi XI Anak Politisi Senior Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Puteri Komarudin adalah sosok politikus muda Partai Golkar yang kian mencuri perhatian dalam kancah politik nasional. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII untuk periode 2024-2029 dengan perolehan suara sebanyak 142.046.

    Dalam periode ini, Puteri kembali duduk di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional. Lantas, siapa sebenarnya Puteri Komarudin ini? Simak profilnya!

    Profil Puteri Komarudin

    Puteri Anetta Komarudin lahir di Kota Bandung pada 21 Agustus 1993. Ia merupakan anak dari politisi senior Golkar, Ade Komarudin. Meski berasal dari keluarga politik, Puteri menempuh jalannya sendiri di dunia politik nasional.

    Ia menyelesaikan studi di University of Melbourne, Australia, dan meraih gelar bachelor of commerce pada 2015. Di tahun yang sama, Puteri juga lulus dari program HBX CORe dari Harvard Business School dengan spesialisasi dalam analisis bisnis, ekonomi untuk manajer, dan akuntansi keuangan.

    Prestasinya di bidang akademik juga ditandai dengan masuk ke dalam Top enam lulusan Young Leaders of Indonesia (YLI) Wave 7 oleh McKinsey Indonesia.

    Karier Profesional

    Sebelum menjadi legislator, Puteri Komarudin berkarier sebagai pengawas bank asing di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2016 hingga 2018. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam mengenai sistem keuangan nasional, yang kemudian sangat berguna dalam peran legislatifnya.

    Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Puteri aktif terlibat dalam pembahasan berbagai undang-undang penting, seperti UU Bea Meterai, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Selain itu, ia juga aktif pada pembahasan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), hingga UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Ia juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI yang memiliki peran strategis dalam menyusun APBN.

    Peran Internasional

    Puteri Komarudin menjabat sebagai ketua delegasi Indonesia dalam Youth 20 (Y20) Summit Italia tahun 2021. Ia berhasil mengangkat tiga isu penting dalam komunike Y20: Inklusi dan kesetaraan dalam keuangan, pendidikan, serta politik.

    Di parlemen, Puteri juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan ketua grup kerja sama bilateral DPR RI dengan Parlemen Republik Rakyat Tiongkok. Ia juga mewakili Asia Pasifik di Biro Parlemen Perempuan Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk periode 2021–2025.

    Selain itu, Puteri turut menginisiasi pembentukan dan memimpin Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI), serta aktif dalam Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan pemuda dan perempuan di ranah politik.

    Penghargaan dan Pengakuan

    Kiprah Puteri di dunia politik telah diakui secara luas. Pada Oktober 2021, ia menerima penghargaan Hope of Democracy dari Teropong Democracy Award sebagai legislator yang aspiratif dan komunikatif. Ia juga meraih penghargaan Legislator Peduli Literasi Keuangan dan Generasi Muda dalam KWP Award 2023.

    Aktivitas Organisasi dan Kepartaian

    Dalam struktur Partai Golkar, Puteri aktif memegang berbagai posisi penting, seperti:

    Ketua bidang pemenangan pemilu Jawa Bagian Barat (2024-sekarang)Ketua bidang keuangan dan pasar modal (2021-2024)Wakil sekretaris Golkar InstituteKetua koordinator bidang perekonomian di kesatuan perempuan Partai Golkar (KPPG)Wakil ketua umum di AMPI dan Fokusmaker

    Puteri juga terlibat di luar organisasi kepartaian, seperti:

    Wakil ketua umum KORMI Nasional (2022-2024)Dewan kehormatan di Persani (2022-sekarang)Wakil kepala bidang ekonomi dan keuangan di Kadin

    Puteri Komarudin adalah contoh nyata bagaimana generasi muda dapat mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan politik nasional. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, pengalaman kerja di sektor keuangan, serta kiprah aktif di parlemen nasional dan forum internasional, Puteri terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Dapil Jawa Barat VII.