Xcloud.id

Topik: APBN

  • Indikator Ekonomi Belum Sesuai Ekspektasi, Perlukah Revisi Target APBN?

    Indikator Ekonomi Belum Sesuai Ekspektasi, Perlukah Revisi Target APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah indikator ekonomi makro mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, hingga harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia Crude Price atau ICP belum bergerak sesuai ekspektasi.

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai jika mengikuti aturan, sebenarnya kondisi saat ini sudah memenuhi persyaratan pemerintah untuk melakukan penyesuaian pada APBN. 

    Melihat data Kementerian Keuangan soal perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2025 per Mei 2025, dari tujuh indikator, ICP dan inflasi masih dalam jangkauan pemerintah. 

    Sayangnya, Yusuf memandang pelaksanaan APBN Perubahan (APBN-P) tampaknya sulit dilakukan karena pemerintah punya sederet pekerjaan rumah, yakni perumusan APBN 2026. 

    “Apakah kemudian Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dari asumsi makro, menurut saya ini akan tergantung pada apakah perubahan yang terjadi saat ini akan lebih banyak merugikan atau menguntungkan APBN,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025). 

    Misalnya, kata Yusuf, untuk harga komoditas saat ini meskipun berada pada kondisi geopolitik yang bisa mempengaruhi ICP pada asumsi makro namun harga minyak global, saat ini masih berada pada batas asumsi makro yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Dalam konteks tersebut, saya prediksi pemerintah tidak akan mengubah asumsi untuk ICP selama harga minyak belum melampaui asumsi ICP APBN,” lanjutnya. 

    Secara perinci melihat perkembangan ADEM 2025, pada saat rupiah terpengaruh dinamika global dan gejolak pasar keuangan akibat arah kebijakan AS, yield SBN justru terjaga dan relatif stabil meski menghadapi gejolak pasar uang dan dinamika global.

    Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang per 13 Juni 2025 sebesar 6,89%, bergerak mendekati asumsi 7%. 

    Pada periode yang sama, rupiah yang diasumsikan senilai Rp16.000 per dolar AS tercatat rata-rata senilai Rp16.437 (year to date/YtD). Sementara pada penutupan perdagangan Jumat (20/6/2025), rupiah bertengger di level Rp16.396,5 per dolar—lebih tinggi dari asumsi.

    Perkembangan ADEM 2025

    Indikator 
    APBN
    Realisasi 

    Pertumbuhan ekonomi (%, YoY)
    5,2
    4,87 (kuartal I/2025)

    Inflasi (%)
    2,5
    1,6 (YoY), -0,37% (MtM)

    Nilai tukar (Rp/US$)
    16.000
    16.237 (eop), 16.437 (YtD)

    Yield SBN 10 Tahun )%)
    7
    6,89 (eop), 6,72 (YtD)

    ICP (US$/barel)
    82
    62,75 (eop), 70,05 (YtD)

    Lifting minyak (rbph)
    605
    657,9

    Lifting gas (rbsmph)
    1.005
    987,5

    Sumber: Kemenkeu 

    Keterangan: realisasi akhir Mei 2025

    eop: per 13 Juni 2025 

    YtD: per akhir Mei 2025

    Pergerakan tersebut pun turut terjadi pada target ekonomi yang meski tetap tumbuh positif di tengah gejolak global, namun tidak sesuai harapan 5,2%. Pada kuartal I/2025, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87% secara tahunan. 

    Sementara inflasi per Mei 2025 cukup rendah di level 1,6% year on year (YoY), namun masih dalam target pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 1,5%—3,5%. 

    Lifting minyak per akhir Mei tercatat sejumlah 567,9 ribu barel per hari, di bawah target 605 ribu barel per hari. Sementara lifting gas juga masih rendah di angka 987,5 ribu barel setara minyak per hari dari target 1.005 ribu barel setara minyak per hari. 

    Terakhir, harga ICP terpantau masih di bawah batas asumsi, yakni US$62,75 per barel dari target US$82 per barel. 

    Dalam sepekan terakhir sejalan dengan meningkatnya tensi Israel dengan Iran, ICP terpantau belum melonjak selayaknya Brent. 

    Di mana ICP pada akhir perdagangan Jumat (20/6/2025), berada di angka US$65,29 per barel—termasuk dalam level terendah sepanjang tahun ini—sementara Brent ditutup pada US$77,17 per barel usai mencapai level tertinggi sepanjang tahun ini pada 19 Juni 2025 senilai US$78,85 per barel. 

    Pada dasarnya asumsi makro menjadi acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya, harga minyak global dan rupiah akan mempengaruhi besaran subsidi energi. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menekankan bahwa APBN bukanlah sesuatu yang tetap, namun bergerak mengikuti kondisi perkembangan ekonomi, misalnya oleh kejadian perang yang berlangsung di sejumlah tempat.  

    Tiga indikator yakni ICP, lifting minyak, dan gas, selain dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri kita, terutama untuk sektor pertahanan minyak juga dipengaruhi oleh apa yang sekarang sedang berlangsung di Timur Tengah, yaitu perang antara Israel dengan Iran. 

    “Tadi karena semua bergerak, jadi APBN itu bukanlah sesuatu yang fix atau tetap, tapi dia terus-menerus mengalami dampak dari kondisi ekonomi yang bergerak,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Meski demikian, pemerintah terus melakuakn mitigasi khususnya soal pertumbuhan ekonomi dengan melalukan kebijakan countercyclical untuk menahan agar ekonomi tetap tumbuh mendekati 5% pada tahun ini. 

  • Dampak Mengerikan Amerika Serang Iran, Indonesia Terancam Diguncang 3 Krisis Sekaligus – Page 3

    Dampak Mengerikan Amerika Serang Iran, Indonesia Terancam Diguncang 3 Krisis Sekaligus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi bahwa pasukan udara AS telah menjatuhkan bom pada tiga situs nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Esfahan.

    Langkah ini menjadi babak baru dalam agresi militer terhadap Republik Islam Iran, yang sebelumnya sudah diserang Israel selama sepekan penuh dalam Operasi Rising Lion. Amerika Serikat tak hanya menjadi penyokong dari balik layar, kini tampil sebagai pelaku langsung.

    Lantas apa dampak serangan Amerika Serikat ke Iran terhadap Indonesia?

    Indonesia Bisa Terperangkap dalam 3 Krisis Sekaligus

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat mengatakan, bagi Indonesia, konsekuensi serangan ini tidak bisa dianggap enteng.

    “Negara kita akan terkena imbas dalam tiga level: fiskal, moneter, dan sosial,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (22/6/2025).

    Pertama, lonjakan harga energi akan membuat APBN tertekan. Subsidi BBM, listrik, dan LPG akan meningkat tajam. Jika tidak diimbangi dengan penerimaan baru, defisit akan melebar.

    Kedua, inflasi akibat kenaikan harga impor energi dan pangan akan menggerus nilai tukar rupiah. Bank Indonesia kemungkinan akan dipaksa menaikkan suku bunga, memperlambat pertumbuhan dan memperberat dunia usaha.

    Ketiga, tekanan sosial dari kenaikan harga kebutuhan pokok akan memicu keresahan publik. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan kembali menjadi korban dari konflik yang sama sekali bukan urusan mereka.

    Menurut dia, Indonesia tidak boleh pasif. Pemerintah harus segera merumuskan respons diplomatik dan kebijakan ekonomi yang antisipatif. Ketergantungan pada minyak impor harus dikurangi, dan sumber energi alternatif harus digenjot.

    “Tapi yang terpenting, Indonesia harus bersuara di fora internasional untuk menghentikan eskalasi konflik ini,” tutup dia.

  • AS Ikut Perang Israel-Iran, Pemerintah Perlu Jaga Rupiah & Harga Minyak

    AS Ikut Perang Israel-Iran, Pemerintah Perlu Jaga Rupiah & Harga Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyoroti perlunya langkah darurat dan sigap dari pemerintah untuk menghadapi potensi volatilitas rupiah dan kenaikan harga minyak usai Amerika Serikat terjun ke medan perang Israel—Iran.

    Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengungkapkan perang terbuka antara Israel dan Iran yang kini melibatkan langsung Amerika Serikat dan harus menjadi alarm serius bagi Indonesia. 

    Dirinya menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menonton dalam diam. Ketika AS mengerahkan B-2 bomber untuk menghancurkan infrastruktur nuklir Iran, dampaknya tak hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi juga menggoyang fondasi ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus segera bertindak, bukan sekadar membuat pernyataan normatif. Presiden dan jajarannya harus mempersiapkan langkah darurat menghadapi lonjakan harga minyak dunia,” ujarnya, Minggu (22/6/2025).  

    Syafruddin memandang ketergantungan Indonesia pada impor energi akan menjadi beban fiskal besar jika harga minyak menembus US$100 per barel. Dalam APBN 2025, pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia pada level US$82 per barel. 

    Per 20 Juni 2025, harga minyak mentah Indonesia berada di level US$65,29 per dolar AS. Mengacu data Bloomberg, harga minyak Brent telah mencapai puncaknya pada 19 Juni 2025 di angka US$78,85 per barel usai serangan Israel ke Iran. 

    Sementara Kementerian Keuangan telah mewaspadai konflik Israel dan Iran yang memburuk dapat mengganggu pasokan dan mendorong lonjakan harga minyak mentah Indonesia. Di samping harga minyak, Syafruddin menuturkan bahwa menunda revisi kebijakan subsidi energi hanya akan memperparah defisit APBN. 

    Selain itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus memperkuat koordinasi stabilisasi rupiah. Dengan kondisi saat ini, potensi capital outflow akibat dapat menekan nilai tukar dan mengerek inflasi. Untuk itu, intervensi moneter harus disertai penajaman komunikasi kebijakan agar pasar tetap tenang.

    Terlebih pada pekan ini, Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air senilai Rp2,04 triliun untuk periode 16—19 Juni 2025 atau pekan ketiga Juni.

    Syafruddin melihat saat Presiden Trump mengonfirmasi serangan udara terhadap situs nuklir Iran, termasuk penghancuran fasilitas Fordow, eskalasi konflik berubah drastis dari serangan regional menjadi pertarungan terbuka antara kekuatan global. 

    Saat ini, pemerintah Indonesia Indonesia belum memberikan pernyataan secara khusus terkait langkah menghadapi aksi teranyar Presiden AS Donald Trump. 

    Pasukan militer Amerika Serikat (AS) telah menyerang tiga situs nuklir Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Esfahan, pada Sabtu (21/6/2025) malam.  

    Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan serangan yang sangat sukses. Kini, seluruh awak pesawat yang membawa bom ke Iran telah berhasil keluar.  

    “Muatan penuh bom dijatuhkan di situs utama, Fordow. Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat. Selamat kepada Prajurit Amerika kita yang hebat. Tidak ada militer lain di dunia yang bisa melakukan ini,” ujar Trump, dikutip dari akun resmi @WhiteHouse, Minggu (22/6/2025).   

    Lewat aksi ini, Trump disebut bertujuan untuk menghentikan perang yang terjadi dalam sepekan terakhir antara Iran dan Israel. 

  • Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.

    Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemnaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

    Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.

    “Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan di-support oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah. Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekira 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.

    Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya. “Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

    Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

    “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” ujarnya.

    Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

    Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” tuturnya.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    “Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” katanya.

    Presiden juga menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan BLK yang berada di seluruh Indonesia. Sehingga total nanti ada 200 sekolah rakyat.

    “Kami izin untuk bisa dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada sekira 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101-200, tahun ajar 2025-2026 nanti,” katanya.

    Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.

    “Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orangtuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu rumah tidak layak huni milik orangtua siswa akan diperbaiki.

    Dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat. Namun beberapa pemda belum ikut serta.

    “Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” ujarnya.***

  • Bertemu IMF, Sri Mulyani jamin defisit APBN tetap di bawah 3 persen

    Bertemu IMF, Sri Mulyani jamin defisit APBN tetap di bawah 3 persen

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025. (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)

    Bertemu IMF, Sri Mulyani jamin defisit APBN tetap di bawah 3 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dijaga tetap berada di bawah 3 persen, sesuai dengan amanat UU APBN, saat bertemu dengan perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF).

    Dalam pertemuan dengan First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath, keduanya mendiskusikan soal gejolak perekonomian global yang mendorong tiap negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi masing-masing.

    Indonesia, dalam konteks ini, akan menjaga kesehatan APBN sebagai salah satu upaya mengantisipasi berbagai risiko global.

    “APBN terus dikelola secara hati-hati dan bijaksana, daya beli masyarakat dilindungi melalui berbagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen akan menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam UU APBN,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat (20/6).

    Sri Mulyani menambahkan Indonesia tetap optimistis dalam menyikapi gejolak global, namun tetap memasang sikap waspada.

    Hal itu merupakan upaya agar pembangunan Indonesia bisa terus berjalan meski di tengah berbagai risiko yang menantang.

    “Semoga dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga pertumbuhan Indonesia tetap berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.

    Pernyataan serupa ia sampaikan saat menghadiri Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu (18/6).

    Ia berpendapat ketidakpastian global saat ini berpotensi memicu pergeseran yang permanen, maka ia mempersiapkan APBN untuk bisa meredam tekanan ke depan.

    Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergerak dengan ambisi Asta Cita, di mana APBN berperan dalam mendukung program-program di dalamnya.

    Ketika berbagai program pembangunan terus berjalan, APBN disiapkan untuk menjadi alat countercyclical yang bisa meredam tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Sebagai catatan, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun, sedangkan belanja negara telah tersalurkan senilai Rp1.016,3 triliun.

    Namun, nilai defisit APBN masih jauh dari target yang ditetapkan dalam UU APBN, yakni sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

    Sumber : Antara

  • SKK Migas Klaim Produksi Migas Meningkat, Capai 583.275 BOPD per Juni 2025

    SKK Migas Klaim Produksi Migas Meningkat, Capai 583.275 BOPD per Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat produksi minyak mencapai 580.405 barel oil per day (BOPD) pada Mei dan 583.275 BOPD pada Juni 2025. Angka tersebut naik dibanding realisasi produksi tahun sebelumnya yang mencapai 580.142 BOPD.

    Adapun untuk rata-rata pencapaian lifting minyak terhadap target APBN, dalam 5 bulan sejak Januari hingga Mei mencapai sekitar 93,9%. Angka ini juga naik dibandingkan dengan capaian 2024 yang sebesar 91,3%.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menuturkan, tren produksi migas nasional terus meningkat seiring kemampuan dan keberhasilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dalam melaksanakan program yang telah disepakati bersama dengan

    Dia menyebutkan saat ini tantangannya ada di minyak bagaimana bisa menjaga produksi tetap optimal dengan menekan decline rate dan mendorong penyelesaian proyek-proyek hulu migas.

    “Kami bersyukur dengan tren produksi yang mulai naik. Hal ini berkat koordinasi yang tepat serta pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada optimalisasi produksi migas seperti pengeboran sumur pengembangan, well service dan workover. Hasilnya mulai Mei 2025 tren produksi minyak mulai naik,” jelas Hudi melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Selain itu, Hudi menunjukkan proyek Forel dan Terubuk yang yang telah onstream bulan lalu akan memberikan potensi tambahan produksi hingga 20.000 BOPD. Kedepannya, akan ada tambahan lagi produksi minyak dari lapangan Banyu Urip sebesar 30.000 BOPD.

    “Kami sedang fokus pada 2 hal untuk meningkatkan produksi dan lifting minyak yaitu merealisasikan program pemboran sumur pengembangan yang akan berkontribusi menahan laju decline rate agar produksi bisa dipertahankan sebaik mungkin. Berikutnya adalah menjaga agar target onstream 15 proyek hulu migas bisa dituntaskan sesuai jadwal,” jelas Hudi.

    Dia menambahkan bahwa SKK Migas dan KKKS terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program kegiatan sepanjang Januari hingga Mei 2025 yang meningkat dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

    Hudi menyebut, kegiatan pengeboran sumur pengembangan hingga Mei 2025 telah mencapai 337 sumur atau meningkat 20% dibandingkan Mei 2024 yang sebanyak 281 sumur. Untuk pekerjaan workover telah mencapai 422 sumur atau meningkat 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 394 sumur.

    Sedangkan aktivitas well service telah mencapai 17.140 kegiatan. Angka ini naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebanyak 15.301 kegiatan.

  • AS Nggak Percaya Lagi Lembaga Internasional, Ini Alasannya

    AS Nggak Percaya Lagi Lembaga Internasional, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak negara kuat di dunia yang tidak lagi percaya pada institusi global karena kepentingannya tidak terakomodasi. Salah satunya Amerika Serikat (AS)

    Mereka memilih menyelesaikan masalah tanpa melibatkan lembaga multilateral. Padahal, lembaga multilateral global dibentuk sebagai wadah interaksi dan menyelesaikan perselisihan berskala global.

    “Negara-negara terkuat di dunia-seperti AS, salah satunya-tidak lagi mempercayai institusi-institusi global tersebut karena merasa kepentingannya tidak terakomodasi, maka mereka merasa perlu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan peran lembaga multilateral,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Jumat (20/6/2025).

    Akibat kondisi ini, dunia didominasi oleh sistem unilateral. Dampaknya, seluruh negara di dunia mengutamakan kepentingannya masing-masing.

    Menurutnya, kondisi global hari ini bukan sekadar mencerminkan ketidakpastian, tetapi juga perubahan fundamental tata kelola dunia.

    “Kebijakan yang dibuat dari setiap negara-khususnya negara-negara terkuat-akan sangat mempengaruhi negara-negara dunia lainnya, begitu juga dengan Indonesia,” jelasnya.

    Namun begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ia menyebut APBN akan berperan sebagai penyeimbang untuk meredam tekanan ekonomi baik dari domestik maupun global.

    “Di saat berbagai program pembangunan Indonesia terus berjalan, APBN juga harus menjadi countercyclical untuk meredam tekanan yang dari baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan berkelanjutan agar mampu terus menjaga dan membawa Indonesia melalui berbagai tantangan,” tutur Sri Mulyani.

    (hns/hns)

  • Bupati Manokwari minta pedagang dukung pembangunan Pasar Sanggeng

    Bupati Manokwari minta pedagang dukung pembangunan Pasar Sanggeng

    Manokwari (ANTARA) – Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou menemui langsung warga dan pedagang di sekitar Pasar Sanggeng guna meminta dukungan atas pembangunan lanjutan pasar yang telah selesai dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024 tersebut.

    “Meskipun Pasar Sanggeng selesai dibangun Kementerian PU tapi belum bisa difungsikan karena masih kurang pembangunan pagar dan bentang lahan (landscape) sehingga kita harus lanjutkan pembangunan tahap dua,” kata Hermus di sela-sela dialog dengan warga dan pedagang sekitar Pasar Sanggeng, Jumat.

    Pasar Sanggeng baru bisa diresmikan dan beroperasi setelah Pemkab Manokwari selesai membangun pagar serta fasilitas pendukung lain.

    Untuk mendorong percepatan pembangunan tahap II dan peresmian Pasar Sanggeng, Pemkab Manokwari membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat terutama warga dan pedagang di sekitar pasar.

    Ia mengatakan, pada pembangunan tahap II Pasar Sanggeng ada sejumlah warga dan pedagang yang terdampak karena tempat mereka harus direlokasi untuk pembangunan pagar.

    Untuk merelokasi warga dan pedagang, Pemkab Manokwari harus memastikan semua ganti rugi dapat diberikan secara proporsional sehingga tidak merugikan masyarakat terdampak.

    Pemkab Manokwari akan menghitung semua kerugian warga akibat relokasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

    “Dengan demikian, semua pedagang maupun masyarakat yang akan menerima jasa pelayanan dari pasar ini bisa merasa puas dan menikmati pelayanan terbaik, sehingga kunjungan hari ini memastikan untuk pembangunan tahap dua berjalan,” tegasnya.

    Menurut dia, Pemkab Manokwari telah menetapkan sejumlah program strategis, salah satunya pembangunan infrastruktur ekonomi melalui pembangunan Pasar Sanggeng.

    Keberadaan Pasar Sanggeng dapat mewujudkan transformasi infrastruktur Kabupaten Manokwari sebagian ibu kota Provinsi Papua Barat menjadi lebih baik.

    Plt Kepala Dinas PUPR Manokwari Albertus mengatakan, tahun ini Pemkab Manokwari mengalokasikan anggaran Rp29,1 miliar untuk melanjutkan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Pasar Sanggeng.

    Anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan pagar keliling dan pembuatan bentang lahan pasar.

    “Pada kunjungan bupati kali ini kita sekaligus menghitung dan merencanakan berapa luas pagar yang akan dibangun dan berapa warga yang terdampak,” katanya.

    Seperti diketahui, Pasar Sanggeng merupakan PSN yang dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWP).

    Pasar Sanggeng selesai dibangun oleh kontraktor PT Nindya Karya akhir tahun 2024 dengan nilai kontrak Rp162,7 miliar (termasuk PPN 11 persen) bersumber dari APBN.

    Bangunan inti Pasar Sanggeng adalah bangunan tiga lantai dengan total luas bangunan 28.708 meter persegi. Pasar modern ini nantinya dapat menampung 1.016 unit los pedagang dan 394 unit kios pedagang.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Habiskan APBN Rp475 Miliar, PSN Bendungan Marangkayu Siap Dukung Swasembada Pangan

    Habiskan APBN Rp475 Miliar, PSN Bendungan Marangkayu Siap Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur telah rampung dibangun pada tahun ini. 

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa bendungan tersebut menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp475,3 miliar dan siap dioperasikan untuk mendukung target Swasembada Pangan.

    “Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Untuk diketahui, Bendungan Marangkayu masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama mendukung Swasembada Pangan, Energi dan Ketahanan Air.

    Adapun, konstruksi Bendungan Marangkayu saat ini telah selesai 100% dan telah dilakukan impounding (penggenangan awal) sejak Desember 2024. 

    Dengan kapasitas tampung sebesar 12,24 juta m3, Bendungan Marangkayu diproyeksikan akan memberikan manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air bagi sektor pertanian, air baku, hingga pengendalian banjir dan potensi wisata.

    Lebih lanjut, pemerintah juga membangun pengembangan sistem jaringan irigasi teknis. Ke depan, Bendungan Marangkayu diharapkan dapat menyuplai air ke lahan irigasi seluas 1.200 hektare dan mendorong efisiensi pemanfaatan air area fungsional seluas 579 hektare sehingga memungkinkan petani meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

    “Bendungan Marangkayu dibangun pada Sungai Marangkayu yang merupakan gabungan dari Sungai Perangat dan Sungai Marangkayu dengan luas catchment area atau daerah tangkapan air 134,3 Km2,” tambah Dody.

    Kehadiran bendungan ini juga diperlukan sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah hilir seluas 142,69 m3/detik dan sumber energi listrik PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) sebesar 0,14 Megawatt (MW).

    Dody menyebut, Bendungan Marangkayu itu tak hanya diperuntukkan bagi irigasi dan sistem pengendalian banjir, bendungan ini juga dirancang sebagai pengembangan infrastruktur penyediaan air baku sebesar 450 liter per detik untuk Kota Bontang dan Kabupaten Kutai kartanegara di Kalimantan Timur.

    “Ke depan, bendungan ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis air, sejalan dengan pengembangan kawasan berbasis ekonomi lokal,” pungkasnya.

  • Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN

    Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025. ANTARA/HO-Kementerian Keuangan

    Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 17:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turut menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” kata Sri Mulyani saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan melalui program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

    Peran Polri, kata Sri Mulyani lagi, penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kami berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujar Menkeu.

    Bendahara negara itu juga menyoroti kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai serta dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak. Di luar urusan nasional, Sri Mulyani juga mengingatkan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme.

    Menurutnya, situasi tersebut membuat negara seperti Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, baik di sektor ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

    “Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” katanya pula.

    Sri Mulyani berharap Kemenkeu dan Polri bisa terus menjaga kerja sama yang baik, terutama dalam menjaga negara dan masyarakat Indonesia.

    Sumber : Antara