Xcloud.id

Topik: APBN

  • Video: Iran Serang Israel Lagi – Warga Jakarta Bikin MBG Tanpa ABPN

    Video: Iran Serang Israel Lagi – Warga Jakarta Bikin MBG Tanpa ABPN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu wilayah Israel terlihat porak-poranda tepatnya di kota Beersheba setelah serangan dilancarkan Iran pada Selasa 24 Juni 2025.

    Sementara itu, sejumlah pengusaha, organisasi masyarakat dan warga Jakarta bergotong royong menghadirkan program makan bahagia gratis untuk siswa SDN 06 Petojo Selata, Jakarta Pusat. Program ini merupakan inisiatif swasta yang berbeda dari program MBG pemerintah karena sepenuhnya berbasis donasi tanpa menggunakan dana APBN.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (24/06/2025).

  • DPR Minta Pemerintah Mitigasi Risiko Rencana Penutupan Selat Hormuz

    DPR Minta Pemerintah Mitigasi Risiko Rencana Penutupan Selat Hormuz

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memitigasi risiko dari rencana penutupan Selat Hormuz yang dapat berdampak pada harga minyak hingga pengelolaan APBN.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan belum ada titik terang selama negara yang terlibat perang tidak melakukan gencatan senjata. Kondisi ini memicu hadirnya risiko ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan. 

    “Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global,” ungkapnya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/6/2025).

    Puan pun menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, DPR akan membahas terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta risiko-risiko eksternal yang tertransmisikan ke dalam negeri. 

    Pasalnya, perekonomian global tahun depan diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu.

    “Oleh karena itu, pembahasan KEM-PPKF [Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal] 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” ujarnya.

    Di mana situasi seperti konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.

    Dengan kata lain, situasi tersebut akan turut berpengaruh terhadap pengalokasian APBN. 

    Di samping itu, Puan berpesan agar KEM-PPKF 2026 juga harus berisikan kebijakan yang relevan terhadap perkembangan terkini, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis.

    Meski demikian, Kementerian Keuangan beserta Kementerian Investasi dan Hilirisasi sepakat bahwa perang yang pecah seminggu terakhir di Timur Tengah belum memberikan efek signifikan terhadap ekonomi Indonesia. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa saat ini appetite atau selara dari investor yang melakukan foreign direct investment (FDI) tak berubah dan tetap tinggi, sekalipun di tengah gejolak yang terjadi. 

    Terjaganya aliran investasi tersebut tak lepas dari aksi penanaman modal dari negara utama di kawasan Asia, utamanya Singapura, China, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Korea.

    “Saya melihat dampaknya [dari segi FDI] boleh dibilang belum kita lihat sampai sejauh ini. Jadi semua masih berjalan,” ujarnya saat ditemui di kantor BKPM, Selasa (24/6/2025).

    Sementera itu, kementerian yang Sri Mulyani Indrawati pimpin mengungkapkan bahwa hasil peninjuan sepekan terakhir, utamanya di pasar keuangan, belum mengindikasikan situasi yang genting. 

    ⁠Termasuk dari sisi rambatan ke dalam negeri melalui tekanan harga minyak terhadap inflasi yang terkait, dengan harga BBM yang dapat diredam dengan adanya subsidi dan kompensasi yang diberikan Pemerintah. 

    Kementerian Keuangan juga menyebutkan masih terdapat ruang fiskal untuk menyerap risiko inflasi terhadap domestik melalui kebijakan pemerintah tersebut.

     “Level tekanan dalam sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri termasuk terhadap kinerja fiskal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, Minggu (22/6/2025). 

  • Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai bahwa Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2%—5,3% agar APBN 2026 menjadi lebih kredibel, sehat, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, musuh yang kini dilawan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah ketidakpastian global. Setiap negara pun pastinya akan melakukan proteksi terhadap negaranya masing-masing.

    “Karena globalisasi nampaknya kehilangan arah. Lalu lintas perdagangan sedemikian buruk karena ulahnya Presiden Amerika yang seperti kita alami saat ini, maka [pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran] 5,2% sampai 5,3% itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengemukakan bahwa pada 1 Juli 2025 mendatang, pemerintah dan DPR akan mulai membahas Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2026.

    “Menteri Keuangan akan di Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas pelbagai pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu kami akan raker dengan Menteri Keuangan soal APBN kita ke depan,” ujarnya.

    Adapun, menurut prediksinya APBN 2026 bisa mencapai sekitar Rp3.800 triliun. Dari perkiraannya ini, belanja wajib alias mandatory spending sebesar 20% dari APBN akan disesuaikan untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pendidikan dasar gratis, baik negeri maupun swasta.

    “Katakanlah prediksi saya, APBN sekitar Rp3.800-an [triliun], 20% dari Rp3.800 triliun itu kurang lebih Rp760 triliun. Baik di pusat maupun di daerah, termasuk di dana abadi pendidikan, maka semua akan tercapai,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendatang sebesar 4,8%.

    Hal tersebut disampaikan dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook June 2025, yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat.

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    Di lain sisi, OECD juga turut memperingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi global melambat lebih tajam dari perkiraan sebelumnya, akibat dampak berkepanjangan dari kebijakan proteksionisme dagang Presiden AS Donald Trump terhadap perekonomian domestik Amerika Serikat.

    Dalam laporan Economic Outlook terbaru yang dirilis Selasa (3/6/2025), OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% untuk periode 2025—2026, dari estimasi sebelumnya sebesar 3,1% untuk 2025 dan 3,0% untuk 2026. Sebagai perbandingan, pertumbuhan global tahun lalu tercatat 3,3%.

  • Sidang DPR, Puan Soroti Isu Ojol hingga Dampak Konflik Perang – Page 3

    Sidang DPR, Puan Soroti Isu Ojol hingga Dampak Konflik Perang – Page 3

    “Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.

    Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global.

    “KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelasnya.

    Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.

    Puan lantas mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutup Puan.

  • Kembali Sidang, Puan Ungkap DPR Sorot Isu Ojol Sampai Dampak Konflik Perang

    Kembali Sidang, Puan Ungkap DPR Sorot Isu Ojol Sampai Dampak Konflik Perang

    Jakarta: Mulai dari permasalahan ojek online (ojol), angka pengangguran, hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dewan di masa sidang IV tahun 2024-2025.

    Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Ia pun mengatakan isu yang menyangkut masyarakat akan selalu menjadi perhatian DPR.

    “Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” kata Puan.

    “Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi,” tambahnya.

    Dalam masa sidang ini, Puan menjelaskan DPR juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.

    Tujuh di antaranya merupakan RUU carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Puan memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan.

    “Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” tuturnya.

    Tak hanya itu, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. 

    Puan pun menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang perlu diperhatikan.

    “Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.

    Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global.

    “KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.

    Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutup Puan.

    Jakarta: Mulai dari permasalahan ojek online (ojol), angka pengangguran, hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dewan di masa sidang IV tahun 2024-2025.
     
    Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Ia pun mengatakan isu yang menyangkut masyarakat akan selalu menjadi perhatian DPR.
     
    “Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” kata Puan.

    “Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi,” tambahnya.
     
    Dalam masa sidang ini, Puan menjelaskan DPR juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.
     
    Tujuh di antaranya merupakan RUU carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Puan memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan.
     
    “Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” tuturnya.
     
    Tak hanya itu, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. 
     
    Puan pun menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang perlu diperhatikan.
     
    “Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.
     
    Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global.
     
    “KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
     
    Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.
     
    Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
     
    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutup Puan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Said Didu Sebut Rezim Jokowi Makelar Utang: Beban Bunga dan Pokok Capai 40 Persen APBN

    Said Didu Sebut Rezim Jokowi Makelar Utang: Beban Bunga dan Pokok Capai 40 Persen APBN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengulik era pemerintahan Jokowi, yang ia sebut telah menjadi “makelar utang” negara.

    Dikatakan Said Didu, kebijakan utang selama masa kepemimpinan Jokowi menimbulkan beban fiskal yang sangat besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pria kelahiran Pinrang ini menyoroti lonjakan utang pemerintah yang disebut telah meningkat hampir tiga kali lipat selama satu dekade terakhir.

    “Silakan simak. Hasil makelar utang rezim Jokowi. Utang naik sekitar tiga kali lipat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (24/6/2025).

    “Bunga utang lebih tinggi tiga kali dari bunga utang sebelumnya, dan dua sampai tiga kali lebih tinggi dari bunga tabungan,” Said Didu menambahkan.

    Ia juga mengungkapkan bahwa porsi pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, telah menyedot anggaran negara secara signifikan.

    “Pembayaran utang (pokok dan bunga), sudah sekitar 35 sampai 40 persen dari APBN,” tandasnya.

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, secara terbuka menyebut bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Jokowi patut dicurigai.

    Ia menyebut, angka pertumbuhan yang stagnan di sekitar 5 persen selama bertahun-tahun sangat tidak wajar dan terindikasi hasil dari fabrikasi data.

    “Jangankan meroket, pertumbuhan ekonomi 2015 jeblok, hanya 4,88 persen. Ekonomi Indonesia sepanjang periode pertama Jokowi tidak mampu bangkit, hanya stabil di sekitar 5 persen saja,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (17/6/2025).

  • Harga Minyak Dikhawatirkan Naik Lagi, Bahlil: Berdoa Saja Supaya Stabil

    Harga Minyak Dikhawatirkan Naik Lagi, Bahlil: Berdoa Saja Supaya Stabil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bicara terkait fluktuasi harga minyak dunia imbas memanasnya Israel-Iran dan ikut campurnya Amerika Serikat (AS) dalam konflik tersebut.

    Bahlil mengatakan bahwa pada beberapa waktu lalu harga minyak dunia mencapai level US$ 78 per barel. Namun, saat ini harga minyak dunia kembali turun ke level US$ 67 per barel.

    Ia mengatakan bahwa harga minyak dunia saat ini masih berada di bawah asumsi APBN 2025, yaitu US$ 82 per barel. Hal ini menunjukkan harga minyak masih masuk dalam perhitungan pemerintah.

    “Kemarin ketika terjadi Israel dan Iran, itu sempat khawatir kita. Beberapa menteri ekonomi di dunia, termasuk menteri energinya, kami juga berkomunikasi. Asumsi APBN kita itu kan, harga per barel-nya itu US$ 82 dolar per barel, tapi kalau di atas US$ 82 barel itu pasti akan ada perhitungan baru,” katanya dalam acara Jakarta Geopolitik Forum IX di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Meski demikian, Bahlil mengatakan bahwa dinamika geopolitik dunia saat ini masih sangat dinamis, sehingga perubahan harga minyak sewaktu-waktu dapat terjadi.

    “Dinamika di Timur Tengah sampai dengan tadi saya berangkat ke sini, saya mengikuti perkembangannya dengan jaringan yang saya punya, masih apa ya, dinamis, naik turun, naik turun,” katanya.

    Dengan kondisi tersebut, Bahlil bilang, tidak ada negara manapun di dunia yang bisa membantu. Hal ini karena semua negara akan lebih memikirkan kepentingannya masing-masing.

    “Hampir semua. Nah, terkait dengan ini, kita doakan aja agar perang ini selesailah. Supaya harganya bisa stabil,” jawab Bahlil ketika ditanya langkah antisipasi pemerintah jika harga minyak dunia kembali naik.

    Sementara itu, terkait dengan antisipasi rencana Iran menutup Selat Hormuz, Bahlil mengatakan, akan rapat dengan PT Pertamina (Persero) membahas langkah menjaga pasokan energi di Indonesia tetap terjaga dalam kondisi global yang tidak menentu.

    “Saya besok juga ada rapat dengan Pertamina untuk membahas berbagai langkah-langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya kepada ketersediaan energi kita, karena menyangkut dengan selat hormus ini harus kita hitung baik,” kata Bahlil.

    (ara/ara)

  • Puan Imbau Negara Lain Tak Perkeruh Konflik Iran-Israel Nasional 24 Juni 2025

    Puan Imbau Negara Lain Tak Perkeruh Konflik Iran-Israel Nasional 24 Juni 2025

    Puan Imbau Negara Lain Tak Perkeruh Konflik Iran-Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    mengimbau negara-negara lain untuk tidak memperkeruh situasi di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel, yang kini turut melibatkan Amerika Serikat (AS).
    Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat menyerang
    fasilitas nuklir Iran
    .
    Setelahnya, Iran meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Qatar.
    “Sebaiknya kedua belah pihak menahan diri dan begitu juga negara-negara lain untuk mengimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana,” kata Puan, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6/2025).
    Puan mengingatkan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak dijalankan secara serampangan.
    Dia bilang, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan sikap resmi.
    Namun, sikap yang diambil harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap posisi Indonesia.
    “Bahwa kita politiknya bebas aktif, nanti biar pemerintah yang menyampaikan apa sikap politik bebas aktif dari pemerintah, namun jangan sampai merugikan politik dan situasi geografis Indonesia,” kata Puan.
    Puan meminta pemerintah untuk menyiapkan mitigasi terhadap dampak langsung dari memanasnya situasi
    geopolitik global
    , termasuk potensi lonjakan harga minyak dunia akibat diblokadenya Selat Hormuz, jalur utama perdagangan minyak dan gas internasional.
    “Apa yang akan kita lakukan terkait dengan hal tersebut tentu saja ke depan ini dalam waktu dekat pemerintah bersama DPR akan segera membahas terkait dengan rancangan APBN 2026,” kata Puan.
    “Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini, tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala BGN Sebut 1.837 Unit SPPG Sudah Aktif untuk Program MBG

    Kepala BGN Sebut 1.837 Unit SPPG Sudah Aktif untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok prioritas secara adil dan tanpa diskriminasi.

    Hal iru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

    Merujuk pada Pasal 5 ayat 1 perpres tersebut, cakupan penerima manfaat mencakup peserta didik dari berbagai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah di lingkungan umum, kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, hingga pesantren. Selain itu, program ini juga menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Program ini dijalankan secara menyeluruh dan adil bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi. Perubahan kelompok penerima manfaat hanya dapat ditetapkan oleh Presiden. Berdasarkan perpres tersebut program ini dilakukan secara menyeluruh (inklusif),” ujarnya dalam pernyataan resminya, Selasa (24/6/2025).

    Sampai pertengahan tahun 2025, kata Dadan, tercatat sudah ada 1.837 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di berbagai wilayah Indonesia. Unit-unit ini dibentuk melalui kolaborasi antara BGN dan mitra lokal melalui skema kemitraan.

    Meski begitu, Dadan mengakui bahwa penerapan skema kemitraan menghadapi tantangan, terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang sedikit seperti daerah terpencil atau pulau kecil. Untuk mengatasi hal ini, pendirian SPPG di area tersebut akan didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sebanyak 1.837 SPPG yang sudah beroperasi, seratus persen merupakan kontribusi kemitraan. Mitra dipastikan akan kesulitan melaksanakan di daerah dengan penerima manfaat terbatas. Daerah seperti ini akan dilakukan dengan infrastruktur didanai APBN,” pungkas Dadan.

  • Perang Menggila, Warga RI Diminta Untuk Hemat BBM

    Perang Menggila, Warga RI Diminta Untuk Hemat BBM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengimbau agar masyarakat berhemat dalam mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, dunia kini tengah mengalami gejolak, khususnya memanasnya konflik di Timur Tengah, perang antara Israel dan Iran, yang juga melibatkan Amerika Serikat.

    Perang di Timur Tengah ini telah berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia bahkan diprediksi akan naik hingga US$ 100 per barel bila Selat Hormuz, yang merupakan perlintasan 20% pasokan minyak mentah dan BBM dunia, ditutup oleh Iran.

    Indonesia sebagai negara net importir minyak akan terdampak dengan kondisi ini. Kondisi ini diperparah dengan kondisi cadangan BBM nasional yang “hanya” cukup untuk kurang dari 30 hari operasional.

    Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman membeberkan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan operasional BBM untuk jangka waktu 19-29 hari mendatang.

    “Alhamdulillah per 16 Juni 2025, stok Pertalite aman, sekitar 21 hari, Pertamax sekitar 29 hari, dan Solar sekitar 19 hari,” ungkap Saleh kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Kendati dinilai masih dalam status aman, nampaknya masyarakat Indonesia masih harus berhemat dalam mengonsumsi BBM. Hal ini dikhawatirkan karena potensi terjadinya gangguan pasokan minyak dan BBM akibat gangguan atau bahkan ditutupnya Selat Hormuz.

    Bahkan, terdapat pula potensi kenaikan harga BBM dan LPG di dalam negeri.

    Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna memperingatkan potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap subsidi BBM dan LPG di Indonesia.

    “Resiko peningkatan subsidi semakin membengkak dan lagi-lagi mengingatkan pentingnya Indonesia bergeser menuju kendaraan listrik. Biaya yang membengkak tersebut akan membebani kantong masyarakat ataupun APBN,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (23/6/2025).

    Dengan begitu, Putra menekankan pentingnya peran pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terhadap potensi kenaikan harga BBM dan LPG. Salah satunya dengan program elektrifikasi yang dinilai bisa meringankan beban APBN.

    “Hal seperti ini terus berulang dan memerlukan cara pandang yang lebih jauh – terus berusaha mengganti peran BBM dan LPG dengan elektrifikasi kendaraan dan dapur serta membuat cadangan BBM yang lebih kuat,” tambahnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak dan gas bumi (migas) sebesar US$ 36,27 miliar pada 2024, naik dari US$ 35,83 miliar pada 2023.

    Impor migas sepanjang 2024 tersebut terdiri dari impor minyak mentah yang tercatat mencapai US$ 10,35 miliar, turun tipis dari US$ 11,14 miliar pada 2023. Kemudian, impor produk minyak seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) tercatat mencapai US$ 25,92 miliar, naik dari US$ 24,68 miliar pada 2023.

    Asal tahu saja, harga minyak dunia melonjak tajam pada perdagangan Senin pagi (23/6/2025) setelah Iran secara resmi menutup Selat Hormuz, menyusul serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]