Xcloud.id

Topik: APBN

  • Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik

    Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

    Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 22:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia mengusung prinsip bebas aktif, baik secara politik maupun ekonomi, di tengah eskalasi konflik geopolitik saat ini.

    “Saya sampaikan bahwa Indonesia mengusung prinsip bebas aktif baik dalam konteks politik maupun ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Rabu (25/6).

    Pernyataan itu ia sampaikan saat melakukan wawancara di tengah Pertemuan Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

    Ia mendiskusikan soal situasi geopolitik dan dampaknya terhadap perekonomian, kebijakan The Fed, hingga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sri Mulyani menyatakan APBN terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian global saat ini. Defisit APBN tetap terjaga sesuai jalur (on-track) dengan rekor terakhir sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

    Secara keseluruhan, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan, juga tetap terjaga dengan kebijakan countercyclical untuk menghadapi gejolak geopolitik yang terjadi.

    Sebagai catatan, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun, belanja negara Rp1.016,3 triliun, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp324,8 triliun.

    Sri Mulyani pun mengajak berbagai negara untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi situasi perekonomian global saat ini.

    “Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara demi kesejahteraan dan kepentingan bersama,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani mendiskusikan dampak dari konflik Iran dan Israel bersama Menteri Keuangan Saudi Arabia Muhammad Al Jadaan dan Menteri Keuangan Qatar Ali Alkuwari di sela pertemuan AIIB.

    Menurut Sri Mulyani, seluruh pihak berharap ketegangan konflik di Timur Tengah dapat segera mereda.

    Semua pihak juga mengharapkan tercapainya kesepakatan perdamaian untuk kepentingan seluruh umat manusia.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan melakukan rapat dengan PT Pertamina (Persero) untuk membahas dampak konflik Iran dan Israel terhadap ketahanan energi Indonesia, khususnya harga minyak.

    Bahlil menyampaikan dinamika Timur Tengah semakin menunjukkan bahwa Indonesia harus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan energi di tengah gejolak geopolitik.

    Sumber : Antara

  • Kemenkeu jamin komitmen APBN dukung transisi energi hijau

    Kemenkeu jamin komitmen APBN dukung transisi energi hijau

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kanan) dalam acara Energy Transition Summit Asia di Jakarta, Rabu (25/6/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Kemenkeu jamin komitmen APBN dukung transisi energi hijau
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 23:25 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Keuangan menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diarahkan untuk mendukung transisi energi hijau di Indonesia, seperti melalui kebijakan fiskal, insentif pajak, hingga pembiayaan hijau.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan pihaknya telah menerapkan berbagai kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung transformasi energi Indonesia.

    “Kemenkeu telah berada di garis depan transisi energi untuk waktu yang cukup lama dan akan terus memegang peran tersebut dari sisi kebijakan fiskal, baik dari sisi belanja, penerimaan, maupun pembiayaan,” kata Thomas dalam Energy Transition Summit Asia di Jakarta, Rabu (25/6).

    Dalam konteks ini, Kemenkeu telah menggelontorkan berbagai insentif pajak untuk sektor energi dan properti.

    Selain itu, Kemenkeu juga menurunkan bea masuk untuk mesin dan peralatan yang esensial bagi investasi di sektor energi.

    Kemenkeu pun menerbitkan sukuk dan obligasi hijau sebagai salah satu upaya menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek energi terbarukan.

    Wamenkeu Thomas juga menjelaskan bahwa realokasi anggaran 2025 menjadi strategi yang diterapkan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk tujuan yang lebih produktif, khususnya yang berhubungan dengan transisi energi.

    “Yang dilakukan adalah realokasi ke penggunaan yang lebih produktif. Kami tidak memotong anggaran, tapi merelokasinya ke penggunaan yang lebih produktif,” ujarnya.

    Dia menambahkan Kemenkeu terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi Indonesia, dengan mengutamakan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai target energi bersih dan berkelanjutan.

    Upaya tersebut juga merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, yang menempatkan transisi energi sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025

    Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat telah menyalurkan Dana Desa sepanjang tahun ini hingga 19 Juni 2025 senilai Rp37,38 triliun dari pagu Rp69 triliun atau telah mencapai 54,17%. 

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dana Desa tersebut telah disalurkan kepada 75.259 desa di 37 provinsi. 

    Membandingkan dengan penyaluran hingga akhir Mei 2025 yang baru mencapai Rp30,6 triliun atau 43,1%, artinya dalam 19 hari telah mengalir tambahan Rp6,78 triliun. 

    “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemisikinan,” tulisnya dalam unggahan Instagram @ditjenperbendaharaan, dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung pada TA sebelum tahun anggaran berjalan dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan, yakni alokasi formula sebesar 30% dari anggaran Dana Desa dan ditambah sisa dari perhitungan Alokasi Dasar, Afirmasi, dan Kinerja yang belum terbagi ke desa atau sebesar Rp20,7 triliun. 

    Kemudian, Alokasi Dasar sebesar 65% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44,84 triliun, alokasi Afirmasi sebesar 1% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689 miliar, serta alokasi Kinerja sebesar 4% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2,75 triliun. 

    Sejak dialokasikan pertama kali pada  2015, Dana Desa telah berhasil menjangkau lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Dalam Undang-Undang (UU) No. 6/2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. 

    Dengan adanya Dana Desa, desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

    Pada dasarnya Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD), yakni APBD.  Sementara pemerintah mencatat realisasi TKD hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp322 triliun atau 35% dari pagu. 

    Dana Desa pula menjadi sumber penting dalam pembangunanan desa. Terkini, dana tersebut akan membantu implementasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

    Melansir dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah tengah mempercepat penyesuaian rencana keuangan tahunan pemerintah daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Salah satunya adalah untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Sembari menunggu APBD Perubahan 2025, dia mengatakan bahwa daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk program yang belum teranggarkan, seperti pembentukan Kopdes Merah Putih. Namun, untuk menggunakan anggaran BTT membutuhkan payung hukum. 

    Untuk itu, Tito akan menyiapkan Surat Edaran agar Kepala Daerah tak ragu menggunakan anggaran BTT untuk pembentukan KopDes Merah Putih.

  • 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kedua kanan), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan (kanan), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri), Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas: 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dengan 65 ribu diantaranya telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.

    “Dalam tempo yang sangat singkat 80 ribu sudah terbentuk koperasi (Kopdes Merah Putih),” kata Zulhas saat membuka Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan, pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut telah mencapai 80 ribu per 30 Mei 2025, dari target 83 ribu desa di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hanya menargetkan hingga 80 ribu Kopdes bisa terbentuk.

    “Dari target desa seluruhnya 83 ribu, sudah 80 ribu Kopdes terbentuk. Presiden target 80 ribu, jadi 80 ribu per 30 Mei, jadi sudah lewat,” ujar Zulhas yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas Presiden yang berperan memperkuat ekonomi desa.

    “Yang berbadan hukum kita targetkan rampung di 30 Juni 2025. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kira-kira 64 sampai 65 ribu yang sudah berbadan hukum. Kita perkirakan 30 Juni (2025) sudah 80 ribu,” tambahnya.

    Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peluncuran resmi model koperasi atau mock up sebagai percontohan secara nasional. Lebih lanjut Zulhas menekankan keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh dokumen, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola.

    Selain itu, ia menegaskan sistem pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari APBN. Oleh karena itu, koperasi di desa perlu mempersiapkan proposal usaha secara mandiri untuk mendapatkan akses pinjaman.

    “Ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk memerlukan modal, itu nanti disiapkan, termasuk sistem pengelolaannya, itu penting sekali karena semua menentukan nanti tata kelola dan manusianya,” kata Zulhas.

    Sumber : Antara

  • Keuangan Negara Era Prabowo Loyo? Utang Tembus Rp8.900 Triliun, Pajak Baru 11,9 Persen dari PDB

    Keuangan Negara Era Prabowo Loyo? Utang Tembus Rp8.900 Triliun, Pajak Baru 11,9 Persen dari PDB

    PIKIRAN RAKYAT – Kondisi keuangan negara di era awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menuai sorotan tajam. Di tengah tekanan global dan beban fiskal yang terus menggunung, utang pemerintah Indonesia dilaporkan telah menembus Rp8.900 triliun hingga Mei 2025.

    Di sisi lain, penerimaan pajak hanya mencapai 11,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terendah di kawasan Asia Tenggara bahkan lebih buruk dibanding Timor Leste.

    Utang Naik Tajam, Defisit Kembali Menghantui

    Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang hingga 31 Mei 2025 telah mencapai Rp349,3 triliun, atau 45 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama, bahkan mendekati level saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

    “Pembiayaan non-utang saya rasa perlu digarisbawahi bahwa tidak menambah utang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta.

    Meskipun demikian, defisit fiskal sudah kembali terjadi. Setelah mencetak surplus Rp4,3 triliun pada April, APBN per Mei 2025 kembali defisit Rp21 triliun, setara 0,09 persen dari PDB. Belanja negara naik menjadi Rp1.016,3 triliun, sementara pendapatan negara baru menyentuh Rp995,3 triliun.

    Sektor perpajakan menunjukkan performa yang melemah. Penerimaan pajak per Mei 2025 tercatat Rp683,3 triliun, atau baru 31,2 persen dari target Rp2.189,3 triliun. Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 (Rp760,4 triliun), terjadi penurunan sebesar 10,13 persen secara tahunan (year-on-year).

    “Secara bruto masih positif. Memang netonya ada negatif karena ada kewajiban restitusi yang jatuh tempo,” ujar Wamenkeu Anggito Abimanyu.

    Dia menjelaskan bahwa nilai penerimaan neto tak sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomi.

    Penurunan tajam terjadi pada PPN dan PPnBM yang terkontraksi hingga 15,7 persen, serta PPh non-migas sebesar 5,4 persen. Hal ini disebut sebagai sinyal tekanan konsumsi dan penurunan aktivitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Laporan Bank Dunia turut mempertegas kelemahan struktural penerimaan Indonesia. Rasio penerimaan negara terhadap PDB atau revenue ratio Indonesia tahun 2025 hanya 11,9 persen, tertinggal dari semua negara ASEAN—bahkan lebih rendah dari Timor Leste yang mampu mencetak rasio 41,2 persen.

    “Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah,” ucap Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025.

    Ketimpangan Fiskal dan Ancaman Beban Bunga Utang

    Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, mengingatkan bahwa meski rasio utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah 40 persen, beban bunga utangnya tergolong tinggi.

    “Rasio bunga utang terhadap pendapatan di Indonesia sekitar 20 persen, jauh di atas rata-rata negara berpenghasilan menengah yang hanya 8,5 persen,” kata Habib dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects di Jakarta.

    Ia menilai bahwa penerimaan negara yang rendah membuat pembayaran utang menjadi rawan, apalagi di tengah tren naiknya imbal hasil obligasi global akibat ketidakpastian geopolitik.

    Masalah lainnya adalah dangkalnya sistem keuangan domestik, yang membuka celah besar bagi praktik penghindaran pajak oleh korporasi. Ketidakoptimalan sistem perpajakan dinilai turut memperlemah kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas sosial.

    APBN Masih Punya “Napas Panjang” Meski Defisit

    Di tengah tekanan defisit, Kementerian Keuangan tetap menyoroti adanya surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun, naik dari Rp173,9 triliun pada April. Ini berarti bahwa dalam hitungan sebelum pembayaran bunga utang, kas negara masih mencatat surplus, yang memberi ruang untuk manuver fiskal jangka pendek.

    “Defisit APBN bertujuan untuk melakukan countercyclical, agar pelemahan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Namun, sejumlah ekonom menilai ruang fiskal semakin terbatas jika pendapatan negara tak kunjung membaik, sementara belanja dan kebutuhan pembiayaan utang tetap tinggi.

    Bank Dunia Puji Ketahanan Ekonomi, Tapi…

    Di sisi lain, Bank Dunia tetap memberi catatan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tangguh. Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk, menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 4,9 persen pada kuartal I 2025, didukung oleh kebijakan makro yang relatif solid.

    “Performa ekonomi Indonesia mencerminkan fondasi yang kuat dan respons kebijakan yang baik,” ucap Carolyn.

    Namun, dia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan belum merata, terutama pada kelompok masyarakat kelas menengah. Konsumsi rumah tangga dari segmen ini justru cenderung melambat, yang bisa berdampak pada basis penerimaan negara dalam jangka panjang.***

  • Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan berinvestasi pada program revitalisasi 20.000 hektare tambak di empat kabupaten di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, untuk merevitalisasi 20.000 hektare di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, dibutuhkan investasi sekitar Rp26 triliun. 

    “Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp26 triliun,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menyebut, Danantara akan masuk untuk membiayai revitalisasi 20.000 hektare tambak di keempat kabupaten di Jawa Barat itu.

    “Investasi dari Danantara,” ujar Trenggono.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, untuk pelaksanaan program tahap awal seperti pembersihan lahan, akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni sekitar Rp8 miliar-Rp10 miliar. 

    “Rp8 miliar-Rp10 miliar dari APBN [untuk tahap awal],” ujar Tb.

    Untuk diketahui, KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Guna mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, ditandatangani juga Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten tersebut.

    Pemerintah mengharapkan, pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten ini dapat meningkatkan produktivitas lahan tambak yang sebelumnya tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan.

  • Danantara Bakal Gelontorkan Rp 26 T buat Revitalisasi 20 Ribu Ha Tambak

    Danantara Bakal Gelontorkan Rp 26 T buat Revitalisasi 20 Ribu Ha Tambak

    Jakarta –

    Pemerintah berencana memugar seluas 20 ribu hektar tambak di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) tahun ini. Untuk menggarap proyek itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 26 triliun.

    Pria yang akrab disapa Trenggono menyebut anggaran tersebut akan bersumber dari investasi dari Danantara dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, porsinya akan banyak dari Danantara.

    “Investasi dari Danantara. APBN-nya sedikit ya,” kata Trenggono dalam acara Talkshow with Media, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menjelaskan APBN akan digunakan untuk tahap awal pembangunan revitalisasi tambak, seperti pemetaan. Rencananya, Danantara akan menyuntik dana secara bertahap sesuai dengan klaster tambak yang akan direvitalisasi.

    “Per klaster. Luasannya 20 ribu hektare. Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp 26 triliun,”imbuh Trenggono.

    Menurut Trenggono, proyek tersebut dapat menciptakan multiplayer efek ke depannya, termasuk membuka lapangan kerja hingga lebih dari 100 ribu orang. Di sisi lain, proyek ini tidak hanya mengembangkan budidaya perikanan, tapi juga memperbaiki ekositem laut di Pantura.

    “Bayangkan Pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budi daya yang sangat bernilai,” jelas Trenggono

    Selain itu, dari program tersebut akan diciptakan hilirisasi perikanan, mulai dari hulu hingga hilir sehingga menciptakan kawasan industri. Menurut Trenggono, hilirisasi di program tersebut banyak diminati oleh swasta, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

    “Hilirisasinya nanti akan dilakukan oleh para swasta. Banyak sekali swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri yang ingin terlibat disini untuk menampung seluruh hasil daripada budidaya yang akan kita kembangkan ini,” tambah Trenggono.

    Sebagai informasi, rencana revitalisasi tambak Pantura yang akan dilaksanakan hingga dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha). Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.

    Tonton juga Video: Gelombang Penolakan Pembangunan Tambak Udang di Sukabumi

    (rea/rrd)

  • Kopdes Merah Putih Bisa Ajukan Pinjaman Modal Mulai 1 Juli

    Kopdes Merah Putih Bisa Ajukan Pinjaman Modal Mulai 1 Juli

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Koperasi Desa Merah Putih dapat mengajukan pinjaman untuk bisnisnya mulai 1 Juli 2025. Pinjaman ini bisa diajukan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Kami barusan rapat koordinasi persiapan, 1 Juli uang plafonnya bisa digunakan, plafon pinjaman sudah bisa digunakan,” kata dia usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, Rabu (25/6/2025).

    Untuk melakukan pengajuan pinjaman, koperasi desa harus menyusun proposal khusus, bagaimana bentuk koperasi yang akan berjalan, apakah sembako, pangkalan gas atau gerai pupuk. Proposal itu juga harus dilengkapi dengan bagaimana koperasi tersebut dapat menggunakan modalnya.

    “Tadi sudah disampaikan ya bagaimana cara menguangkannya, kemudian aspek IT-nya gimana, kemudian proposalnya, karena ini kita memilih cara yang benar, bukan cara yang mudah. Jadi misalnya nanti, ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman, plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk menguangkan modalnya, itu nanti disiapkan,” terangnya.

    Saat ini jumlah Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai lebih dari 80.000 unit. Zulhas mengatakan sebanyak 65.000 unit sudah berbadan hukum.

    “Mudah-mudahan sampai akhir Juni semua sudah punya legalitas yang lengkap. Jadi sudah ada dari Menteri Hukumnya sampai Juni ini dan sampai Juni ini juga sudah dipersiapkan yang mock up 80.000 unit dan insyaallah nanti tanggal 19 akan diluncurkan oleh bapak Presiden (Prabowo Subianto),” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menterian BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan plafon pinjaman yang diberikan berkisar Rp 1-3 miliar untuk setiap Kopdeskel Merah Putih. Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pihaknya baru memperkirakan anggaran setiap Kopdeskel Merah Putih berdasarkan kebutuhan.

    Untuk skala kecil, Tiko menyebut diperkirakan hanya membutuhkan anggaran Rp 1 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membangun gudang ukuran 100 meter dan truk.

    “Kami kemarin sudah bersimulasi, seandainya katakanlah koperasi yang di skala desanya kecil, dia butuh truk satu, dan bangun gudang skala 100 meter itu mungkin sekitar Rp 1 miliar misalnya gitu. Jadi kita lagi ngukur skalanya, jadi Rp 3 miliar itu tidak semuanya ya, tergantung kebutuhan dan size koperasi dan desanya masing-masing,” kata Tiko usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).

    Lebih lanjut, kebutuhan tersebut dibedakan menjadi dua, yakni sebagai investasi dan modal bisnis. Untuk investasi, Tiko menerangkan digunakan untuk membangun gudang, membeli alat dan mesin pertanian, atau truk.

    (acd/acd)

  • Selat Hormuz, Nuklir, dan Eskalasi Krisis

    Selat Hormuz, Nuklir, dan Eskalasi Krisis

    Jakarta –

    Geopolitik adalah pelajaran tentang negosiasi dan daya tawar negara dalam percaturan politik dunia. Dalam situasi perang, Iran punya dua tawar dalam negosiasi. Dua-duanya berdampak pada skala perang dan dampaknya terhadap dunia. Pertama adalah selat Hormuz, kedua adalah program nuklir.

    Selat Hormuz

    Selat Hormuz adalah celah sempit, terletak di di antara Oman dan Iran, yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab. Panjangnya 39 kilometer, lebarnya 33 hingga 95 kilometer. Selat Hormuz adalah chokepoint terpenting dalam lalu lintas pasokan seperempat minyak dunia. Sekitar 21 juta barel per hari minyak diangkut melalui selat ini, dengan nilai ekonomi mencapai US$ 600 miliar per tahun.

    Selat ini istimewa karena menjadi satu-satunya rute maritim tercepat untuk menyalurkan migas dari negara-negara Teluk ke perairan dunia. Melaui Selat Hormuz, kapal tanker berlayar dari kawasan Teluk ke Laut Arab dan Samudra Hindia, menuju negara-negara tujuan ekspor. Meski berkali-kali menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata diplomasi, Iran tidak pernah benar-benar berhasil menutupnya.

    Selama perang Irak-Iran (1980-1988), Iran menebar ranjau di perairan Teluk, tetapi Central Command (CENTCOM) AS berhasil menghancurkannya melalui Operasi Praying Mantis pada 1988. Pada 2012, seiring sanksi embargo Barat, Iran mengancam akan menutup selat Hormuz. Ketua Komisi Ekonomi parlemen Iran mengancam, “kami tidak akan membiarkan setetes pun minyak melalui Selat Hormuz, jika kami dikenai sanksi.”

    Kenyataannya, Iran tidak pernah benar-benar memblokir Selat Hormuz. Iran hanya mengintimidasi kapal-kapal yang melewati selat tersebut, seperti dengan menyita dua kapal pada 2023 dan satu kapal pada 2024. Penutupan Selat Hormuz tidak hanya akan mengganggu pasokan minyak global, tetapi menutup keran ekspor Iran sendiri, yang berarti mengganggu aliran pendapatan utamanya dari ekspor minyak.

    Pasca Operasi Godam Tengah Malam oleh militer AS pada Sabtu (21/6/2025), Iran kembali menebar ancaman untuk menutup Selat Hormuz. Keputusan ini dilaporkan disetujui secara bulat oleh anggota parlemen.

    Akankan Iran membuktikan ancamannya? Jika iya, berapa lama? Apa dampaknya bagi dunia?

    Selama periode panjang ketegangan di kawasan Teluk, Iran telah berinvestasi meningkatkan kapasitas militernya untuk menjaga selat Hormuz dengan kombinasi ranjau, perahu kecil, rudal jelajah antikapal, kapal selam, dan rudal balistik. Sejumlah analis menyebut, meskipun kemampuan militer Iran meningkat dalam beberapa dekade, Iran hanya sanggup menutup Selat Hormuz selama seminggu.

    Dunia, terutama AS, berkepentingan mengamankan jalur minyaknya dari Teluk Persia. Begitu Angkatan Laut AS menyerbu, Iran terpaksa membuka kembali jalur tersebut. Namun, jika Iran berhasil menutup Selat Hormuz lebih lama, dunia akan demam karena gangguan pasokan energi. Harga minyak dipastikan melambung tinggi. Harian terkemuka Turki, Hürriyet, menyebut harga minyak berpotensi melonjak hingga US$130 per barel.

    lanjut ke halaman berikutnya

    Program Nuklir

    Program nuklir dunia, termasuk Iran, tidak terlepas dari konstelasi politik. Sebelum rezim Shah digulingkan oleh revolusi Islam pada 1979, Iran memulai program nuklir untuk energi dengan bantuan AS dan Eropa. Pada 1967, AS memasok reaktor nuklir untuk riset berkapasitas 5 MW. Dikawal AS, Iran menandatangani traktat non-proliferasi (NPT) yang mulai berlaku pada 5 Maret 1970.

    Sejak 1974 hingga 1978, Iran melaksanakan penelitian dan pendidikan nuklir di Universitas Teheran. Rezim Shah menginvestasikan US$1 miliar di pabrik pengayaan uranium Prancis milik Eurodif. Kontrak ditandatangani dengan Kraftwerk Union, anak perusahaan Siemens, untuk membangun dua reaktor berkapasitas 1.200 MW di Bushehr. Dengan Framatome, Iran merundingkan kontrak pembangunan dua reaktor tambahan berkapasitas 900 MW.

    Angin politik berubah setelah revolusi 1979. Di bawah Ayatullah Khomeini, Iran adalah seteru Barat yang paling lantang. Setelah perang dengan Irak (1980-1988), fasilitas nuklir Iran luluh lantak.

    Dibantu Rusia, China, dan Pakistan, Iran merenovasi program nuklirnya, kali ini di bawah ancaman Barat. Iran menandatangani protokol kerja sama nuklir dengan China pada 1985 dan 1990.

    Pada 1995, Iran menyelesaikan protokol kerja sama dengan Rusia untuk pembangunan reaktor Bushehr dan pabrik pengayaan uranium. Iran juga menerima teknologi pengayaan uranium melalui jaringan rahasia yang dijalankan oleh ilmuwan Pakistan, AQ Khan.

    Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mencurigai proyek nuklir Iran berkembang ke tujuan non-sipil melalui Proyek Amad. Iran diduga memperkaya uranium untuk mengintegrasikan muatan nuklir dan memproduksi bahan peledak.

    Natanz dibangun sebagai fasilitas pengayaan uranium, Arak dikembangkan sebagai fasilitas produksi air berat. Natanz dapat menyediakan uranium tingkat senjata, Arak membantunya memperoleh plutonium tingkat senjata.

    Sanksi demi sanksi dijatuhkan Barat dan PBB yang dikendalikan AS dan sekutunya. Tetapi, Iran bergeming. Sanksi yang dijatuhkan tidak membuat Iran mati dan proyek nuklirnya gulung tikar. Atas tekanan IAEA, rencana Amad ditutup, tetapi proyeknya berlanjut di bawah Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan (SPND).

    Pada April 2006, Iran mengumumkan berhasil memperkaya uranium hingga tingkat 3,6%. Pada 2009, Barat membocorkan informasi tentang pabrik pengayaan bahan bakar Fordow (FFEP), fasilitas kedua yang telah dibangun Iran selama bertahun-tahun.

    Pada 2016, Iran telah menghasilkan cukup bahan fisil tingkat senjata untuk bom nuklir, dengan pengayaan lebih lanjut, dalam waktu dua atau tiga bulan. Pengayaan uranium Iran mencapai tingkat 60%. Tidak butuh waktu lama mencapai tingkat 90% untuk menghasilkan bom nuklir.

    lanjut ke halaman berikutnya

    Ini dalih Israel menyerbu Iran. Terlepas adakah bukti Iran sudah punya senjata nuklir, perang saat ini membuktikan Iran bukan negara ‘kaleng-kaleng’ dan Israel ketemu lawan tanding sepadan.

    Berbeda dengan Iran, Amerika dan Eropa menerapkan standar ganda terhadap Israel. Israel dibiarkan tidak meratifikasi traktat non-proliferasi (NPT). Israel membangun senjata nuklir, sebagaimana dibocorkan oleh mantan teknisinya, Mordechai Vanunu.

    Ini terungkap dalam artikel heboh di The Sunday Times pada Oktober 1986 bertajuk “Revealed: the secrets of Israel’s nuclear arsenal.” Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) melaporkan, Israel sudah mempunyai 90 hulu ledak nuklir. Jika Iran dan Israel sama-sama telah mempunyai senjata nuklir, terbuka prospek untuk saling menahan diri. Di antara konsensus negara nuklir, mereka sepakat untuk tidak lumat oleh senjata yang dibuat sendiri.

    Dampak bagi Indonesia

    Konflik akan eskalatif jika Iran betul-betul menutup selat Hormuz. Dunia, termasuk Indonesia, akan merasakan dampaknya. Saat pasokan seret, harga minyak melambung.

    Indonesia tidak seperti dulu, saat pecah perang Yom Kippur pada 1973. Ketika Arab-Israel tegang, Indonesia justru menikmat windfall profit dari kenaikan harga minyak dunia.

    Saat itu, status Indonesia adalah eksportir. Sekarang Indonesia importir netto. Setiap kenaikan 1 US$ harga minyak, APBN diperkirakan tekor Rp 1,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi.

    Sekarang harga minyak sudah merambat naik mendekati asumsi APBN 2025 sebesar US$ 82 per barel. Jika selat Hormuz ditutup, harga minyak akan melambung di atas US$ 100 per barel. Dunia akan demam. Dampak krisis akan meluas. Krisis energi bisa menjadi pintu masuk bagi krisis politik dan ekonomi.

    Indonesia mengandalkan sebagian impornya dari Timur Tengah, baik minyak mentah maupun produk kilang. Pada 2024, dari total impor crude sebesar 125,7 juta barel, Indonesia mengimpor dari Arab Saudi sebesar 25,6 juta barel (20,3%). Untuk produk kilang, dari 275,2 juta barel impor, Indonesia mengimpor dari Arab Saudi 13,4 juta barel (4,8%), Uni Emirat Arab 12,5 juta barel (4,6%), Qatar 6,5 juta barel (2,3%), Kuwait 3,9 juta barel (1,4%), dan Bahrain 1,2 juta barel (0,4%).

    Ini negara-negara yang jalur pelayarannya melewati Selat Hormuz. Dari total impor, risiko gangguan pasokan dari Selat Hormuz mencapai 16%. Indonesia bisa mengalihkan rute ke alternatif lain, tetapi biaya logistiknya lebih mahal.

    Dampak lain bagi Indonesia adalah tekanan fiskal. Jika harga minyak tembus di atas US$ 100 per barel, Indonesia harus memikul beban subsidi lebih berat. Pada 2024, beban subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 407,1 triliun.

    Bagi APBN yang sudah defisit sejak awal tahun, kondisi ini akan memaksa Pemerintah memangkas subsidi. Ini dilakukan dengan menaikkan harga energi, baik BBM maupun listrik. Di tengah penurunan daya beli, langkah ini bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi potensi krisis ini sejak dini.

    M. Kholid Syeirazi
    Direktur Eksekutif Center for Energy Policy
    Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI

  • Posisi Indonesia, di ambang perang besar

    Posisi Indonesia, di ambang perang besar

    Istimewa

    Posisi Indonesia, di ambang perang besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 21:24 WIB

    Elshinta.com – Ulah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang Sabtu (21/6/2025) melancarkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir utama milik Iran: Isfahan, Natanz, dan Fordow tidak saja menghantam objek vital Iran, tapi juga membuat gaduh dan menguncang stabilitas geopolitik dunia yang memang sudah rapuh.

    Belakangan Trump kabarnya tidak ingin melanjutkan serangan terhadap Iran dan berniat mengupayakan kesepakatan damai dengan Teheran. Seorang pejabat AS, Axios, Senin (23/6/2025) menyebut, Trump telah menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesaat setelah serangan, dan menyatakan bahwa tujuan berikutnya adalah mengejar kesepakatan damai dengan Iran. “Presiden (Trump) tidak ingin melanjutkan serangan. Ia siap jika Iran melakukan serangan balasan, tetapi ia sudah menyampaikan kepada Netanyahu bahwa ia menginginkan perdamaian,” kata pejabat itu.

    Kendati begitu, serangan tersebut tak urung menyalakan kembali api perang besar di Timur Tengah. Kali ini, ancamannya jauh lebih dahsyat. Potensi perang regional menjalar menjadi konflik global. Bahkan banyak pengamat mengkhawatirkan konflik ini memicu pecahnya Perang Dunia III.

    Dan Iran memang tak tinggal diam. Militer Iran bersiaga penuh. Kelompok sekutu Iran—Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak dan Suriah, Houthi di Yaman—siap menjadi alat pukul Teheran. Bagi Iran, dalam doktrin strategisnya, serangan terhadap infrastruktur nuklir adalah deklarasi perang.

    Salah satu langkah yang paling ditakuti dunia adalah pemblokiran Selat Hormuz, yang menjadi  salah satu urat nadi energi global. Sekitar 30 persen perdagangan minyak dunia dan 25 persen lalu lintas Gas Alam Cair (LNG) melewati selat itu. Bila Iran menutupnya, harga energi global dipastikan melambung, memicu inflasi, dan mengguncang pasar keuangan.

    Ancaman itu bukan gertakan kosong. Pada hari Minggu (22/6/2025), Parlemen Iran dilaporkan telah menyetujui rencana penutupan total selat tersebut, dan kini tinggal menunggu lampu hijau dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Jika Iran betul betuk memblokade Selat tersebut, paling tidak ada tiga negara yang terkena dampak paling siginifikan: China, India dan Jepang. Lalu lintas energi ketiga negara itu sangat tergantung dengan Selat Hormuz. 

    Bagaimana dengan Indonesia? Kita dipastikan juga akan terimbas dampak yang tidak kecil. Ketergantungan kita pada impor minyak dan gas dari kawasan Teluk masih sangat besar, terutama dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar—negara-negara yang menggunakan jalur Selat Hormuz untuk mengekspor energi. Jika Iran menutup selat ini, dunia akan mengalami lonjakan harga minyak dan gas, yang langsung akan menekan APBN Indonesia melalui pembengkakan subsidi energi dan melemahnya neraca perdagangan. 

    Pemblokiran Selat Hormuz bukan hanya akan membakar Tel Aviv, tapi mengguncang seluruh pasar global. Inflasi energi dan gejolak pasar keuangan adalah dua bahaya nyata yang sudah mulai terasa pasca-serangan AS, dengan harga minyak mentah jenis Brent yang sempat menyentuh USD 120 per barel, tertinggi sejak krisis Rusia-Ukraina.

    Dampak lanjutannya akan merembet pada sektor-sektor domestik. Ongkos produksi industri meningkat, transportasi publik dan logistik terganggu, dan daya beli masyarakat menurun. Semua ini menempatkan Indonesia, seperti banyak negara berkembang lain, pada posisi yang sangat rentan.

    Reaksi Dunia Atas Serangan AS ke Iran

    Serangan AS ke Iran bisa menjadi lonceng perang yang menyulut krisis regional menjadi konflik global, sehingga bukan hanya merupakan eskalasi militer. Dalam kaitan itu, sikap para pemimpin dunia terbelah. Uni Eropa yang diwakili Inggris, Prancis, dan Jerman misalnya meminta Iran untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat “mendestabilisasi” Timur Tengah lebih lanjut. Mereka secara konsisten menegaskan penolakan terhadap senjata nuklir Iran dan mereka mendukung penuh keamanan Israel.

    Sementara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengecam serangan udara AS yang merupakan eskalasi yang berbahaya. Adapun Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak semua pihak untuk mundur dan kembali ke meja perundingan.

    Arab Saudi telah menyuarakan “kekhawatiran besar”, sementara Oman mengutuk serangan tersebut dan menyerukan de-eskalasi.

    Perdana Menteri India, Narendra Modi mengaku telah berbicara dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Modi kemudian menyerukan “dialog dan diplomasi sebagai jalan ke depan”.

    Politikus Rusia, Dmitry Medvedev, sekutu Presiden Vladimir Putin, mengatakan: “Trump, yang datang sebagai presiden pembawa damai, telah memulai perang baru bagi AS.

    Penyelesaian Perang dengan Telepon 

    Banyak kalangan memprediksi, krisis ini bisa berakhir dalam dua arah: eskalasi ke perang global, atau pembukaan kembali jalur diplomatik. 

    Seorang pejabat Iran menyatakan konflik dengan Israel sebenarnya bisa berakhir dengan satu panggilan telepon, yaitu dari Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Israel. Sang pejabat itu pun menyebut Iran selalu siap berunding dengan siapa pun yang serius mencari solusi damai.

    “Iran percaya pada dialog yang beradab, langsung atau tidak langsung. Presiden Trump bisa dengan mudah menghentikan perang dengan satu telepon ke Israel,” kata Juru Bicara Kantor Wakil Presiden Iran Majid Farahani, dalam wawancara khusus dengan CNN, Jumat (20/6/2025) lalu.

    Namun, dalam atmosfer politik AS, diplomasi mungkin bukan opsi utama Trump. Begitu pula Israel yang merasa mendapat lampu hijau dari Washington.

    Bagi Indonesia dan dunia, pilihan terbatas. Tidak ikut perang bukan berarti tak terkena dampak. Justru saat kekuatan besar sibuk mengukur misil dan kekuasaan, negara-negara non-blok seperti Indonesia bisa berperan sebagai penyeimbang moral dan penstabil kawasan.

    Itu sebabnya Indonesia selayaknya mengupayakan langkah diplomasi yang apik dan teukur. Soalnya perang yang terjadi di antara kedua negara sudah pasti akan berdampak pada tidak berkembangnya sektor ekonomi bagi negara mana pun. 

    Kita dituntut untuk waspada, cermat, dan tanggap. Indonesia perlu segera memikirkan peningkatan cadangan energi melalui percepatan diversifikasi sumber pasokan energi dari negara-negara non-Timur Tengah dan memperkuat cadangan strategis minyak nasional. Presiden Prabowo selayaknya mulai memikirkan stimulus konsumsi dengan cara memperluas bantuan sosial dan subsidi langsung kepada kelompok rentan untuk menjaga daya beli. 

    Kementerian Luar Negeri harus didorong untuk terlibat penuh dalam menjalankan diplomasi bebas aktif yang lebih progresif. Indonesia dapat mengambil peran dalam mendorong diplomasi damai di kawasan melalui jalur G20, OKI, dan ASEAN+.

    Dan yang tak kalah pentingnya adalah memperkuat perlindungan terhadap iklim investasi.  Dengan cara mempertebal kepastian hukum, menjaga stabilitas politik, dan insentif fiskal, supaya Indonesia tetap bisa menarik bagi investor global yang mencari “zona aman” di tengah gejolak global. 

    Penulis : Zenzia Sianica Ihza, Pakar Investasi dan Hubungan Internasional 

    Sumber : Radio Elshinta