Xcloud.id

Topik: APBN

  • Sri Mulyani: Serapan Anggaran MBG Rp5 Triliun, Baru 7% dari Rp71 Triliun

    Sri Mulyani: Serapan Anggaran MBG Rp5 Triliun, Baru 7% dari Rp71 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai Rp5,03 triliun sampai semester I/2025. Realisasinya baru mencapai 7,1% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp71 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan realisasi penerima manfaat program MBG baru mencapai 5,58 juta orang sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi anggarannya pun juga baru mencapai di kisaran 7% dari total anggaran.

    “Dari sisi realisasi anggaran adalah Rp5 triliun [sampai dengan Juni 2025], atau dalam hal ini baru 7% dari Rp71 triliun yang ada di dalam APBN Kita,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Badan Anggaran (Banggar) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa (1/7/2025).

    Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan 2025 telah terdapat 1.863 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Indonesia.

    Adapun pada 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 17,9 juta orang menjadi penerima manfaat MBG. Perinciannya, sebanyak 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.

    Dalam hal ini, anggaran untuk 17,9 juta penerima manfaat MBG sudah ada di dalam APBNKita, yakni senilai Rp71 triliun. “Untuk APBN 2025 itu angka Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil dan menyusui,” terangnya.

    Ini artinya, sampai paruh pertama 2025, realisasi program MBG —anggaran maupun jumlah penerima— masih jauh dari target 17,9 juta orang yang ditetapkan pemerintah di tahun ini.

    Untuk itu, Menkeu menyebut program MBG membutuhkan kerja keras agar program ini terealisasi dalam enam bulan ke depan.

    “Tentunya kalau kita melihat, target penerima manfaat di tahun 2025 adalah mencapai 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan tahun ini, maka masih akan dibutuhkan upaya keras untuk bisa mencapai pada enam bulan terakhir,” tuturnya.

    Padahal, Menkeu mengungkap Kepala Negara RI berharap agar program MBG ini bisa mencakup 82,9 juta penerima manfaat dan 30.000 SPPG di Tanah Air.

    “Angkanya [yang baru terealisasi] adalah Rp5 triliun dari Rp71 triliun. Ini masih Presiden mengharapkan agar pelaksanaan makan bergizi gratis akan mencakup 82,9 juta [penerima manfaat] dan 30.000 SPPG. Jadi ini akan menjadi tantangan di semester kedua,” ungkapnya.

    Kemenkeu merinci, saat program MBG berjalan pada Januari 2025, realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp45,1 miliar. Kala itu, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu baru menjangkau sekitar 750.700 penerima manfaat dengan 246 SPPG yang telah beroperasi.

    Pada bulan berikutnya, program MBG baru menyerap anggaran senilai Rp324,1 miliar dengan cakupan 1,12 juta penerima manfaat. Pada Februari 2025, telah terdapat 726 SPPG di Indonesia.

    Kemudian, realisasi anggaran MBG baru signifikan terlihat pada Maret 2025 yang nilainya mencapai Rp1,05 triliun dengan 2,74 juta penerima manfaat dan 941 titik SPPG.

    Pada April 2025, program MBG telah menyedot anggaran dua kali lipat dari bulan sebelumnya menjadi Rp2,37 triliun. Kemenkeu mencatat, program MBG telah menjangkau 3,26 juta penerima manfaat dengan 1.102 titik SPPG.

    Lebih lanjut, realisasi anggaran program MBG kembali bertambah menjadi Rp3,29 triliun dan menjangkau 4,55 juta orang pada Mei 2025. Pada periode ini, jumlah SPPG naik menjadi 1.588 titik dapur.

    Teranyar, pada Juni 2025 alias pertengahan tahun, program MBG menyedot anggaran senilai Rp5,03 triliun dengan menjangkau 5,58 juta orang dan 1.863 titik dapur SPPG.

  • Sampai Mei 2025, Produsen Minyak & Gas Setor Rp 84 Triliun ke Negara

    Sampai Mei 2025, Produsen Minyak & Gas Setor Rp 84 Triliun ke Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, hingga Mei 2025 penerimaan negara dari hulu minyak dan gas bumi (migas) sudah mencapai US$ 5,18 miliar atau setara Rp 83,9 triliun (asumsi kurs Rp 16.197 per US$).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan bahwa realisasi penerimaan negara dari hulu migas tersebut terhitung mencapai 39,8% target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar US$ 13,03 miliar atau setara Rp 211,04 triliun.

    “Penerimaan negara, sampai dengan Mei (2025) US$ 5,18 miliar atau 39,8% (dari target APBN),” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Dia menjelaskan, realisasi penerimaan negara masih di bawah target tersebut karena realisasi harga minyak yang terpantau menurun sejak awal tahun 2025.

    “Ini dikarenakan harga minyak yang turun, targetnya adalah US$ 82 (per barel), tapi realisasinya itu angkanya US$ 65-77 per barel,” paparnya.

    Dengan begitu, dia mengungkapkan proyeksi penerimaan negara dari sektor hulu migas dalam negeri hingga akhir 2025 ini juga diperkirakan tidak mencapai target yang telah ditentukan atau hanya 81% dari target APBN 2025.

    “Perkiraan akhir tahun sebesar US$ 10,8 miliar atau 81%, karena harga minyak yang di bawah APBN,” tandasnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Pajak Tahun Ini Tak Capai Target

    Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Pajak Tahun Ini Tak Capai Target

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target Rp 2.189,3 triliun seperti yang ditetapkan dalam APBN 2025. Hal ini dikarenakan efek berbagai shock yang terjadi.

    Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak tahun ini diperkirakan mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target. Meski tidak mencapai target, penerimaan pajak diperkirakan tumbuh 7,5% dibandingkan tahun lalu.

    “Penerimaan pajak oleh teman-teman DJP masih akan dijaga dengan growth 7,5% sehingga pada akhir 2025 diperkirakan kami akan mengumpulkan Rp 2.076,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah dalam memulihkan penerimaan negara. Salah satu upaya Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara adalah program kolaborasi (joint program).

    “Banyak extra effort ekstra seperti joint program yang dilakukan dan sekarang dimonitor oleh Pak Anggito (Wakil Menteri Keuangan) setiap hari. Ada juga berbagai effort baik di DJP maupun DJBC dengan memperkenalkan beberapa measure baru,” ucap Sri Mulyani.

    Sampai semester I-2025 realisasi penerimaan pajak turun 6,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlahnya terkumpul Rp 837,8 triliun.

    Kontraksi penerimaan pajak pada semester I-2025 disebabkan oleh tingginya restitusi. Selain itu dikarenakan pelemahan ekonomi nasional dan batalnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang sebelumnya berpotensi menambah Rp 71 triliun.

    “Itu menyebabkan kita kehilangan target yang sebesar Rp 71 triliun di APBN 2025 ini. Ini tentu mempengaruhi kinerja kita,” ujarnya.

    Rendahnya penerimaan juga dipengaruhi oleh harga minyak dan gas bumi yang turun. Kondisi ini terjadi sejak awal tahun. “Kuartal I-2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” beber Sri Mulyani.

    Hal lain yang mempengaruhi penerimaan adalah dividen BUMN yang kini disetorkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). “Dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp 80 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Lihat juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya…

    (aid/ara)

  • Mensesneg Ungkap Danantara Bikin Kepo Pemimpin Dunia

    Mensesneg Ungkap Danantara Bikin Kepo Pemimpin Dunia

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuat banyak pemimpin-pemimpin negara di dunia kepo. Setiap Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke berbagai negara pasti pimpinan negaranya langsung bertanya-tanya soal Danantara.

    Menurutnya, lembaga pengelola investasi sovereign wealth fund macam Danantara memang menjadi keniscayaan di dunia modern. Bila sebuah negara ingin memperkuat pondasi ekonomi dan keuangannya, lembaga investasi resmi memang perlu dibentuk.

    “Sepanjang yang saya ketahui setiap lawatan bapak presiden justru pemimpin-pemimpin dari negara-negara sahabat itu yang selalu Justru membahas terlebih dahulu mengenai Danantara, karena sebagai sovereign wealth fund memang itu jadi keniscayaan,” beber Prasetyo ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Selasa (1/7/2025).

    Prasetyo bilang selama ini pemimpin-pemimpin negara sahabat banyak bertanya-tanya soal pengembangan Danantara di Indonesia. Apalagi melihat aset yang berada di dalam pengelolaan Danantara mencapai US$ 1 triliun.

    “Bagi teman-teman di negara sahabat ini menjadi sebuah investasi yang luar biasa, dalam waktu cepat Indonesia punya sovereign wealth fund dengan asset under management yang mencapai US$ 1.000 miliar. Itu biasanya tidak masuk dalam agenda tapi selalu dibicarakan,” kata Prasetyo.

    Danantara sendiri adalah sebuah badan pengelola investasi yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu 5 bulan menjabat sebagai presiden, Prabowo meluncurkan lembaga baru ini pada 24 Februari 2025.

    Tugas Danantara adalah untuk mengelola semua aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dividen atau keuntungan dari penyelenggaraan usahanya. Kini beberapa aset milik negara juga akan berada di bawah manajemen Danantara.

    Jika selama ini keuntungan BUMN menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini dana tersebut akan dialihkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Danantara juga dibentuk sebagai optimalisasi pengelolaan perusahaan pelat merah milik pemerintah.

    (hal/kil)

  • Belanja Pegawai Tembus Rp 163,3 T pada Akhir Juni, Ini Rinciannya!

    Belanja Pegawai Tembus Rp 163,3 T pada Akhir Juni, Ini Rinciannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran senilai Rp 163,3 triliun untuk belanja pegawai sepanjang semester I-2025. Realisasi tersebut merupakan 53,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 154,8 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani merincikan bahwa sepanjang semester pertama 2025, pemerintah telah merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp131,1 triliun.

    Selain itu, untuk realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 telah digelontorkan Rp 32,2 triliun untuk 2,2 juta ASN pusat, TNI, dan Polri.

    “Untuk belanja pegawai gajinya kita bayar setiap bulan semester satu sudah termasuk THR dan gaji ke 13, pensiun juga sama untuk THR dan pensiun ke 13,” ujar Sri Mulyani dalam dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Belanja pegawai juga termasuk penghargaan pemerintah untuk 3,6 juta pensiunan ASN, TNI dan Polri sebesar Rp 106,4 triliun yang terdiri dari manfaat reguler Rp 83,1 triliun serta THR dan pensiun 13 sebesar Rp 23,3 triliun.

    Dengan adanya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pemerintah pun mengeluarkan Rp 11,6 triliun untuk penataan non-ASN dan peningkatan kualitas layanan publik Rp 11,6 triliun.

    “Sedangkan tahun ini ada pengangkatan calon ASN butuh dana Rp 11,6 triliun,” ujarnya.

    Sementara untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, pemerintah meningkatkan Tenaga Profesi Guru (TPG) non ASN pemerintah meningkatkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta dengan jumlah tenaga pendidik non ASN 385,4 ribu guru. Jumlah ini meningkat dari tahun 2024, yakni 241,4 ribu guru. Adapun untuk tunjangan 31,1 ribu dosen, dikeluarkan Rp 2,6 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamen ESDM Pede Target Setoran PNBP Migas Rp 120,9 T Tercapai, Ini Strateginya

    Wamen ESDM Pede Target Setoran PNBP Migas Rp 120,9 T Tercapai, Ini Strateginya

    Jakarta –

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung optimistis target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas (Migas) yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 120,99 triliun dapat tercapai.

    Meskipun pada periode Januari-Juni 2025 PNBP dari sektor SDA Migas baru mencapai Rp 39,83 triliun atau baru sebesar 32,92% dari target, ia yakin target bisa tercapai karena PNBP dari sektor SDA Migas selalu melebihi dari target yang ditetapkan.

    “Jadi kalau pengalaman kita tahun 2024 yang lalu itu justru PNBP dari ESDM 118%,” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Yuliot menjelaskan strategi yang akan dilakukan Kementerian ESDM untuk mencapai target tersebut dengan terus memaksimalkan potensi sumur minyak untuk dieksplorasi. Hal ini diyakini akan meningkatkan lifting migas dalam negeri yang ujungnya potensi penerimaan negara akan meningkat.

    “Kalau ini liftingnya dinaikin berarti kan potensi peningkatan negara akan terjadi peningkatan,” katanya.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno pun menjelaskan penyebab capaian setoran PNBP masih 32% lantaran rata-rata harga minyak dunia masih berada di bawah asumsi ICP pada APBN 2025.

    “Terkait hal ini mungkin disebabkan dengan asumsi harga ICP pada tahun 2025, yaitu US$ 82 per barel, sedangkan pada realisasinya rata-rata minyak ICP sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebesar US$ 70 per barel,” terang Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Selain imbas asumsi harga ICP yang tidak stabil, Winarno menyebut lambatnya PNBP SDA terjadi akibat lifting migas yang belum mencapai target APBN 2025 sebesar 605 ribu BOPD. ICP pada 2026 diperkirakan berada di kisaran US$ 60-80 per barel.

    Menurut Winarno, perkembangan harga minyak mentah dunia saat ini mengalami tren penurunan dibanding asumsi APBN 2025. Hingga Mei 2025 rata-rata ICP tercatat sebesar US$ 70,05 per barel atau lebih rendah dari asumsi APBN US$ 82 per barel.

    “Untuk tahun 2026 diproyeksikan harga minyak mentah Indonesia, ini berdasarkan rapat awal adalah sebesar US$ 60-80 per barel,” jelasnya.

    Tren pelemahan ini terjadi imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Di sisi lain, kenaikan tarif dagang Amerika Serikat (AS) juga menyumbang sentimen pergerakan harga komoditas migas dunia.

    Ia memaparkan, berdasarkan data US Energy Information Administration (EIA) dan hasil pooling Reuters, harga minyak mentah Brent diperkirakan menyentuh angka US$ 64,6 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) sebesr US$ 60,80 per barel.

    Ia merinci, Departemen Energi AS juga memprediksi harga minyak WTI berada di level US$ 62,33 dan Brent US$ 65,97 per barel. Sedangkan berdasarkan kajian Reuters, harga minyak WTI sebssr US$ 64,12 dan Brent US$ 67,71 per barel.

    “Untuk tahun 2026 diproyeksikan harga minyak mentah Indonesia, ini berdasarkan rapat awal dengan Kementerian Keuangan, adalah sebesar US$ 60-80 per barrel yang didasarkan pada publikasi US-IAE dan polling Reuters,” imbuhnya.

    Lihat juga Video KPK Pamer Kinerja 5 Tahun, Tangani 597 Kasus-Aset Recovery PNBP Rp 2,4 T

    (ara/ara)

  • Pemerintah kucurkan Rp18,8 triliun untuk rumah subsidi per semester I

    Pemerintah kucurkan Rp18,8 triliun untuk rumah subsidi per semester I

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp18,8 triliun hingga semester I 2025.

    Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, di mana kita menginjeksi Rp18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera, kemudian Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp29,1 triliun. Namun, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah.

    Penyesuaian target ini mendorong kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun, yang terdiri atas Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.

    “Kami juga akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perumahan untuk mendukung pembangunan rumah swadaya, dengan target mencapai dua juta rumah. Alokasi tambahan akan disiapkan untuk pelaksanaan di semester kedua,” ujar Sri Mulyani.

    Selain FLPP, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Pada 2025, alokasi awal BSPS tercatat sebesar Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah.

    Adapun FLPP menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bendahara Negara tersebut, Presiden telah meminta seluruh jajaran kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk FLPP.

    “Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skala maupun kecepatan, agar setiap program memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Perkirakan APBN 2025 Defisit Rp 662 T

    Sri Mulyani Perkirakan APBN 2025 Defisit Rp 662 T

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 662 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target sebelumnya 2,53%.

    “Defisit total Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Realisasi sampai semester I, defisit APBN 2025 mencapai 0,84% PDB atau Rp 204,2 triliun. Pelebaran defisit ini dikarenakan penerimaan pajak yang mengalami kontraksi.

    “Kuartal I-2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” beber Sri Mulyani.

    Sampai akhir 2025, Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara hanya terkumpul Rp 2.865,5 triliun, lebih kecil dari target Rp 3.005,1 triliun. Kemudian belanja negara diperkirakan sampai akhir 2025 mencapai Rp 3.527,5 triliun, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya Rp 3.621,3 triliun.

    “APBN 2025 luar biasa sangat dinamis dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor di dalam negeri sendiri karena adanya K/L baru, perubahan prioritas adanya Inpres 1, itu semuanya rekonstruksi belanja cukup besar mempengaruhi selain dari sisi penerimaan negara. Pelaksanaan APBN 2025 luar biasa menantang, tapi kami akan berusaha untuk menstabilkan dan bekerja keras agar APBN tetap terjaga sehat, kredibel,” beber Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Menkeu Sri Mulyani sebut realisasi anggaran MBG capai Rp5 triliun

    Menkeu Sri Mulyani sebut realisasi anggaran MBG capai Rp5 triliun

    Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil dan menyusui. Realisasinya sampai hari ini baru 5,58 juta penerima

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga semester I tahun 2025 telah mencapai Rp5 triliun, atau sekitar 7,1 persen dari total alokasi anggaran yang disediakan dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, Menkeu melaporkan sebanyak 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi di berbagai wilayah, menjangkau 5.588.419 orang penerima manfaat.

    Meski demikian, angka ini masih jauh dari target keseluruhan program MBG yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.

    “Untuk APBN 2025, itu angka (anggaran MBG) Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil dan menyusui. Realisasinya sampai hari ini baru 5,58 juta (penerima),” ujarnya.

    Pemerintah menargetkan total 17,9 juta penerima manfaat pada 2025 yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui serta balita.

    Dalam jangka panjang, target lebih besar telah ditetapkan, yakni mencapai 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    Sri Mulyani menekankan bahwa upaya pencapaian target tersebut akan membutuhkan kerja keras, terutama pada enam bulan terakhir tahun anggaran 2025.

    Ia menambahkan bahwa seiring dengan progres dan perluasan jangkauan program, alokasi anggaran bisa ditingkatkan guna memastikan pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan dan peserta didik secara merata.

    Adapun pada konferensi pers Senin (30/6), Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN) Reddy Hendra mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir terjadi penambahan 373.531 penerima manfaat baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

    Reddy menyebut sebanyak 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk menjangkau 5.582.470 penerima manfaat.

    “Selama sepekan terakhir, terjadi penambahan 373.531 penerima manfaat baru yang mencakup peserta didik dari berbagai jenjang,” katanya.

    Rinciannya, mulai dari PAUD, TK, dan Raudhatul Athfal (321.702 siswa), SD dan MI (2.483.000 siswa), SMP dan MTs (1.534.442 siswa), hingga SMA, SMK dan sederajat (1.169.979 siswa).

    Selain itu, kata Reddy, program ini juga menjangkau santri di pondok pesantren (27.760 orang), siswa PKBM dan SLB (10.319 orang), seminari (802 siswa), ibu hamil (15.780 orang), ibu menyusui (26.504 orang), dan balita (74.999 orang).

    “Yang menarik, terjadi penambahan 253 kelembagaan ekonomi lokal terdiri dari Koperasi, BUMDes, dan UMKM yang sudah menyuplai bahan baku ke SPPG,” katanya.

    Ia mengatakan jumlah itu menambah total menjadi ratusan pemasok di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, 75.325 orang telah terlibat sebagai personel di SPPG, meningkat 2.804 orang dibanding pekan sebelumnya.

    Reddy juga menegaskan bahwa layanan distribusi MBG tetap berlangsung selama libur sekolah tanpa jeda.

    Pola distribusi dilakukan dua kali sepekan, yakni Senin dan Kamis, dengan kombinasi makanan siap santap dan makanan dalam kemasan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Keuangan ungkap sisa APBN 2024 capai Rp457,5 triliun

    Menteri Keuangan ungkap sisa APBN 2024 capai Rp457,5 triliun

    ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut saldo akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tersisa Rp457,5 triliun. Dalam Rapat Paripurna  DPR-RI ke-21 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7), Menkeu mengungkapkan sisa saldo tersebut cukup memadai untuk menopang fiskal di masa transisi pemerintahan dan risiko dinamis global. (Irfansyah Naufal Nasution/Anggah/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.