Jakarta –
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mencecar pemerintah terkait efisiensi anggaran yang tidak mampu meredam pembengkakan defisit APBN 2025. Hal ini membuat target penarikan utang bertambah.
Dolfie heran efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, justru defisit APBN 2025 diperkirakan melebar menjadi Rp 662 triliun (2,78% dari PDB). Padahal sebelumya ditargetkan sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% dari PDB).
“Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat, malah utangnya nambah,” kata Dolfie dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (1/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Dolfie juga menyoroti Sri Mulyani yang meminta izin kepada para anggota dewan untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 85,6 triliun, dari total SAL 2024 sebesar Rp 457,5 triliun.
“Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah utang, nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan,” imbuhnya.
Dolfie juga mengungkapkan kegelisahannya soal keputusan sepihak pemerintah yang pada akhirnya membuka blokir anggaran efisiensi sebesar Rp 134,9 triliun, tanpa meminta persetujuan dari DPR.
“Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati karena amanat UU, APBN itu harus efisien, setuju,” ujar Dolfie.
“Tapi ketika buka blokir landasannya apa? Inpresnya jelas blokir anggaran, tidak disebutkan di inpresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir, ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir, apakah membuka blokir ini pemerintah datang lagi ke DPR minta persetujuan?” ucap Dolfie.
Merespons hal itu, Sri Mulyani mengatakan kondisi APBN tidak bisa dilihat dengan cara Dolfie. Menurutnya, ini karena kompleksitas kondisi APBN 2025 yang terdampak dari sisi penerimaan negara, maupun kebutuhan besar belanja negara.
“Ini kan ceritanya panjang ada kondisi PPN yang nggak jadi, deviden nggak ada, jadi itu yang menyebabkan bahwa kita tidak mampu meng-collect Rp 150 triliun sendiri ditambah adanya restitusi dan lain-lain dari penurunan harga komoditas terutama batu bara. Itu semuanya masuk dalam postur penerimaan yang lebih rendah,” beber Sri Mulyani.
Di sisi lain, ia melanjutkan, ada kebutuhan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan berbagai program-program prioritasnya melalui anggaran belanja negara. Belanja negara sampai akhir tahun diperkirakan akan sebesar Rp 3.527,5 triliun, lebih rendah sedikit ketimbang target dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.
“Sebetulnya kalau kita nggak melakukan efisiensi, sementara presiden ada program-program prioritas yang beliau lihat lebih strategis, harusnya defisitnya naik lebih tinggi lagi pak,” papar Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, pemerintah buka blokir anggaran efisiensi sebagai upaya supaya belanja negara tidak bengkak. Caranya dengan menyesuaikan kebutuhan presiden saat setiap rapat terbatas (ratas) tanpa harus melaporkan ke DPR karena sudah diatur mekanisme fleksibilitasnya dalam UU APBN 2024 Pasal 20 ayat 1 huruf H.
“Jadi dari sisi kekuatan hukum sama, yang satu Inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang belanja tergantung presiden putuskan, oh kita ratas misal koperasi, maka dialokasikan segini, untuk rumah ditambah segini, ditambah MBG dilakukan, itu dilakukan sesuai arahan presiden,” ujar Sri Mulyani.
“Pasti ada notulennya, kami tidak mungkin buka blokir karena saya pun sebagai menteri keuangan tidak memiliki kewenangan, makanya harus ada notulen dari presiden itu biasanya melalui rapat terbatas,” tegasnya.
Tonton juga Video CT Setuju soal Efisiensi Anggaran: Asal Kantong Rakyat Tebal
(kil/kil)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5032423/original/094027900_1733140524-20241202-Kenaikan_UMP-ANG_3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ketidakpastian Global Ancam Stabilitas Ekonomi Indonesia – Page 3")
