Xcloud.id

Topik: APBN

  • Hampir 40% Anggaran KKP Telah Terealisasi hingga Juni 2025

    Hampir 40% Anggaran KKP Telah Terealisasi hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 30 Juni 2025 mencapai Rp1,81 triliun. Jumlah tersebut setara 39,28% dari total pagu non blokir sebesar Rp4,60 triliun.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    “Realisasi anggaran KKP berdasarkan pagu non-blokir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1,81 triliun atau sebesar 39,28%,” kata Trenggono, Rabu (2/7/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Trenggono, pagu efektif Rp3,59 triliun baru terealisasi sebesar 49,54%. Secara terperinci, untuk belanja pegawai telah terealisasi sebesar 59,38% dari total Rp1,91 triliun, belanja barang 38,85% dari total anggaran Rp1,63 triliun, dan belanja modal 14,90% dari total Rp40,25 miliar.

    Kemudian, dari total Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp1,01 triliun, anggaran yang baru terealisasi baru sekitar 2,72%. Secara terperinci, anggaran untuk infrastructure improvement for shrimp aquaculture project (IISAP) baru terealisasi sebesar 40,11% dari total anggaran Rp58,96 miliar.

    Dalam catatan Bisnis, KKP sebelumnya melakukan pemangkasan tahun anggaran 2025, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.1/2025 dan Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.

    Trenggono kala itu menyebut, kementeriannya melakukan efisiensi belanja sebesar Rp2,12 triliun untuk tahun anggaran 2025, dari pagu awal Rp6,22 triliun. 

    “Dengan demikian pagu anggaran KKP 2025 pasca rekonstruksi sebesar Rp4,10 triliun,” ungkap Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis malam (13/2/2025). 

    Kendati mengalami pemangkasan anggaran, Trenggono menegaskan bahwa KKP tetap menjalankan program dan kegiatan prioritas yang dapat bermanfaat terhadap sektor kelautan dan perikanan.

    Dalam hal ini, dia mengatakan kementeriannya tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka menjaga anggaran utk gaji 12.426 aparatur sipil negara di KKP. 

    Selain itu, KKP tetap menjaga operasional 148 kantor pusat dan kantor daerah KKP di seluruh Indonesia, serta menjaga anggaran untuk melaksanakan program prioritas asta cita dan ekonomi secara maksimal.

  • Dirjen Pajak yakin penerimaan pajak bakal membaik di paruh kedua 2025

    Dirjen Pajak yakin penerimaan pajak bakal membaik di paruh kedua 2025

    Beberapa quick wins saya juga sudah mulai bekerja, efisiensi pemungutan juga sudah terjadi, dan Coretax sudah mulai membaik

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto yakin kinerja penerimaan pajak bakal membaik pada paruh kedua tahun 2025 seiring dengan peningkatan kemampuan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Pernyataannya itu merespons outlook terbaru penerimaan pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

    “Beberapa quick wins saya juga sudah mulai bekerja, efisiensi pemungutan juga sudah terjadi, dan Coretax sudah mulai membaik,” kata Bimo usai rapat Badan Anggaran DPR dikutip di Jakarta, Rabu.

    Dia menambahkan DJP dan Kementerian Keuangan terus menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan negara. Dengan begitu, defisit APBN bisa diamankan agar tetap sesuai target.

    Sebagai catatan, dari hasil laporan semester I, outlook penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai 94,9 persen dari target, yakni sebesar Rp2.076,9 triliun dari target awal Rp2.189,3 triliun.

    Meski melandai dari target awal (shortfall), namun outlook penerimaan itu tumbuh sebesar 7,5 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu senilai Rp1.931,6 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penerimaan pajak hingga semester I-2025 masih mengalami tekanan, terutama akibat penurunan tajam penerimaan pada awal tahun.

    Pada Januari 2025 misalnya, penerimaan pajak hanya tercatat sebesar Rp88,9 triliun atau terkontraksi 41,9 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp152,9 triliun.

    Sementara per Juni 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp831,27 triliun secara neto, atau sekitar 38 persen dari target dalam APBN.

    Menurut dia, restitusi pajak yang cukup tinggi di awal tahun turut memengaruhi pola penerimaan. Namun, perbaikan mulai terlihat sejak bulan Maret.

    Sri Mulyani menilai pola penerimaan pajak yang naik-turun tersebut relatif konsisten terjadi dari tahun ke tahun.

    Pihaknya pun optimistis pada semester II-2025 penerimaan negara dapat distabilkan.

    Terkait outlook penerimaan pajak terbaru, Sri Mulyani menjelaskan proyeksi itu ditopang oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, daya beli masyarakat yang cukup kuat, serta peningkatan aktivitas di sektor manufaktur.

    Pemerintah juga mengandalkan pelaksanaan joint program optimalisasi penerimaan negara yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat penerimaan pajak ke depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR dukung Menteri Trenggono ajukan tambahan anggaran untuk KNMP

    DPR dukung Menteri Trenggono ajukan tambahan anggaran untuk KNMP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV DPR RI mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

    “Komisi IV DPR RI mendukung program strategis KKP untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan meminta anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp2,2 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal ini menyusul anggaran KKP yang diblokir, yakni sebesar Rp1,63 triliun, dinilai tidak mencukupi untuk pembangunan 100 KNMP yang ditargetkan selesai tahun ini.

    Menteri Trenggono pun mengatakan pihaknya telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan 100 KNMP, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan.

    “Kami usulkan. Anggarannya, ini program strategis, tahun ini kami ingin kerjakan 100 kampung nelayan. Itu sekitar Rp2,2 triliun,” kata Trenggono saat ditemui usai raker.

    Trenggono mengatakan, pembangunan satu Kampung Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar, dan intervensi pemerintah terhadap model pembangunan ini dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.

    “Pengelolaan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di mana pemerintah akan melakukan pembangunan mencakup pembiayaan sarana prasarana produksi,” kata Trenggono.

    “Seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, hingga adanya sentra kuliner, toko logistik. Dan semua ini total investasinya adalah sekitar RP22 miliar per lokasi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, KKP memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP secara bertahap hingga 2027.

    “Totalnya, kalau Rp22 miliar kali 100 berapa? (100 merupakan tahap awal pembangunan KNMP di 2025),” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda.

    Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otak Saya Sekarang di Minyak Aja, Lifting Terus

    Otak Saya Sekarang di Minyak Aja, Lifting Terus

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapatkan tugas untuk meningkatkan lifting minyak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada energi.

    Target lifting minyak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebanyak 605.000 barel per hari, sementara hingga Mei lifting minyak baru mencapai 567.000 barel per hari.

    Bahlil mengatakan bahwa sebelum tidur selalu memikirkan strategi mencapai target lifting minyak. Pernyataan tersebut diungkapkan Bahlil ketika bicara terkait lifting gas yang diperkirakan melebihi target APBN 2025, namun ia bicara lifting minyak.

    “Sorry gas ya, minyak memang otak saya sekarang di minyak aja, lifting terus. Saya sekarang sebelum mau tidur itu mikir sama bagaimana lifting naik. Makanya saya ngomong gas pun larinya ke minyak gitu. Apalagi target bapak presiden ini kan harus swasembada energi mengurangi impor,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Selanjutnya, Bahlil mengatakan untuk mewujudkan swasembada energi tidak mudah, berbeda dengan swasembada pangan yang dinilainya lebih mudah. Untuk mencapai swasembada pangan, lanjut Bahlil, hanya perlu tiga bulan jika memiliki modal, lahan, dan pupuk. Sementara untuk swasembada energi diperlukan modal, teknologi, wilayah kerja, dan waktu tiga tahun. Itu juga tak selalu berhasil.

    “Makanya kita di Kementerian ESDM itu di samping kerja keras, kerja keras, kerja cerdas, tapi juga harus kerja dengan doa, karena kalau Allah tidak membukakan pintu jalan untuk sumber daya alam ini muncul, itu susah. Jadi memang perbedaan antara pangan dan energi di situ, tapi memang biasanya bapak presiden kasih partai yang berat-berat untuk mengurus yang berat-berat. Kalau yang ringan-ringan kasih aja ringan-ringan kira-kira. Masuk barang itu,” tambahnya.

    Meski begitu, Bahlil optimistis target lifting minyak 605.000 barel per hari tahun ini akan tercapai. “Alhamdulillah, insyaallah bisa kita menyukseskan target pemerintah untuk lifting minyak kita sampai dengan 605 ribu barel per hari di akhir Desember 2025,” katanya.

    (ara/ara)

  • Pemerintah Diminta Transparan Dalam Penyusunan Anggaran Negara

    Pemerintah Diminta Transparan Dalam Penyusunan Anggaran Negara

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya transparansi, evaluasi, dan perbaikan perumusan asumsi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

    Dia menjelaskan hal ini demi mengawal tata kelola fiskal yang kredibel dan realistis serta menjalankan kebijakan ekonomi yg digariskan oleh Presiden Prabowo guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Menurut Misbakhun asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, dengan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dalam proses perumusan asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

    Dia mengatakan evaluasi berkala terhadap realisasi asumsi ini juga penting untuk memastikan APBN tetap relevan dengan dinamika global.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 mencapai 5,1%, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2%. Namun, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

    Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, termasuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berorientasi pada kepentingan publik.

    “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (2/07/2025).

    Dia menyebut tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik.

    “Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” jelas Misbakhun.

    (kil/kil)

  • Komisi II DPR: Besaran dana transfer tak sebanding harga integrasi Papua

    Komisi II DPR: Besaran dana transfer tak sebanding harga integrasi Papua

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui dana transfer untuk membangun infrastruktur pemerintahan di empat daerah otonomi baru di Papua tidak sebanding dengan harga integrasi Papua.

    “Ini semua harus kita lakukan dalam rangka mempertahankan integrasi Papua. Satu pilihan kita berbangsa, di mana tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang merasa dianaktirikan di Republik Indonesia tercinta. Cost (biaya) rupiah yang harus kita keluarkan itu tidak sebanding apa pun dengan harga integrasi Papua,” kata Rifqi di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rifqi menyampaikan hal itu saat memimpin rapat Panitia Kerja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    “Membangun infrastruktur perkantoran, membangun pemerintahan di empat daerah otonomi baru di Papua, yang angkanya sebetulnya sangat kecil kalau kita lihat dalam konteks kebutuhan infrastruktur bangsa yang lebih besar ini, itu harganya harus kita nilai bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun integrasi bangsa,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa dana transfer pusat ke daerah, khususnya dana otonomi khusus (otsus) ke Papua, memang dibutuhkan untuk menghapus kesenjangan Papua dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa saudara-saudara kita di Papua memang membutuhkan perhatian khusus agar kesenjangan antara Papua dengan luar Papua, terutama Jawa, misalnya, Sumatera, atau kampung saya, Kalimantan, itu memang harus kemudian segera kita carikan solusi dan percepatan. Kita juga memberikan otonomi khusus karena kita menghargai kekhasan dengan lokalitas Papua,” tuturnya.

    Untuk itu, Rifqi menekankan upaya untuk memperbesar transfer keuangan pusat ke Papua hanya persoalan teknis dalam rangka mempertahankan prinsip dasar untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Jauh dari itu, kita sekarang sedang mempersiapkan peradaban bangsa yang lebih baik ke depan,” ucapnya.

    Ia juga berharap penyelesaian pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di empat DOB di Tanah Papua dapat rampung sebelum tahun 2028.

    “Kalau bisa lebih cepat, mungkin jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita harus menunggu,” tambahnya.

    Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan, di antaranya Komisi II DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mempercepat dana transfer ke daerah (TKD), baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana tambahan infrastruktur (DTI), maupun dana otonomi khusus (otsus) dengan formulasi yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada empat DOB di Tanah Papua.

    Kemudian, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan infrastruktur di empat DOB di Tanah Papua melalui alokasi DIPA Kementerian Pekerjaan Umum hingga serapannya minimal 80 persen untuk APBN tahun 2025.

    Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penyelesaian pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan MRP di empat DOB di Tanah Papua paling lambat tahun 2028, sebagai prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas birokrasi, kesinambungan pelayanan publik, dan legitimasi pemerintahan di daerah otonomi baru.

    Berikutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi hingga selesai dan tuntas untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di empat provinsi baru di Tanah Papua.

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu jamin dukungan pendanaan untuk DOB Papua

    Kemenkeu jamin dukungan pendanaan untuk DOB Papua

    Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk seluruh DOB Papua pada periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp22,4 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menjamin dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, baik melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah (TKD).

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Raker Panja Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan pelaksanaan DOB dalam tiga tahun terakhir telah berdampak pada pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Untuk tahun anggaran 2024, alokasi Belanja K/L bagi infrastruktur pemerintahan DOB disalurkan melalui DIPA Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,28 triliun.

    Sedangkan total TKD yang mencakup Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk seluruh DOB Papua pada periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp22,4 triliun.

    Anggito menyebut dukungan pendanaan terhadap DOB Papua disusun dengan mempertimbangkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial, fiskal, ekonomi, serta kebutuhan infrastruktur.

    Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap dukungan pendanaan DOB, termasuk aspek penyaluran dan efektivitas anggaran.

    “Pemerintah dan khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinet, ingin melakukan suatu perbaikan, baik itu anggaran K/L maupun anggaran TKD,” ujar dia.

    Wamenkeu Anggito menyatakan pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah perbaikan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengelola Dana Otsus di empat DOB Papua.

    Melalui langkah pembinaan, pendampingan teknis, dan penguatan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dan berbasis interoperabilitas, pemerintah berharap tata kelola semakin prudent, transparan dan cepat.

    Dengan demikian, pemanfaatan Dana Otsus diharapkan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua di wilayah DOB.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Usulkan Harga Minyak US$ 80/Barel, Lifting Minyak 610 Ribu BPH di 2026

    Bahlil Usulkan Harga Minyak US$ 80/Barel, Lifting Minyak 610 Ribu BPH di 2026

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan asumsi dasar sektor ESDM untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI. Bahlil mengusulkan harga rata-rata Minyak Mentah (Indonesian Crude Price/ICP) 2026 berada di kisaran US$ 60-80 per barel.

    Usulan tersebut memperhatikan rata-rata harga ICP Januari-Mei US$ 70,5 per barel, sementara untuk target APBN 2025 sebesar US$ 82 per barel.

    “Dan ini sudah dimasukkan angka di mana terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kita tahu bahwa 30% lebih suplai minyak dunia ini dari Timur Tengah dan ketika terjadi gejolak politik yang ada di Timur Tengah, itu berdampak sampai dengan pernah angka tembus di atas US$ 80 per barel,” kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Usulan ICP untuk RAPBN 2026 sebesar US$ 60-80 per barel juga mengacu dari perkiraan dari beberapa lembaga di dunia, yakni Departemen Energi di Amerika Serikat (AS) dan Timur Tengah.

    “Kita juga melihat bahwa mereka akan memperkirakan harga minyak dunia pada 2026 sekitar US$ 55-58 per barel bahkan ada sampai dengan US$ 67 per barel nah ini terjadi karena pertama sekalipun terjadi perang supply and demand itu pasti akan mempengaruhi harga,” katanya.

    Berikutnya, lifting minyak bumi diusulkan 605.000-610.000 barel per hari pada RAPBN 2026, naik dibandingkan target pada APBN 2025 sebanyak 605.000 barel per hari. Bahlil optimistis target lifting 2026 bisa tercapai.

    “Lifting minyak bumi kita, kita rencanakan sekitar 605 sampai 610 ribu bareng per hari (RAPB 2026),” katanya.

    Sementara itu, lifting gas bumi pada RAPBN 2026 diusulkan 993.000-1,01 juta barel setara minyak per hari. “Kemudian gas bumi, kita untuk merencanakan sebesar 993 sampai 1.017 ribu barel setara minyak per hari,” katanya.

    (ara/ara)

  • KKP: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tetap jadi prioritas

    KKP: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tetap jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tetap menjadi salah satu prioritas dalam usulan penggunaan anggaran KKP Tahun 2025.

    Komitmen implementasi program-program strategis pemerintah itu, menurut Trenggono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, didukung dengan akan dibukanya blokir anggaran KKP tahun 2025.

    “KKP telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi prioritas Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Trenggono.

    Adapun pembangunan KNMP, lanjut dia, memiliki sejumlah kriteria minimal. Pertama, mayoritas penduduk (lebih dari 80 persen) diutamakan berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan.

    Lebih lanjut, memiliki potensi sumber daya ikan (SDI), budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan; keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan (social engineering).

    Selanjutnya, adalah ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi (>1 ha); dan kampung terintegrasi dengan Kopdes Merah Putih.

    Trenggono mengatakan, pembangunan satu Kampung Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar, dan intervensi pemerintah terhadap model pembangunan itu dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.

    “Pengelolaan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di mana pemerintah akan melakukan pembangunan mencakup pembiayaan sarana prasarana produksi,” katanya.

    “Seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, hingga adanya sentra kuliner, toko logistik. Dan semua ini total investasinya adalah sekitar Rp22 miliar per lokasi,” imbuhnya.

    Ia meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar usulan itu dapat segera disetujui.

    “Seluruh saran dan rekomendasi akan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan,” kata Trenggono.

    Sebelumnya, KKP memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang.

    “Ya kan totalnya sudah tahu, kalau Rp22 miliar kali 100 berapa? (100 merupakan tahap awal pembangunan KNMP di 2025),” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda, Senin (16/6).

    Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag Ungkap Alasan Impor Food Tray Dilonggarkan: Untuk MBG

    Mendag Ungkap Alasan Impor Food Tray Dilonggarkan: Untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal pelonggaran importasi food tray (nampan makanan) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk diketahui, food tray menjadi salah satu komoditas yang diberikan relaksasi impor sebab masuk ke dalam produk penunjang program nasional, yakni MBG. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Menteri Perdagangan (Mendag) menjelaskan bahwa pelonggaran impor food tray itu untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Budi menyebut food tray sebagai wadah makanan menyajikan menu kepada penerima manfaat dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

    “[Impor food tray dilonggarkan] karena kan untuk kebutuhan di dalam negeri, untuk mendukung program makan bergizi dan sebagainya kan banyak dibutuhkan,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025)

    Kendati demikian, Budi menuturkan bahwa pemerintah juga menggunakan semua produk dari dalam negeri, termasuk food tray untuk MBG.

    “Ya semua, semua bisa kita pakai [termasuk food tray dari dalam negeri]. Kebutuhannya kan banyak,” ujarnya.

    Adapun, food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap produsen lokal hanya mampu memproduksi dua juta unit food tray (nampan makan) per bulan untuk menyajikan hidangan di program MBG.

    Dadan menyebut angka produksi food tray di dalam negeri masih jauh dari target penerima manfaat yang harus mencapai 82,9 juta orang pada 2025.

    “Kami sedang identifikasi berapa potensi produksi lokal [memproduksi food tray]. Sekarang ini kami sudah mulai tahu ada 16 perusahaan lokal yang sudah berperan di bidang itu dan mampu memproduksi 2 juta per bulan [food tray],” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Menurut Dadan, produksi food tray dari dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan dari target 82,9 juta penerima manfaat MBG.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” ujarnya.

    Dia mengatakan produksi food tray dalam negeri yang masih terbatas dan hanya mencapai dua juta unit food tray tak mampu menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

    “Jadi supaya program kita tidak terhambat, maka halangan untuk itu oleh pemerintah dihilangkan. Bukan berarti kita tidak mengutamakan produk lokal, tapi nanti untuk berbasis APBN pasti kita gunakan produk lokal,” ujarnya.

    Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut relaksasi impor food tray MBG menjadi alasan suatu program pemerintah, termasuk MBG, tidak boleh dilakukan tergesa-gesa.

    “Ini kan juga menjadi satu catatan bahwa satu program itu tidak bisa diburu-buru karena faktor upaya untuk memaksimalkan semua potensi di dalam negeri dulu,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Pemerintah, kata Faisal, semestinya telah mengidentifikasi dan merancang program MBG secara komprehensif dengan melibatkan produk UMKM lokal dalam setiap komponen MBG, mulai dari makanan hingga kebutuhan alat makan food tray.

    “Jadi sebetulnya mestinya sudah diinventarisir segala kebutuhan untuk makan bergizi gratis, termasuk untuk food tray siapa [produsen] yang bisa memberikan suplainya di Indonesia diinventarisir, seberapa banyak [jumlahnya], dan dari sisi harga,” terangnya.

    Faisal menilai bahwa semestinya pemerintah tetap harus mengutamakan food tray yang diproduksi di dalam negeri.

    “Karena kalau hanya dari sisi harga kemudian lebih memilih impor [food tray], artinya dampak makan bergizi gratis terhadap ekonomi jadinya juga tidak maksimal,” imbuhnya.

    Padahal, dia melihat food tray bisa mengatasi rendahnya produktivitas industrialisasi di dalam negeri. Serta, mendongkrak pendapatan dan permintaan domestik.

    “Jadi kalau hanya food tray semestinya bisa diproduksi di dalam negeri asal dirancang dengan baik, dimobilisasi dan diinventarisasi dengan baik. Masalah harga dan juga jenisnya kan bisa menyesuaikan dengan kemampuan dalam negeri,” pungkasnya.