Topik: APBN

  • Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025

    Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025

    Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah dan DPR menyepakati proyeksi baru asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dukungan DPR yang terus mengawal pelaksanaan APBN secara konstruktif.

    Terkait asumsi makro, prospek perekonomian Indonesia bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian, utamanya akibat eskalasi ketegangan perdagangan dunia maupun konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional.

    Meski begitu, pemerintah tetap berupaya menjaga ketahanan ekonomi domestik, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang masih solid, stabilitas sasaran inflasi, dan posisi cadangan devisa yang masih tinggi.

    Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, pemerintah dan DPR menyepakati prognosis asumsi dasar makro 2025 dengan rincian sebagai berikut.

    Pertumbuhan ekonomi pada semester II serta outlook pada akhir tahun ditargetkan berada pada rentang 4,7 persen sampai 5 persen.

    Inflasi diproyeksikan pada rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen pada semester II maupun outlook akhir tahun.

    Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun ditargetkan pada rentang 6,8 persen hingga 7,3 persen pada semester II dan outlook akhir tahun.

    Nilai tukar rupiah diproyeksikan sebesar Rp16.300 hingga Rp16.800 pada semester II dan outlook akhir tahun.

    Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 66-94 dolar AS per barel pada semester II dan 68-82 dolar AS per barel pada akhir tahun.

    Lifting minyak bumi diprediksi sebesar 593-597 ribu barel per hari pada semester II maupun akhir tahun.

    Sedangkan lifting gas bumi ditargetkan sebesar 976-980 ribu barel per hari pada semester II dan akhir tahun.

    Sumber : Antara

  • DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar telah menyelesaikan rapat kerja yang berlangsung hingga tengah malam ini, Selasa (3/7/2025), sekitar pukul 11.05 WIB.

    Rapat yang berlangsung mulai pukul 19.53 WIB itu membahas asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Namun, hingga akhir rapat ditutup belum ada hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh pemimpin rapat, yakni Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” kata Misbakhun saat menutup rapat.

    Selama rapat itu, Sri Mulyani telah memaparkan kondisi perekonomian global, domestik, hingga kinerja APBN sampai Semester I-2025, di samping proyeksi sampai akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan APBN sampai 2026.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga memberikan data-data pendukung terkait itu. Disertai dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para anggota Komisi XI DPR.

    Foto: Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)
    Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)

    Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.

    Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu barrel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

    Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

    Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

    Sedangkan, untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai dengan 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada si rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR Tayangkan Kondisi Pendidikan RI, Minta Ini ke Sri Mulyani

    Anggota DPR Tayangkan Kondisi Pendidikan RI, Minta Ini ke Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Melchias Markus Mekeng menyinggung kondisi pendidikan Indonesia yang menyedihkan pada saat rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan.

    “Saya ingin bicara tentang pendidikan Bu, fokus di pendidikan. Tadi saya senang sekali, karena tadi program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, program unggulan adalah salah satunya adalah pendidikan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada agenda pembahasan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026, Kamis (3/7).

    Menurutnya, pendidikan tertera pada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran pendidikan sebesar 20%.

    “Yang di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus,” ucapnya.

    Mekeng memaparkan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebesar 20% untuk pendidikan dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya masih 24,3% orang Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan.

    “Saya ingin sampaikan Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%,” ungkapnya.

    Mekeng mengungkapkan lebih jauh, jika mengacu pada data tersebut, Ia tidak yakin bonus demografi yang digaungkan bisa kita nikmati.

    “Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real,” sebutnya.

    “Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau prosentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan,” paparnya.

    Selain itu, melalui video yang ditayangkan menggambarkan banyak keadaan sekolah yang tidak layak. Seperti sekolah di daerah NTT banyak yang mengalami kerusakan. Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Tercatat, anggaran pendidikan 2020 sebesar Rp547 triliun sementara anggaran pendidikan tahun 2025 Rp724,2 triliun.

    “Jadi semakin tinggi APBN kita, anggaran pendidikan kita tinggi. Terus. Nah sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati?Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu Rp33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp57,7 triliun. Totalnya Rp91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu Rp91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa. Dari SD sampai puluhan tinggi,” sebutnya.

    Mekeng berharap, untuk pendidikan kedinasan yang sebesar Rp104,5 triliun dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing.

    “Pendidikan kedinasan Rp104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran Rp100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan,” lanjutnya.

    “Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas,” ungkapnya.

    Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI untuk pendidikan. Agar dana tersebut dapat disalurkan ke daerah-daerah.

    “Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan, kalau boleh Ibu bisa berikan, dulu waktu saya jadi Ketua Komisi XI ada namanya DAK penugasan. Kasih DAK penugasan kepada kami di bidang pendidikan. Dan itu mekanismenya, mekanisme APBN, supaya kita bisa tahu karena kami-kami ini sekarang kerjanya ke daerah, Bu. Ke sekolah-sekolah,” pungkasnya.

    (rob/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR

    Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR

    APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Sri Mulyani diketahui turut menghadiri rapat koordinasi Kabinet Merah Putih terkait evaluasi penyaluran KUR serta usulan perbaikan program.

    “APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat, juga menjadi alat dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional yang berdampak nyata,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Adapun usulan perbaikan itu khususnya terkait dengan sektor-sektor yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, contohnya KUR bagi petani tebu rakyat untuk mendorong swasembada gula.

    Kemudian, skema KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program 3 juta rumah, evaluasi kredit alat dan mesin pertanian, serta KUR bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Selain membahas KUR, Sri Mulyani menuturkan rapat juga mengevaluasi penyaluran stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

    Sejumlah program dalam paket stimulus fiskal dikatakan telah terealisasi dengan baik seperti diskon transportasi, diskon tarif tol, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Beberapa program masih terus berlanjut realisasinya hingga Juli 2025 seperti penebalan bantuan sosial dan bantuan subsidi upah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci program KUR untuk tebu rakyat diberikan fasilitas pinjaman sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individu maupun kelompok.

    Untuk KUR perumahan, plafon kredit dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Sedangkan untuk PMI diberikan akses KUR tanpa pinjaman sebesar Rp100 juta. KUR ini bisa digunakan untuk proses keberangkatan atau pelatihan bagi tenaga kerja migran.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani-DPR Sepakati Proyeksi APBN Semester II 2025, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani-DPR Sepakati Proyeksi APBN Semester II 2025, Ini Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati proyeksi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk semester II 2025, dalam rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Kamis (3/7/2025).

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pelaksanaan fiskal semester kedua 2025 akan menghadapi berbagai tantangan, mengingat dinamika ekonomi global serta penyesuaian kebijakan nasional untuk mengakomodasi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga APBN yang pruden dan berkelanjutan.

    Rincian Proyeksi APBN Semester II-2025

    Pendapatan Negara diproyeksikan mencapai Rp 1.663,7 triliun, terdiri atas:

    Penerimaan perpajakan: Rp 1.409 triliunPNBP: Rp 254,4 triliunHibah: Rp 400 miliar

    Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 2.121,5 triliun, terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp 1.659,9 triliunTransfer ke Daerah (TKD): Rp 461,6 triliun

    Defisit anggaran semester II diperkirakan sebesar Rp 457,8 triliun atau 1,94% dari PDB. Keseimbangan primer juga diprediksi defisit Rp 162,7 triliun, sementara kebutuhan pembiayaan anggaran mencapai Rp 378,4 triliun.

    Untuk menjaga likuiditas dan mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), DPR menyetujui penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun. Dana ini juga akan digunakan untuk mendanai program prioritas dan menutup defisit.

    Outlook APBN 2025 hingga Akhir TahunPendapatan negara: Rp 2.865,5 triliunPerpajakan: Rp 2.387,3 triliunPNBP: Rp 477,2 triliunHibah: Rp 1 triliunBelanja negara: Rp 3.527,5 triliunBPP: Rp 2.663,4 triliunTKD: Rp 864,1 triliunDefisit akhir tahun diperkirakan sebesar Rp 662 triliun atau 2,78% terhadap PDBKeseimbangan primer akhir tahun: Defisit Rp 109,9 triliunPembiayaan anggaran akhir tahun: Rp 662 triliun
     

  • Pertaruhan Kinerja Manufaktur Hadapi Gejolak Perang Dagang & Geopolitik

    Pertaruhan Kinerja Manufaktur Hadapi Gejolak Perang Dagang & Geopolitik

    Bisnis.com, JAKARTA — Produktivitas manufaktur nasional dipertaruhkan di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian dan geopolitik global. Sebab, industri pengolahan rentan dalam menghadapi ketegangan konflik perdagangan maupun perang di Timur Tengah.

    Kerentanan ini juga tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi 3 bulan beruntun. Terbaru, pada Juni 2025, level PMI kembalii terperosok ke level 46,9 atau turun dari Mei 2025 di level 47,4 dan April di angka 46,7.

    Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32% dapat menekan kinerja ekspor produk lokal hingga 2,83%.

    “Tetapi kita memiliki peluang beberapa komoditas, misalnya peralatan utilitas kendaraan bermotor, pertambangan, itu positif, tetapi tekstil, komputer, alas kaki, logam, peralatan listrik, itu negatif,” kata Tauhid dalam KTT Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Komoditas yang kinerja ekspornya diproyeksi masih tumbuh tersebut lantaran memiliki daya saing yang masih kuat untuk berkompetisi dengan negara lain yang dikenai tarif jauh lebih tinggi.

    Dalam laporan Indef, ekspor komoditas peralatan transportasi dan lainnya diproyeksi masih tumbuh 12%, utilitas dan komunikasi 5%, kendaraan bermotor dan suku cadang 5%, pertambangan 4,2%, dan lainnya.

    Sementara itu, Tauhid memperkirakan ekspor logam besi dan baja terkontraksi hingga 1,47%, pengolahan makanan 2,81%, sektor kehutanan 5,41%, produk kimia 9%, tekstil dan produk pakaian 9,16%, dan peralatan listrik 13%.

    “Sedangkan porsi kita ekspor maupun impor ke kawasan Timur Tengah itu relatif kecil ya 4,6% dan 4,1%. Ini yang memberikan efek dari perang dari Iran-Israel kecil dengan asumsi harga komoditas energi tidak melampaui batas APBN,” jelasnya.

    Kendati demikian, Kementerian Perindustrian mulai mengantisipasi risiko dari kebijakan tarif Trump dan ancaman eskalasi peran Iran dan Israel terhadap industri manufaktur nasional.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, eskalasi konflik Timur Tengah dan ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi pasokan energi sangat memengaruhi produksi industri.

    “Kondisi inilah yang mengancam juga kelangsungan industri nasional kita, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor,” jelasnya dalam RDP Komisi VII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Tak hanya kinerja ekspor yang terganggu, sentimen pasar global dan ketidakpastian perdagangan ini juga memengaruhi keputusan investasi. Dia menyebutkan, terdapat investasi senilai Rp1 triliun yang masih tertahan, serta utilitas produksi dan stabilitas tenaga kerja yang terganggu.

    Ancaman Terhadap Pasar Domestik

    Dalam hal ini, Faisol mewanti-wanti fenomena trade diversion atau pengalihan perdagangan yang dilakukan banyak negara dari AS ke pasar yang lebih mudah diakses, termasuk Indonesia.

    Untuk diketahui, AS merupakan pasar utama dari tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki Indonesia dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 40,6% dan 34,2% pada 2024. Artinya, nyaris setengah dari ekspor TPT dan sepertiga ekspor alas kaki bergantung pada permintaan AS. Adapun, 95% ekspor TPT ke AS merupakan produk pakaian jadi yang merupakan industri padat karya.

    “Posisi ini mencerminkan bahwa produk TPT dan alas kaki Indonesia memiliki daya saing global. Namun, rentan karena perubahan peta pasokan global yang dipicu ketegangan geopolitik dan tarif masing-masing negara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Faisol melihat pangsa pasar China di AS mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2020, produk TPT China masih menguasai pasar AS hingga 38,4%. Namun, pada 2024 hanya dapat mencapai 25,6%.

    Hal serupa juga terjadi pada produk alas kaki, di mana pangsa pasar China di AS turun dari 42% pada 2020 menjadi 36,1% pada tahun lalu. Kondisi ini yang membuat pemerintah mewaspadai adanya potensi dumping produk China ke Indonesia.

    Apalagi, terdapat kondisi peningkatan nilai impor TPT dari China ke Indonesia yang mencapai 8,84%, sedangkan impor produk alas kaki naik melonjak hingga 30,89% pada Januari hingga April 2025.

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) impor produk tekstil (HS 60-63) dari China ke Indonesia tercatat senilai US$834 juta pada Januari-April 2025 atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu senilai US$309,7 juta.

    Hal serupa juga terjadi pada produk alas kaki (HS 64) yang nilai impornya dari China tercatat mencapai US$199,4 juta pada Januari-April 2025 atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu senilai US$152,36 juta.

    “Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah strategis melindungi pasar domestik sekaligus memanfaatkan peluang expands to export yang terbuka di pasar global,” jelasnya.

    Tak hanya TPT dan alas kaki, Faisol juga menyoroti produk dari sektor industri agro, yang juga merupakan industri padat karya, saat ini terdapat indikasi adanya pengalihan pasar produk China dari Amerika.

    Pada Januari-April 2025, terlihat bahwa ekspor produk agro China ke Amerika turun sebesar US$1,17 miliar atau sekitar 7%. Sementara itu, pada saat yang sama Indonesia justru mencatat lonjakan impor produk agro dari China sebesar US$477.000 meningkat sekitar 30%.

    “Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pos HS yang menunjukkan kenaikan impor yang signifikan. Mulai dari HS23 yaitu limbah industri makanan dan pakan ternak naik sekitar 11%, HS03 ikan dan krustasea, dan HS18 kakao dan olahan melonjak impornya lebih dari 100%. Lonjakan tertinggi terjadi pada produk perikanan yaitu sekitar 105,4%,” jelasnya.

    Di sisi lain, dampak kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika berpotensi menimbulkan efek trade diversion ataupun dumping produk baja dan aluminium dari China ke pasar lain termasuk Indonesia.

    Apalagi, AS secara khusus menetapkan tarif impor produk baja dan aluminium yang semula 25% menjadi 50% sejak 4 Juni 2025. Peningkatan tarif ini secara spesifik diterapkan terhadap produk baja yang tercakup HS 73 produk aluminium (HS 76).

    Di satu sisi, secara proporsi ekspor produk baja Indonesia ke Amerika memang hanya 0,6%, sementara ekspor aluminium 0,54%. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini bukan merupakan produk unggulan dari Indonesia ke Amerika.

    Ekspor baja Indonesia justru lebih dominan ke Australia yang porsinya mencapai 48,20% jauh lebih tinggi dibanding ke Amerika. Sementara itu, untuk aluminium, China menjadi tujuan utama ekspor Indonesia yang share-nya mencapai 32,20% kemudian baru diikuti oleh Amerika.

    “Ini yang mengkhawatirkan kita mengingat Indonesia memiliki ketergantungan impor baja dan aluminium yang tinggi terutama dari China,” imbuhnya.

    Adapun, impor baja Indonesia dari China mencapai 51,40% dengan nilai sekitar US$2,17 miliar dan impor aluminium dari China sebesar 46,10% atau sekitar US$1 miliar.

    “Tentu, kita harus mitigasi dengan monitoring secara intensif perkembangan perdagangan produk baja dan aluminium di border kita. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi dan merespon secara cepat jika terjadi lonjakan impor yang tidak wajar melalui mekanisme anti-dumping maupun safeguard demi melindungi industri dalam negeri,” tegasnya.

    Industri Berbenah

    Tak hanya perlindungan pasar, industri nasional perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai guncangan konflik geopolitik saat ini. Meski mulai mereda, risiko eskalasi perang Timur Tengah tetap harus diantisipasi.

  • Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi rasio pajak berdasarkan kondisi ekonomi terkini, yakni tax ratio 2025 diperkirakan sebesar 10,03% terhadap PDB.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani memaparkan postur makro fiskal 2026 beserta proyeksi atau outlook anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sri Mulyani memaparkan data setiap komponen APBN dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Dia menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio yang ditargetkan dalam APBN 2025 adalah 10,24%. Namun, outlook pemerintah hanya melihat tax ratio 2025 mencapai 10,03%, turun dari tax ratio 2024 sebesar 10,08%.

    Kontribusi itu terdiri dari rasio pajak (hanya penerimaan pajak) sebesar 8,72% dan rasio penerimaan bea dan cukai 1,30% terhadap PDB pada 2025. Rasio pajak lebih rendah dari target APBN sebesar 9,00%, sedangkan rasio bea cukai lebih tinggi dari target 1,24%.

    Adapun, proyeksi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah 2,00% terhadap PDB. Nilainya lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 2,11%.

    Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi pemerintah atas APBN 2026, yakni pendapatan negara bisa berkontribusi hingga 12,22% terhadap PDB. Sebagai catatan, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah.

    “Pendapatan negara antara 11,7% hingga 12,22% dari GDP [PDB],” ujar Sri Mulyani pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Berdasarkan proyeksi itu, pemerintah meyakini rasio perpajakan alias tax ratio 2026 bisa naik ke kisaran 10,08% hingga 10,45%.

    Apabila tax ratio 2026 hanya mencapai batas bawah proyeksi, maka kondisinya kembali ke level tax ratio 2024 sebesar 10,08%. Tax ratio tercatat terus turun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat berbagai kebijakan terkait perpajakan, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela/PPS) dan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax.

  • Ekonom Ingatkan Risiko Penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk Tutup Defisit APBN 2025

    Ekonom Ingatkan Risiko Penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk Tutup Defisit APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk pembiayaan defisit APBN 2025 yang melebar dinilai memiliki dampak negatif jangka panjang. Meski demikian, langkah itu juga dinilai strategis untuk keberlanjutan fiskal jangka pendek.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai bahwa penggunaan SAL menjadi pilihan pragmatis untuk menghindari tambahan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), terutama di tengah tekanan defisit fiskal yang melebar serta penurunan penerimaan pajak pada awal tahun 

    “Dalam kondisi volatilitas pasar global dan tingginya cost of fund [beban bunga dana], pemanfaatan SAL ini memang dapat menahan tekanan yield obligasi dan menjaga kredibilitas fiskal dalam jangka pendek,” ujar Rizal kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Meskipun efektif secara jangka pendek, Rizal menekankan bahwa penggunaan SAL tidak bisa terus-menerus dijadikan katup pengaman untuk menutup defisit fiskal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan sebagian besar SAL berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) kementerian/lembaga yang mencerminkan lemahnya penyerapan anggaran, bukan efisiensi belanja.

    “Jika akumulasi SAL ini mayoritas berasal dari belanja modal atau belanja produktif yang tertunda, maka pemanfaatannya justru berisiko menunda multiplier effect yang sangat dibutuhkan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah agar pemanfaatan SAL dibarengi dengan upaya perbaikan struktural yang konkret. Seharusnya, sambung Rizal, fokus utama pemerintah bukan sekadar menutup defisit melainkan perbaikan kualitas perencanaan dan efektivitas belanja negara.

    Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini juga mendorong pemerintah untuk tetap fokus pada reformasi penerimaan negara dan perbaikan desain belanja agar APBN lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan

    “Transparansi penggunaan SAL, penguatan tata kelola fiskal, serta evaluasi program kementerian/lembaga yang selama ini menciptakan SiLPA struktural perlu menjadi syarat utama. Jangan sampai SAL menjadi preseden buruk yang justru melemahkan agenda konsolidasi fiskal,” tutupnya.

    Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai penggunaan SAL bisa menjadi opsi yang bijak di tengah kondisi pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian.

    Dia melihat pemanfaatan SAL justru bisa menjadi solusi di tengah tingginya biaya pendanaan (cost of fund) akibat kenaikan imbal hasil (yield) di pasar obligasi global.

    “Penerbitan utang baru memang agak mahal sekarang, karena yield sedang tinggi. Sementara SAL itu bisa digunakan at no cost, jadi ini opsi yang baik,” kata Riefky kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Di samping itu, Riefky mengingatkan pemerintah tetap perlu berhati-hati dalam menentukan besaran penggunaan SAL. Pasalnya, pemerintah juga perlu menjaga likuiditas kas negara secara berkelanjutan atau jangka panjang.

    “Pemerintah tetap harus menjaga cash flow agar tidak terjadi masalah likuiditas di kemudian hari,” tuturnya.

    DPR Setujui Penggunaan SAL

    Adapun, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan SAL senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Persetujuan ini diberikan sebagai bagian dari strategi pembiayaan APBN 2025 yang dihadapkan pada pelebaran defisit fiskal.

    Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

    “Sampai dengan akhir 2025, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp662 triliun. Di dalamnya termasuk pemanfaatan SAL sebesar Rp85,6 triliun,” ujar Wihadi dalam rapat pembacaan hasil pembahasan Outlook APBN 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/20245).

    Berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah, defisit APBN 2025 hingga akhir tahun ditetapkan mencapai Rp662 triliun atau sekitar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Outlook itu lebih tinggi dari target defisit anggaran yang sudah ditetapkan dalam UU APBN 2025 yaitu sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih atas persetujuan pelebaran defisit APBN 2025 anggaran menjadi 2,78% dari PDB, termasuk penggunaan SAL dalam mendanai pelebaran defisit tersebut.

    “Ini diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program-program pemerintah dan sekaligus melakukan counter cyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global,” ujar Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

    Usai rapat, bendahara negara itu belum bisa memastikan apakah SAL sebesar Rp85,6 triliun yang telah disetujui pemanfaatannya akan digunakan semua. Dia hanya menekankan bahwa penggunaan SAL akan tergantung dari realisasi defisit.

    “Tergantung dari defisitnya yang akan terjadi, tapi paling tidak sudah mendapat persetujuan sehingga kita bisa punya pilihan nanti ya,” ungkap Sri Mulyani.

  • Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester II-2025.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang akibat perubahan lingkungan yang dinamis serta prioritas-prioritas baru Presiden Prabowo Subianto. Namun, APBN akan tetap dijaga secara hati-hati dan berkelanjutan.

    Secara rinci, prognosis pendapatan negara pada semester II-2025 ditetapkan sebesar Rp1.663,7 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.409 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp254,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp400 miliar.

    Selanjutnya, proyeksi belanja negara pada semester II ditetapkan sebesar Rp2.121,5 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) Rp1.659,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp461,6 triliun.

    Dengan demikian, proyeksi defisit APBN pada semester II yaitu sebesar Rp457,8 triliun atau 1,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Adapun keseimbangan primer pada paruh kedua tahun ditargetkan defisit sebesar Rp162,7 triliun dan pembiayaan anggaran ditargetkan senilai Rp378,4 triliun.

    Terkait pembiayaan anggaran, DPR menyetujui penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada pelaksanaan APBN ke depan. SAL juga disetujui untuk digunakan dalam pemenuhan kewajiban pemerintah atau belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

    Sedangkan outlook APBN 2025 pada akhir tahun disepakati dengan rincian defisit Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

    Kemudian, outlook pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, PNBP Rp477,2 triliun, dan hibah Rp1 triliun.

    Outlook belanja negara sebesar Rp3.527,5 triliun terdiri dari BPP Rp2.663,4 triliun dan TKD Rp864,1 triliun.

    Outlook keseimbangan primer defisit Rp109,9 triliun dan outlook pembiayaan anggaran Rp662 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran Subsidi LPG 3 Kg saat Bahlil Ramal Volumenya Naik

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran Subsidi LPG 3 Kg saat Bahlil Ramal Volumenya Naik

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan anggaran subsidi LPG 3 kilogram (kg) pada 2025 dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan volume subsidi LPG 3 kg akan membengkak.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembayaran subsidi akan disesuaikan dengan realisasi yang ada. Meskipun, ia tidak menjelaskan apa alasan proyeksi anggaran diturunkan.

    “Ya pokoknya kalau subsidi itu akan kita bayar sesuai dengan realisasi. Ya sesuai realisasi saja, pasti sudah jelas kalau subsidi. Pokoknya kalau subsidi nanti kita akan bayar,” kata Luky kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Luky menyebut pihaknya akan terus memantau pergerakan realisasi subsidi energi termasuk LPG 3 kg untuk menyesuaikan pergerakan anggaran yang harus dibayarkan.

    “Nanti kita lihat saja pembelanjaannya seperti apa. Pokoknya kita lihat nanti, kan baru Juli sekarang,” tuturnya.

    Sebelumnya dalam bahan paparan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, volume LPG 3 kg diperkirakan akan mencapai 8,36 juta metrik ton (MT) sampai akhir 2025. Angka tersebut membengkak dari yang telah dipatok pada APBN 2025 sebesar 8,17 juta MT.

    Bahkan proyeksi itu lebih tinggi dari target volume LPG subsidi pada 2026 sebesar 8,31 MT. Bahlil menargetkan akan mengatur LPG 3 kg menjadi satu harga untuk semua wilayah di Indonesia agar tidak ada kebocoran subsidi.

    “Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas. Kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil, Rabu (2/7).

    (acd/acd)