Topik: APBN

  • Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sebuah pemandangan langka terjadi di Kota Bandung saat laga
    Piala Presiden 2025
    berlangsung.
    Ratusan pendukung
    Arema
    FC,
    Aremania
    , memenuhi sudut-sudut kota yang biasanya identik dengan warna biru milik
    Bobotoh
    , pendukung setia
    Persib
    Bandung.
    Pada Kamis (10/7/2025), jalanan Bandung tampak membiru. Namun kali ini, bukan hanya karena Bobotoh, melainkan juga oleh kehadiran Aremania.
    Suasana kondusif dan penuh kehangatan antara dua kelompok suporter yang selama ini dikenal kurang akrab menjadi sorotan utama.
    Pertemuan antara Bobotoh dan Aremania di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) bukan sekadar momen pertandingan.
    Kehadiran Aremania yang disambut dengan hangat menandai sejarah baru perdamaian dua suporter besar ini.
    “Ini momentum pertama kali Aremania datang ke Bandung disambut dengan hangat. Waktu parkir, langsung disambut sama kawan-kawan dari Bandung,” ujar Faisal Hakim Rosadi (30), Aremania asal Indramayu.
    Faisal menyebut suasana kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika kedatangan Aremania ke Bandung harus dikawal ketat aparat. Ia berharap momen ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk mencabut larangan suporter tandang.
    “Kalau memang aman, kenapa tidak? Yang bikin rusuh itu hanya segelintir oknum,” tegasnya.
    Aremania lainnya, Wahyu Diantoro (24), mengungkapkan keinginannya agar hubungan baik ini bisa berlanjut saat Persib berlaga di Malang.
    “Kami dari Malang ke Bandung enak, dan semoga dari Bandung ke Malang juga enak. Sudah saatnya kita bersatu, bukan ribut lagi,” katanya.
    Senada, Farhan Dwicahyo (27) Aremania asal Malang menyebut ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung di Bandung, dan ia sangat menikmati atmosfer damai dan sambutan hangat warga lokal.
    “Kalau keluarga saya dulu sudah pernah nonton Persib vs Arema di Stadion Siliwangi. Mereka cerita, dulu suasananya juga damai. Sekarang saya alami sendiri,” ujarnya.
    Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran Aremania.
    Bahkan, beberapa rombongan Aremania diajak ke sekretariat Viking di Jalan Gurame, dan diajak mengunjungi landmark seperti Gedung Merdeka (Asia-Afrika).
    “Kita siap menyukseskan Piala Presiden 2025 dan menyambut teman-teman Aremania. Selamat datang di Bandung,” ucap Tobias.
    Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan apresiasi terhadap kehadiran berbagai suporter dari berbagai daerah hingga luar negeri.
    “Rakyat Jawa Barat mendapat anugerah, kita semakin banyak saudara. Saudaranya bukan hanya dari Arema atau Dewa United, tapi juga dari Inggris dan Thailand,” kata Dedi.
    Meski Persib Bandung gagal melaju ke final, Dedi menegaskan bahwa kemenangan Jawa Barat ada pada keberhasilannya sebagai tuan rumah yang ramah, sportif, dan aman.
    “Jangankan juara 1, juara 3 saja tidak kita ambil. Karena tuan rumah yang baik adalah yang menghormati tamunya,” lanjutnya.
    Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025,
    Maruarar Sirait
    (Bang Ara), memuji Jawa Barat sebagai tuan rumah ideal.
    Ia menegaskan bahwa turnamen ini berjalan tanpa APBN, seluruhnya didanai sponsor sebesar Rp 68 miliar.
    “Presiden menekankan fair play. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada sogokan. Turnamen ini sukses secara ekonomi dan persaudaraan,” ujar Ara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menakar Efektivitas Jurus Baru Prabowo Atasi Kemiskinan

    Menakar Efektivitas Jurus Baru Prabowo Atasi Kemiskinan

    Jakarta

    Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Di tengah kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih membelenggu sebagian besar masyarakat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengusung pendekatan yang lebih operasional, konkret, dan berbasis akar rumput.

    Presiden Prabowo Subianto sebagaimana yang diungkap oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan akan meluncurkan tiga program prioritas. Ketiga program tersebut ialah Sekolah Rakyat, layanan cek kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih. Program-program ini dirancang bukan hanya sebagai janji kampanye, tetapi sebagai instrumen sistemik dalam membangun fondasi pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dari hulu ke hilir.

    Artikel ini mencoba membedah lebih dalam bagaimana tiga program utama tersebut yaitu Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di lingkungan pendidikan, dan Koperasi Merah Putih, dirancang untuk bersinergi dalam mendorong transformasi sosial-ekonomi di Indonesia. Ketiganya bukan program parsial, melainkan bagian dari grand design Prabowo dalam memberantas kemiskinan secara struktural, sosiokultural, dan berkelanjutan.

    Kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata persoalan tidak adanya penghasilan, melainkan gabungan dari berbagai faktor yaitu rendahnya akses pendidikan berkualitas, keterbatasan layanan kesehatan preventif, ketimpangan distribusi aset dan modal, serta lemahnya pemberdayaan ekonomi lokal.

    Menghadapi tantangan multidimensi seperti ini, dibutuhkan pendekatan yang menyasar langsung akar persoalan dengan kebijakan yang integratif dan berkelanjutan. Di sinilah gagasan Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih menemukan relevansinya.

    Sekolah Rakyat: Pendidikan Untuk Semua

    Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari cita-cita pendidikan inklusif yang selama ini kerap dikoar-koarkan namun jarang benar-benar diimplementasikan secara utuh. Dalam visi Prabowo, pendidikan adalah instrumen utama dalam memotong rantai kemiskinan antar-generasi. Sekolah Rakyat dirancang untuk hadir di daerah-daerah tertinggal, perdesaan, dan kantong-kantong kemiskinan, mulai dari pesisir hingga pedalaman, dari Sabang sampai Merauke.

    Model sekolah ini bersifat gratis, terbuka bagi seluruh anak Indonesia, dan berupaya meminimalisasi hambatan ekonomi, geografis, dan administratif. Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat adalah pusat pemberdayaan masyarakat, tempat bertemunya pendidikan formal, pendidikan karakter, hingga pelatihan keterampilan hidup.

    Sekolah Rakyat tidak sekadar mengandalkan kurikulum nasional, tetapi juga harus dilengkapi dengan modul-modul kewirausahaan, pelatihan agribisnis, penguatan literasi digital, dan kemandirian ekonomi. Di sinilah letak pembeda Sekolah Rakyat dibandingkan dengan sekolah konvensional. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya diajarkan untuk pintar, tetapi juga diajarkan untuk bisa bertahan dan membangun hidup.

    Dalam jangka panjang, output Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja terampil, tetapi juga pengusaha lokal, pemimpin komunitas, dan agen transformasi desa. Program ini juga membuka ruang kolaborasi dengan universitas, LSM, dan dunia industri untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, responsif, dan berdampak langsung bagi pengentasan kemiskinan.

    Cek Kesehatan Gratis di Sekolah

    Dalam visi Prabowo, pendidikan dan kesehatan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin anak-anak miskin bisa belajar optimal jika kondisi kesehatannya buruk. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi sangat strategis. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah dasar dan menengah, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki fasilitas dan akses layanan kesehatan preventif yang rutin.

    Pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya dilakukan secara periodik, tetapi juga terintegrasi dengan pemetaan status gizi, skrining tumbuh kembang, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, serta edukasi pola hidup sehat.

    Program ini dijalankan dengan pendekatan multisektor yaitu Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan alat skrining, sementara Dinas Pendidikan memfasilitasi infrastruktur dan keterlibatan sekolah. Tidak hanya itu, kolaborasi dengan universitas kedokteran, rumah sakit daerah, dan kader posyandu pun diperkuat.

    Tujuan utamanya adalah membangun budaya sadar kesehatan sejak dini, mengidentifikasi masalah kesehatan anak sebelum menjadi kronis, dan mengurangi beban biaya pengobatan di masa depan. Dengan demikian, program ini bukan sekadar charity, tapi investasi jangka panjang dalam kualitas SDM Indonesia.

    Koperasi Merah Putih: Ekonomi Rakyat Pilar Ketahanan Sosial

    Koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Ia merupakan inisiatif strategis yang digagas untuk membangkitkan kembali semangat gotong-royong dan ekonomi kerakyatan sebagai basis pertahanan sosial di tengah gempuran ekonomi pasar bebas. Koperasi ini diarahkan menjadi pusat ekonomi komunitas yang menyediakan pembiayaan murah, pelatihan kewirausahaan, serta wadah distribusi produk UMKM lokal.

    Di bawah arahan Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih juga ditargetkan berperan sebagai jembatan inklusi keuangan, mendekatkan masyarakat pada akses modal, asuransi mikro, serta digitalisasi ekonomi. Koperasi ini memiliki fitur yang membedakannya dari koperasi lama: terhubung dengan platform digital nasional, dikawal oleh tenaga profesional, dan disinergikan dengan BUMDes dan dana desa.

    Melalui Koperasi Merah Putih, petani kecil bisa membeli pupuk dan benih dengan harga murah, nelayan bisa mendapatkan akses cold storage, pedagang bisa memperoleh permodalan berbunga rendah, dan ibu rumah tangga bisa menjual produk olahan melalui marketplace koperasi. Bahkan, koperasi ini didesain untuk terhubung dengan Sekolah Rakyat sebagai penyedia kebutuhan pangan sehat dan alat belajar murah.

    Dalam skema jangka panjang, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Ia bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga institusi sosial yang mengikat komunitas melalui solidaritas, efisiensi, dan kemandirian.

    Sinergitas Tiga Pilar Dalam Mengentaskan Kemiskinan

    Ketiga program unggulan ini yaitu Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih, sesungguhnya adalah satu kesatuan sistem. Mereka saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Anak-anak miskin yang sehat dan cerdas bisa sekolah tanpa beban. Sekolah yang produktif mencetak generasi pekerja dan wirausaha baru. Koperasi menjadi fasilitator ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan membentuk ekosistem berdaya.

    Prabowo memahami bahwa kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial. Diperlukan pendekatan transformasional yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan. Bukan hanya diberi ikan, tetapi juga diajarkan cara memancing, diajak membuat kolam, dan diberi akses untuk menjual hasil tangkapan.

    Tentu saja, program-program ini tidak luput dari tantangan. Pertama, implementasi di lapangan akan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dan kemauan politik lokal. Pemerintah daerah harus mampu menjadi perpanjangan tangan visi nasional, bukan malah menjadi penghambat dengan kebijakan sektoral yang tumpang tindih.

    Kedua, masalah pendanaan dan keberlanjutan. Program seperti Sekolah Rakyat dan layanan kesehatan gratis memerlukan alokasi APBN yang besar. Di sinilah pentingnya reformasi fiskal dan optimalisasi anggaran. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi publik dan sektor swasta.

    Ketiga, digitalisasi dan literasi masyarakat masih menjadi tantangan. Tanpa peningkatan kapasitas SDM lokal, program koperasi digital bisa berakhir sebagai proyek macet. Oleh karena itu, pendidikan literasi keuangan dan teknologi harus dilakukan secara simultan.

    Jika dieksekusi dengan tepat, tiga jurus baru Presiden Prabowo bisa menjadi warisan pembangunan yang monumental. Tidak hanya mengatasi kemiskinan hari ini, tetapi juga menciptakan sistem sosial-ekonomi yang lebih adil untuk generasi mendatang.

    Namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh niat politik yang konsisten, pengawasan publik yang kuat, kolaborasi antarsektor, dan inovasi lapangan yang terus diperbarui. Presiden Prabowo harus memastikan bahwa jurus barunya bukan sekadar jargon kampanye, melainkan bagian dari revolusi kebijakan yang berani menyentuh akar persoalan dengan pendekatan integratif dan humanistik.

    Pada akhirnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi transformasi struktural dan pembangunan manusia secara menyeluruh. Pendidikan yang membebaskan, kesehatan yang merata, dan ekonomi kerakyatan yang kuat. Tiga hal tersebut merupakan fondasi utama yang harus dijaga dan dikembangkan secara konsisten.

    Di tengah gejolak global, ketimpangan digital, dan tantangan perubahan iklim, pendekatan ini menjadi penting sebagai upaya memperkuat kemandirian bangsa dari dalam. Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih adalah mimpi besar yang sedang ditulis bersama. Dan mimpi besar itu kini ada di pundak kita semua yaitu sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil, dan sebagai bagian dari republik.

    Mohammad Nur Rianto Al Arif. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia

    (imk/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bank Bisa Tenang, Dana Desa Rp 70 T Jadi Jaminan Koperasi Merah Putih

    Bank Bisa Tenang, Dana Desa Rp 70 T Jadi Jaminan Koperasi Merah Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan adanya pemberian penjaminan dari pemerintah bagi Koperasi Desa Merah Putih, jika mengalami gagal bayar.

    Sri Mulyani mengatakan, skema ini dibuat karena pemerintah sadar tiap-tiap desa memiliki kapasitas modal yang berbeda-beda, dan tak seluruhnya memiliki BUMDes yang bisa bekerja sama dengan Kopdes Merah Putih untuk mengembangkan ekonomi perdesaan.

    Oleh sebab itu, bagi desa yang belum memiliki sumber modal, Sri Mulyani mengatakan, Kopdes Merah Putih nya bisa meminjam di perbankan. Namun, Kopdes Merah Putih itu harus memiliki kapasitas keuangan yang sesuai dengan persyaratan bank.

    “Tapi kalau ada desa belum punya kapasitas, bank akan nanya wah nanti kalau macet bagaimana?” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan DPD Komisi IV, sebagaimana dikutip kembali pada Sabtu (11/7/2025).

    “Makanya kita akan terus mengkombinasikan kehati-hatian bank untuk ikut membangun ekonomi desa, dan di sisi lain kehati-hatian dari sisi menggunakan instrumen APBN sendiri yaitu menjadi sebagai penjamin dana desanya, sebagai penjamin,” ujarnya.

    Untuk itu, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah tengah membahas struktur dalam koperasi desa serta hubungannya dengan dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat pada koperasi desa tersebut.

    Dia pun mendorong agar semua kementerian, terutama kementerian di bawah Kemenko Pangan, untuk memperhatikan tata kelola, building capacity, struktur keuangan dari desa ataupun koperasi desa tersebut. Selain itu, Sri Mulyani menuturkan pihak perbankan juga harus melakukan pekerjaan rumahnya, yaitu kapasitas dari koperasi desa dan desa tersebut.

    Dalam hal ini, Sri Mulyani memastikan dana desa sebesar Rp 70 triliun per tahun bisa menjadi penjamin untuk pengelolaan koperasi desa.

    “Kami di Kemenkeu melalui dana desa sekitar Rp 70 T per tahun maka dia bisa menjadi katalis maupun penjamin sehingga kita harapkan tata kelola koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan di sisi lain tidak menghilangkan kehati-hatian dari perbankan,” paparnya.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah

    Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah

    “Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya,”

    Pontianak (ANTARA) – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih serius dalam menangani persoalan infrastruktur jalan daerah yang hingga kini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

    “Saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri PUPR, bapak Dodi Hanggono yang digelar di Kompleks Parlemen, belum lama ini kita membahas soal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 serta evaluasi pelaksanaan APBN hingga Juli 2025. Dalam rapat ini saya secara khusus meminta Menteri PUPR untuk serius menangani jalan-jalan daerah,” kata Lassarus saat dihubungi melalui media sosialnya, Sabtu.

    Menurutnya, banyak daerah saat ini kesulitan anggaran bahkan hanya untuk sekadar mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.

    Ia menyoroti kondisi fiskal di daerah yang semakin terbebani akibat efisiensi anggaran, sehingga membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah pusat.

    Lasarus juga menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan yang telah direvisi untuk membuka ruang intervensi pusat terhadap jalan-jalan daerah.

    “Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Lasarus menyatakan tidak ada lagi alasan untuk menjadikan status jalan, apakah jalan kabupaten/kota atau provinsi, sebagai hambatan regulatif bagi pusat untuk bertindak.

    “Jalan itu fungsinya sama, yaitu menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Yang membedakan hanyalah ego sektoral, dan itu yang seharusnya kita hilangkan,” tambahnya.

    Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat melalui regulasi yang adaptif dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

    Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Komisi V untuk mendorong perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator FPKS minta Pemerintah perkuat kebijakan strategis sektor energi

    Legislator FPKS minta Pemerintah perkuat kebijakan strategis sektor energi

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Harga minyak melonjak akibat gejolak Timur Tengah

    Legislator FPKS minta Pemerintah perkuat kebijakan strategis sektor energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Lonjakan tajam harga minyak mentah Indonesia yang kini menembus US$ 69,33 per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendapat perhatian serius dari anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Haji Jalal Abdul Nasir. Ia menyampaikan keprihatinannya atas dampak gejolak global terhadap stabilitas energi nasional dan mendesak pemerintah untuk memperkuat kebijakan strategis di sektor energi.

    “Fluktuasi tajam harga minyak akibat konflik di Timur Tengah menegaskan betapa rapuhnya ketahanan energi kita jika terus bergantung pada dinamika global. Ini harus menjadi peringatan sekaligus momentum untuk mempercepat transformasi energi nasional,” ujar Haji Jalal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/7).

    Menurutnya, Indonesia harus segera mengakselerasi peningkatan produksi migas nasional (lifting) sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga ketahanan pasokan. Ia juga mendorong SKK Migas dan kontraktor migas untuk bekerja lebih agresif meningkatkan target produksi, terlebih menjelang pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Dalam jangka menengah, Haji Jalal menekankan pentingnya penguatan infrastruktur energi, termasuk percepatan pembangunan kilang dalam negeri dan optimalisasi distribusi BBM. “Kunjungan kami ke Fuel Terminal Cikampek beberapa waktu lalu menunjukkan pentingnya pengawasan distribusi energi. Sistem seperti Terminal Automation System (TAS) harus diperluas ke wilayah strategis lainnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Barat VII ini mengapresiasi program transisi energi berbasis komunitas seperti Desa Energi Berdikari (DEB) yang dinilai mampu menjawab tantangan energi sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Ia mendorong agar program-program semacam ini diadopsi secara nasional sebagai bagian dari roadmap transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    Haji Jalal juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai lonjakan beban subsidi energi akibat kenaikan harga minyak global. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap skema subsidi agar tidak membebani APBN, namun tetap menjaga daya beli masyarakat.

    “Pemerintah dan DPR harus duduk bersama merumuskan langkah-langkah konkret. Kita tidak bisa lagi bersikap reaktif. Harus ada strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian dan keadilan energi,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Jumat (11/7). 

    Sebagai penutup, Haji Jalal menekankan bahwa situasi ini bukan hanya soal harga minyak, tapi juga tentang kedaulatan energi nasional. “Saatnya Indonesia menata ulang orientasi energinya, dari bergantung pada pasar global menjadi negara yang kuat secara produksi, adil dalam distribusi, dan tangguh dalam menghadapi krisis,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA —Rupiah diproyeksikan bertahan di level tinggi hingga 2026, dengan estimasi rata-rata berkisar Rp16.500 per dolar AS, menyusul proyeksi berbeda dari BI dan Kementerian Keuangan.

    Ekonom mengestimasikan rupiah secara rata-rata akan berada di level sekitar Rp16.500an per dolar AS pada tahun depan atau 2026. 

    Sementara Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan estimasi yang berbeda terhadap rupiah  tahun depan, masing-masing pada rentang Rp16.000–16.500 per dolar AS dan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksi rupiah stabil pada angka tengah pada 2026. “Lebih stabil di posisi Rp16.500 per dolar AS secara rata-rata karena harga komoditas diharapkan lebih baik ke depan, terutama dipicu stimulus fiskal China dan ketidakpastian akibat perang tarif sudah mereda,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati begitu,  David masih belum melihat adanya potensi rupiah dapat menguat ke level yang lebih apresiatif, yakni di kisaran Rp15.000 per dolar AS, baik pada tahun ini maupun tahun depan. “Belum ada katalis baru, terutama katalis utama harga komoditas,” lanjutnya. 

    Adapun mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS hari ini, Jumat (11/7/2025), menguat di pekan AS mengumumkan putusan tarif resiprokal terhadap Indonesia. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 6 poin atau 0,04% ke level Rp16.218. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,76. Di sisi lain, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini. 

    Adapun hingga semester I/2025, rupiah secara rata-rata tercatat di angka Rp16.428 per dolar AS. Melesat dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    Untuk itu, pemerintah memproyeksikan pada akhir tahun ini, rupiah secara rata-rata akan berada di rentang Rp16.300—Rp16.800 per dolar AS. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Di mana strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

  • Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 400,6 T ke Daerah, Termasuk buat Gaji ASN

    Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 400,6 T ke Daerah, Termasuk buat Gaji ASN

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 400,6 triliun hingga semester I-2025. Jumlah itu terealisasi 43,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 919,8 triliun.

    “Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

    “TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga layanan lain secara baik,” terang Sri Mulyani.

    Penyaluran TKD ini digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

    Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.

    Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui DAU berbasis kinerja.

    Sri Mulyani memastikan akan terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.

    “Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” kata Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Otoritas IKN, Kementan Hingga BGN, Ini 5  Lembaga Negara Paling Minim Habiskan Belanja

    Otoritas IKN, Kementan Hingga BGN, Ini 5 Lembaga Negara Paling Minim Habiskan Belanja

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melaporkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp475 triliun sepanjang semester I/2025 atau 40,6% dari pagu. Namun, terdapat lima K/L yang tercatat masih minim belanja seperti OIKN dan BGN. 

    Padahal, kedua K/L tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas dalam belanja pemerintah pusat tahun ini. 

    Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang APBN Semester I/2025, tercatat setidaknya terdapat lima K/L yang realisasinya masih minim, bahkan di bawah 10% dari total alokasi tahun ini. 

    K/L dengan porsi realisasi belanja terendah sepanjang tahun ini adalah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang baru mencapai Rp0,4 triliun dari total alokasi senilai Rp6,4 triliun atau baru terealisasi 6,9% sepanjang semester I/2025.  

    Sama halnya dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di mana realisasinya baru mencapai Rp5 triliun dari alokasi Rp71 triliun atau 7%. Di tengah realisasi yang minim, namun pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan senilai Rp100 triliun untuk tahun ini. 

    Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi enam juta orang penerima manfaat dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)/dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 1.994 unit. 

    Selain kedua lembaga tersebut, Kementerian Pertanian baru merealisasikan belanja senilai Rp4,9 triliun dari total Rp29,4 triliun atau mencakup 16,5%. Persentase tersebut lebih rendah dari realisasi belanja Kementan pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, bahkan terendah dalam lima tahun terakhir. 

    Realisasi yang masih minim tersebut pada tahun ini sudah dimanfaatkan untuk optimalisasi lahan seluas 44.400 hektare (ha), cetak sawah seluas 6.900 ha. 

    Anggaran tersebut juga digunakan untuk bantuan alat dan emsin pertanian prapanen sebanyak 34.700 unit, sarana produksi pertanian untuk mendukugnpeningkatan produksi pertanian sebanyak 118.000 unit, dan irigasi perpompaan sebanyak 530 unit. 

    Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum turut mencatatkan realisasi yang rendah secara persentase sebsear 16,8% atau baru Rp18,7 triliun yang dibelanjakan dari alokasi Rp111 triliun. 

    Anggaran tersebut tercatat digunakan untuk pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya dengan progress fisik 31,7% dari target 15 unit. Kemudian digunakan untuk pengembangan jaringan irigasi, revitalisasi madrasah sebanyak empat sekolah, dan renovasi balai diklat untuk sekolah rakyat sejumlah 42 unit. 

    Serupa dengan Kemeterian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru membelanjakan anggaran tahun ini senilai Rp0,9 triliun dari pagu Rp5,3 triliun atau mencakup 16,7%.  Adapun, pemerintah memprediksikan belanja K/L pada akhir tahun nanti akan mencapai Rp1.275,6 triliun dari pagu Rp1.160,1 triliun atau 109,9%.

    Di mana belanja K/L pada semester II/2025 mendukung program prioritas pembangunan, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, desa dan UMKM, pertahanan Semesta, dan investasi. 

     

    5 Kementerian/Lembaga Realisasi Anggaran Paling Minim Semester I/2025:

    K/L
    Pagu
    Realisasi
    % terhadap APBN

    OIKN
    6,4 
    0,4 
    6,9%

    BGN
    71
    5
    7%

    Kementerian Pertanian
    29,4
    4,9
    16,5%

    Kementerian PKP
    5,3
    0,9
    16,7%

    Kementerian PU
    111
    18,7
    16,8%

    Sumber: Laporan Pemerintah tentang APBN Semester I/2025

  • Tok! Komisi V DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenhub-PU

    Tok! Komisi V DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenhub-PU

    Jakarta

    Komisi V DPR RI memberi lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan usulan tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga Kementerian Perhubungan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Usulan-usulan tersebut sebelumnya dibahas dalam serangkaian rapat bersama tiap-tiap lembaga pemerintahan mitra Komisi V.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, sejak tanggal 7 s.d 10 Juli 2025 pihaknya telah menggelar Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan membahas rencana kerja pemerintah dan kementerian/lembaga (KL) tahun anggaran (TA) 2026.

    “Maka agenda Raker dan RDP kita hari ini adalah penetapan rencana kerja KL dan rencana kerja pemerintah KL tahun 2026 dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dan hasilnya akan segera disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” kata Lasarus dalam Raker bersama pemerintah di Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Berdasarkan hasil rapat-rapat pembahasan rencana kerja TA 2026 dimaksud, maka alokasi pagu indikatif untuk masing-masing mitra kerja dalam tahun anggaran tahun 2026 adalah sebagai berikut.

    Pertama, Kementerian PU memiliki kebutuhan anggaran TA 2026 sebesar Rp 139,74 triliun. Sedangkan pagu indikatif TA 2026 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 70,86 triliun, sehingga ada selisih backlog atau kekurangan Rp 68,88 triliun.

    Kedua, Kementerian Perhubungan memiliki kebutuhan pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 48,89 triliun. Sedangkan pagu indikatif TA 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 24,46 triliun, sehingga ada backlog Rp 24,48 triliun.

    Ketiga, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 3,37 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,59 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 1,78 triliun.

    Keempat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 49,85 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,82 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 48,03 triliun.

    Lalu yang kelima, Kementerian Transmigrasi memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 2,23 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,90 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 329,09 miliar.

    Selain kementerian, Komisi V juga menyetujui anggaran Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPP atau Basarnas. Kedua lembaga itu juga meminta tambahan anggaran untuk menutupi kekurangan kebutuhan anggaran 2026.

    “Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU APBN Tahun 2026 di DPR RI,” ujar Lasarus.

    Merespons keputusan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo berterima kasih atas keputusan Komisi V DPR RI menyetujui pembahasan tambahan anggaran ini dilanjutkan ke Banggar DPR RI. Secara bertahap, pihaknya juga akan menyampaikan permintaan tambahan ini ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

    “Memang betul ada backlog Rp 68 triliun dan akan kita mintakan secara berjenjang ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Untuk arahan dan bimbingan bapak kemarin, kami akan kaji lebih lanjut agar semua arahan kemarin terutama terkait IDM dan padat karya bisa dipercepat,” ujar Dody.

    (shc/rrd)

  • Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, membahas rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2026.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa rapat itu juga membahas laporan keuangan yang berasal dari APBN pada tahun 2024. Dia pun mempersilakan kepada tiga lembaga tersebut untuk menyampaikan paparannya masing-masing.

    “Jadi fokus di masalah anggaran, serapan anggaran 2024 dan rencana kerja dan anggaran, dan usulan tambahan anggaran,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun TVRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp1,18 triliun untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan belanja operasional, hingga kebutuhan produksi siaran.

    Kemudian RRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp628,8 miliar agar operasional bisa ideal demi menjalankan seluruh amanat undang-undang dan menjawab tantangan jaman.

    Sedangkan untuk LKBN ANTARA menyatakan bahwa pihaknya berbeda dari dua lembaga lainnya karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk tahun 2026, ANTARA menargetkan pendapatan perusahaan sebesar Rp612,3 miliar, selain mendapatkan penugasan dari PSO sebesar Rp194,8 miliar.

    Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai bahwa anggaran bagi lembaga-lembaga penyiaran itu perlu ditambah karena penting sekali untuk fungsi pemersatu bangsa.

    Selain itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah juga mempunyai fungsi untuk mengedukasi masyarakat. Pasalnya, kata dia, 62,1 persen masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya yakni SMP ke bawah.

    “Ini yang perlu diperbaiki, sehingga saya setuju untuk penambahan anggaran,” kata Bambang.

    Menurut dia, penambahan anggaran itu diperlukan demi harga diri dan muruah bangsa Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.