Xcloud.id

Topik: APBN

  • Berkah Cuan dari CPO, Setoran Bea Keluar Tembus Rp14 T

    Berkah Cuan dari CPO, Setoran Bea Keluar Tembus Rp14 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatatkan pertumbuhan dalam sisi penerimaan bea keluar. Tercatat penerimaan mencapai Rp 14 triliun sepanjang semester pertama tahun 2025.

    Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi mengatakan penerimaan tersebut meningkat 81,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini ditopang oleh dua faktor utama, yakni naiknya harga crude palm oil (CPO) di pasar global dan kebijakan realisasi ekspor konsentrat tembaga.

    “Capaian Rp14 triliun pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan harga CPO dan kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga,” ujar Djaka dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Berdasarkan data Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan BK dari ekspor produk sawit pada Januari-April 2025 menembus Rp 9,38triliun. Nilai tersebut melesat 767,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Setoran terbesar datang dari turunan CPO yakni Rp 7,77 triliun atau melesat 1.997% atau hampir 2.000%.

    Lonjakan BK dipengaruhi oleh tingginya harga sawit. Merujuk data Kementerian Perdagangan, harga acuan CPO April naik US$ 7,03 per ton menjadi US$ 961,54 per ton.

    Kendati demikian, bea masuk hingga semester pertama tahun 2025 mengalami penurunan meskipun nilai impor bahan baku dan barang modal menunjukkan kenaikan.

    Realisasi bea masuk tercatat Rp 23,6 triliun atau 44,6% dari target bea masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka ini turun 2,8%.

    Djaka menjelaskan bahwa penurunan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Akibat kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan domestik sejalan dengan upaya swasembada pangan yaitu dengan tidak adanya impor bahan beras, jagung,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana

    Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat peralihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membantu pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih sederhana.

    “Justru keberadaan Danantara membuat pencatatan APBN lebih sederhana, sehingga lebih terbatas peluang melakukan financial engineering untuk membuat APBN nampak lebih cantik,” kata Wijayanto saat dihubungi, di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, financial engineering yang dimaksud yaitu ketika pemerintah memberikan banyak penyertaan modal negara (PMN) dengan sumber dana dari utang, lalu BUMN memberikan dividen yang besar.

    Strategi itu dianggap membuat defisit APBN nampak lebih rendah, sementara utang pemerintah justru bertambah.

    “Hal ini terjadi dalam puluhan tahun terakhir, mengapa defisit APBN selalu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi rasio utang terhadap PDB melejit terus,” katanya pula.

    Menurutnya, meski pemerintah kehilangan sumber penerimaan akibat peralihan dividen ke Danantara, tetapi tanggung jawab pemerintah terkait PMN juga turut dialihkan. Artinya, ada pengurangan penerimaan (cash in flow), tetapi juga ada pengurangan tanggung jawab PMN (cash out flow).

    “Jadi dari sisi cash flow tidak terlalu berdampak, bahkan mengingat kebutuhan dana untuk restrukturisasi BUMN yang akan sangat besar di tahun-tahun mendatang (BUMN Karya, Farmasi dan Garuda), sesungguhnya Pemerintah diuntungkan dari sisi cash flow,” ujarnya lagi.

    Hanya saja, kata dia lagi, dividen tercatat sebagai penerimaan, sedangkan PMN tidak tercatat sebagai bagian dari pengeluaran dalam APBN, karena merupakan investasi.

    “Sehingga dengan adanya Danantara, maka APBN terkesan nampak lebih buruk walau sesungguhnya tidak berdampak,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengupayakan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai sektor di luar setoran dividen BUMN.

    PNBP diproyeksikan hanya mencapai Rp477,2 triliun atau 92,9 persen dari dari target Rp513,6 triliun.

    Namun, pemerintah memitigasi agar dampak negatif dari perpindahan dana tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menekan potensi kehilangan pendapatan hingga hanya separuhnya, dengan menambal sisanya melalui penerimaan baru.

    “Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi, sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun, sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” katanya pula. 

    Sumber : Antara

  • Kabar Buruk yang Jadi Sandungan Prabowo Geber Ekonomi

    Kabar Buruk yang Jadi Sandungan Prabowo Geber Ekonomi

    Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti ketidakpastian global yang semakin tinggi. Perang dagang hingga perang militer yang terjadi antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, hingga Israel-Iran dinilai telah menekan strategi ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut hari-hari ini dunia menjadi terfragmentasi. Beberapa negara bahkan mengambil langkah perang untuk memperjuangkan kepentingan tanpa memikirkan dampaknya secara universal.

    “Negara atau dunia menjadi fragmented dan itu dicirikan oleh sistem yang cenderung proteksionis dan merkantilisme. Perang juga menjadi sesuatu yang nampaknya menjadi sangat mudah untuk menjawab sebuah kepentingan dan ini memberikan implikasi terhadap pertahanan semesta Republik Indonesia,” tuturnya.

    Awalnya Sri Mulyani menjelaskan ada delapan strategi ekonomi yang dicanangkan Prabowo yakni (1) ketahanan pangan, (2) ketahanan energi, (3) makan bergizi gratis, (4) program pendidikan, (5) program kesehatan, (6) pembangunan desa, koperasi dan UMKM, (7) pertahanan semesta, serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Delapan hal di atas dimandatkan oleh konstitusi dan menjadi strategi atau prioritas utama pemerintah. Sayangnya untuk mencapai itu, lingkungan dalam kondisi tidak pasti.

    “Lingkungan di mana kita berupaya mencapai cita-cita itu, tidak pernah statis. Kita melihat ketidakpastian global makin tinggi. Hari-hari ini mungkin hari di mana multipolaritas menjadi suatu hal yang akan terus kita hadapi,” ungkap Sri Mulyani.

    Untuk itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi andalan sebagai instrumen menjaga ketahanan, baik yang menekan secara ekonomi ataupun risiko pertahanan ke depan.

    “Kemenkeu menjadi institusi yang penting untuk bisa menjaga instrumen itu mencapai tujuannya,” jelas Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Penghematan Anggaran, Sri Mulyani: Kami Dipotong Efisiensi Rp8,9 triliun

    Penghematan Anggaran, Sri Mulyani: Kami Dipotong Efisiensi Rp8,9 triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, tampaknya cukup efektif memangkas penggunaan anggaran pada lembaga pemerintah.

    Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim melakukan efisiensi anggaran hingga Rp8,9 triliun pada anggaran 2025.

    Hal tersebut diakui Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dia menyebut, anggaran Kementerian Keuangan 2025 yang turut terkena efisiensi itu sebagai bagian dari kebijakan penghematan belanja negara.

    Diketahui, efisiensi anggaran oleh pemerintah itu dilakukan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Seperti diketahui, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang mendorong efisiensi lebih lanjut, terutama pada belanja pegawai, operasionalisasi kantor, serta penggunaan sarana kantor secara bersama dan efisien.

    “Dari (total anggaran) 2024 sebesar Rp 42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp8,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/7).

    Dia menjelaskan bahwa anggaran Kemenkeu tercatat Rp42,82 triliun. Namun, jika memperhitungkan dana dari Badan Layanan Umum (BLU), seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), maka total anggaran Kemenkeu mencapai Rp53,19 triliun.

    “Kementerian Keuangan dalam hal ini total anggaran 2025 Rp42,8 triliun. Kalau ditambah BLU, BLU itu adalah yang di-attach ke kami seperti kelapa sawit (BPDPKS), LPDP, LMAN, itu semuanya menjadi Rp53,19 triliun,” jelasnya.

  • Guyon Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen Gara-gara Punya 3 Wamen

    Guyon Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen Gara-gara Punya 3 Wamen

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan guyonan untuk memotong gaji Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang saat ini dijabat Heru Pambudi. Hal itu dikarenakan pekerjaannya sudah berkurang karena diambil alih tiga wakil menteri (wamen).

    Momen itu terjadi saat Kemenkeu melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Awalnya Sri Mulyani menyampaikan bahwa pokok bahasan rapat terdiri dari tiga bagian yang akan dibagi dengan dirinya bersama tiga wamen.

    “Karena punya 3 wamen, yang bagian 2 dan 3 saya akan bagi kepada tiga wamen saya. Pak Sekjen itu sebetulnya paling senang karena kalau dulu wamen hanya satu, dia yang harusnya presentasi. Jadi dia mungkin gajinya harus saya potong haha karena sudah diambil alih kerjanya oleh Pak Wamen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Sebelum ada tiga wamen, sekjen sering ditugaskan Sri Mulyani untuk membantu presentasi. Pekerjaan itu tidak lagi ditugaskan ke sekjen karena dialihkan ke tiga wamen.

    Sebagaimana diketahui, Kemenkeu memiliki tiga wamen sejak era Presiden Prabowo Subianto. Wamen tersebut yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.

    Setelah guyonan itu, Sri Mulyani pun memulai pemaparan terkait peran strategis Kemenkeu dalam mengelola APBN. Peran APBN yang strategis diatur dalam Undang-Undang (UU).

    “APBN itu diatur oleh UU. Dalam UU disebutkan bahwa kita memang setiap tahun akan mengajukan APBN,” jelas Sri Mulyani.

    Meski APBN diatur dalam UU, Sri Mulyani menyebut dia berbeda dengan UU lain karena setiap angka yang ada dalam APBN bersifat tidak pasti. Misalnya angka yang ditetapkan untuk harga minyak hingga kinerja ekonomi bisa berubah.

    “Setiap angka-angka yang ada dalam APBN, dia tidak menjadi sesuatu yang fixed karena dia dipengaruhi oleh hal-hal yang beyond bahkan pemerintah sendiri. Sehingga APBN memang sebuah UU yang cukup khusus,” jelas Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Giliran Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 52 T

    Giliran Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 52 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 menjadi sebesar Rp 52,02 triliun. Jumlah itu bertambah Rp 4,88 triliun dari pagu indikatif awal Rp 47,13 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 diusulkan senilai Rp 41,64 triliun.

    “Secara keseluruhan kami ingin mengusulkan pagu Kemenkeu tahun 2026 sebesar Rp 52.017.195.644.000, yaitu Rp 47.132.862.219.000 ditambah Rp 4.884.333.425.000. Ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal,” kata Suahasil dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Suahasil menyebut tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan strategis yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara Rp 1,20 triliun, layanan mandatori dan prioritas Rp 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai Rp 1,90 triliun dan kebutuhan dasar unit eselon I baru Rp 41,32 miliar.

    “Seperti halnya pagu indikatif seluruh kementerian/lembaga yang lain dialokasikan adalah untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor dan belanja pelaksanaan tusi dasar secara minimal. Untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran, ini juga berlaku untuk K/L yang lain,” ucap Suahasil.

    Sementara itu, total keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 untuk lima program yaitu (1) program kebijakan fiskal, (2) program pengelolaan penerimaan negara, (3) program pengelolaan belanja negara, (4) program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta (5) program dukungan manajemen.

    Adapun total anggaran 7 BLU di bawah Kemenkeu dialokasikan sebesar Rp 10,38 triliun di 2026. Jumlah tersebut terdiri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 3,93 triliun, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Rp 6,06 triliun, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 43,01 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp 69,60 miliar, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp 95,64 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 163,47 miliar, serta Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Rp 15,03 miliar.

    Menanggapi itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengaku heran Kemenkeu mengusulkan tambahan anggaran saat perannya sebagai penguasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Jadi Ibu (Sri Mulyani) minta sama Ibu juga. Saya nggak tau ini bilangnya gimana, jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Terus minta persetujuan kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang, apalagi yang di pinggir-pingirnya,” tutur Misbakhun dalam kesempatan yang sama.

    Misbakhun menyebut usulan tambahan anggaran itu akan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing unit eselon I. “Kita memahami bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi seperti yang digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa kita harus efisien dalam penggunaan anggaran,” imbuh Misbakhun.

    Tonton juga video “Kelakar Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen karena Punya 3 Wamen” di sini:

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemenkeu Disunat Rp 8,9 T

    Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemenkeu Disunat Rp 8,9 T

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut dipotong Rp 8,9 triliun di 2025. Hal itu dikarenakan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Sri Mulyani mengatakan anggaran Kemenkeu di 2025 termasuk BLU awalnya sebesar Rp 53,19 triliun dan jika tidak termasuk BLU sebesar Rp 42,82 triliun. Anggaran tersebut harus dipotong Rp 8,9 triliun.

    “Dari 2025 Rp 42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp 8,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan efisiensi anggaran 2025 diprioritaskan pada anggaran belanja pegawai dan operasionalisasi kantor. Penggunaan sarana kantor dilakukan secara sharing dan efisien.

    “Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mendorong efisiensi lebih lanjut di tahun anggaran 2025 ini melalui prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor dan penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien,” ucap Suahasil.

    Suahasil menyebut efisiensi anggaran ini bukan yang pertama dilakukan. Adapun total efisiensi Kemenkeu tahun 2020-2024 mencapai Rp 2,82 triliun.

    “Dengan seluruh penerapan efisiensi anggaran ini, maka terjadi efisiensi secara makro dalam pengelolaan APBN. Pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara,” beber Suahasil.

    Tonton juga video “Usul Tambahan Anggaran Rp 48 T, Kementerian PKP: 91% untuk Rakyat” di sini:

    (acd/acd)

  • DPR setujui usulan pembukaan blokir anggaran Ombudsman Rp63,9 miliar

    DPR setujui usulan pembukaan blokir anggaran Ombudsman Rp63,9 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pembukaan blokir anggaran Ombudsman RI tahun 2025 sebesar Rp63,9 miliar yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan program prioritas lembaga, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Ombudsman RI segera menyusun dan menyampaikan rincian alokasi anggaran tahun 2025 sebagai bahan pendukung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Ombudsman perlu segera menyusun dan menyampaikan detail alokasi anggaran tahun 2025 sesuai dengan jenis belanja, kegiatan, serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI,” ujar Zulfikar, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih melaporkan bahwa realisasi APBN Ombudsman tahun 2024 mencapai Rp234,9 miliar atau 97,6 persen dari pagu efektif sebesar Rp240,7 miliar.

    Melanjutkan penjelasannya, ia menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2025, Ombudsman memperoleh pagu awal sebesar Rp255,5 miliar, namun setelah efisiensi sebesar Rp63,9 miliar, pagu efektif menjadi Rp191,5 miliar.

    Hingga 7 Juli 2025, Ombudsman mencatat realisasi anggaran telah mencapai Rp105,9 miliar.

    “Walaupun mengalami keterbatasan anggaran, pelaksanaan program kerja Ombudsman RI sepanjang tahun 2025 hingga Juni masih berjalan sesuai target,” kata Najih.

    Dalam rapat, turut hadir para Anggota Ombudsman RI, yakni Dadan Suparjo Suharmawijaya, Indraza Marzuki Rais, dan Robert Na Endi Jaweng. Hadir pula Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu.

    Selain bersama Ombudsman RI, RDP juga digelar bersamaan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 435,6 miliar, atau Rp 7.074 triliun (kurs Rp 16.240/US$) pada Mei 2025. Posisi ini lebih tinggi dari posisi April 2025 yang sebesar US$ 431,5 miliar.

    Namun, pertumbuhannya tercatat melambat. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar US$ 435,6 miliar, atau secara tahunan tumbuh 6,8% (yoy). Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2% (yoy).

    “Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers, Senin (14/7/2025).

    Adapun, BI juga mencatat ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar US$ 209,6 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% (yoy) pada April 2025.

    Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    Denny mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Sementara itu, BI juga merekam ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 196,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4% (yoy).

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8% menjadi 1,2% pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2% (yoy) pada April 2025.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5% terhadap total ULN swasta.

    “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6% dari total ULN,” tegas Denny.

    Dia menambahkan dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengeboran Sumur Pengembangan Capai 337 Sumur Mei 2025, Naik 20% YoY

    Pengeboran Sumur Pengembangan Capai 337 Sumur Mei 2025, Naik 20% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat sebanyak 337 sumur pengembangan sudah di bor per Mei 2025. Jumlah ini meningkat 20% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 281 sumur.

    Pengeboran sumur pengembangan merupakan kegiatan pengeboran yang dilakukan di area lapangan minyak dan gas bumi yang sudah terbukti mengandung cadangan, dengan tujuan untuk memaksimalkan produksi hidrokarbon dari lapangan tersebut.

    Artinya, berbeda dengan sumur eksplorasi yang mencari cadangan baru, sumur pengembangan difokuskan pada eksploitasi cadangan yang sudah ada.

    SKK Migas mengatakan, keberhasilan kegiatan pengeboran sumur pengembangan menjadi salah satu kontributor pada naiknya produksi dan lifting minyak dan gas pada Juni 2025. Tercatat pada Juni 2025 lifting minyak sudah berada di atas target APBN yang sebesar 605.000 barel per hari (bph).

    “SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama [KKKS] agar target pengeboran sumur pengembangan 2025 yang sebanyak 993 sumur dapat dituntaskan,” ucap SKK Migas melalui keterangan resmi dikutip Minggu (13/7/2025).

    Oleh karena itu, SKK Migas terus mendorong KKKS untuk melakukan percepatan kegiatan pengeboran sumur pengembangan.

    Berdasarkan data histori kegiatan pengeboran sumur pengembangan setelah terus mengalami penurunan dari 2014 hingga 2017, mulai 2018 realisasi kegiatan pengeboran sumur pengembangan terus meningkat hingga saat ini.

    SKK Migas mencatat, ketika pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2022, kegiatan pengeboran sumur pengembangan juga justru meningkat. Lihat saja, pada 2020 sebanyak 395 sumur yang sudah dibor, lalu naik di 2021 menjadi 616 sumur, dan di 2022 sebanyak 780 sumur.

    Menurut SKK Migas, capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, dengan di 2023 mencapai 799 sumur dan di 2024 mencapai 899 sumur.

    “Pada semester kedua 2025, SKK Migas dan KKKS terus berkoordinasi dan melakukan upaya-upaya out of the box untuk dapat merealisasikan target kegiatan pengeboran sumur pengembangan di tahun 2025 yang mencapai 993 kegiatan pengeboran sumur pengembangan,” katanya.