Xcloud.id

Topik: APBN

  • Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini prihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026.

    “Belum (bertemu Menkeu). Tapi kita sudah bersurat,” ungkal Rini di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan, Jakarta, dikutip pada Senin (24/11/2025).

    Menteri Rini menegaskan mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Namun ia menggarisbawahi bahwa rencana tersebut bergantung kepada kemampuan fiskal negara.

    “Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji. Tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal,” tegasnya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), Luky Alfirman. Ia mengaku telah menerima surat yang dikirimkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

    “Kita baru saja menerima surat dari Menpan-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun,” ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2025, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya untuk menerapkan kebijakan ini perlu kajian mendalam yang tentu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan masyarakat. Salah satunya pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal.

    “Kan remunerasi salah satu faktor dan elemennya. Kita selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN seperti apa. Tentu saja kita melihat kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang kita pertimbangkan,” jelasnya.

  • Mentan pastikan serapan anggaran 2025 bisa capai 93 persen di Desember

    Mentan pastikan serapan anggaran 2025 bisa capai 93 persen di Desember

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan serapan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 dapat mencapai 93 persen pada Desember melalui optimalisasi program prioritas dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis di seluruh daerah.

    “Kami terus berupaya meningkatkan serapan anggaran, diproyeksikan realisasi penyerapan sampai Desember (2025) mencapai minimal 93 persen,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

    Kementerian Pertanian mencatat hingga 20 November 2025, realisasi serapan anggaran telah mencapai 72,41 persen atau sekitar Rp22 triliun dari pagu anggaran 2025.

    “Progres realisasi anggaran Kementerian Pertanian sampai dengan 20 November 2025 dengan memperhitungkan outstanding kontrak, kontrak ikatan lockdown, dan blokir anggaran mencapai 72,41 persen,” bebernya.

    Adapun pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp31,91 triliun, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp2,46 triliun untuk mendukung peningkatan produksi komoditas strategis nasional.

    Dari pagu tersebut, terdapat blokir perjalanan dinas senilai Rp136 miliar yang dijaga pemanfaatannya secara selektif dan hanya dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan rekomendasi Kementerian Keuangan secara resmi.

    Selain itu, terdapat blokir non perjalanan dinas bersumber dari pendanaan pinjaman luar negeri mencapai Rp572 miliar sehingga perhitungan pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp31,12 triliun sepanjang tahun anggaran berjalan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025). ANTARA/Harianto

    Ia menuturkan tambahan anggaran ABT diberikan atas arahan langsung Presiden agar Kementan mempercepat peningkatan produksi tebu, kopi, kelapa, kakao, mente, lada, dan pala melalui perluasan kawasan dan penguatan pembenihan.

    Menurut Mentan keterlambatan serapan dipengaruhi adanya blokir sebesar Rp8 triliun pada September dan sebagian blokir yang bertahan pada Oktober sehingga sejumlah kegiatan belum dapat dieksekusi maksimal.

    Kementan terus mengupayakan percepatan realisasi anggaran melalui monitoring intensif dan koordinasi melekat dengan satuan kerja daerah agar pelaksanaan kegiatan tetap akuntabel dan sesuai pedoman keuangan negara.

    “Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72 persen, tapi insya Allah di akhir tahun kami upayakan 93 persen capaian belanja APBN,” tegas Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Ngadu ke DPR Anggaran Masih Terblokir Rp 8 T

    Mentan Ngadu ke DPR Anggaran Masih Terblokir Rp 8 T

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan serapan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) baru mencapai 72,41% dari pagu Rp 31,91 triliun di 2025. Amran menyebut, masih kurangnya penyerapan ini disebabkan oleh anggaran Kementan yang masih diblokir Kementerian Keuangan sebesar Rp 8 triliun.

    “Di bulan September masih ada blokir Rp 8 triliun, dan Oktober masih ada blokir sebagian. Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72%, tapi insyaallah di akhir tahun kami upayakan 93% capaian belanja APBN,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Amran menjelaskan pagu anggaran Kementan 2025 sebesar Rp 31,91 triliun, termasuk anggaran belanja ABT sebesar Rp 2,46 triliun. Pemblokiran anggaran dilakukan juga pada anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 136 miliar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan dijaga pemanfaatannya secara selektif.

    “Dapat dimanfaatkan setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi dan blokir non perjalanan dinas yang bersumber dari pendanaan pinjaman luar negeri sebesar Rp 572 miliar. Dengan demikian, pagu efektif Kementerian Pertanian 2025 adalah Rp 31,12 triliun,” terangnya.

    Dia juga menerangkan anggaran yang bersumber dari ABT merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto secara langsung kepada Kementerian Pertanian agar segera meningkatkan produksi komoditas pertanian strategis antara lain, tebu, kopi, kelapa, kakao, menteh, lada, dan pala.

    Peningkatan produksi sejumlah komoditas itu dilakukan melalui program pengembangan kawasan, penguatan pembenihan, tanaman perkebunan, dan dukungan manajemen serta teknis lainnya.

    Meski serapan anggaran baru 72,41% pada penghujung tahun 2025 ini, Amran meyakini penyerapan akan mencapai 93% pada Desember 2025.

    “Kami terus berupaya meningkatkan serapan anggaran, diproyeksikan realisasi penyerapan, sampai Desember mencapai minimal 93%. Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • 10 Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara? Nasional

    10 Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara? Nasional

    Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Presiden RI Prabowo Subianto ingin menggunakan uang hasil rampasan dari koruptor untuk membiayai program pemerintah. Bagaimana caranya?
    Prabowo ingin dana hasil penyitaan koruptor akan diarahkan ke sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan, bahkan untuk membayar utang kereta cepat Whoosh.
    Lalu, bagaimana mekanisme atau alur penggunaan uang hasil sitaan korupsi untuk dapat digunakan membiayai program pemerintah?
    Pakar hukum pidana dan perdata Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa penggunaan uang rampasan korupsi mengikuti mekanisme atau aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
    APBN
    ) yang berlaku.
    Alur penggunaan uang hasil rampasan korupsi untuk membiayai proyek pemerintah tetap harus tunduk pada mekanisme APBN. Yakni, meliputi siklus perencanaan, pengajuan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
    “Boleh digunakan, tapi harus tetap memakai mekanisme APBN. Artinya, uang sitaan itu masuk dulu ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP), lalu dikeluarkan kembali melalui RAPBN,” ujar Fickar kepada
    Kompas.com
    , Jumat (21/11/2025).
    Selama ini, kata dia, mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak. Namun uang sitaan korupsi yang masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sah digunakan untuk membiayai program pemerintah, selama melalui pintu anggaran yang benar.
    “Selama ini pendapatan negara yang mayoritas itu dari pajak, karena aktivitas kita apapun pasti kena pajak melalui PPN 11 persen,” lanjut dia.
    Menurut Fickar, mekanisme penggunaan uang rampasan kasus korupsi untuk digunakan dalam membiayai program pemerintah sudah memiliki alur yang baku.
    Dia mengatakan, uang sitaan hasil korupsi itu dipulihkan dulu dalam proses hukum, baik oleh penyidik KPK maupun Kejaksaan Agung atau Kejagung.
    Setelah itu, dananya wajib disetor ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Anggaran.
    “Dari KPK atau Kejagung, langsung masuk kas negara atau ke Dirjen Anggaran, ya alurnya biasa melalui pengesahan RAPBN ke DPR,” lanjutnya.
    Ia menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut tidak bisa langsung dieksekusi pemerintah begitu saja.
    Perlu ada pengajuan RAPBN ke DPR dan kemudian dibahas oleh parlemen.
    “RAPBN itu berisi macam-macam rencana pembiayan semua program pemerintah. Jadi tidak bisa semaunya uang masuk lantas diambil keluar oleh Presiden,” kata Fickar.
    Dengan demikian, jika dana sitaan ingin digunakan rakyat dalam berbagai program pemerintah, maka anggaran tersebut harus melalui usulan dari kementerian/lembaga terkait kepada Kementerian Keuangan, dibahas bersama DPR, dan baru kemudian bisa dieksekusi.
    Fickar menegaskan bahwa dalam APBN tidak ada kategori khusus yang membuat uang rampasan korupsi dapat digunakan secara instan.
    Semua tetap tunduk pada mekanisme yang sama.
    “Tidak ada yang khusus. Semua ada aturan dan mekanismenya. Tidak bisa seenaknya,” tegas Fickar.
    Ia juga menyinggung sikap ketat pemerintah dalam memastikan efisiensi penggunaan dana negara. Jika suatu anggaran tidak dipakai oleh kementerian, maka bisa ditarik kembali.
    Dana-dana tersebut juga tidak boleh mengendap dan dibungakan di bank.
    Sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    berjanji bahwa uang negara hasil rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap. Dana yang berhasil dipulihkan itu akan segera dikembalikan ke rakyat melalui program-program pemerintah.
    Pertama, uang hasil korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dapat dipakai untuk merevitalisasi ribuan sekolah. Hal ini disampaikan Prabowo Oktober lalu usai menyaksikan seremonial penyerahan uang Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Menurut Prabowo, uang senilai Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki 8.000 sekolah, jika tidak dikorupsi.
    “Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Prabowo juga berjanji bahwa uang belasan triliun itu juga akan digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.
    “Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
    Prabowo juga menyatakan agar sebagian uang sitaan kasus korupsi CPO disisihkan untuk beasiswa LPDP.
    “Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” lanjut Prabowo.
    Tak hanya itu, uang pengembalian dari para koruptor juga akan dipakai untuk membayar utang Whoosh. Prabowo memastikan pemerintah punya uang untuk membayar utang Whoosh.
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Juga, Prabowo memastikan uang korupsi tersebut akan digunakan untuk mendanai program pendidikan, termasuk digitalisasi pendidikan, melalui smartboard atau panel interaktif digital (PID) untuk setiap kelas di sekolah.
    “Ya kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya. Nanti itu semua (dari) uang-uang koruptor (yang) kita kejar,” tegas Prabowo dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat (17/11/2025).
    Jaksa Agung Burhanuddin juga mendukung penggunaan uang sitaan korupsi untuk digunakan mendukung program pemerintah. Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan berbagai kasus korupsi, dan seluruhnya menyangkut hajat hidup masyarakat.
    Dia menegaskan bahwa uang penyitaan korupsi, khususnya perkara korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
    “Tentunya dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kemenkeu, dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara,” kata dia.
    “Kemarin kami telah melakukan eksekusinya, secara resmi hari ini akan kami serahkan keseluruhannya,” lanjut Burhanuddin.
    Tidak hanya Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menggunakan uang rampasan dari para koruptor untuk kepentingan bangsa.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK mendukung penggunaan uang rampasan hasil korupsi untuk pengadaan smartboard atau papan interaktif pintar di seluruh sekolah Indonesia.
    “KPK mendukung penuh komitmen Presiden untuk mengoptimalkan asset recovery (pengembalian kerugian keuangan negara) karena memang salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, bahkan kerugian ekonomi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025), mengutip dari
    ANTARA
    .
    Budi menjelaskan bahwa KPK saat ini terus berupaya memulihkan keuangan negara dari setiap penanganan perkara melalui penyitaan sejumlah aset pada tahap awal penyidikan.
    “Tentunya penyitaan aset itu tidak hanya untuk kebutuhan proses pembuktian, tetapi sekaligus menjadi langkah awal yang positif untuk
    asset recovery
    nantinya,” ujarnya.
    Dia menegaskan bahwa sebelum uang sitaan korupsi digunaan untuk program pemerintah, tentunya aset yang disita harus berkekuatan hukum tetap atau inkrah, untuk kemudian dilakukan lelang.
    “Dari hasil lelang itu lah yang kemudian masuk ke kas negara, masuk ke dalam siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Budi.
    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pembayaran utang kereta cepat Whoosh menggunakan uang rampasan korupsi masih dalam diskusi internal pemerintah
    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya ketika berada di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).
    Purbaya mengatakan rencananya tim Kemenkeu akan diberangkatkan ke China untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek Whoosh secara spesifik. Purbaya berharap dapat ikut dalam proses diskusi itu.
    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya,” ujarnya.
    “Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
    Menanggapi rencana Prabowo, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta kepada KPK untuk terus memperkuat fungsi pemulihan aset koruptor, agar kasus korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan hukum saja.
    “Pemulihan aset adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi,” kata Rudianto di Jakarta, mengutip
    ANTARA
    , Jumat.
    “Publik butuh bukti nyata. Ketika KPK menunjukkan secara terbuka uang sitaan itu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat,” tambah dia.
    Rudianto menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah KPK dalam memperkuat pemulihan aset hasil korupsi dan memastikan dana negara kembali ke tempat yang semestinya.
    Rudianto bilang bahwa dana itu merupakan bagian dari uang sitaan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dan dana pensiunan.
    “Ini langkah penting dan harus menjadi standar dalam setiap penyelesaian kasus korupsi,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertamina Catat Produksi Sumur Ampuh Blok Rokan Capai 2.098 BOPD

    Pertamina Catat Produksi Sumur Ampuh Blok Rokan Capai 2.098 BOPD

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatatkan hasil produksi awal sebesar 2.098 barel minyak per hari (BOPD) dari Sumur Ampuh (AH030), Zona Rokan.

    Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menuturkan, uji produksi Sumur Ampuh cukup positif menyusul hasil produksi seluruhnya murni crude oil tanpa kandungan air maupun gas.

    Menurutnya, capaian ini merupakan wujud komitmen PHR dalam mengoptimalkan potensi sumber daya migas yang ada. Produksi tersebut turut menjadi bukti bahwa Wilayah Kerja (WK) Rokan hingga kini masih memiliki potensi besar sebagai salah satu tulang punggung produksi migas nasional.

    “Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan cadangan dan produksi minyak nasional, tetapi juga memberikan optimisme besar bagi industri migas di Indonesia. Tentunya tidak terlepas dari kerja keras para anak bangsa yang terlibat di dalamnya, para pekerja yang teruji dan terus berinovasi dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional,” kata Ruby melalui keterangan resmi dikutip Minggu (23/11/2025).

    Dia menjelaskan, Sumur AH030 dibor menggunakan teknik pemboran miring berarah (directional drilling) dengan mengusung konsep pengembangan ‘local attic development’. Pemboran menyasar Reservoir Menggala Formation (Fm) pada lapisan batuan MN-5580, dengan lapisan tambahan BK-5000 dan MN-5540.

    Adapun pemboran dilakukan dalam waktu tiga minggu dengan mengedepankan operasi yang lancar aman dan selamat. Ruby mengatakan, capaian produksi ini menunjukkan keberhasilan strategi pengembangan Lapangan Ampuh yang efektif, kolaboratif, dan terintegrasi antara tim bawah tanah (subsurface), reservoir, drilling serta operasi produksi.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, hasil ini menjadi pemicu semangat untuk melanjutkan eksplorasi potensi tambahan produksi dari Low Quality Reservoir (LQR) yang saat ini sedang dievaluasi oleh SKK Migas dan PHR.

    Menurutnya, upaya tersebut akan diarahkan untuk pengembangan melalui teknologi Multi Stage Fracturing (MSF) di beberapa titik potensial di WK Rokan.

    Pihaknya menilai, capaian uji produksi ini sebagai indikator keberhasilan kolaborasi pemerintah, industri hulu migas nasional dan Pertamina Hulu Rokan, serta langkah nyata menuju target produksi minyak nasional tahun 2026 sebesar 610.000 BOPD yang merupakan target APBN 2026.

    “Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama [KKKS], di mana keberhasilan MSF di PHE dapat dijadikan contoh bagi seluruh KKKS, kami segera menginstruksikan kepada Pertamina dan KKKS lainnya agar dilakukan pekerjaan MSF sebanyak 100 sumur dan pengeboran di lapangan lapangan yang baru ditemukan saat pengeboran eksplorasi sebanyak 100 sumur baik onshore maupun offshore” jelas Djoko.

  • Efektivitas Coretax dan Pemajakan Transaksi Digital untuk Target 2026 hanya Bisa Dijawab oleh Waktu

    Efektivitas Coretax dan Pemajakan Transaksi Digital untuk Target 2026 hanya Bisa Dijawab oleh Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memperkuat sistem administrasi perpajakan Coretax serta memperluas basis penerimaan yakni terhadap transaksi digital guna mendorong target penerimaan 2026. 

    Untuk diketahui, pemerintah tahun depan menargetkan penerimaan pajak hingga Rp2.357,7 triliun sebagaimana diatur pada Undang-Undang (UU) APBN 2026. 

    Otoritas pajak telah menjadikan Coretax sebagai tumpuan utama sistem administrasi pajak berbasis teknologi. Sistem tersebut pun sudah diperbaiki dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk digunakan dalam penyampaian SPT tahun depan. 

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menjelaskan penggunaan Coretax didasari oleh logika bahwasanya banyak negara yang sudah menerapkan digital tax administration atau IT-based tax administration system. 

    Harapannya, Coretax memiliki kemampuan interoperabilitas untuk akan lebih mampu mengawasi kepatuhan pajak berdasarkan database yang lebih banyak, namun dengan lebih cepat dan akurat. Akan tetapi, Prianto menilai hanya waktu yang akan mampu menjawab seberapa besar efektivitas Coretax terhadap penerimaan pajak. 

    “Ketika masih berupa rencana, logika dasarnya adalah bahwa rencana tersebut akan berjalan efektif 100%. Jadi, DJP membuat ekspektasi bahwa penguatan Coretax dan perluasan basis penerimaan ke transaksi digital memang bertujuan untuk mengejar penerimaan pajak,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (23/11/2025).

    Menurut Prianto, efektivitas Coretax maupun rencana pemajakan terhadap transaksi digital untuk mendulang penerimaan negara tahun depan hanya bisa dijawab setelah implementasi. Hasilnya nanti akan disandingkan dengan target penerimaan pajak senilai Rp2.357,7 triliun tahun depan. 

    Namun, dia mengakui bahwa transaksi bisnis digital saat ini semakin meningkat secara signifikan. Coretax pun diharapkan bisa membantu rencana ekstensifikasi penerimaan pajak oleh fiskus di 2026 mendatang. 

    “Karena transaksi bisnis secara digital semakin meningkat signifikan, Coretax menjadi sebuah kebutuhan karena DJP memerlukan proses bisnis yang andal di sistem administrasi pajaknya,” terang Prianto.

    Sebelumnya pada konferensi pers APBN KiTa November 2025, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya bakal fokus memperkuat sistem pelayanan elektronik pajak yakni Coretax. Sistem administrasi perpajakan itu bakal digunakan untuk mengawal kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. 

    Bimo juga mengungkap arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mulai memperluas basis penerimaan pajak, supaya tidak lagi mempraktikkan ‘berburu di kebun binatang’. Perluasan atau ekstensifikasi dilakukan dengan basis data yang ada. 

    “Apakah itu nanti untuk melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan,” terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, Kamis (20/11/2025). 

    Adapun, untuk mengejar target pajak tahun ini, Bimo mengatakan bakal memaksimalkan seluruh instrumen yang ada. Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025.

    Dengan demikian, otoritas pajak masih harus mengejar sisa target pemasukan Rp614,9 triliun. Bimo menyebut pihaknya masih akan menggali seluruh potensi penerimaan dengan beragam strategi yang sudah dicanangkan. 

    Misalnya, dengan mirroring data internal antarunit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Anggaran untuk PNBP. 

    “Kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kami selesaikan sampai Desember. Selain itu tentu ada strategi kami untuk penegakan hukum yang multi-door approach dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang,” terang Bimo.

  • Purbaya Kaji Penambahan Bea Masuk Anti Dumping Cs Buat Tangani Impor Ilegal

    Purbaya Kaji Penambahan Bea Masuk Anti Dumping Cs Buat Tangani Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu tengah mengkaji penambahan tarif BMAD dan BMTP. 

    Adapun merujuk pada definisinya, BMAD adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal (dumping). 

    Sementara itu, BMTP merujuk pada bea masuk atau pungutan yang dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. 

    “Jadi Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik,” terangnya, dikutip Minggu (23/11/2025). 

    Selain pengenaan BMAD dan BMTP, mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menata impor tekstil ilegal dalam bentuk balpres serta yang berada di kawasan berikat. 

    Khusus mengenai impor tekstil ilegal, Purbaya juga menyoroti soal industri penjualan pakaian impor bekas di dalam negeri (thrifting). Dia menegaskan bahwa pakaian impor bekas dari luar negeri adalah ilegal, sehingga tak akan dikenai pajak. 

    Hal itu ia sampaikan meskipun penjual pakaian thrifting meminta agar produk tersebut dilegalkan dan dikenai kewajiban pembayaran pajak.

    “Enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah itu barang itu legal? Kan enggak,” terangnya. 

    Selain itu, Purbaya turut menyatakan bakal memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pintu-pintu jalur masuk utama barang-barang dari luar negeri, salah satunya pelabuhan utama. Dia merespons kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa impor tekstil ilegal juga banyak yang berasal dari China. 

    “Nanti kami cegat di pelabuhan, kami periksa lebih teliti lagi. Kami akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang importirnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi,” ungkapnya.

  • Bima Arya ajak mahasiswa dukung Astacita jadikan Indonesia negara maju

    Bima Arya ajak mahasiswa dukung Astacita jadikan Indonesia negara maju

    “Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya dua Bapak-Ibu sekalian,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) untuk mendukung program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

    Ia menegaskan bahwa saat ini merupakan momentum terbaik sekaligus krusial bagi masa depan Indonesia. Posisi Indonesia saat ini dinilai sangat strategis untuk meraih lompatan besar menuju negara maju.

    Berdasarkan analisis sejumlah lembaga internasional, Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terkuat di dunia dalam 20 tahun mendatang.

    “Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya dua Bapak-Ibu sekalian,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) IX IARMI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

    Syarat pertama, ujar Bima, adalah kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Banyak negara mampu naik dari pendapatan rendah ke menengah, tetapi gagal melesat menuju kategori pendapatan tinggi. Di Asia hanya lima negara yang berhasil, sementara di Eropa terdapat 14 negara.

    “Kalau kita gagal keluar dari jebakan kelas menengah ini, maka kita akan berputar-putar di situ dalam waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

    Syarat kedua ialah memanfaatkan bonus demografi. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang dominan. Karena itu, potensi ini harus dioptimalkan agar target Indonesia Emas 2045 dapat dicapai.

    “Asta Cita bicara itu Bapak-Ibu sekalian, Asta Cita bicara tentang pendidikan, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, adalah menyiapkan anak-anak muda, menyiapkan sektor produktif tadi,” tuturnya.

    Selain itu, Bima menjelaskan bahwa Asta Cita juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa dari semua pihak untuk merealisasikannya.

    Berikutnya, ia berpandangan, Asta Cita dapat disederhanakan menjadi dua tema besar, yakni pendidikan–teknologi dan pemerintahan yang efektif. Ia lantas menilai moto IARMI, “Widya Castrena Dharma Siddha” yang bermakna penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, sejalan dengan arah Asta Cita.

    “IARMI punya peran yang signifikan dan strategis apalagi bersinergi dan fokus kepada dua bidang tadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa pemerintahan yang efektif adalah cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Agenda retret kepala daerah juga menargetkan efektivitas pemerintahan, termasuk efisiensi APBN dan APBD. Menurutnya, semangat penggemblengan dan kaderisasi yang dijalankan IARMI sejalan dengan hal tersebut.

    “Keprajuritan ini adalah pengabdian. Keprajuritan ini adalah kepemimpinan. Keprajuritan ini adalah pemerintahan yang efektif,” jelasnya.

    Bima kemudian membayangkan dua bentuk sinergi yang dapat diperkuat IARMI dalam mendukung Asta Cita. Pertama, sinergi antara IARMI dengan birokrasi, lembaga akademik, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta penguasaan teknologi dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

    Kedua, menyiapkan generasi Z sebagai calon pemimpin pada 2045, mulai dari kepala daerah hingga presiden, melalui pembekalan karakter, pengetahuan, dan talenta kepemimpinan.

    “Saya membayangkan, kalau IARMI bersinergi dengan Kemendagri, dengan kementerian-kementerian yang ada, dengan para rektor, menggembleng, melatih, memupuk talenta kepemimpinan mahasiswa dengan Menwa (Resimen Mahasiswa) sebagai motor utamanya, maka akan kita pastikan mereka siap menggantikan kita 20 tahun yang akan datang,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Program Prioritas Prabowo, Sudah Telan Rp 611 Triliun

    Daftar Program Prioritas Prabowo, Sudah Telan Rp 611 Triliun

    Jakarta –

    Pemerintah melaksanakan sejumlah program prioritas dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 10 bulan di tahun 2025, program-program tersebut telah menelan anggaran sebesar Rp 611 triliun.

    Anggaran tersebut terserap untuk pelaksanaan sebanyak 17 program yang terbagi ke dalam empat kategori. Kategori tersebut antara lain penguatan dan proteksi daya beli, pelayanan publik, stabilitas harga dan produksi, serta sarpras publik dan produktivitas.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi hingga bulan Oktober 2025 tersebut setara dengan 65,8% dari pagu yang telah disiapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 929 triliun.

    “Beberapa program prioritas pemerintah tahun 2025 pagunya Rp 929 triliun dan telah dijalankan sebesar Rp 611,7 triliun atau 65,8% dari target,” kata Suahasil, dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa edisi November 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/11/2025).

    Berikut daftar realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto hingga Oktober 2025:1. Penguatan & Proteksi Daya Beli

    – Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Realisasi Rp 27,5 triliun dari pagu Rp28,7 triliun atau setara 96%

    – PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya bagi 14,9 juta Siswa: Realisasi Rp23,8 triliun dari pagu Rp 27,7 triliun atau setara 86%

    – Kartu Sembako/BPNT (termasuk BLTS) untuk 18,3 juta KPM: Realisasi Rp 54,1 triliun dari pagu Rp 58,4 triliun atau setara 93%

    – Bantuan luran PBI JKN kepada 96,8 juta Peserta: Realisasi Rp 40,6 triliun dari pagu Rp 46,5 triliun atau setara 88%

    – TPG/TPD Non PNS bagi 1,2 Guru/Dosen: Realisasi Rp 16,5 triliun dari pagu Rp 21,2 triliun atau setara 78%

    – Program Perumahan untuk 212,6 ribu Rumah: Realisasi Rp 24,8 triliun dari pagu Rp 52,1 triliun atau setara 48%

    2. Pelayanan Publik

    – Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 39,7 juta Penerima: Realisasi Rp 32,7 triliun dari pagu Rp 71 triliun atau setara 46%

    – Cek Kesehatan Gratis & TB bagi 57,2 Juta Peserta, serta revitalisasi 32 RS: Realisasi Rp 5,6 triliun dari pagu Rp 9,3 triliun atau setara 60%

    – Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda untuk 165 Sekolah: Realisasi Rp 1,4 triliun dari pagu Rp 10,2 triliun atau setara 13%

    3. Stabilisasi Harga & Produksi

    – Subsidi Non Energi, a.l. Subsidi KUR dan Pupuk bagi 9,5 juta Petani: Realisasi Rp 59,5 triliun dari pagu Rp 104,5 triliun atau setara 57%

    – Subsidi/Kompensasi Energi untuk 42,5 juta pelanggan listrik bersubsidi: Realisasi Rp 255,5 triliun dari pagu Rp 394,3 triliun atau setara 65%

    – Lumbung Pangan untuk 2,2 juta hektare kawasan padi: Realisasi Rp 11,8 triliun dari pagu Rp 20,6 triliun pagu atau setara 57%

    – Bulog dan cadangan pangan berupa beras/gabah 2,1 Juta ton: Realisasi Rp 22,1 triliun dari pagu Rp 22,1 triliun atau sudah 100%

    4. Sarana prasarana Publik & Produktivitas

    – Renovasi/Revitalisasi Sekolah untuk 12,5 ribu Sekolah: Realisasi Rp 13,5 triliun dari pagu Rp 20 triliun atau setara 67%

    – Bendungan, Irigasi, & Operasi-pemeliharaan Sarpras SDA: Realisasi Rp 11,9 triliun dari pagu Rp 23,0 triliun atau setara 52%

    – Preservasi Jalan dan Jembatan: Realisasi Rp 8,8 triliun dari pagu Rp 17,3 triliun atau setara 51%

    – Kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin (BINS): Realisasi Rp 1,6 triliun dari pagu Rp 2,6 triliun atau setara 62%

    (shc/hns)

  • Kalau Tak Ada Tantangan, Nggak Menarik

    Kalau Tak Ada Tantangan, Nggak Menarik

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 bisa mencapai 6% atau di atas target APBN. Pada kuartal keempat 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa di atas 5,5%.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai target tersebut sebagai tantangan yang harus dikerjakan. Ia juga menyebut siap dipecat jika pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak mencapai target.

    “Dengan demikian saya harapkan tahun depan ekonomi bukan 5,4% seperti target APBN, saya ingin dorong ke 6%. Ya kalau risikonya apa saya ngomong gini? Kalau nggak kecapai gua dipecat. Tapi kalau nggak ada challenge nggak menarik untuk saya, lebih baik saya duduk di rumah aja,” ujar Purbaya dalam Ecoverse 2025 di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Tak hanya itu, Purbaya juga menargetkan ekonomi bisa mendekati 8% pada tahun ke-3 atau ke-4.

    “Tahun depannya kita coba dorong lebih cepat lagi lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Mungkin tahun ketiga keempat udah keliatan tuh 8%, udah dekat tuh jadi kita bisa mewujudkan,” tutur Purbaya.

    Purbaya juga menyinggung pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengandalkan swasta sebagai mesin penggerak perekonomian, sementara Presiden ke-7 Joko Widodo mengandalkan belanja pemerintah sebagai mesin pertumbuhan. Dua jurus menggenjot pertumbuhan tersebut akan dikombinasikan Purbaya.

    “Zamannya SBY mesinnya mesin swasta, zamannya Pak Jokowi mesin pemerintah. Tumbuhnya 6% sama 5%. Kalau saya gabung 6% lebih nggak terlalu sulit, tambah dengan perbaikan iklim investasi, pengurangan bottleneck yang menghambat real sector dan perusahaan harusnya pertumbuhan yang lebih cepat bisa dicapai,” terang Purbaya.

    (ily/hns)