Xcloud.id

Topik: APBN

  • Kimia Farma Ikut Andil Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih, Ini Strateginya – Page 3

    Kimia Farma Ikut Andil Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih, Ini Strateginya – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan apresiasi atas peluncuran 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.

    Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini bergantung pada pengelolaan pendanaan yang jelas, regulasi yang kuat, dan mitigasi risiko kebocoran dana agar dampaknya efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

    “Kami di Komisi XI mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo yang menunjukkan keberpihakan pada ekonomi desa. Namun, dengan skala sebesar 80.081 koperasi yang melibatkan dana publik besar, pemerintah harus memastikan program ini berjalan dengan tata kelola yang baik,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (22/7).

    Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti pentingnya skema pendanaan yang matang dan berkelanjutan. Inpres no. 9/2025 menyebutkan empat sumber pendanaan awal untuk Koperasi Merah Putih, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Terkait hal ini, ia menyarankan pendanaan lanjutan melalui sinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus koperasi, serta keterlibatan BUMN dan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Koperasi ini harus didukung ekosistem finansial yang memungkinkan mereka tumbuh mandiri, bukan hanya hidup sesaat karena suntikan modal awal,” tambahnya.

     

     

  • Istana Bantah Amplop Kondangan Dikenai Pajak Nasional 25 Juli 2025

    Istana Bantah Amplop Kondangan Dikenai Pajak Nasional 25 Juli 2025

    Istana Bantah Amplop Kondangan Dikenai Pajak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pihak Istana membantah adanya isu pungutan
    pajak
    dari amplop kondangan atau
    hajatan
    .
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Direktorat Jenderal
    Pajak
    Kementerian Keuangan juga sudah memberikan keterangan.
    “Direktorat Pajak kan sudah menjelaskan ya mengenai isu yang sedang ramai di publik bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan dari acara-acara pernikahan, tidak ada itu, belum,” ungkap Prasetyo, di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
    Sebagaimana diketahui, kabar soal pajak untuk amplop kondangan bermula dari pernyataan anggota Komisi VI DPR RI,
    Mufti Anam
    , saat rapat dengar pendapat bersama Danantara dan Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
    Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan memungut pajak dari amplop kondangan yang didapatkan masyarakat dari acara hajatan.
    “Kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah. Nah, ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit,” kata Mufti.
    Mufti menilai,
    Direktorat Jenderal Pajak
    (DJP) sangat masif memungut pajak dari masyarakat sebagai upaya menambal defisit APBN akibat penerimaan negara yang berkurang karena dividen BUMN dialihkan ke BPI Danantara.
    Pernyataan dari anggota dewan tersebut kemudian menuai beragam kritikan dan komentar dari warganet.
    Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rosmauli, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk mengenakan pajak terhadap amplop kondangan.
    “Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital,” ujar Rosmauli, kepada Kompas.com, Rabu (23/7/2025).
    Menurut dia, pernyataan tersebut muncul akibat kesalahpahaman terhadap prinsip dasar perpajakan yang berlaku secara umum.
    Ia menuturkan, tidak semua aktivitas bisa dikenakan pajak.
    Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) memang diatur bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis, termasuk hadiah atau pemberian uang, dapat menjadi obyek pajak.
    Kendati demikian, penerapannya tidak bisa dilakukan secara serta-merta dalam semua situasi.
    “Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP,” ujar Rosmauli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian ESDM Tegaskan Kuota Subsidi Tak Bertambah meski Kopdes Dipersilakan Jual Elpiji 3 Kg

    Kementerian ESDM Tegaskan Kuota Subsidi Tak Bertambah meski Kopdes Dipersilakan Jual Elpiji 3 Kg

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan menambah kuota subsidi dalam APBN 2025 meski telah mengizinkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ikut menyalurkan elpiji 3 kilogram (kg).

    Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, Koperasi Desa memang telah diberikan peran sebagai sub-pangkalan untuk mendistribusikan elpiji 3 kg.

    “Enggak (menambah kuota subsidi). Malah turun harusnya,” ujar Tri Winarno kepada media, Kamis, 24 Juli.

    Dia menjelaskan, penyebaran elpiji melalui Koerasi Desa Merah Putih akan mendukung distribusi elpiji subsudi yang lebih merata dan tepat sasaran sehingga bisa diterima kasyarakat yang berhak

    “Katakanlah seribu. Terus pengencernya banyak, gitu. Nah kan berarti seribu ya dibagi 10 ya jadi 100-100. Kalau misalnya seribu dibagi 2 kan 500-500. Kira-kira gitu lah,” jelasnya.

    Saat ditanya terkait Elpiji Satu Harga, Tri menyebut pemerintah tidak akan bergantung pada Koperasi Merah Putih.

    “Enggak juga, semua enggak harus melalui dia (Kopdes). Tapi yang jelas, itu nanti untuk yang Merah Putih itu punya untuk sub-pangkalan,” kata Tri.

    Meski telah menjadkan Koperasi DesaMerah Putih sebagai sub pangkalan, Tri menyebut potensi penyelewengan hara masih menjadi tantangan pemerintah. Namun ia memastikan Kementerian ESDM akan memperkuat sistem pendataan dan pengawasan berbasis data.

    “Nanti ada sistem yang lagi dibuat. Tapi mudah-mudahan lebih tepat lah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, Pertamina mengambil peran untuk distribusi elpiji melalui Koperasi Merah Putih.

    Simon menegaskan, peran Pertamina sebagai BUMN energi bukan hanya memastikan ketersediaan energi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan yang kuat berbasis perdesaan.

    “Melalui program ini, Pertamina mendukung dan mendorong pemerataan akses energi sekaligus memperkuat ekonomi desa sebagai bagian dari pembangunan nasional,” ujar Simon, Senin, 21 Juli.

    Dia menambahkan, Pertamina berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan desa, salah satunya melalui distribusi elpiji di koperasi desa, sehingga memperluas akses masyarakat desa terhadap produk elpiji.

  • Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dari Sekretaris Menko Airlangga

    Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dari Sekretaris Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2025 mampu menembus target 5,2%, seiring kondisi pasar yang lebih kondusif pada semester II/2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso mengakui bertambahnya tantangan kondisi perekonomian skala global maupun domestik masih membutuhkan dorongan kebijakan akseleratif melalui APBN maupun non-APBN. 

    Namun, mulai muncul sentimen positif atas sebagian komponen produk domestik bruto (PDB), sehingga tren anjloknya pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal belakangan pun masih bisa dibalas pada paruh akhir 2025.

    “Perkembangan terakhir, misalnya dengan realisasi beberapa kesepakatan dagang dan sinyal positif lain, kami berharap 2025 masih mampu menjangkau 5,2%, dan untuk 2026 sebenarnya sepanjang situasinya masih kondusif seperti ini, kami yakin bisa di 5,4%,” ungkapnya ketika menghadiri diskusi Bisnis Indonesia Forum, Rabu (23/7/2025).

    Sebagai contoh, komponen konsumsi pemerintah masih bisa didorong lewat akselerasi penyerapan belanja APBN. Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pun berpotensi bangkit, berkaca dari lonjakan impor barang modal pada April dan Mei yang signifikan ketimbang tiga bulan awal 2025. 

    “Ini mengindikasikan investasi mulai jalan, dan mungkin nanti di dua kuartal ke depan akan men-generate di sektor manufaktur dan sebagainya, karena barang-barang modal yang banyak dibutuhkan utamanya adalah permesinan,” tambahnya.

    Berikutnya, konsumsi pun menuju arah lebih cerah karena indeks keyakinan konsumen per Juni 2025 naik tipis ke level 117,8 basis poin dari sebelumnya 117,5 basis poin, begitu juga dengan indeks penjualan riil ke 233,7 basis poin dari sebelumnya 232,4 basis poin.

    Menurut Susiwijono yang membantu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto itu, keberhasilan Indonesia dalam memperkuat keberadaannya dalam lanskap perdagangan internasional menjadi salah satu sentimen positif buat geliat perekonomian secara umum, maupun dunia usaha secara khusus.

    Mulai dari keberhasilan negosiasi terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), realisasi perjanjian EU-CEPA dengan Uni Eropa, perjanjian dengan Eurasia, serta perluasan akses pasar ke negara-negara bagian OECD maupun BRICS.

    Oleh karena itu, demi menjaga momentum akselerasi, pemerintah akan mengoptimalkan strategi jangka pendek, seperti mendorong belanja, memperkuat sektor industri pengolahan dan padat karya, program subsidi kredit perumahan, menggenjot konsumsi dari sektor pangan dan efek berganda program makan bergizi gratis, serta optimalisasi sektor pariwisata pada momen-momen puncak permintaan. 

  • Presiden Prabowo arahkan anggaran 2026 biayai program prioritas

    Presiden Prabowo arahkan anggaran 2026 biayai program prioritas

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan terkait hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Presiden Prabowo arahkan anggaran 2026 biayai program prioritas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 22 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Rancangan APBN 2026 difokuskan pada pembiayaan program prioritas pemerintah dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan mendorong reformasi regulasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7), seusai melapor kepada Presiden terkait finalisasi nota keuangan dan RAPBN yang akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus 2025.

    “Belanja difokuskan kepada program-program penting, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik,” katanya menyampaikan arahan Presiden Prabowo.

    Menurut Sri Mulyani, sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah dan madrasah, serta pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan menjadi inti pembahasan bersama Presiden.

    Pemerintah juga akan memperkuat belanja pada sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, hingga pengembangan riset dan inovasi.

    Ia menambahkan, defisit akan dijaga dalam batas yang sehat maksimal tiga persen, agar tetap memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.

    Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar APBN tidak menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi.

    Untuk itu, Menkeu mendorong reformasi regulasi agar diperkuat, sehingga mempermudah investasi, perdagangan, dan memperluas peran lembaga, seperti Danantara, dalam tata kelola aset negara.

    Sri Mulyani meminta publik menantikan pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus mendatang, yang akan menjadi momentum penting dalam menyampaikan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional 2026.

    Sumber : Antara

  • Menko AHY Sentil Banyak Infrastruktur Megah tapi Tak Berdampak Signifikan

    Menko AHY Sentil Banyak Infrastruktur Megah tapi Tak Berdampak Signifikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap temuannya mengenai sejumlah infrastruktur megah tetapi tak memiliki dampak signifikan pada masyarakat.

    AHY menjelaskan portofolio infrastruktur nasional yang kurang memiliki dampak pada masyarakat di antaranya mulai dari jalan tol hingga pelabuhan.

    “Sejumlah proyek infrastruktur besar seperti bandara, dermaga, jalan, dan bendungan yang  meskipun secara fisik rampung dan tampak megah, belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/7/2025).

    Alhasil, AHY menyebut praktik tersebut menimbulkan inefisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, dia berkomitmen untuk menghentikan inefisiensi selama periode Presiden Prabowo Subianto.

    AHY berpandangan, paradigma pembangunan nasional perlu bergeser dari sekadar menyelesaikan proyek infrastruktur menjadi pendekatan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

    Pembangunan, lanjut AHY, tidak lagi cukup diukur dari jumlah proyek yang selesai. Tetapi perlu mempertimbangkan sejauh mana infrastruktur tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan secara merata, dan menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah: setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari,” ujar Menko AHY.

    Sejalan dengan hal itu, AHY menggarisbawahi pentingnya integrated planning atau perencanaan terpadu sebagai kunci efektivitas pembangunan. 

    Menurutnya, pembangunan yang tidak dirancang secara holistik berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara dan melahirkan infrastruktur yang tidak berdampak.

    “Ini harus kita perbaiki. Kalau perencanaan tidak terintegrasi, pelaksanaannya bisa tidak efektif dan hasilnya tidak langsung berdampak. Karena itu, kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan,” pungkasnya.

  • ESDM Tegaskan Tidak Ada Tambahan Kuota LPG 3 Kg meski Kopdes jadi Penyalur

    ESDM Tegaskan Tidak Ada Tambahan Kuota LPG 3 Kg meski Kopdes jadi Penyalur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada penambahan kuota LPG 3 kg subsidi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) jadi penyalur.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, Kopdes akan berperan sebagai sub-pangkalan dalam distribusi gas melon itu. 

    Dia pun menegaskan bertambahnya jumlah penyalur tidak berarti akan menambah pasokan LPG 3 Kg.

    Menurutnya, kuota LPG 3 kg yang ditetapkan bakal disalurkan merata di Kopdes maupun sub pangkalan lain. Tri menilai, dengan memperluas titik distribusi melalui Kopdes, diharapkan penyaluran LPG 3 kg lebih merata dan tepat sasaran.

    “Katakanlah [dialokasikan] 1.000 tabung. Terus pengencernya banyak, gitu. Nah kan berarti 1.000 dibagi 10 [Kopdes] ya jadi 100-100. Kalau misalnya 1.000 dibagi 2 kan 500-500. Kira-kira gitu lah,” jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (24/7/2025).

    Lebih lanjut, Tri menyoroti tantangan menjadikan Kopdes sebagai penyalur LPG 3 kg. Menurutnya, akan tetap ada potensi penyelewengan harga di lapangan.

    Oleh karena itu, Tri mengatakan pengawasan masih menjadi tantangan. Namun, Kementerian ESDM berkomitmen untuk memperkuat sistem pendataan dan pengawasan berbasis data.

    “Nanti ada sistem yang lagi dibuat. Tapi mudah-mudahan lebih tepat lah,” ujarnya.

    Kopdes Merah Putih sendiri memang bakal menjual sejumlah komoditas bahan pangan seperti beras, minyak goreng, LPG, pupuk, hingga obat-obatan.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, pihaknya akan mengambil peran untuk distribusi LPG untuk Kopdes. Menurutnya, ini sejalan dengan visi Pertamina untuk menyediakan akses energi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

    Simon menegaskan bahwa peran Pertamina sebagai BUMN energi bukan hanya memastikan ketersediaan energi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan yang kuat berbasis perdesaan.

    “Program Koperasi Desa Merah Putih selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Melalui program ini, Pertamina mendukung dan mendorong pemerataan akses energi sekaligus memperkuat ekonomi desa sebagai bagian dari pembangunan nasional,” ujar Simon beberapa waktu lalu.

    Pertamina berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan desa, salah satunya melalui distribusi LPG di Kopdes, sehingga memperluas akses masyarakat desa terhadap produk LPG.

    Pertamina berkomitmen terus memperluas akses energi bagi masyarakat desa. Pertamina memiliki berbagai program seperti Program BBM Satu Harga dan Pertashop untuk distribusi BBM ke lokasi 3T (terpencil, tertinggal, terluar).

    Selain itu, Program Desa Energi Berdikari tak hanya memperluas akses energi bersih, namun ikut mendorong lingkungan yang lebih sehat dan perekonomian desa. Hingga kini Desa Energi Berdikari telah beroperasi di sekitar 173 desa di seluruh Indonesia.

  • Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    ‎Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja negara pada semester II 2025 agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali berada dalam target 5,2%.
    ‎
    ‎“Pemerintah mempercepat belanja, karena banyak program prioritas Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang harus kami percepat semua. Jadi, itu nanti akan mendukung rebound untuk semester II 2025,” ucap Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di gedung DPR, Kamis (24/7/2025).
    ‎
    ‎Dengan upaya percepatan belanja negara, Febrio mengatakan akan terjadi pelebaran defisit pada akhir tahun 2025 ini. Pada semester I 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 204,24 triliun. 

    Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun. Apabila dilihat dari perbandingan defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maka terjadi kenaikan dari 2,53% dari PDB menjadi 2,78% dari PDB.  
    ‎
    ‎Hal lain yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 adalah hasil negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS). Dengan adanya perubahan penetapan tarif bea masuk dari 32% ke 19%, maka akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Besaran tarif ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia karena lebih rendah dari negara-negara lain di Asean.

  • Tegaskan IKN Tak Akan Mangkrak, DPR: Anggarannya Selalu Ada

    Tegaskan IKN Tak Akan Mangkrak, DPR: Anggarannya Selalu Ada

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menegaskan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menjadi proyek terbengkalai. Penegasan ini disampaikan seusai DPR menerima surat resmi dari kepala Otorita IKN terkait permohonan konsultasi perubahan rencana induk pembangunan.

    “IKN tidak akan pernah mangkrak, karena itu amanat undang-undang,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (24/7/2025).

    Menurutnya, IKN tidak akan mangkrak karena komitmen pemerintah dan DPR dalam menjaga kesinambungan proyek strategis tersebut melalui pengalokasian anggaran rutin di APBN.

    Anggaran IKN Akan Selalu Ada di APBN

    Said menjelaskan, meskipun jumlah anggaran pembangunan IKN mengalami fluktuasi setiap tahun, tetapi alokasi dana untuk Otorita IKN tetap akan tersedia di setiap APBN.

    “Setiap tahun kami anggarkan, meskipun besarannya fluktuatif sesuai kebutuhan dan prioritas. Tapi pasti anggaran untuk Otorita IKN selalu ada,” tegasnya.

    Ia juga optimistis bahwa pada tahun 2026, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN akan meningkat seiring membaiknya kekuatan fiskal nasional.

    “Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insyaallah OIKN akan ada peningkatan,” lanjutnya.

    Surat Permohonan Perubahan Rencana Induk IKN Diterima DPR

    DPR sebelumnya telah secara resmi mengumumkan bahwa mereka menerima surat dari Kepala Otorita IKN terkait konsultasi perubahan rencana induk pembangunan IKN.

    Pengumuman ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir dalam Rapat Paripurna Ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Pernyataan DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek IKN masih menjadi proyek prioritas strategis nasional, dan tidak akan terhenti meski menghadapi berbagai dinamika politik maupun ekonomi.

    Dengan jaminan anggaran IKN di APBN serta dukungan lintas lembaga, proyek Ibu Kota Nusantara diyakini akan terus berlanjut hingga penyelesaian tahap-tahap pembangunannya.

  • Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN

    Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN

    Dulu, kita sering mengalami lost opportunity karena birokrasi anggaran, tapi dengan hadirnya Danantara sebagai superholding, ini menjadi solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Dulu, kita sering mengalami lost opportunity karena birokrasi anggaran, tapi dengan hadirnya Danantara sebagai superholding, ini menjadi solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat BUMN,” kata Demer, sapaan karibnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI DPR Ri bersama Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, serta jajaran Direksi Danantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia pun menilai kehadiran Danantara sebagai langkah strategis yang mampu menyatukan berbagai entitas BUMN dalam satu kerangka keuangan yang lebih terkonsolidasi.

    Menurut dia, model pengelolaan keuangan yang sebelumnya tersentral pada dua pintu, yakni anggaran murni dan anggaran, seringkali menimbulkan kehilangan peluang ekonomi, karena tidak sinkronnya waktu eksekusi dan kebutuhan bisnis lapangan.

    Dia menegaskan bahwa peran BUMN seharusnya tidak semata-mata sebagai penyetor dividen bagi negara, tetapi lebih penting sebagai agent of development yang memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak akibat aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan dari dividen yang dipaksakan.

    “Dividen itu bukan yang terpenting, yang utama adalah bagaimana BUMN menjadi motor pembangunan. Kalau ekonomi tumbuh, pajaknya akan tinggi, dan di situlah kekuatan APBN kita,” katanya.

    Dia menyinggung pula perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi dan kompetitifnya aset-aset BUMN, termasuk dalam hal tarif dan benchmarking internasional. Misalnya, dugaan harga sewa data center milik BUMN yang mencapai tiga kali lipat dari swasta.

    “Tolong benchmark kita diperkuat. Jangan sampai kita punya infrastruktur lengkap tapi kalah efisien dari swasta,” ujarnya.

    Dia pun optimistis terhadap masa depan BUMN, khususnya di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani, dalam merampingkan anak-cucu perusahaan BUMN menjadi sinyal kuat reformasi yang akan terus berlanjut.

    Dia menilai apa yang telah dilakukan Kementerian BUMN melalui Danantara sejauh ini bahkan telah melampaui ekspektasi awalnya dan perkembangan BUMN hari ini menunjukkan arah perubahan yang konstruktif dan menjanjikan bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.