Xcloud.id

Topik: APBN

  • Jaga Kelestarian di Kawawan Pesisir, KLH Andalkan Program Ini!

    Jaga Kelestarian di Kawawan Pesisir, KLH Andalkan Program Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus berkomitmen memperkuat program penanaman dan pemeliharaan mangrove secara mendalam. Pasalnya, tanaman mangrove memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian ekosistem di kawasan pesisir sekaligus mampu berfungsi menyerap karbon.

    “Kami memiliki program yang detil ya terkait dengan Mangrove, dengan berakhirnya BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove), maka fungsi itu diemban oleh Menteri LH, Menteri Kehutanan, dan Menteri KKP,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol kepada awak media di sela acara Forum Rektor “Kolaborasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”, Senin (28/7/2025).

    Dia melanjutkan, proyek ini sedang dirancang seoptimal mungkin agar semuanya dapat dilaksanakan secara mendalam. Tak ketinggalan, Kementerian LH juga memiliki target yang cukup luas soal mangrove di Tanah Air. Ini mengingat ekosistem mangrove tidak hanya didukung oleh APBN, melainkan juga mendapat dukungan internasional di dalam rangka rehabilitasi Mangrove.

    “Kita memiliki mangrove 3,7 juta hektare, dan kemudian mungkin 1 jutanya perlu kita tingkatkan tutupannya menjadi mangrove rapat,” kata dia.

    Sementara itu, dalam acara forum rektor tersebut Hanif juga menyebutkan, pihaknya akan merevitalisasi pusat studi lingkungan hidup yang hari ini sebagian besar belum fokus mendukung tugas-tugas Menteri Lingkungan Hidup.

    “Jadi kalau ibarat kata mesin maka akademisi menjadi sayap pendukung terkait dengan dukungan ke ilmu pengetahuannya untuk menjalankan fungsi 4 tadi perencanaan, asesmen, pengawasan, dan penegakan hukum. Tanpa ada dukungan ini, maka yang akan diambil kesimpulan dan kebijakan Menteri tentu akan banyak mengalami kendala,” tandas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga BSD Punya Stasiun KRL Baru Akhir Juli Ini, ke Jakarta Sejengkal

    Warga BSD Punya Stasiun KRL Baru Akhir Juli Ini, ke Jakarta Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stasiun Jatake yang berada di Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan berada di jalur Rangkasbitung-Tanah Abang ini sudah memiliki progres yang cukup positif. CEO Strategic Land Bank Sinar Mas Land Christopher Siswanto mengatakan progres pembangunan Stasiun Jatake yang berada di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ini sudah mencapai 92,78%.

    “Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap konstruksi dengan progres pembangunan mencapai 92,78%, yang dirancang mendukung mobilitas masyarakat Tangerang Selatan dan sekitarnya untuk menuju Jakarta,” kata Siswanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Siswanto menjelaskan, target selesai direncanakan pada akhir Juli 2025. Namun untuk target operasional, pihaknya mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT KAI Commuter Indonesia (KCI), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, serta dinas perhubungan setempat.

    “Target awal akhir Juli 2025 untuk penyelesaian konstruksi. Tetapi target operasional kami koordinasikan terlebih dahulu dengan KAI, KAIC, DJKA, dan Dishub setempat,” tambah Siswanto.

    Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu surat pengajuan keselamatan dari KAI agar stasiun tersebut bisa dibuka dan beroperasi.

    “Lagi nunggu safety assesment, kita target 1-2 bulan ini (bisa beroperasi), kita perlu pengujian, safety assesment dan baru beroperasi. Jadi posisi kita nunggu pengajuan dari KAI,” ucap Allan.

    Foto: Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI
    Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan meskipun hampir rampung secara fisik, operasionalisasi stasiun tetap harus melalui berbagai tahapan persiapan lainnya. KAI secara bertahap akan melakukan uji pertama, asesmen keselamatan, dan pengajuan izin operasi, yang seluruhnya mengacu pada regulasi keselamatan perkeretaapian.

    “Kami memastikan seluruh proses dilakukan sesuai standar keselamatan tertinggi karena bagi KAI keandalan prasarana dan keamanan untuk pelanggan adalah prioritas utama,” timpal Anne.

    Stasiun Jatake berada di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Stasiun merupakan stasiun pertama hasil kolaborasi KAI dengan pihak swasta yang dibangun dengan skema creative financing, tanpa ketergantungan pada APBN. Skema ini sejalan dengan semangat efisiensi, inovasi, dan perluasan peran KAI dalam pembangunan berkelanjutan.

    Nantinya, Stasiun Jatake bakal terkoneksi dengan tol. Saat ini pengembang tengah menyiapkan akses gerbang tol dari komplek perumahan, yakni gerbang tol Legok yang berada di ruas tol Serpong-Balaraja seksi 1B.

    Tak hanya itu saja, pengembang juga akan menghadirkan pusat perbelanjaan (mal) yang terhubung langsung dengan Stasiun Jatake dan pembangunannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan kawasan terpadu yang telah dirancang. Lalu akan moda transportasi lanjutan seperti angkutan feeder BSD Link dan integrasi dengan transportasi publik lainnya.

    Dengan adanya Stasiun Jatake, maka rute KRL Tanah Abang-Rangkasbitung bertambah tempat pemberhentian penumpang KRL. Total akan ada 19 stasiun KRL di rute KRL Tanah Abang-Rangkasbitung.

    Rute KRL-nya yaitu, Stasiun Tanah Abang – Palmerah – Kebayoran – Pondok Ranji – Jurang Mangu – Sudimara – Rawa Buntu – Serpong – Cisauk – Cicayur – Jatake – Parung Panjang – Cilejit – Daru – Tenjo – Tigaraksa – Cikoya – Maja – Citeras – Rangkasbitung.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Uji Materi UU Kementerian Negara, MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

    Uji Materi UU Kementerian Negara, MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat konstitusi Viktor Santoso Tandiasa akan secara resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 23 Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (28/7/2025) pukul 13.00 WIB besok.

    Gugatan ini bertujuan meminta MK menyatakan larangan rangkap jabatan menteri juga berlaku bagi wakil menteri dan termuat secara eksplisit dalam amar putusan.

    Viktor menilai praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh setidaknya 30 wakil menteri sebagai komisaris di perusahaan milik negara telah menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola serta pengawasan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menganggap hal ini berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kualitas produk BUMN yang dinikmati masyarakat.

    “Dengan dirangkapnya jabatan komisaris oleh wakil menteri, pengawasan di perusahaan negara tidak optimal, bahkan berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan suap. Saya sendiri pernah mengalami kerugian sebagai konsumen, misalnya mendapatkan BBM oplosan,” ujar Viktor melalui rilisnya, Minggu (27/7/2025).

    Pasal 23 UU Kementerian Negara secara eksplisit hanya melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi perusahaan negara/swasta, maupun pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD.

    Menurut Viktor, ketentuan ini bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai mencakup wakil menteri.

    Lebih lanjut, dia meminta Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menyebut penafsiran larangan itu dalam pertimbangan hukum seperti dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, melainkan secara tegas memuatnya dalam amar putusan. Putusan sebelumnya itu dinilai tidak mengikat karena hanya menguji Pasal 10 UU 39/2008 tentang kedudukan wakil menteri, bukan Pasal 23 tentang larangan rangkap jabatan.

    “Penjelasan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum itu bukan ratio decidendi, melainkan obiter dicta, sehingga tidak mengikat. Karena itu, perlu ditegaskan secara eksplisit dalam amar putusan,” tegas Viktor.

    Dia juga membantah anggapan bahwa permohonannya masuk kategori nebis in idem (perkara yang sama tidak boleh diajukan kembali), karena Mahkamah belum pernah menguji substansi konstitusionalitas Pasal 23 secara khusus.

    Dalam petitumnya, Viktor meminta Mahkamah menyatakan Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai mencakup larangan bagi “menteri dan wakil menteri” untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat negara lainnya, Komisaris atau direksi perusahaan negara/swasta, Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD.

    Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab warga negara untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

    “Menyatakan Pasal 23 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap frasa “Menteri dilarang merangkap jabatan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan,” pungkasnya.

  • Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

    Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bakal mempercepat konstruksi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yakni Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 triliun untuk mendukung Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan bahwa Bendungan Jenelata merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan ini berlokasi di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

    “Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 223,6 juta m³ dan luas genangan mencapai 1.220 hektare yang berpotensi untuk mendukung pengairan irigasi pertanian hingga 25.783 hektare,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (27/7/2025).

    Dody menambahkan Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional. Dengan keberadaan Bendungan Jenelata, Kementerian PU memproyeksikan pasokan air irigasi untuk wilayah pertanian di Kabupaten Gowa akan bertambah, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

    Untuk diketahui, sistem jaringan irigasi teknis yang bersumber dari Bendungan Jenelata akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Bili-bili seluas 2.443 ha, DI Bissua seluas 12.793 ha, dan DI Kampili seluas 10.547 ha.

    Nantinya, sistem irigasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman antara 276% hingga 300% dengan pola tanam Padi–Padi–Palawija.   

    Selain irigasi, Bendungan Jenelata juga dirancang dapat memberi manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air baku di Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

    Selain itu, bendungan tersebut juga memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir Sungai Jenelata dengan menurunkan debit banjir dari 1.800 m³/detik menjadi 686 m³/detik. Keberadaan Bendungan Jenelata akan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di Kota Makassar yang selama ini hanya mengandalkan Bendungan Bili-Bili berkapasitas 375 juta m3.

    Dalam laporan Kementerian PU, Bendungan Jenelata efektif bakal mengendalikan banjir di wilayah Kota Makassar hingga 50 tahun ke depan.

    Untuk diketahui, Pembangunan Bendungan Jenelata bersumber dari kombinasi APBN sebesar 15% dan loan dari Export Import Bank of China atau Exim Bank China sebesar 85% dengan total anggaran sebesar Rp4,15 triliun.

    “Bendungan Jenelata juga masuk dalam alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 untuk penyelesaian 15 bendungan on-going atau sudah konstruksi,” pungkas Dody.

  • Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    GELORA.CO  – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menanggapi lambannya perkembangan pembangunan Ibukota Nusantara. 

    Dirinya menyebut jangan sampai proyek Mercusuar ini menjadi terbengkalai.

    Proyek yang menelan dana APBN di tahap I sebesar Rp 86 triliun dan swasta Rp 58 triliun serta tahap II beban APBN Rp 48,8 triliun ini membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN. 

    Miko berharap agar OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.

    “Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/07/2025).

    Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN. 

    Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif. 

    “Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.

    Miko mengatakan PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN. 

    Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.

    “Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” katanya.

    Diberitakan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana inti Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu tiga tahun ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus Pembangunan

    • Infrastruktur yang dibangun mencakup kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung seperti jalan, air bersih, energi, dan konektivitas digital.

    • Pembangunan ini menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres)pemindahan ibu kota secara resmi.

    Arahan Presiden

    • Presiden Prabowo telah memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan agar siap digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

    • Pemerintah menolak wacana moratorium atau penundaan pembangunan yang sempat diusulkan oleh beberapa pihak, termasuk Partai NasDem

  • Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi

    Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:17 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam waktu kurang dari enam bulan ke depan guna mendorong peningkatan konsumsi, salah satu caranya adalah dengan memperluas dan memperpanjang paket stimulus ekonomi.

    Centre of Reform on Economics (CORE), dalam laporan CORE Mid-Year Economic Review 2025 yang dirilis di Jakarta, Jumat, menyoroti urgensi perluasan cakupan bantuan tunai langsung (BLT).

    Program ini, yang terbukti ampuh menopang daya beli masyarakat, perlu difokuskan untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga menengah ke bawah.

    “Dengan fokus khusus pada pemulihan kemampuan konsumsi makanan pokok,” demikian laporan tersebut.

    Selain itu, CORE juga merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan diskon tarif listrik.

    Data menunjukkan bahwa biaya listrik menyumbang rata-rata 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga di Indonesia sehingga diskon ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 4,87 persen, melambat dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 juga melambat menjadi 4,87 persen secara tahunan, turun dari 5,11 persen di kuartal I-2024.

    Menyikapi kondisi ini, pemerintah telah mengucurkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli.

    Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup beragam inisiatif, seperti diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial (tambahan kartu sembako Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima).

    Juga bantuan subsidi upah Rp300 ribu per bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) 50 persen selama enam bulan bagi pekerja di sektor padat karya.

    Namun, CORE menyebut bahwa paket stimulus yang telah digelontorkan pemerintah ini hanya setara dengan 0,8 persen dari total PDB konsumsi Indonesia pada kuartal I 2025.

    Konsumsi rumah tangga kerap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga menyumbang porsi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 53-56 persen. Pada kuartal pertama tahun 2025, kontribusinya mencapai 54,53 persen dari PDB. 

    Sumber : Antara

  • Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Syarat khusus ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diteken. Bila beleid itu sudah diteken, ibu kota Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. Pemerintah menargetkan hal itu bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang.

    Sarana dan prasarana yang dimaksud pun harus lengkap dibangun di IKN, mulai dari fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

    “Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Prasetyo juga merespons beberapa usulan soal IKN. Mulai dari usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di IKN, hingga usulan BUMN berkantor di IKN. Menurutnya pemerintah pada prinsipnya baru menerima masukan tersebut.

    Namun sampai saat ini arah kebijakannya tetap sama, IKN akan digunakan apabila pembangunannya sudah selesai. Fokusnya saat ini membangun sarana dan prasarana IKN secepat-cepatnya.

    “Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” sebut Prasetyo.

    Progres Pembangunan IKN

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga/Foto: Dok. Kementerian PUPR

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat mengungkapkan progres terkini pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru pada Juni lalu. Salah satunya yakni ada pembangunan 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan serta pertahanan dan keamanan (Hankam) yang telah tembus 97,46%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, per bulan Mei 2025 progres infrastruktur yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara menyeluruh sebesar 77,365%. Ini sudah termasuk infrastruktur yang sudah selesai.

    “Progres infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%” ujar Danis kepada detikcom, Kamis (5/6/2025) lalu.

    Saat ini, pekerjaan konstruksi hunian ASN/Hankam ini berada dalam naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Danis menambahkan, ada juga pembangunan hunian vertikal TNI dengan progres sebesar 27,32%.

    Sedangkan dari sisi investasi, jumlah direct investment melalui Otorita IKN kini telah mencapai 86,67%. Namun ia tak merincikan berapa nominal yang telah tertampung. Di saat yang bersamaan, pihaknya juga tengah dalam proses tender untuk infrastruktur baru.

    “Infrastruktur yang dibangun dari APBN OIKN saat ini masih dalam proses tender,” terang Danis.

    Sementara itu, berdasarkan data Otorita IKN per 11 April 2025, progres pekerjaan pembangunan IKN Batch 1 mencapai 98,55%. Lalu progres pembangunan Batch 2 mencapai 84,04%, kemudian Batch 3 mencapai 48,00%.

    Selanjutnya untuk progres pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kemenko 1 dan 3 sudah rampung 100%. Sedangkan Kemenko 2 progres pembangunannya mencapai 94%, dan Kemenko 4 sudah di 98% atau finishing.

    Kemudian untuk progres pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN, per April lalu dari sisi darat sudah mencapai 100%. Sedangkan pembangunan sisi udara di angka 97,8%.

    Sejumlah proyek tercatat sudah rampung sepenuhnya, antara lain mulai dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Halaman 2 dari 2

    (hal/rrd)

  • Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun ini yang menyasar berbagai sektor.

    Sinyal kelanjutan paket stimulus pada semester II/2025 semakin kuat usai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi hal tersebut. Rencananya, paket stimulus bakal diterbitkan pada  September. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

     Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Namun, untuk bantuan berupa bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik, pemerintah tak lagi memberikan. 

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjutnya. 

    Langkah pemerintah yang ‘jor-joran’ mendorong ekonomi agar sesuai harapan—setidaknya mendekati target APBN—tersebut sangat tampak. Terpantau sudah dua kali dilaksanakan rapat pertumbuhan ekonomi sepanjang pekan ini. 

    Dalam pantauan Bisnis, setidaknya hadir kementerian/lembaga (K/L) terkait. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. 

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. 

    Pada kuartal II/2025 lalu, pemerintah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada Juni hingga Juli 2025.

    Mulai dari subsidi transportasi umum berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Kemudian diskon tarif tol sebesar 20% pada periode libur sekolah lalu, serta bantuan pangan 10kg beras dan kartu sembako Rp200.000/bulan. 

    Bukan hanya itu, para pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja. Selain itu, terdapat diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp0,2 triliun (Non-APBN).

  • Anggota DPR Usul Guru Berkualitas Diberi Insentif Khusus agar Mau Dikirim ke Daerah Tertinggal Nasional 25 Juli 2025

    Anggota DPR Usul Guru Berkualitas Diberi Insentif Khusus agar Mau Dikirim ke Daerah Tertinggal Nasional 25 Juli 2025

    Anggota DPR Usul Guru Berkualitas Diberi Insentif Khusus agar Mau Dikirim ke Daerah Tertinggal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar M. Nur Purnamasidi mengusulkan agar guru berkualitas diberikan insentif khusus, tunjangan, hingga tempat tinggal supaya mereka mau mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
    Purnamasidi menyampaikan, Komisi X DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Pendidikan untuk
    Daerah 3T
    serta Daerah Marginal berkomitmen memastikan akses dan kualitas pendidikan sampai ke pelosok Tanah Air.
    “Kesejahteraan guru, khususnya di wilayah 3T dan marginal, masih menjadi pekerjaan rumah. Diperlukan insentif khusus, tunjangan lebih tinggi, jaminan keamanan, tempat tinggal, hingga akses layanan kesehatan agar guru berkualitas mau mengabdi di sana,” ujar Purnamasidi dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
    Purnamasidi menjelaskan, salah satu tantangan utama di
    daerah 3T
    dan marginal adalah ketimpangan tenaga kependidikan.
    Ia menyebut, persoalan guru sebagai masalah multidimensi, bukan hanya soal jumlah yang terbatas, tetapi juga menyangkut kualitas, distribusi yang tidak merata, hingga kesejahteraan yang belum memadai.
    Maka dari itu, Purnamasidi menyatakan bahwa keberadaan
    Panja Pendidikan
    untuk Daerah 3T dan Marginal memiliki tujuan strategis, seperti mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan, merumuskan kebijakan yang efektif, serta memastikan implementasi program-program pemerintah di bidang pendidikan berjalan optimal di wilayah tersebut.
    “Panja ini dibentuk sebagai wujud komitmen DPR untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa, termasuk yang berada di daerah paling terpencil,” tuturnya.
    Lalu, dia juga menyinggung perlunya reformasi kebijakan anggaran pendidikan, mengingat ketimpangan di wilayah 3T bersifat struktural dan multidimensional.
    Purnamasidi mendorong adanya penataan ulang distribusi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD agar lebih tepat sasaran.
    “Selain
    mandatory spending
    anggaran pendidikan 20 persen, diperlukan alokasi anggaran afirmatif dan berkelanjutan untuk benar-benar memutus mata rantai ketertinggalan pendidikan di daerah 3T dan marginal,” jelas Purnamasidi.
    Sementara itu, Purnamasidi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, termasuk aktor non-pemerintah.
    Dia menilai bahwa komitmen politik yang kuat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang afirmatif, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan lokal.
    “Pendidikan di wilayah 3T dan marginal bukan hanya soal infrastruktur dan guru, tetapi juga harus disertai kurikulum yang adaptif terhadap realitas lokal masyarakat setempat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli

    Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai transformasi produktivitas dan ketenagakerjaan dapat memacu peningkatan daya beli masyarakat.

    “Pemerintah memang harus menambah (penciptaan) lapangan kerja dan meningkatkan income masyarakat yang sudah bekerja,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    “Jadi yang sudah bekerja, sektor-sektor yang selama ini mempekerjakan tenaga kerja berarti harus didorong produksi dan produktivitasnya, daya saing, dan mendorong income mereka dengan berbagai kebijakan yang satu sama lain saling sinergis,” ujarnya menambahkan.

    Adapun hal ini mengacu pada adanya fenomena “rojali” (rombongan jarang beli) dan “rohana” (rombongan hanya nanya) yang ditujukan bagi pengunjung pusat perbelanjaan secara beramai-ramai, tapi tidak melakukan transaksi pembelian atau berbelanja.

    “Dari masyarakat ada keinginan konsumsi barang-barang yang dibutuhkan atau diinginkan, tapi dibatasi oleh budget dan daya beli yang terus turun,” kata Faisal.

    Oleh karena itu, ia menilai dengan kebijakan-kebijakan dan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak langsung dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat.

    “Di antaranya, UMKM yang insentifnya diberikan secara lebih konkret kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan paling banyak. Lalu, menambah lapangan kerja yang ada dengan mendorong sektor-sektor kunci seperti industri manufaktur, pertanian, dan perkebunan,” ujar Faisal.

    “Selain itu, mendorong hilirisasi produk-produk turunan yang lebih kompleks dan punya nilai tambah lebih tinggi, serta juga memperkuat dari sisi hulu,” imbuhnya.

    Ia melanjutkan, intervensi negara juga bisa dilakukan melalui pemanfaatan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengutamakan pengadaan barang/jasa dalam negeri.

    “Hal yang lain, ya tentu saja dengan memanfaatkan belanja pemerintah, APBN, untuk pengadaan barang dan jasanya diarahkan untuk membeli barang-barang domestik atau dalam negeri,” kata Faisal.

    “Walaupun mungkin tidak lebih murah dibandingkan dari impor, tapi kalau membeli barang-barang di produksi dalam negeri itu diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan nantinya,” tambah dia.

    Sumber : Antara