Xcloud.id

Topik: APBN

  • KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Berbeda dari penyampaian hasil rapat berkala sebelumnya, keempat pihak yang tergabung dalam KSSK—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—dalam konferensi pers kali ini berulang kali menegaskan fokus kebijakan sistem keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan respons bauran kebijakan ekonomi nasional akan terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk aktif menjajaki potensi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

    “Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025). 

    Dari sisi pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical menjaga perekonomian dan shock absorber di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan. Alat fiskal ini juga terus dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,0%, termasuk dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.

    Pemerintah bahkan memberikan stimulus sepanjang tahun ini. Pada kuartal I/2025 senilai Rp30 triliun untuk menjaga daya beli di masa Ramadan dan Lebaran. Kemudian pada kuartal II/2025 senilai Rp24,4 triliun untuk mendorong konsumsi pada liburan sekolah. 

    Pada sisa tahun ini, pemerintah segera mengumumkan stimulus Paket Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendorong ekonomi akhir tahun nanti. 

    Bukan hanya pemerintah yang all out mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target di atas 5%, tetapi Bank Indonesia pun turun tangan mendorong kebijakannya agar ikut serta mengakselerasi peningkatan produk domestik bruto (PDB) tahun ini. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menekankan bahwa seluruh kebijakannya, baik moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dirancang untuk menjaga stabilitas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    “Dengan sinergi erat bauran kebijakan ekonomi nasional, seluruh kebijakan kami, kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Usai memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 bps sejak tahun lalu, Perry menyampaikan bahwa ruang penurunan masih terbuka pada tahun ini. Harapannya, kredit pembiayaan dapat turun dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    OJK dan LPS Ikut Serta Dorong Ekonomi 

    Hal serupa juga disampaikan oleh OJK maupun LPS. Meski Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tidak secara langsung menyampaikan kebijakannya difokuskan mendorong ekonomi, tetapi pihaknya turut fokus mendukung program MBG yang diharapkan dapat mengakselerasi ekonomi di daerah. 

    “Saat ini pihak perbankan bersama pemerintah dan pelaku pasar keuangan tengah menyelesaikan finalisasi skema pembiayaan untuk mendukung operasional pelaksanaan MBG yang telah berjalan,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pihaknya terus menjaga cakupan penjaminan simpanan yang tinggi sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, sekaligus mendorong stabilitas yang kondusif bagi pemulihan ekonomi.

    Di mana LPS menyesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) secara responsif untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.

    “Pemantauan penjaminan simpanan dan evaluasi terhadap TBP terus dilakukan agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan ekonomi nasional,” ungkapnya. 

    Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian, mengingat pada kuartal I/2025, dengan momen Ramadan dan Lebaran, PDB tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). Angka tersebut di bawah target awal pemerintah yang berharap ekonomi dapat meningkat 5,2% pada tahun ini. 

    Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga daya beli. Maklum, kontributor utama PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah rajin memberikan stimulus sepanjang tahun ini. 

  • Kritik Tajam dan Ekonomi Pro-Rakyat

    Kritik Tajam dan Ekonomi Pro-Rakyat

    Jakarta –

    Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia pada Senin (28/7/2025) malam. Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, khususnya di bidang ekonomi dan politik nasional.

    Semasa hidupnya, Kwik dikenal sebagai sosok yang vokal, independen, dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang kariernya sebagai ekonom publik. Ia kerap tampil sebagai pengamat yang tegas dan tidak segan melawan arus kebijakan jika dirasa tidak berpihak kepada rakyat.

    Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998.

    Semasa menjadi menteri, Kwik juga pernah mengalami dilema. Berdasarkan catatan detikcom, sekitar tahun 2002 pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ingin menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

    Kwik tegas menentang penerbitan SKL BLBI yang dianggap memberi jalan bagi kewenangan korupsi dan ketimpangan ekonomi. Namun usahanya gagal karena berhadapan dengan ‘total football’. Dalam hal ini, pandangannya tak mendapat dukungan saat rapat kabinet terbatas berlangsung.

    Selain itu, Kwik juga pernah menggaungkan penolakan terhadap langkah pemerintah pada tahun 2009 yang melanjutkan penjualan sejumlah BUMN strategis kepada investor asing melalui proses yang dinilainya penuh konflik kepentingan.

    Para pendukung privatisasi beralasan, selama ini BUMN tidak efisien dan merugi, sehingga jika dipertahankan akan membebani anggaran negara. Sementara jika dikelola swasta, perusahaan dikelola secara profesional. Namun Kwik menilai, masalah yang melilit BUMN selama ini justru sebenarnya lebih karena persoalan manajemen yang banyak diintervensi oleh elit politik.

    Kwik juga menyuarakan gagasan agar aset strategis dikuasai penuh oleh negara, bukan dikontrol atau dikelola asing. Khusus sektor pertambangan nikel, ia menyatakan bahwa pengelolaan sepenuhnya harus dilakukan oleh BUMN agar seluruh nilai tambah tetap menjadi milik bangsa dan bukan investor asing.

    Lalu pada tahun 2012, Kwik juga pernah membuat heboh masyarakat dengan pernyataannya tentang utang Indonesia Rp 1.800 triliun. Menurutnya, utang-utang tersebut merupakan penipuan yang luar biasa. Utang sebesar itu sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya.

    “Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu,” kata Kwik, usai sebuah dialog ekonomi di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

    Di samping itu, Kwik juga pernah aktif dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sebagai penasihat bidang ekonomi. Perannya adalah membantu menyusun platform ekonomi kerakyatan, sesuai dengan visi nasionalisme ekonomi yang ia yakini.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (shc/rrd)

  • Kasta Beras Premium-Medium Mau Dihapus, Harga Bakal Lebih Murah

    Kasta Beras Premium-Medium Mau Dihapus, Harga Bakal Lebih Murah

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menghapus ketentuan kualitas beras premium dan medium. Hal ini sebagai langkah yang permanen mengantisipasi pengoplosan pada beras.

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan ke depan kualitas beras hingga harga eceran tertinggi (HET) menjadi satu standar. Menurutnya, dengan standarisasi itu pemerintah bisa lebih mengawasi mutu dan kualitas beras yang beredar.

    “Semua beras yang disubsidi oleh pemerintah itu satu harga. HET-nya mungkin Rp 13.000/kg, Rp 12.500/kg, Rp 13.500/kg, nanti kita putuskan, tetapi satu harga. Kalaupun ada nanti beras khusus, itu beras khusus harus atas rekomendasi pemerintah,” kata dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Amran memastikan HET baru akan lebih murah dibandingkan kualitas premium, namun bukan lebih rendah dibandingkan medium. Meski begitu, kualitas beras yang akan ditentukan pemerintah berkualitas.

    “Oh iya iya (lebih murah). Nanti bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, harganya bagus. Karena, ini nanti, dikontrol pemerintah,” terangnya.

    Amran menegaskan, komoditas beras ini harus dikontrol dari sisi produksi hingga distribusinya sampai ke konsumen. Karena ia menyebut, selama proses produksi terdapat subsidi yang disalurkan negara.

    “Kenapa kita kunci? Karena ini adalah sektor yang vital, kebutuhan masyarakat yang vital. Sangat strategis, tidak boleh diganggu. Oleh karena itu kita subsidi. Tujuan subsidi adalah, supaya petaninya bisa untung, konsumennya juga tersenyum, pedagang juga, tidak boleh ngambil untung besar,” jelasnya.

    Saat ini pemerintah telah menentukan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah Rp 6.500/kg, satu harga. Jika nanti ditentukan satu HET untuk beras, maka kontrol pemerintah terhadap beras akan lebih mudah.

    “Nah kalau itu, kita rakortas sepakati, kita tentukan harga aja satu HET selesai. Kemudian dengan HPP, ini dua duanya dikontrol insyaallah petaninya tersenyum, konsumennya juga bahagia,” jelasnya.

    Saat ditanya kapan kebijakan penghapusan kualitas premium dan medium itu dilakukan, Amran hanya memastikan bahwa akan dilakukan secepatnya.

    “Mudah-mudahan lebih cepat, lebih cepat lebih bagus. (Tahun ini?) Mudah-mudahan. Tapi kita sudah putuskan di rakortas (rapat koordinasi terbatas),” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Geram Beras Dioplos: Rugikan APBN!” di sini:

    (ada/eds)

  • Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut terus memperbaiki skema pemungutan pajak guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah rendahnya realisasi pemasukan negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga Juni 2025, penerimaan pajak mencapai Rp837,8 triliun atau 38,0% dari target APBN 2025. Dalam target APBN pungutan pajak dirancang sebesar Rp2.189,3 triliun. Jumlah penerimaan pajak itu turun 6,2% (year on year/YoY) berbanding Juni 2024 senilai Rp893,8 triliun.

    “Kinerja pendapatan negara kuartal II telah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada kuartal I, meskipun masih kontraksi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Untuk mengejar target yang ditetapkan, Bendahara Negara itu menjelaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan sistem perpajakan maupun kepabeanan. Dia mencontohkan, pemerintah mengatur skema baru pungutan pajak e-commerce atau perdagangan daring dengan menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

    Menurutnya, skema baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/2025 itu memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha.

    “Tanpa ada tambahan kewajiban [pajak] baru. Jadi ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru,” katanya.

    Dari sisi kepabeanan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah melakukan percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 hari kerja menjadi hanya 14 hari kerja. Sejalan dengan itu, sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai diintegrasikan agar arus barang dapat diperlancar, biaya logistik terus dikurangi, dan daya saing ekonomi produksi nasional ditingkatkan.  

    “Pemerintah akan terus melakukan reform perpajakan dan kepabeanan termasuk opsi penyesuaian tarif,” ungkapnya.

    Target Pajak Naik pada 2026

    Perkembangan lain, DPR dan pemerintah resmi menyepakati postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Salah satu poin kesepakatan adalah kenaikan target penerimaan perpajakan.

    Kesepakatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid ketika membacakan laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2026 dan rapat kerja pemerintah (RKP) 2026 dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/7/2025).

    Jazilul menjelaskan bahwa awalnya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan sebesar 10,08%—10,45% dari produk domestik bruto (PDB).

    Kendati demikian, dalam pembahasan antara pemerintah dengan Banggar, disepakati adanya kenaikan rentang target penerimaan perpajakan pada tahun depan yaitu menjadi 10,08%—10,54% dari PDB.

    Jazilul mengungkapkan bahwa Banggar dan pemerintah telah menyepakati empat arah kebijakan perpajakan pada tahun depan. Pertama, perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

  • Geram! 212 Merek Beras Dioplos, Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Geram! 212 Merek Beras Dioplos, Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Jakarta –

    Sebanyak 212 merek beras yang beredar disebut telah melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos. Penindakan terhadap pelanggaran itu kini tengah ditindalanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan penindakan yang tegas perlu dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dari 212 merek beras telah merugikan masyarakat, bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Amran menjelaskan, semua beras yang dihasilkan petani hingga ke penggilingan terdapat subsidi pemerintah. Artinya negara telah menyalurkan dana dalam proses produksi beras. Ia merincikan, subsidi yang dimaksud adalah mulai dari pengadaan pupuk subsidi, traktor, benih, hingga irigasi.

    “Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN,” kata Amran dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Selain merugikan negara, para produsen beras itu juga disebut telah mengambil banyak keuntungan dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak mendapatkan beras yang dibeli sesuai dengan kualitas harganya.

    “Kemudian satu sisi, mark up Rp 5.000/kg merugikan (masyarakat) Rp 100 triliun. Berarti Rp 175 triliun. Nggak usah dibuat berbelit-belit, berbelit-belit kemana-mana. Jadi ini uangnya negara disubsidi, supaya masyarakat Indonesia membeli beras dengan harga yang baik,” ungkapnya.

    Selain itu, ada temuan para produsen sengaja menaikkan harga beras premium. Namun mirisnya, Amran menemukan isi kualitas dari beras tersebut tidak sesuai, bahkan di bawah standar medium.

    “Di sini dia jual beras biasa menjadi beras premium, padahal di sini ada APBN, di sini saja sudah melanggar. (Kemudian) Itu dijual di atas HET pula. Bisa bayangkan, berapa kali pelanggaran dia lakukan,” tambahnya.

    Untuk itulah, Amran telah melaporkan semua temuannya kepada Satgas Pangan Polri untuk ditindaklanjut. Saat ini pemerintah memang tidak meminta ada penarikan produk beras yang telah diketahui melanggar aturan atau dioplos. Namun Amran menegaskan, penegak hukum masih terus melakukan penyelidikan. Artinya proses hukum masih terus berlanjut.

    Sementara terkait beras oplos yang telah beredar, Amran meyakini produk yang beredar tetap bisa dikonsumsi masyarakat. Karena istilah “oplos” pada beras ini bukan dicampur dengan bahan yang berbahaya bagi tubuh, melainkan dicampur dengan beras yang kualitasnya tidak sesuai pada kemasan.

    Sebagai tindakan tegas, pemerintah memaksa produsen untuk menurunkan harga beras yang telah beredar.

    “Beras biasa, bukan medium, medium pun tidak dapat. Jadi dari 86% itu beras biasa, tidak masuk kualitas medium maupun premium. Bayangkan kalau harganya harus Rp 12.000/kg, tiba-tiba dijua Rp 17.000/kg, selisih Rp 5.000/kg. Kalau 1 juta (ton) artinya Rp 5 triliun. Ini, ini luar biasa kerugian masyarakat,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Sidak Pasar Cipinang, Satgas Ambil Sampel 3 Merek Beras Premium” di sini:

    (ada/eds)

  • Nasib Oplosan dan Penghapusan Standar Beras Usai Disorot Prabowo

    Nasib Oplosan dan Penghapusan Standar Beras Usai Disorot Prabowo

    Jakarta –

    Kata oplosan belakangan kembali menjadi buah bibir masyarakat. Kali ini, kata itu muncul merujuk pada komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, yaitu beras.

    Beras oplosan menjadi sorotan usai Kementerian Pertanian mengungkap ada 212 merek beras yang beredar di Indonesia melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos.

    Masalah ini juga telah membuat Presiden Prabowo Subianto naik pitam. Kini, temuan itu telah dilaporkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk diusut tuntas dan akan ditindak tegas.

    Lantas, bagaimana langkah jangka panjang dari pemerintah untuk mengantisipasi tindakan pengoplosan beras di Indonesia?

    Dalam wawancara khusus detikcom, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupas tuntas temuan hingga siasat memberantas beras oplosan. Berikut petikan wawancaranya.

    Laporan Bapak sebanyak 212 merek (melanggar mutu-dioplos). Tapi, akhirnya semua merek yang sudah beredar, nggak ditarik. Pemerintah minta nggak ditarik, tapi, harganya diturunin. Apakah ada dari pemerintah, itu pemberian maaf gitu ke produsen? Itu bentuk pemberian maaf ke produsen, atau tetap sebenarnya kasusnya diusut terus?

    Itu yang masuk ke penegak hukum, Satgas Pangan tetap ditindaklanjuti.

    Sampai akhirnya ada yang kalau memang betul-betul salah, akan dicabut izin usahanya?

    Nanti tanya di penegak hukum. Yang jelas, perintah Bapak Presiden ditindak tegas.

    Sudah berapa perusahaan itu?

    Kemarin itu pertama itu kalau tidak salah 10 perusahaan dan hari ini kalau tidak salah dipanggil lagi 6 perusahaan. Tapi, 10 perusahaan kalau tidak salah 26 merek. Dan berikutnya, dipanggil lagi 40 merek. Ini kan biasa 1 perusahaan 5 merek, 4 merek, 3 merek. Itu harus ditindaklanjuti, itu sudah perintah bapak Presiden.

    Saat ini ramai komentar, masyarakat tuh khawatir oplos ini berbahaya buat tubuh?

    Oh nggak, ini aman.

    Tapi artinya oplos ini membuat masyarakat rugi ya? Yang mereka harusnya bayar premium, dapatnya medium?

    (Dapatnya) beras biasa, bukan medium, medium pun tidak dapat. Jadi dari 86% itu beras biasa, tidak masuk kualitas medium maupun premium. Bayangkan kalau harganya harus Rp 12.000/kg, tiba-tiba dijual Rp 17.000/kg, selisih Rp 5.000/kg. Kalau 1 juta (ton) artinya Rp 5 triliun. Ini, ini luar biasa kerugian masyarakat.

    Apakah ada potensi kayak kasus waktu 2017 PT IBU?

    Anda masih ingat ya? Oh iya, ditutup (PT IBU 2017). Makanya sekarang saya wise, saya bijak. Kalau dulu saya segel. Saya sudah mulai bijak. Kami serahkan ke penegak hukum.

    Nggak akan penindakan segel lagi?

    Tergantung penegak hukum.

    Buntut pengoplosan, saat ini ada rencana penghapusan jenis premium, medium. Itu kan standarisasi beras? Standarisasi ini akan dibicarakan dengan presiden atau gimana?

    Ini sudah kita putuskan kemarin, tindak lanjuti mungkin dalam waktu dekat. Jadi satu harga seluruh Indonesia, semua beras yang disubsidi oleh pemerintah. Satu harga, HET (harga eceran tetinggi) -nya.

    Tapi, SPHP akan ada tetap ada?

    Iya nanti kita lihat, kita lihat perkembangannya. Kalau ini SPHP kita turunkan, karena ada harga kenaikan ya, yang tidak normal. Nah nanti ke depan adalah kita satu harga.

    Semua beras yang disubsidi oleh pemerintah itu (akan) satu harga. HET-nya (baru) mungkin Rp 13.000/kg, Rp 12.500/kg, Rp 13.500/kg, nanti kita putuskan, tetapi satu harga. Kalaupun ada, nanti beras khusus, itu beras khusus harus atas rekomendasi pemerintah.

    Harganya artinya akan diambil dari tengah-tengah dari premium dan medium?

    Sudah kita langsung sepakat (satu harga) saja. Misalnya katakanlah Rp 13.000/kg, nanti artinya seluruh beras yang disubsidi pemerintah Rp 13.000/kg. Lebih enak, lebih mudah mengontrol. Dan, saya yakin, harga beras turun, inflasi terkendali sepanjang tahun, kemudian kesejahteraan petani kita jaga.

    HPP harus tetap di Rp 6.500/kg. Kenapa kita kunci? Karena ini adalah sektor yang vital, kebutuhan masyarakat yang vital. Sangat strategis, tidak boleh diganggu. Oleh karena itu kita subsidi. Tujuan subsidi adalah, supaya petaninya bisa untung, konsumennya juga tersenyum, pedagang juga, tidak boleh ngambil untung besar.

    Kalau mau untung besar, kami beri karpet merah, bergerak di pabrik gula, kemudian perkebunan. Di sana tidak ada yang ganggu kalau di sana.

    Harganya bisa di bawah premium dong?

    Oh iya iya. Nanti bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, harganya bagus. Karena, ini nanti, dikontrol pemerintah. Sebenarnya sekarang harusnya patuh aja sudah cukup. Masa ada (harga beras) Rp 17.000/kg Sedangkan HET-nya Rp 14.900/kg? Itu kan tidak masuk akal.

    Sebenarnya kan sekarang panen gadu biasanya memang harga terkerek naik. Tapi ini berarti, kenaikan ini ditambah dengan kesengajaan mereka menaikkan harga?

    Bukan, tidak ada hubungannya persoalan panen gadu, nggak ada, kenapa? Gini, ini standar broken-nya premium, medium. Premium adalah (broken) 15%, kalau medium itu 25%. Mereka (produsen) medium, premium broken-nya 40%, melanggar kan, menipu kan, ya sudah. Nggak usah diputar-putar, ini oplos, ini curah. Saya baca pengamat ini, itu.

    Ini jelas, ini standarnya premium, medium, ini kondisi lapangan, ini melanggar. Yang premiumnya itu 15%, tetapi kenyataan yang kami periksa, 40% broken-nya. Melanggar kan? Kalau selisih Rp 5.000/kg. Kalau (beras) 1 juta ton, Rp 5 triliun. Jadi, kalau beras 10 juta ton, Rp 50 triliun (selisih harga jual beras).

    Kalau premium (broken-nya) 40%-50% dari total produksi, premium itu 20% dari total produksi, kali Rp 5.000/kg, 100 triliun. Dan ingat, di sana semua beras yang beredar premium-medium, ada subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah itu Rp 5.000/kg. Berarti sekitar bisa Rp 70 triliun Rp 80 triliun uang pemerintah.

    Bisa dielaborasi nggak? Maksudnya subsidi pemerintah itu terdiri dari apa aja?

    Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN. Kemudian satu sisi, mark up Rp 5.000 merugikan Rp 100 triliun. Berarti Rp 175 triliun. Nggak usah dibuat berbelit-belit, berbelit-belit kemana-mana.

    Jadi ini uangnya negara disubsidi, supaya masyarakat Indonesia membeli beras dengan harga yang baik. Kemudian agar petani untung kuat, disubsidi kan. Ini tidak boleh dijual mahal, karena ada uang pemerintah APBN di situ. Jadi di sini ada APBN yang diperdagangkan, semua premium-medium ini, katakanlah Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun. Benar nggak? Kan bagi dua saja dari Rp 150 triliun.

    Terus di sini dia jual beras biasa menjadi beras premium. Jadi di sini ada APBN, di sini melanggar, itu di jual di atas HET pula. Bisa bayangkan, berapa kali pelanggaran dia lakukan.

    Jadi ada yang mencoba-coba membuat teori-teori pembenaran, harga di sana di petani mahal. Bukan di sana persoalannya, persoalannya adalah ini standar pemerintah, kemudian ini penjualannya, kualitasnya tidak sesuai.

    Berikutnya, ada yang mengatakan, harga HPP-nya kan naik Rp 6.500/kg. Tetapi ingat, 70% beras diproduksi Maret, April, Mei. Di situ panen puncak kan, nah, di situ hanya 30% (daerah) di atas HPP, 70% (daerah) harga gabah di bawah HPP.

    Anggaplah Rp 6.000/kg. Kalau Rp 6.000/kg kali 2 berapa? Rp 12.000/kg. Jadi kan sudah untung kalau dia jual Rp 12.500/kg-Rp 13.000/kg. Iya kan? Berarti keliru orang, ada juga tuh pengamat sampaikan, oh ini Rp 6.500/kg, dipikir Rp 6.500/kg, tiup langsung seluruh Indonesia Rp 6.500/kg. Jadi banyak kan di bawah HPP kan? 70% (daerah) pada saat panen puncak (gabah di bawah HPP).

    Kalau panen gadu sekarang ini, kualitas bagus, berasnya kan tinggal 30% total dari produksi nasional, tentu di atas HPP atau sama HPP itu sudah bagus. Tetapi pada saat panen puncak, 70 persen di bawah HPP. Nah ini yang tidak dihitung oleh pengamat, karena dia mengamat dari ruangannya, dia tidak turun lapangan lihat kondisi petani.

    Tapi Bapak tahu nggak, misalnya kalau penggilingan tuh suka adu mahal, beli gabah. Itu kan sebenarnya menguntungkan petani, tapi kan akhirnya mereka proses produksinya jadi mahal, dan akhirnya jualnya juga jadi mahal?

    Itu kan menguntungkan petani. Tetapi katakanlah beli Rp 7.000/kg, Rp 7.000/kg kan menjualnya di lapangan Rp 18.000/kg premium. Itu pun tidak sesuai broken-nya, standarnya. Iya kan? Tetap melanggar, nggak ada alasan. Karena komoditas ini adalah disubsidi pemerintah.

    Tapi ke depan, ini kan sebenarnya konotasi oplos ini kan mereka masyarakat jadi khawatir, jadi ketika ngelihat beras nih di retail, ini dioplos nggak ya? Nah ini gimana langkah pemerintah ke depan biar ngelihat beras tuh ini dioplos apa nggak ya?

    Selesaikan dengan harga standarisasi, misalnya harga Rp 13.000/kg, sudah beli saja, karena tidak berbahaya. Iya broken-nya 25% -15% ya sama karbohidratnya. Cuma ada orang yang uang berlebih, maunya premium, harusnya premium betul dong. Jadi nggak masalah kan sama kandungannya, mau broken-nya 15%, 40%, 30% kan sama.

    Nah kalau itu, kita rakortas sepakati, kita tentukan harga aja satu HET selesai. Kemudian dengan HPP, ini dua duanya dikontrol insyaallah petaninya tersenyum, konsumennya juga bahagia.

    Kapan mulai dibahas?

    Mudah-mudahan lebih cepat, lebih cepat lebih bagus.

    Tahun ini lah ya?

    Mudah-mudahan. Tapi kita sudah putuskan di rakortas.

    Satu lagi. Kan tarifnya sudah. Tapi saya penasaran, kan jagung kita juga impor dari AS. Walaupun sedikit, saya tahu, volumenya. Tapi ini kan kita mau swasembada jagung kan kita mau swasembada, bagaimana dampaknya?

    Saya tanya juga, beri saya kesempatan bertanya. Satu dua pertanyaan. Itu Komoditas pertanian, ada rekomendasinya nggak, untuk bisa masuk? Ada kan, ya, selesai. Kalau saya tidak tanda tangan, kan nggak impor.

    Tarif. CPO menguntungkan nggak? Indonesia tarifnya 19%. Malaysia 25%. Yang punya sawit terbesar 80% dunia adalah Indonesia nomor satu dan Malaysia. Menguntungkan nggak Indonesia tarifnya itu? Dia 25%, kita. Untung dong.

    Masalah gandum memang kita tidak tanam. Kedelai, ini tahun mencoba mencari bibit unggul terbaik dunia. Ini baru saja tim kami berangkatkan ke Jordan dengan Brazil. Dia sudah pulang, kami cari benih terbaik. Ada pakar-pakar kita, kami kerja sama dengan perguruan tinggi, pakar kita bagaimana kita menghasilkan bibit unggul yang menguntungkan petani.

    Di mana potensi kedelai ini bisa? Daerah-daerahnya dari Indonesia?

    Seluruh Indonesia. Tapi kita mencari dulu bibit unggulnya. Kalau sudah, kita dapatkan mungkin kami coba 100 ribu, 50 ribu ini tahun. Setelah itu berhasil, masif.

    Kan kita sudah sudah berhasil, habis itu jagung. Berarti habis itu kedelai?

    Gula, white sugar. Mungkin insyaallah tahun depan. Jadi peta jalannya satu-satu kita beresin.

    Tonton juga video “Distributor Beras Oplosan di Pekanbaru Digerebek, 9 Ton Beras Disita!” di sini:

    (ada/eds)

  • RI pertahankan kinerja ekonomi yang stabil pada kuartal II 

    RI pertahankan kinerja ekonomi yang stabil pada kuartal II 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KSSK: RI pertahankan kinerja ekonomi yang stabil pada kuartal II 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kinerja perekonomian Indonesia tetap bertahan stabil pada kuartal II-2025 meski berada di tengah gejolak global.

    “Dari hasil pertemuan berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang ketiga tahun 2025, stabilitas sistem keuangan triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan ketidakpastian perekonomian global pada triwulan II tetap tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

    Kedua gejolak itu menyebabkan perekonomian global diperkirakan melambat, termasuk pemain ekonomi utama AS, Eropa dan Jepang.

    China pun diperkirakan mengalami perlambatan pada triwulan II sebesar 5,2 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal I sebesar 5,4 persen (yoy). Penurunan itu disebabkan oleh menurunnya ekspor China ke AS.

    Dari sisi aliran modal, terjadi pergeseran dari AS ke aset yang dianggap aman, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas.

    Pergeseran modal ke negara berkembang juga berdampak pada pelemahan dolar AS terhadap mata uang global.

    Dengan perkembangan itu, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang turun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen.

    Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pun menurunkan prediksi dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen.

    Meski begitu, KSSK optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tetap terjaga, seiring dengan konsumsi dan daya beli masyarakat yang masih positif.

    Aktivitas dunia usaha juga disebut tetap tangguh berkat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai countercyclical maupun dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas pasar.

    Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan bantalan berupa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan serta sektor yang dianggap rentan.

    “Kami dari KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antarlembaga dapat terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, namun juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani. 

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Simpan Dana di Bank BUMN, Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman Bunga 6%

    Sri Mulyani Simpan Dana di Bank BUMN, Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman Bunga 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menempatkan dana di empat bank milik negara untuk memperkuat likuiditas perbankan dalam menyalurkan pinjaman berbunga rendah kepada Koperasi Merah Putih.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya akselerasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang tercantum dalam Asta Cita serta Instruksi Presiden Nomor 9/2025. 

    Nantinya, Menteri Keuangan melalui APBN menempatkan dana di BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia, termasuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) di Bank Indonesia, yang disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan.

    “Sehingga keempat bank ini memungkinkan untuk memberikan pinjaman kepada koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih dengan suku bunga yang rendah, yaitu 6%,” ujar Sri Mulyani, Senin (28/7/2025).

    Skema ini dirancang agar likuiditas perbankan tetap terjaga dan tidak terjadi crowding out atas kredit sektor produktif lainnya. Menurutnya, penempatan dana pemerintah dilakukan dengan biaya dana (cost of fund) yang relatif murah, sehingga bank bisa menyalurkan kredit tanpa menaikkan risiko keuangan secara signifikan.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembiayaan kepada koperasi tidak serta-merta bersifat jatah. Dia menekankan bahwa setiap permohonan pinjaman harus tetap melalui proses due diligence secara proper oleh bank, termasuk analisis kelayakan usaha.

    Dalam desain skema pinjaman, pemerintah bersama Himbara dan Kementerian BUMN menetapkan beberapa parameter, yaitu: suku bunga tetap 6%, tenor pinjaman hingga 6 tahun, dan grace period atau masa tenggang antara 6—8 bulan yang tergantung kapasitas usaha koperasi.

    Dukungan fiskal, sambung Sri Mulyani, juga disinergikan dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta skema penjaminan simpanan dan kredit.

    Untuk memberikan kepastian hukum, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 yang mengatur tata cara pinjaman daerah untuk mendanai koperasi desa dan kelurahan. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri akan menetapkan regulasi mengenai persetujuan dan penggunaan DAU-DBH oleh bupati, walikota, dan kepala desa untuk mendukung skema pembiayaan ini.

    Adapun, dari sisi kelembagaan, seluruh kepala desa atau lurah akan bertindak sebagai pengawas koperasi. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengembangan kapasitas SDM dan tata kelola koperasi.

    Bendahara negara mengklaim asas risiko tetap dikelola dengan baik, bank tetap menjalankan tugas meski pemerintah memberikan afirmasi.

    “Jadi ini semuanya untuk memberikan seluruh kerangka struktur agar tujuan baik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa melalui pemihakan kebijakan pemerintah tetap berjalan proper,” katanya.

    Pemerintah, kata Sri Mulyani, hanya ingin memberikan suatu kepastian kepada pasar karena ekonomi dirasa tidak akan berjalan di tengah besarnya ketidakpastian dan risiko.

  • 8 Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Eri Cahyadi: Transportasi Jadi Banyak Pilihan Surabaya

    8 Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Eri Cahyadi: Transportasi Jadi Banyak Pilihan Surabaya

    Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Eri Cahyadi: Transportasi Jadi Banyak Pilihan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota,
    Eri Cahyadi
    merespon positif, rencana
    kereta cepat
    Jakarta-Surabaya yang tengah dikembangkan.
    Proyek pemerintah pusat itu juga sudah masuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
    Eri mengatakan, kehadiran kereta cepat Jakarta-Surabaya tersebut bisa menambah pilihan transportasi.
    Selain itu, hal tersebut juga mempercepat perkembang ekonomi di wilayahnya.
    “Sehingga transportasi banyak pilihan, selain ada penerbangan ada juga kereta cepat. Itu mempercepat perkembangan ekonomi yang ada di Kota Surabaya,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Senin (28/7/2025).
    Eri mengungkapkan, banyak pemilik bisnis yang melakukan perjalanan antara Surabaya-Jakarta.
    Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan transportasi yang menunjang pergerakan ekonomi.
    “Karena wong (orang) berbisnis di Surabaya-Jakarta itu sudah banyak. Dengan pilihan kereta cepat itu akan mempercepat bisnis, orang banyak pilihan, semoga itu bisa terealisasi,” ujarnya.
    Lebih lanjut, kata Eri, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah memasukkan
    proyek kereta cepat
    itu di RTRW.
    Namun, dirinya masih menunggu perintah dari pemerintah pusat.
    “Sudah masuk (RTRW), jadi masuk nasional dulu, nanti kalau sudah masuk nasional baru kita kembangkan ya. Karena kan dapat RTRW itu kan perbaikannya setiap 5 tahun sekali,” jelasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya masih dalam tahap kajian pemerintah.
    Ia menegaskan, proyek ambisius ini dirancang tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang, iya. Kita punya keinginan melanjutkan dari Bandung, kemudian dilanjutkan ke Surabaya. Yang jelas kita harapkan tidak mau menggunakan APBN,” ujar Dudy dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Menurut Dudy, pembiayaan proyek menjadi fokus utama kajian, mengingat pengalaman dari pembangunan
    Kereta Cepat
    Jakarta-Bandung yang sempat mengalami pembengkakan biaya dan akhirnya menggunakan dana APBN.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono menambahkan bahwa pemerintah masih membuka semua opsi terkait jalur yang akan digunakan untuk menghubungkan Jakarta dan Surabaya.
    Opsi yang dikaji antara lain jalur semi cepat dari Bandung ke Surabaya atau langsung dari Jakarta ke Surabaya.
    Namun, keputusan tersebut akan sangat ditentukan oleh investor yang berminat.
    “Ini kan sudah kita perkenalkan kepada para investor, mereka nanti yang akan menentukan. Ini juga melihat studi kelayakan dulu, nanti kita akan melihat secara teknis apakah baik. Apakah dari Jakarta ke Bandung sudah
    high speed
    dan dilanjut
    mid speed
    . Semua dibahas di studi kelayakan,” ujar Allan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adaptasi pilar informasi bangsa menuju relevansi digital

    Adaptasi pilar informasi bangsa menuju relevansi digital

    Jakarta (ANTARA) – Tiga pilar informasi bangsa—TVRI, RRI, dan Perum LKBN Antara—kini dihadapkan pada tantangan krusial, digempur badai disrupsi digital yang menuntut perubahan besar.

    Sebagai media publik, mereka memikul mandat konstitusional menghadirkan informasi berkualitas, memperkuat budaya, dan menjaga keberagaman.

    Dunia sudah berubah total; model penyiaran satu arah tergerus konten berbasis algoritma personal, audiens berbondong-bondong pindah ke platform mobile, dan kepercayaan publik menuntut transparansi serta partisipasi aktif.

    Tantangan utama bagi mereka bukan sekadar bertahan, melainkan tetap relevan dan menjadi lokomotif informasi publik di era multiplatform yang hiruk pikuk ini.

    Sayangnya, TVRI, RRI, dan LKBN Antara belum sepenuhnya masuk radar pasar sebagai institusi media menjanjikan secara komersial. Ini wajar, sebab ketiganya memang tidak didesain sebagai korporasi media biasa yang mengejar profit, melainkan sebagai pelayan publik dengan misi kebangsaan luhur.

    Ironisnya, ketiga lembaga ini memiliki modal raksasa yang unik, namun semua itu bisa jadi tak berarti jika transformasi tak kunjung dilakukan.

    TVRI, misalnya, punya jaringan siaran nasional tak tertandingi dan studio daerah di tiap provinsi, ditambah koleksi konten budaya kaya yang belum tergarap maksimal. RRI punya basis audio luas, menjangkau masyarakat 3T, dengan potensi podcast lokal yang sangat mengena.

    LKBN Antara adalah satu-satunya kantor berita nasional yang punya legitimasi dan akses langsung ke lembaga negara dan media lokal, menjadikannya gudang informasi otentik tak ternilai.

    Ketiga lembaga ini masih terjebak logika administratif yang kerap bertabrakan dengan semangat inovasi media digital serba cepat.

    Sumber pendanaan mayoritas dari APBN membuat mereka tidak fleksibel merespons dinamika pasar.

    Namun, solusinya bukan berarti melepas APBN atau menyingkirkan birokrasi; apalagi privatisasi. Yang dibutuhkan adalah rekayasa kelembagaan cerdas: hibridisasi antara kekuatan negara dan kelincahan korporasi. Dengan begitu, mereka bisa bergerak lincah tanpa kehilangan jati diri publik.

    Aset digital

    Bagi pilar informasi bangsa ini, transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi soal keberanian mengubah orientasi dan mentalitas secara total.

    Bayangkan TVRI menjadi Netflix-nya konten budaya Indonesia—menayangkan serial dokumenter Nusantara atau sinema pendek lokal via aplikasi streaming modern. RRI bisa membangun ekosistem podcast edukatif atau drama radio digital. Konten live audio interaktif juga bisa jadi senjata baru.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.