Xcloud.id

Topik: APBN

  • DJPb: Dana PKH di NTT mencapai Rp596,63 miliar hingga Juni 2025 

    DJPb: Dana PKH di NTT mencapai Rp596,63 miliar hingga Juni 2025 

    Per 30 Juni 2025, realisasi dana PKH di NTT sebesar Rp596,63 miliar untuk 741.537 penerima manfaat

    Kupang, NTT (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat total penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di provinsi itu hingga Juni 2025 mencapai Rp596,63 miliar untuk 741.537 penerima.

    “Per 30 Juni 2025, realisasi dana PKH di NTT sebesar Rp596,63 miliar untuk 741.537 penerima manfaat,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan dalam keterangannya di Kupang, Minggu.

    Hal ini disampaikannya terkait dukungan APBN bagi masyarakat tidak mampu melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang telah terealisasi di NTT hingga 30 Juni 2025.

    Ia menjelaskan PKH merupakan program bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

    “Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya,” katanya.

    Selain PKH, hingga 30 Juni 2025 terdapat juga bantuan Bantuan Sosial Yatim Piatu (YAPI) yang disalurkan di wilayah NTT.

    “Tercatat realisasi bansos yapi sebesar Rp8,5 miliar untuk 18.715 penerima manfaat,” kata dia.

    Adapun YAPI merupakan bantuan sosial bagi anak penerima manfaat yang terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak menerima bansos lain dari pemerintah.

    Sementara itu, realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mencapai Rp 891,29 miliar untuk 1.667.415 penerima di NTT.

    BPNT merupakan bansos untuk membantu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mampu atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari untuk penerima manfaat yang terdaftar dalam DTKS.

    Lebih lanjut, Adi berharap agar bantuan Perlinsos dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat guna menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.

    Pewarta: Yoseph Boli Bataona
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani janji konsisten anggarkan 5 persen APBN buat kesehatan

    Sri Mulyani janji konsisten anggarkan 5 persen APBN buat kesehatan

    Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk konsisten mengalokasikan anggaran sektor kesehatan sebesar 5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Untuk APBN 2025, Pemerintah menyiapkan anggaran sektor kesehatan sebesar Rp218,5 triliun.

    Anggaran kesehatan digunakan untuk berbagai program, seperti Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.

    Kemudian, kata Sri Mulyani lagi, anggaran juga digunakan untuk menjadi ujung tombak pemerataan akses layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga edukasi gizi bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan tetap.

    Kegiatannya mencakup posyandu balita, remaja, usia subur, dan lansia yang rutin dilakukan setiap bulan oleh puskesmas.

    “Program baik ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026 karena fasilitas layanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara,” ujar Sri Mulyani.

    Pemerintah telah membelanjakan anggaran senilai Rp78,6 triliun atau 36 persen dari APBN untuk program kesehatan pada semester I-2025.

    Penyaluran melalui belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp52,1 triliun, sedangkan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp26,5 triliun.

    Belanja kesehatan salah satunya digunakan untuk revitalisasi rumah sakit senilai Rp1,9 triliun, yang difokuskan pada peningkatan kelas RS D/D Pratama menjadi RS Kelas C, dengan prioritas penguatan sarana dan prasarana untuk layanan jantung, stroke, dan urologi.

    Anggaran juga disalurkan untuk program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun, vaksin dan imunisasi Rp1,1 triliun, hingga program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Rp140,1 miliar.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN sebut program Jargas bantu RI wujudkan ketahanan energi

    PGN sebut program Jargas bantu RI wujudkan ketahanan energi

    Jakarta (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan program Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga (Jargas) membantu Indonesia mengakselerasi terwujudnya swasembada energi, mengingat program ini dapat menurunkan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    ‎”Sebenarnya itu perwujudan dari swasembada energi, kemudian itu juga dalam cara kita untuk menuju ketahanan energi,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Jumat.

    ‎Selain itu, disampaikannya dampak positif dari program Jargas ini cukup besar, yakni secara langsung mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari impor LPG, mengakselerasi terwujudnya ekonomi hijau, dan menciptakan ekosistem ekonomi baru di daerah.

    ‎”Jargas bukan cuma soal efisiensi energi, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru di daerah-daerah. Program Jargas bukan hanya mengalirkan energi ke dapur rumah, tapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur pipa, seperti pelanggan kecil dan UMKM,” ujarnya.

    ‎Ia menjelaskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pihaknya menargetkan untuk bisa membangun tambahan jaringan gas rumah tangga hingga 100 ribu sambungan rumah (SR) pada tahun ini.

    ‎Ada pun sampai saat ini, lebih dari 810 ribu rumah tangga sudah terlayani gas bumi PGN.

    ‎Lebih lanjut, ia menyampaikan dalam rangka mengakselerasi program Jargas, PGN bekerja sama dengan para pengembang (developer) untuk memaksimalkan pemanfaatan gas bumi yang diharapkan dapat menahan laju impor LPG.

    ‎Sebelumnya, pihaknya mempercepat pembangunan jaringan gas bumi GasKita di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Rosa Permata Sari, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/7) mengatakan percepatan ini sebagai wujud komitmen PGN untuk menghadirkan manfaat gas bumi yang selalu tersedia 24 jam, hemat, praktis dan ramah lingkungan untuk warga DI Yogyakarta.

    Pengembangan Jargas di wilayah Sleman membidik sektor rumah tangga, pelanggan kecil, dan komersial.

    Untuk menyalurkan gas bumi ke sektor-sektor tersebut, PGN menggunakan moda beyond pipeline dalam hal ini gas terkompresi atau CNG serta membangun infrastruktur berupa stasiun pengatur tekanan (PRS) yang terhubung dengan jaringan pipa distribusi sepanjang 100 km.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Dorong Optimalisasi Belanja Digital melalui Mitra LKPP dan Katalog Versi 6

    Pemerintah Dorong Optimalisasi Belanja Digital melalui Mitra LKPP dan Katalog Versi 6

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong kontribusi UMKM diperluas dalam sistem belanja negara berbasis digital. Selain itu, juga didorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital. 

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang sehat  dan transparan dalam lingkup pengadaan. LKPP sebagai bagian dari pemerintah juga meyakini transparansi terutama keterlibatan pelaku usaha yang ada di dalam negeri. 

    “Penting untuk dipahami terutama pelaku UMKM bahwa menayangkan produk di katalog tidak otomatis dibeli pemerintah. Pelaku usaha harus paham apa yang dikehendaki pemerintah,  jangan sampai apa yang kita tawari bukan kebutuhan yang diinginkan pemerintah,” ujarnya dilansir Antara, Jumat (1/8/2025). 

    Pihaknya ingin mengoptimalkan katalog bersinar agar makin mempermudah pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terlibat aktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pelaku UMKM. 

    Menurutnya, digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat, maka platform yang dikembangkan lewat katalog versi  dan yang juga dikembangkan mitra LKPP RI melalui e-marketplace merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi.

    “Kita fokus ke arah tersebut, terutama untuk pengadaan pemerintah. Khusus bagi pihak swasta, kita buat regulasinya, kita buat sistemnya. Mudah- mudahan kecepatan itu bisa membuat pembangunan di Indonesia ini  semakin lebih agresif, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, karena regulasinya sudah sangat jelas, dan job description nya ada,  bagi rekan-rekan para pejabat pengadaan yang ada di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, jangan pernah ragu bertransaksi sepanjang aturannya diikuti, terutama di wilayah e-purchasing atau e-marketplace,” katanya. 

    Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Andi Zabur Rahman menambahkan bahwa Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) yang sejak 2014 telah menjadi forum profesional di bidang pengadaan, kini diperkuat dengan kolaborasi bersama Kadin Indonesia sebagai representasi pelaku usaha nasional. Kolaborasi ini diharapkan memperbesar dampak strategis ICEF-IPFE dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% melalui penguatan rantai pasok dalam negeri, pemberdayaan penyedia lokal, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pengadaan. 

    “Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam lokapasar mitra LKPP RI dan katalog versi 6 yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, LKPP, IAPI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menggelar Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan IPFE 2025 dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) melalui belanja pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital.

    CEO & Founder Mbizmarket Ryn Hermawan menuturkan ajang ICEF-IPFE 2025 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara. Dukungan dari berbagai pihak untuk lebih mengutamakan belanja PDN dan memperkuat sektor UMK dan Koperasi merupakan langkah konkret menuju kemandirian bangsa. 

    Menurutnya, dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melalui marketplace mitra LKPP RI, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan transparan.

    “Hanya dengan klik melalui Mbizmarket, APBN/APBD dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia UMKM yang telah bergabung di platform Mbizmarket. Pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri, dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena telah ada penanda TKDNnya. Penyedia dan pembeli tidak perlu lagi repot melapor dan menyetor pajak karena dapat bertindak sebagai WAPU sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022,” tuturnya. 

  • Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan

    Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membuka rangkaian peringatan bulan kemerdekaan RI Tahun 2025 dengan menghadiri agenda Doa Kebangsaan pada Jumat malam, di Kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, menyatakan acara ini menjadi simbol rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan YME atas kemerdekaan yang telah diraih dan perjuangan para pahlawan bangsa.

    “Jadi, pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan pada tanggal 1 Agustus malam ini,” katanya.

    Ia menambahkan, Kawasan Tugu Proklamasi dipilih sebagai lokasi karena nilai sejarahnya yang erat dengan kelahiran bangsa Indonesia.

    Tugu Proklamasi adalah monumen peringatan yang dibangun pada 1946 oleh sejumlah tokoh perempuan Jakarta untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia.

    Terletak di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, di eks lokasi rumah Soekarno tempat pembacaan proklamasi, tugu ini mengalami beberapa perubahan, termasuk pembongkaran pada tahun 1960 dan pembangunan kembali pada tahun 1972.

    Juri melanjutkan, acara Doa Kebangsaan akan dihadiri sekitar 1.500 umat dari berbagai agama.

    “Doa Kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

    Selanjutnya, pada 13 Agustus, Presiden dijadwalkan hadir pada dua acara penting di Istana Kepresidenan, yakni pengukuhan Paskibraka dan penganugerahan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh terpilih.

    Pada 15 Agustus, Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI, serta dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.

    Malam harinya, 16 Agustus pukul 00.00 WIB, dilaksanakan Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang juga digelar serentak di seluruh daerah.

    Puncak acara berlangsung pada 17 Agustus 2025 dengan Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Kirab Bendera Pusaka dari Monas ke Istana menggunakan kereta kencana dan kawalan pasukan berkuda menjadi bagian ikonik dalam prosesi tersebut.

    Usai upacara, masyarakat diundang dalam Pesta Rakyat di Istana, yang untuk kali pertama diselenggarakan terbuka dengan sajian makanan dan hiburan. Masyarakat yang tidak hadir di istana bisa mengikuti kegiatan serupa di kawasan Monas sepanjang hari hingga malam.

    Malam harinya, Karnaval Kemerdekaan akan digelar dari Monas menuju Semanggi. Instansi pemerintah, TNI/Polri, dan kementerian/lembaga akan menampilkan mobil hias bertema program unggulan masing-masing.

    Sebagai penutup, pada 24 Agustus 2025 digelar Merdeka Run 8.0K, lomba lari yang menandai usia 8 dekade Indonesia merdeka.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

    Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perkembangan indeks harga konsumen (IHK) terbaru, yang menunjukkan adanya tren kenaikan atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan memberi sinyal baik bagi perekonomian.

    Airlangga mengklaim bahwa tren kenaikan inflasi itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat besar. Oleh sebab itu, dia memandang perkembangan itu secara positif.

    “Kan [inflasi] sebetulnya bagus, menunjukkan demand [permintaan] konsumennya kuat,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2025).

    Meski demikian, salah satu kelompok harga yang menjadi perhatian khusus adalah biaya pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti biaya pendidikan berpotensi terus mengalami inflasi dalam dua bulan ke depan atau hingga September 2025.

    Airlangga menganggap perkembangan itu merupakan suatu kewajaran karena Juli merupakan periode tahun ajaran baru sekolah-sekolah.

    “Ini kan awal anak-anak sekolah, jadi pasti mereka menaikkan spending [pengeluaran] dari merek untuk pendidikan,” kata politisi Partai Golkar itu.

    Adapun Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa terjadi inflasi kelompok pendidikan sebesar 0,82% (month to month/MtM) pada Juli 2025, punya andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Hanya saja, kenaikan harga kelompok ini disebut akan menjadi tren bulanan ke depan.

    “Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada dua bulan berikutnya yaitu Agustus dan September,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/8/2025).

    Pada Juli 2025, komoditas utama yang memicu kenaikan harga di kelompok ini antara lain adalah biaya sekolah dasar sebesar dengan andil 0,02% (MtM), diikuti biaya sekolah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), bimbingan belajar, dan taman kanak-kanak yang masing-masing berkontribusi 0,01% (MtM).

    Sementara secara keseluruhan, tingkat inflasi Indonesia Juli 2025 mencapai 0,30% MtM, naik dari posisi Juni 2025 yang senilai 0,19%. Sementara secara tahunan, Indonesia mencatatkan inflasi 2,37% (year on year/YoY) per Juli 2025, posisinya naik dari Juni 2025 dengan inflasi 1,87% (YoY).

    “Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025,” ujar Pudji.

    Secara tahunan, komoditas penyumbang inflasi utama adalah emas perhiasan (0,46%), bawang merah (0,18%), tomat (0,16%), beras (0,15%), dan tarif air minum PAM (0,14%).

    Sementara secara bulanan, komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras (0,06%), tomat (0,05%), bawang merah (0,05%), cabai rawit (0,04%), dan bensin (0,03%).

    Secara year to date atau Januari—Juli 2024, inflasi tercatat di level 1,69%. Angka itu masih berada di kisaran target inflasi APBN 2025 yaitu 2,5±1%.

  • Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang

    Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sepakat untuk bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, termasuk dengan melakukan pertukaran data.

    Dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat, Sri Mulyani mengatakan kesepakatan itu dituangkan melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Minerba dan SKK Migas.

    “Kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, pemanfaatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk proses perizinan usaha pertambangan, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi dalam penyusunan kontrak dan skema bagi hasil migas,” kata Sri Mulyani.

    Penandatangan perjanjian itu dilakukan pada kunjungan Bahlil ke kantor Sri Mulyani, di mana mereka membahas tantangan dan langkah konkret dalam mengelola sektor migas dan pertambangan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

    Menurut Menkeu, dirinya dan Menteri ESDM mendalami isu strategis terkait optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas.

    Keduanya juga mendiskusikan upaya memperkuat efisiensi dan pengawasan dalam pengelolaan subsidi energi dan pendapatan negara dari pertambangan.

    “Kami sepakat bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memperkuat fondasi fiskal dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

    Ia berharap sinergi bersama Kementerian ESDM dapat mendorong sistem pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang lebih efisien, akuntabel dan berdampak.

    Sinergi itu juga diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara dari sektor-sektor strategis.

    Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengumumkan lifting minyak pada Rabu (30/7), sudah mencapai 608 ribu barel per hari (bph), melampaui target di APBN sebesar 605 ribu bph.

    Akan tetapi, lanjut dia, angka tersebut bukanlah angka akumulatif lifting minyak untuk bulan Juli 2025.

    Bahlil menyoroti bahwa keberhasilan tersebut merupakan kali pertama bagi Indonesia mencapai target lifting minyak di APBN.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Subsidi BBM-LPG Bisa Bengkak Jadi Rp 400 T, ESDM Putar Otak

    Subsidi BBM-LPG Bisa Bengkak Jadi Rp 400 T, ESDM Putar Otak

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mewaspadai adanya pembengkakan subsidi energi dan kompensasi yang diprediksi mencapai Rp 400 triliun pada 2026 mendatang. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada pembenahan terhadap mekanisme pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran.

    Plt Direktur Jenderal Migas Tri Winarno mengatakan subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak, subsidi LPG 3 kg, dan subsidi listrik. Ia mengatakan selama ini pemberian subsidi masih kurang tepat sasaran.

    “Misalnya subsidi LPG misalnya katakanlah. Saya ini gunakan LPG 3 kg, berarti kan saya sebetulnya kan nggak berhak. Nah itu banyak sekali yang sebetulnya tidak berhak, tetapi dia menggunakan itu. Terus kemudian seperti Pertalite misalnya, Pertalite itu kan sebetulnya untuk ada subsidinya kan di sana, nah itu ada yang banyak yang tidak tepat sasaran,” katanya saat ditemui di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    “Kalau misalnya kita nggak care terhadap itu, bisa mencapai sampai segitu (Rp 400 triliun). Bisa melebar sampai segitu,” tambahnya.

    Tri menambahkan bahwa saat ini Kementerian ESDM tengah mencari skema yang tepat agar subsidi energi yang di berikan lebih tepat sasaran.

    “Tapi mekanisme untuk bagaimana supaya tepat sasaran, nah ini lagi kita pikirkan,” katanya.

    Adapun untuk tahun 2025 ini total subsidi dan kompensasi yang dianggarkan dalam APBN 2025 adalah Rp 394,3 triliun. Angka ini membengkak dibandingkan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang realisasinya adalah Rp 386,9 triliun.

    Untuk kuotanya antara lain, listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan untuk kelompok pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Lalu BBM bersubsidi untuk 19,4 juta kiloliter (KL) dan LPG 3 kilogram untuk 8,2 juta metric ton LPG.

    (acd/acd)

  • Subsidi BBM-LPG Bisa Bengkak Jadi Rp 400 T, ESDM Putar Otak

    Subsidi BBM-LPG Bisa Bengkak Jadi Rp 400 T, ESDM Putar Otak

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mewaspadai adanya pembengkakan subsidi energi dan kompensasi yang diprediksi mencapai Rp 400 triliun pada 2026 mendatang. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada pembenahan terhadap mekanisme pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran.

    Plt Direktur Jenderal Migas Tri Winarno mengatakan subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak, subsidi LPG 3 kg, dan subsidi listrik. Ia mengatakan selama ini pemberian subsidi masih kurang tepat sasaran.

    “Misalnya subsidi LPG misalnya katakanlah. Saya ini gunakan LPG 3 kg, berarti kan saya sebetulnya kan nggak berhak. Nah itu banyak sekali yang sebetulnya tidak berhak, tetapi dia menggunakan itu. Terus kemudian seperti Pertalite misalnya, Pertalite itu kan sebetulnya untuk ada subsidinya kan di sana, nah itu ada yang banyak yang tidak tepat sasaran,” katanya saat ditemui di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    “Kalau misalnya kita nggak care terhadap itu, bisa mencapai sampai segitu (Rp 400 triliun). Bisa melebar sampai segitu,” tambahnya.

    Tri menambahkan bahwa saat ini Kementerian ESDM tengah mencari skema yang tepat agar subsidi energi yang di berikan lebih tepat sasaran.

    “Tapi mekanisme untuk bagaimana supaya tepat sasaran, nah ini lagi kita pikirkan,” katanya.

    Adapun untuk tahun 2025 ini total subsidi dan kompensasi yang dianggarkan dalam APBN 2025 adalah Rp 394,3 triliun. Angka ini membengkak dibandingkan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang realisasinya adalah Rp 386,9 triliun.

    Untuk kuotanya antara lain, listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan untuk kelompok pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Lalu BBM bersubsidi untuk 19,4 juta kiloliter (KL) dan LPG 3 kilogram untuk 8,2 juta metric ton LPG.

    (acd/acd)

  • RI Butuh Rp 853 T Bikin 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030

    RI Butuh Rp 853 T Bikin 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030

    Jakarta –

    Jalur kereta api Indonesia akan terus diperpanjang di Indonesia. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) menargetkan di tahun 2030 akan ada perpanjangan trayek hingga sepanjang 10.524 kilometer jalur kereta.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar menyatakan untuk melancarkan target ini pemerintah butuh pendanaan investasi senilai Rp 853 triliun. Ini masuk dalam rencana induk perkeretaapian nasional atau Ripnas hingga tahun 2030.

    “Anggaran Rp 853 triliun ini adalah indikasi dibutuhkan untuk selesaikan rencana induk perkeretaapian nantinya,” kata Arif Anwar dalam diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

    Pihaknya akan mendorong skema-skema pembiayaan yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya dengan mengajak pihak swasta untuk bekerja sama. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah kebutuhan pembiayaan bisa dipenuhi seminimal mungkin dengan APBN.

    “Kami pemerintah mendorong pembangunan dengan skema tanpa APBN, sehingga creative financing ini jadi hal utama untuk mengembangkan kebutuhan perkeretaapian. Arahan Presiden seminimal mungkin pakai support APBN,” lanjut Arif.

    Dengan uang sebesar itu, Arif memaparkan banyak target yang mau dicapai. Mulai dari penambahan trek kereta api hingga 10.524 kilometer, target moda share penumpang senilai 7-9%, target moda share angkutan barang hingga 11-13%, hingga pengembangan jalur kereta api tambahan di pulau Sumatera dan Sulawesi.

    Kementerian Perhubungan juga menargetkan ada penambahan sarana penumpang kereta api hingga 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta penumpang. Sementara itu untuk sarana kereta barang ditargetkan penambahan 2.475 lokomotif dan juga 28.384 kereta barang.

    Lihat juga Video St Jatinegara: Titik Nadi Perkeretaapian-Gerbang Masuk KA ke Jakarta

    (hal/rrd)