Xcloud.id

Topik: APBN

  • Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini

    Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025). Berdasarkan hasil rapat tersebut, KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. ANTARA FOTO/Fauzan/nz (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah pusat membelanjakan sebesar Rp1.333 triliun untuk warga miskin atau masyarakat bawah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia merinci anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Sri Mulyani pun mengatakan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) yang diterima langsung oleh masyarakat untuk tahun depan bakal lebih besar dari tahun ini.

    “Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” tuturnya.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025. Realisasi itu terdiri atas BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp400,6 triliun. Belanja negara tersebut tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy). Menurut Menkeu, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global dan regional.

    Belanja difokuskan guna mendukung pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan desa serta UMKM. Selain itu, belanja juga diarahkan pada program prioritas nasional, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi.

    Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pembahasan terakhir pemerintah dan DPR menetapkan belanja negara dipatok pada rentang 14,19-14,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), terdiri dari BPP 11,41-11,94 persen PDB dan TKD 2,78-2,89 persen PDB.

    Sumber : Antara

  • SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan produksi minyak semester I/2025.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target produksi minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan data di Kementerian ESDM sudah menjadi barang tentu berasal dari SKK Migas.

    Dia menjelaskan, data dari Kementerian ESDM lebih tinggi lantaran ikut memasukan Natural Gas Liquids (NGL) ke dalam pencatatan minyak dan kondensat. Sementara, SKK Migas tak melakukannya.

    “Jika diperhatikan lebih jeli lagi pada materi prescon KESDM di bagian bawah sudah ada note bahwa produksi minyak bumi termasuk NGL, sehingga yang masuk dalam data produksi minyak bumi pada konferensi pers Kementerian ESDM mencakup minyak, kondensat, dan NGL,” ucap Hudi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Hudi menegaskan bahwa  konferensi pers kinerja tengah tahun hulu migas 2025  yang diselenggarakan oleh SKK Migas pada Juli lalu, pada produksi minyak belum memasukkan NGL. Dengan kata lain, pada data yang dipublikasikan SKK Migas saat konferensi pers tersebut hanya minyak dan kondensat.

    “Ke depannya tentu SKK Migas akan mencatatkan NGL sebagai bagian dari produksi minyak,” ucap Hudi.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi produksi minyak sebesar 602.400 bhp sepanjang semester I/2025 itu merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.000 [bph], Juni sudah 608.100 bph, target APBN 605.000 bph,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Sementara itu, rata-rata produksi gas bumi mencapai 1.199.700 barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 119% dari target produksi gas 2025 yang sebesar 1.005.000 BOEPD. Adapun, produksi gas bumi pada Juni 2025 mencapai 1.146.400 BOEPD.

    Secara total, akumulasi produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 1.754.500 BOEPD sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 111,9% dari target produksi 2025 yang sebesar 1.610.000 BOEPD.

  • Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merilis data produksi minyak sepanjang semester I/2025. Namun, terdapat perbedaan data versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph

    Adapun, produksi minyak pada Juni 2025 mencapai 608.100 bph. Menurut Bahlil, realisasi ini merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.600 [bph], Juni sudah 608.100, target APBN 605.000,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Adapun, Kementerian ESDM tak merilis data lifting minyak sepanjang semester I/2025.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target, sedangkan realisasi lifting minyak mencapai 578.000 bph per semester I/2025. Realisasi tersebut baru mencapai 95,5% dari target lifting minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, capaian lifting minyak dan produksi minyak memang berbeda.

    Sebab, tidak semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas langsung melakukan lifting minyak setelah berproduksi. Beberapa KKKS, kata dia, menampung minyak yang mereka produksi untuk kemudian di-lifting bersamaan.

    Terkait hal ini, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai data produksi minyak yang lebih bisa dipertanggung jawabkan adalah dari SKK Migas. Pasalnya, lembaga tersebut membuat pembaruan data setiap pekan dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS.

    “Data yang asli dan otentik ya data di SKK Migas karena di-update setiap Minggu dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS Produksi. Sehingga bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, dalam nomenklatur teknis mekanika reservoir dan mekanika fluida, reservoir migas itu selalu dalam kondisi 3 phasa, yaitu gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, Fluida 3 phasa yang ada di reservoir dialirkan (natural flow atau memakai artificial lift) ke sumur produksi melalui tubing, selanjutnya sampai ke kepala sumur wellhead. Di Wellhead biasanya dilengkapi metering, dan di sinilah fluida 3 phase itu dicatat laju alir gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, fluid 3 phasa ini masuk ke separator untuk dipisahkan minyaknya dari gas dan air. Lalu, minyak mengalir ke stasiun pengumpul minyak (tank storage). Dari stasiun pengumpul ini dilengkapi metering juga.  

    Kemudian di-lifting untuk dijual melalui pipa atau kapal tanker kepada Pertamina Kilang atau trader minyak lainnya.

    “Produksi minyak dari reservoir sampai di metering wellhead inilah yang disebut sebagai produksi minyak,” imbuh Hadi.

    Hadi menyebut, bahwa data produksi minyak dari SKK Migas memang mencapai 579.000 bph per semester I/2025. Namun, Bahlil mengungkapkan realisasi produksi itu mencapai 602.000 bph.

    Menurut Hadi, Bahlil memasukkan selisihnya yakni sekitar 23.000 boepd berupa LPG ke dalam pencatatan minyak dan kondesat.

    “Seharusnya LPG masuk pencatatan regime gas sesuai dalam Nomenklatur UU APBN 2025. Jika sistem dan fasilitasnya sederhana, produksi minyak most likely akan sama dengan lifting minyak,” jelas Hadi.

    Hadi pun mengingatkan agar pemerintah memverifikasi dulu data di SKK Migas sebelum membuat laporan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuat definisi atau aturan baru pencatatan, harus sinkron dengan regulasi atau UU terkait subyek yang dimaksud.

    “Supaya data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu [Kementerian Keuangan] bisa sinkron. Tidak membingungkan,” ucap Hadi.

    Rekonsiliasi Data Belum Sinkron

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat perbedaan data produksi minyak dari Kementerian ESDM dan SKK Migas itu sebatas rekonsiliasi data yang belum sinkron.

    “Terkait capaian angka produksi atau lifting pada suatu waktu tertentu, misal, pada bulan Juni saja, itu wajar dan sudah pernah terjadi jika angkanya melebihi target,” ucapnya.

    Kendati demikian, Pri Agung tak begitu mempermasalahkan. Sebab, yang menjadi perhitungan dalam APBN adalah lifting minyak. Ini khususnya untuk periode 1 tahun.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan data yang lebih akurat terkait lifting minyak pada sisa tahun ini.

    “Dalam periode 1 tahun itu kadang ada lonjakan angka produksi di periode tertentu, misal ketika suatu sumur atau proyek baru on stream atau baru selesai di workover [perawatan]. Tapi seiring waktu kemudian produksi mulai lebih stabil, dan dalam konteks ini ada potensi ada penurunan,” ucap Pri Agung.

    Dia menjelaskan, volume minyak yang tercatat di ‘lift’ atau dijual. Oleh karena itu, lifting bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari angka produksi.

    Pri Agung mengatakan, semua hasil produksi nantinya akan menjadi lifting, tapi bisa langsung, bisa juga tidak langsung karena disimpan dulu sampai ada yang membelinya.

    “Kalau untuk kepentingan APBN, yang dipakai angka lifting. Semakin tinggi produksi, semakin akan memperbesar volume minyak yang bisa dijual [dijadikan lifting]. Begitu saja prinsipnya,” jelasnya.

  • Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggaranya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya. 

  • Bongkar Pasang APBN Jadi Senjata Pertumbuhan Ekonomi

    Bongkar Pasang APBN Jadi Senjata Pertumbuhan Ekonomi

    Oleh: Zuli Hendriyanto Syahrin
    (Pemerhati Ekonomi, Alumni HMI)

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan negara kita yang diamanatkan oleh Pasal 23 UUD 1945. Setiap tahun, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan kementerian terkait, bersama dengan DPR RI melalui Badan Anggaran (Banggar), berkolaborasi untuk membagikan uang negara.

    Sayangnya, pembagiannya kadang terasa kurang optimal dan tidak selalu produktif, seringkali terperangkap dalam rutinitas yang diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Banyak yang berpikir bahwa anggaran besar pasti membawa kemajuan. Padahal, dana seringkali dipakai untuk kegiatan rutin yang kurang efisien.

    Menurut saya, sudah saatnya kita mengejar pertumbuhan ekonomi 8% agar Indonesia bisa naik kelas dari negara berpendapatan menengah. Target ini bukan hanya angka, melainkan keinginan strategis untuk memastikan Indonesia menjadi pemain utama di kancah global.

    Data Bank Dunia menunjukkan GNI per kapita kita tahun 2024 sekitar $4.910, masih jauh dari angka minimum negara maju yang mencapai $14.000. Untuk mencapai target ini, APBN harus diubah, tidak hanya sebagai pembagi uang, tetapi sebagai alat strategis.

    Di bawah Kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sudah saatnya Pemerintah saat ini melalui Kemenkeu dan Kementerian terkait, bersama DPR RI dan dibantu BPI Danantara, berani mengubah cara pandang lama yang sudah mengakar kuat di UU Nomor 17 Tahun 2003.

  • Rekayasa lalu lintas saat Sidang Tahunan MPR bersifat situasional

    Rekayasa lalu lintas saat Sidang Tahunan MPR bersifat situasional

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2025 namun bersifat situasional.

    “Sudah ada namun rekayasa lalin dilakukan hanya bersifat situasional saja. Untuk pengamanan kamseltibcar lantas sudah kami persiapkan,” kata Kabag Bina Operasional (Binopsnal) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Robby menjelaskan, rekayasa lalu lintas diterapkan pada saat kedatangan rombongan konvoi VVIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden ketika hendak menuju gedung DPR/MPR RI.

    “Rekayasa lalin akan dilakukan hanya pada saat kedatangan rangkaian kendaraan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden mendekati gedung MPR/DPR RI,” katanya.

    Selain itu juga rute dan pintu masuk tamu undangan dan tamu negara yang hadir juga telah dipersiapkan.

    Adapun rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI diawali dengan Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI berikutnya dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI.

    Kemudian penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok dan institusi di Istana Negara juga pada 13 Agustus 2025.

    Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Di hari yang sama pada siang hari, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rp 1.333 T untuk Masyarakat Miskin, 2026 Akan Lebih Besar

    Rp 1.333 T untuk Masyarakat Miskin, 2026 Akan Lebih Besar

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan lebih besar dari tahun ini. Angka tersebut akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 di DPR RI.

    Sri Mulyani mengatakan, tahun ini anggaran pemerintah pusat yang langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok miskin, mencapai Rp 1.333 triliun. Tahun depan angkanya dipastikan akan jauh lebih besar.

    “Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp 1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi (15 Agustus) Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan jauh lebih besar, mulai dari perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Belanja negara yang manfaatnya langsung mengalir ke masyarakat mencakup perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian, hingga UMKM.

    Khusus belanja pendidikan, tahun 2025 alokasinya mencapai Rp 724,3 triliun atau 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, serta Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga.

    Selain itu, anggaran juga mencakup beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS bagi 477,7 ribu guru, sertifikasi 666,9 ribu guru, pembangunan/rehabilitasi 22 ribu sekolah, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Presiden Prabowo menyampaikan Asta Cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas, dan instrumen APBN merupakan sarana yang sangat penting untuk mencapainya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.621,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.

    Lihat juga Video: Orang Miskin di Jatim Terbanyak, Tapi Pertumbuhan Ekonominya Naik

    (aid/rrd)

  • Bos BGN Klaim Perputaran Uang Makan Bergizi Gratis Sentuh Rp 28 T

    Bos BGN Klaim Perputaran Uang Makan Bergizi Gratis Sentuh Rp 28 T

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim telah memberikan perputaran ekonomi hingga Rp 28 triliun di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Dadan mulanya memaparkan sejauh ini sudah ada 5.130 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Ribuan dapur MBG itu telah melayani makan gratis untuk 15 juta orang penerima.

    Dia melanjutkan SPPG dibangun sendiri oleh mitra BGN tanpa kucuran APBN yang ada di anggaran tahunan BGN. Mitra tersebut ada yang berlatar belakang pengusaha, organisasi masyarakat, hingga beberapa instansi pemerintah.

    Nah dari pembangunan ribuan SPPG tersebut, pihak Dadan memprediksi ada sekitar Rp 28 triliun uang yang beredar di tengah masyarakat. Per SPPG saja, kebutuhan dananya mencapai Rp 1,5-2 miliar sendiri.

    “Semuanya membangun sendiri dan kalau dihitung yang mereka sudah lakukan itu satu Satuan Pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5-2 miliar. Ya jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” papar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025) malam kemarin.

    Dadan mencontohkan uang yang beredar itu misalnya diterima dari toko bangunan karena pembelian material pembangunan SPPG. Dia kembali menegaskan uang yang beredar itu adalah uang para mitra.

    “Jadi kalau di daerah-daerah roko bangunan itu kebanjiran pembelian untuk bahan-bahan baku membangun SPPG itu murni uang dari para mitra,” jelas Dadan melanjutkan.

    Dadan memaparkan hingga kini, anggaran APBN yang dikucurkan lewat BGN hanya berkisar Rp 8,2 triliun. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk modal pemenuhan makan bergizi yang akan diberikan kepada penerimaan manfaat.

    “Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra,” pungkas Dadan.

    (acd/acd)

  • Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk rapat membahas isu-isu strategis, termasuk di antaranya situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan rapat terbatas itu berlangsung tertutup diikuti oleh sejumlah pejabat seperti Kapolri Jenderal  Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn.) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Dalam rapat yang sama, Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengikuti rapat terbatas tersebut.

    Presiden Prabowo, dalam rapat tersebut, mendengarkan laporan dari jajarannya mengenai situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional, serta isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dilansir ANTARA, Selasa, 12 Agustus.

    Selepas rapat bersama Presiden, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut dirinya melaporkan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis per 11 Agustus 2025. Dadan menyebut realisasi APBN untuk MBG per hari ini mencapai Rp8,2 triliun.

    Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan.

    Dadan kemudian menjelaskan Rp8,2 triliun yang digelontorkan untuk MBG itu difokuskan untuk mengintervensi asupan gizi kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di berbagai daerah Indonesia.

    BGN sendiri menargetkan hingga akhir Agustus 2025 ada 8.000 SPPG beroperasi, terutama yang dibiayai oleh APBN, dengan target penerima sampai dengan mendekati 20 juta.

    “Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan mengungkap strateginya untuk mencapai target mendekati 20 juta penerima MBG pada akhir Agustus 2025.

  • Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf

    Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan persamaan antara pajak dengan kewajiban membayar zakat dan wakaf bagi yang mampu dalam syariat Islam. Menurutnya, keduanya memiliki manfaat yang sama, yaitu kembali kepada orang yang membutuhkan.

    Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan hak tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Ia memaparkan, uang pajak disalurkan melalui berbagai program untuk masyarakat menengah bawah. Mulai dari bantuan sosial (bansos), hingga penyediaan layanan kesehatan gratis.

    “Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” jelasnya.

    Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapat fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis hingga pembangunan akses layanan kesehatan seperti puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.

    Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada fasilitas asrama dan makan gratis bagi siswa selama menempuh pendidikan.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tegasnya.

    Di bidang pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    “Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/rrd)