Xcloud.id

Topik: APBN

  • Prabowo 2 Kali Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR Hari Ini, Warga Diminta Menonton – Page 3

    Prabowo 2 Kali Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR Hari Ini, Warga Diminta Menonton – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan persiapan Presiden Prabowo Subianto jelang penyampaian pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR-DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025. Dia mengatakan Prabowo biasanya berenang untuk untuk menjaga kebugaran dan menenangkan diri.

    “Biasanya persiapannya Bapak Presiden itu berenang, supaya rileks,” kata Prasetyo kepada di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Sidang Tahunan MPR-DPR merupakan agenda rutin menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI. Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan pada Jumat pagi hari. Sedangkan sore harinya, Prabowo menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 beserta Nota Keuangannya.

    “Memang kemudian dalam rangka memenuhi kewajibannya, untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Besok hari Jumat tanggal 15 pagi, Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan. Kemudian juga di sore harinya akan menyampaikan pidato nota keuangan untuk 2026,” ujarnya.

    Menurut dia, Prabowo bersama timnya sedang fokus menyusun materi pidato kenegaraan yang akan disampaikan. Prasetyo menuturkan pidato Prabowo akan terkait program-program prioritas pemerintah.

    “Jadi beliau bersama dengan tim beberapa hari ini sedang berkonsentrasi untuk menyusun pidato tersebut yang tentunya penekanan-penekanannya tidak akan keluar dari Astacita dan apa yang menjadi program-program prioritas dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka,” jelas Prasetyo.

  • Penerimaan pajak Jakbar hingga akhir Juli 2025 capai Rp42,29 triliun

    Penerimaan pajak Jakbar hingga akhir Juli 2025 capai Rp42,29 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Penerimaan pajak di Jakarta Barat (Jakbar) hingga akhir Juli 2025 mencapai Rp42,29 triliun atau tumbuh sekitar sekitar 16,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Itu tumbuh 16,34 persen, kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat Farid Bachtiar, di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan, capaian tersebut setara dengan 53,81 persen dari target penerimaan pajak untuk APBN 2025 dari Jakarta Barat sebesar Rp78,59 triliun.

    Berdasarkan jenis pajak, kata Farid, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dengan realisasi Rp21,72 triliun atau 51,37 persen dari total penerimaan dengan pertumbuhan sebesar 23,84 persen.

    “Kemudian disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dengan realisasi Rp19,66 triliun (46,50 persen) dengan pertumbuhan 4,68 persen,” kata dia.

    Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang penerimaan sebesar Rp63 miliar (0,15 persen), sedangkan penerimaan dari pajak lainnya tercatat sebesar Rp837,77 miliar atau sebesar 1,98 persen.

    Sementara itu, kata Farid, dari sisi sektor dominan, empat sektor utama penyumbang penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Barat, yakni perdagangan dengan Rp19,33 triliun (45,72 persen kontribusi), kemudian industri pengolahan, Rp8,9 triliun (21,05 persen kontribusi), pengangkutan dan pergudangan Rp2,78 triliun (6,59 persen kontribusi), lalu konstruksi Rp1,95 triliun (4,62 persen kontribusi).

    “Secara keseluruhan, keempat sektor ini memberikan kontribusi sebesar 77,97 persen dari total penerimaan neto,” kata Farid.

    Sementara itu, dalam hal kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Kanwil DJP Jakarta Barat mencatatkan capaian sebesar 84,78 persen dari target 402.188 SPT, dengan realisasi sebanyak 340.987 SPT telah dilaporkan hingga Juli 2025.

    “Capaian ini mendekati realisasi pelaporan SPT nasional yang mencapai angka 87,14 persen,” kata dia.

    Sebagai respon atas tren penerimaan tersebut, Kanwil DJP Jakarta Barat menerapkan tiga strategi pengamanan penerimaan.

    “Yaitu melalui optimalisasi pengawasan pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material dengan sinergi antarfungsi, serta manajemen restitusi untuk menjaga penerimaan PPN tetap stabil,” katanya.

    Selain itu, lanjut dia, pengawasan pembayaran masa terhadap setoran rutin yang masih belum dibayarkan menjadi fokus strategis untuk meningkatkan potensi penerimaan.

    “Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun dan mendukung target penerimaan 2025,” kata Farid.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isi pidato kenegaraan Prabowo baru akan diungkap besok

    Isi pidato kenegaraan Prabowo baru akan diungkap besok

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan terkait agenda HUT Ke-80 RI di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    PCO: Isi pidato kenegaraan Prabowo baru akan diungkap besok
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa isi pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk Nota Keuangan dan RUU APBN 2026, baru akan disampaikan secara resmi pada Jumat (15/8).

    Hasan, dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, meminta seluruh pihak untuk bersabar dan menghormati disiplin waktu penyampaian.

    “Kita harus belajar disiplin menunggu sampai waktunya. Jadi kita tidak biasakan memberikan bocoran A1, A2, atau A3 kepada teman-teman,” ujarnya saat ditanya terkait wacana kenaikan gaji ASN dalam pidato Presiden besok.

    Ia memastikan pidato Presiden akan memberi gambaran jelas mengenai postur APBN dan program prioritas pemerintah tahun depan.

    “Besok kita bisa melihat dengan cukup terang bagaimana postur APBN kita dan apa saja program prioritas yang akan disampaikan Presiden,” katanya.

    Hasan menambahkan, dua pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo perlu dinikmati pada waktunya.

    “Mohon maaf tidak bisa dibocorkan,” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/8), di Gedung MPR dan DPR RI, Senayan Jakarta.

    Pidato pertama dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan MPR seputar laporan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan.

    Pidato kenegaraan kedua, kata Hasan, akan digelar pukul 14.30 WIB di hadapan Rapat Paripurna DPR RI. Presiden dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sumber : Antara

  • Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

    Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto bersama tim telah beberapa hari ini fokus menyusun naskah pidato yang akan memuat penekanan pada Asta Cita serta program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran.

    Dia mengatakan bahwa Kepala negara dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025) pagi, diikuti dengan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 pada sore harinya. 

    Menurutnya, pidato kenegaraan dan nota keuangan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan pemerintah pada tahun depan, sekaligus menyampaikan capaian awal pemerintahan kepada publik dan para wakil rakyat. 

    “Besok pagi Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sore harinya, beliau akan menyampaikan Nota Keuangan untuk tahun 2026. Penekanannya tentu tidak akan keluar dari Asta Cita dan program-program prioritas pemerintah,” ujar Prasetyo usai gladi bersih HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Kamis (14/8/2025).

    Saat ditanya soal persiapan khusus yang dilakukan Presiden jelang agenda penting tersebut, Prasetyo menjawab sambil berkelakar.

    “Nggak ada latihan khusus. Biasanya persiapan Bapak Presiden itu… berenang,” katanya sambil tertawa.

    Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. 

    Agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11.05 WIB. Sementara itu, pada pukul 14.35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI.

    Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

    Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

    Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16.02 — 16.07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

  • Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membacakan dua pidato kenegaraan pada Jumat (15/8/2025) sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    Pidato pertama akan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisi laporan kinerja pemerintahan yang telah berjalan hampir 300 hari atau sekitar 10 bulan.

    Sementara pidato kedua akan disampaikan pada pukul 14.30 WIB di depan Rapat Paripurna DPR RI, berisi pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

    “Sesuai surat pedoman peringatan HUT ke-80 RI yang diterbitkan Mensesneg pada 12 Agustus 2025, seluruh instansi, swasta, dan masyarakat diimbau mengikuti siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, baik radio, televisi, maupun platform digital seperti YouTube,” kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Hasan juga menambahkan, upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus akan dipimpin langsung Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara di halaman Istana Negara.

    Acara ini akan dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, perwakilan negara sahabat, serta sekitar 16.000 warga yang telah mendaftar melalui situs Pandang Istana.

    “Kegiatan ini akan dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, para anggota kabinet, para perwakilan negara sahabat, dan sekitar 16.000 warga masyarakat yang sudah mendaftar melalui website pandangistana,” pungkas Hasan.

  • Komisi II DPR minta Pemda perkuat kemandirian fiskal berkaca dari Pati

    Komisi II DPR minta Pemda perkuat kemandirian fiskal berkaca dari Pati

    Arsip foto- Massa membakar mobil polisi saat berunjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Unjuk rasa yang berakhir ricuh itu karena massa kecewa dan menilai tuntutan mereka agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya tidak segera dipenuhi. ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

    Komisi II DPR minta Pemda perkuat kemandirian fiskal berkaca dari Pati
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal daerah berkaca dari kasus unjuk rasa di Pati yang berawal dari rencana Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    “Apa yang terjadi di Pati sesungguhnya bisa dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif yang pertama adalah bahwa kemandirian fiskal pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia itu cukup rendah. Mereka bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah,” kata Rifqinizamy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sejumlah pemerintahan daerah kini mulai berbenah untuk meningkatkan PAD masing-masing setelah pemerintah pusat melakukan efisiensi dan fokus pada program-program strategis.

    “Ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan. Karena itu beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” ujarnya.

    Efesiensi tersebut direspons pemda dengan kebijakan untuk mendongkrak PAD, namun kebijakan berdampak langsung terhadap masyarakat tersebut kerap tidak populer dan berujung dengan banyaknya kritik atas kebijakan tersebut.

    “Problem ini menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional bahkan ekonomi nasional kita itu kan pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja, karena itu kebijakan ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Rifqinizamy meminta para pejabat publik dan untuk bijak dalam mengomunikasikan kebijakan yang bersentuhan dengan isu yang sensitif di tengah masyarakat.

    “Menurut pandangan saya memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengakui kejadian tersebut menjadi proses pembelajaran berharga baginya, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat.

    “Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya,” ujar Sudewo.

    Untuk diketahui, seratusan ribu orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati, Pati, Jawa Tengah, Rabu, untuk berunjuk rasa menuntut Sudewo mundur. Aksi itu kemudian berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah-tengah massa dan hendak mendengarkan aspirasi demonstran.

    Akan tetapi, kehadiran Sudewo kemudian memicu kemarahan publik terlihat dari aksi lemparan sandal dan botol plastik air minum kemasan ke arah Sudewo. Kepolisian kemudian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, dan menangkap 11 demonstran yang diyakini berlaku sebagai provokator.

    Sumber : Antara

  • Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

    Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembacaan nota keuangan menjelang 15 Agustus 2025. Sebab, moment ini bisa saja menjadi momen kenaikan gaji PNS.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi meminta publik bersabar menunggu isi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan APBN 2026 di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8/2025).

    Hasan menegaskan pihaknya tidak akan memberikan bocoran terkait kemungkinan pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) maupun program prioritas baru pemerintah.

    “Kita harus belajar disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, publik baru akan mengetahui secara jelas postur APBN 2026 dan program-program prioritas yang akan disampaikan Presiden pada saat pidato resmi berlangsung.

    Hasan menekankan Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato pada hari tersebut, yakni pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 RI dan pidato penyampaian Nota Keuangan APBN 2026. 

    “Besok kita bisa melihat dengan cukup terang bagaimana postur APBN kita dan apa saja program prioritas yang akan disampaikan presiden. Jadi kita tunggu besok pidato presiden, kita nikmati pada waktunya,” pungkas Hasan.

  • Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kendati belum bisa tercapai pada tahun ini.

    Hal ini disampaikannya menanggapi kabar yang menyebut target tersebut tidak akan tercapainya program tersebut pada 2025 di Ruang Visualisasi, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujarnya kepada wartawan.

    Menanggapi isu bahwa target tersebut tak akan tercapai pada tahun ini, Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Permukiman selalu berkoordinasi dengan Presiden. 

    “Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memastikan progres program tersebut berjalan positif. Berdasarkan data Kementerian Perumahan, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.

    “Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

  • Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

    Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. 

    Agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11:05 WIB. Sementara itu, pada pukul 14:35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI.

    Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

    Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

    Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16:02 — 16:07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyebut sidang hari esok akan dihadiri oleh 1.251 undangan. Sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang dan sisanya hanya di Gedung Nusantara IV untuk nonton bersama (nobar) sidang.

    Adapun, dia berujar hal yang berbeda dari sidang tahunan sebelumnya adalah di sidang tahun ini akan ada pemutaran video pencapaian kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden RI.

    “Jadi ini juga yang tahun lalu tidak ada, jadi kali ini ada penayangan video. Lalu penyampaian pidato Presiden, yang selanjutnya adalah persembahan lagu-lagu Nusantara dan penutupan sidang oleh Ketua DPR,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

    Berikut jadwal dan link streaming Sidang Tahunan MPR, pidato kenegaraan, dan nota keuangan Prabowo untuk pertama kalinya sebagai Presiden RI 

    Jadwal Sidang Tahunan MPR 2025 dan Nota Keuangan 2026

    Susunan Acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

    09.00 – 09.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

    09.05 – 09.08: Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI

    09.08 – 09.36

    Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI
    Pembacaan Doa
    Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI

     

    09.36 – 09.56: Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

    09.56 – 10.00: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia

    10.00 – 10.45: Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

    10.45 – 10.48: Ketua DPR RI melanjutkan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025

    10.48 – 10.55: Persembahan Lagu-lagu Nusantara

    10.55 – 11.00: Penutupan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

    11.00 – 11.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

     

    Susunan Acara Sidang Paripurna DPR RI Tentang Nota Keuangan atau RAPN Tahun 2026

    14.28 – 14.30: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI memasuki Ruang Rapat Paripurna

    14.30 – 14.35: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    14.35 – 14.42: Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI dan Pembacaan Doa

    14.42 – 14.57: Pidato Ketua DPR RI dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026

    14.57 – 15.42: Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya

    15.42 – 15.57: Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden RI kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan Penyampaian Surat Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Ketua DPD RI, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara

    15.57 – 16.02: Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI

    16.02 – 16.07: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    16.07: Rapat Paripurna DPR RI selesai, Presiden RI dan Wakil Presiden RI didampingi Pimpinan DPR RI meninggalkan Ruang Rapat Paripurna

    Adapun, kegiatan sidang MPR, DPR RI dan DPD RI 2025 dapat disaksikan secara online lewat kanal YouTube MPR RI, atau melalui link 

  • Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf

    Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan zakat dan wakaf dengan pembayaran pajak. Menurutnya, manfaat yang dirasakan sama yaitu kembali lagi kepada orang yang membutuhkan.

    Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan hak tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Ia memaparkan, uang pajak disalurkan melalui berbagai program untuk masyarakat menengah bawah. Salah satu uang pajak digunakan untuk bantuan sosial (bansos).

    “Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” jelasnya.

    Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga disediakan fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan akses layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.

    Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada fasilitas asrama dan makan gratis bagi siswa selama menempuh pendidikan.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tegasnya.

    Di bidang pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    “Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/rrd)