Xcloud.id

Topik: APBN

  • Rupiah Lesu terhadap Dolar AS Hari Ini 15 Agustus 2025 – Page 3

    Rupiah Lesu terhadap Dolar AS Hari Ini 15 Agustus 2025 – Page 3

    Sementara itu, faktor internal yakni pasar menunggu pidato kenegaraan presiden Prabowo Subianto, termasuk Nota Keuangan dan RUU APBN 2026, baru akan disampaikan secara resmi besok Jumat (15/8/2025). Seluruh pihak untuk bersabar dan menghormati disiplin waktu penyampaian.

    “Pidato Presiden akan memberi gambaran jelas mengenai postur APBN dan program prioritas pemerintah tahun depan. Dua pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo perlu dinikmati pada waktunya. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/8), di Gedung MPR dan DPR RI, Senayan Jakarta,” ujarnya.

    Pidato pertama dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan MPR seputar laporan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan.

    Kemudian, pidato kenegaraan kedua akan digelar pukul 14.30 WIB di hadapan Rapat Paripurna DPR RI. Presiden dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

     

  • Prabowo: Rp 300 Triliun APBN Selamat dari Potensi Korupsi di 2025 – Page 3

    Prabowo: Rp 300 Triliun APBN Selamat dari Potensi Korupsi di 2025 – Page 3

    Menurut Prabowo, perilaku koruptif tidak hanya terjadi di tingkat tertentu, melainkan menyebar di berbagai eselon, dari pusat hingga daerah. Bahkan, lembaga negara, BUMN, dan BUMD pun tidak luput dari praktik yang merugikan keuangan negara tersebut.

    Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR-DPR RI, Prabowo menegaskan bahwa kondisi ini bukanlah rahasia yang perlu ditutupi. Ia menilai, pengakuan terhadap kelemahan adalah langkah awal yang mutlak dilakukan sebelum bisa melakukan perbaikan.

    “Kita paham masalah korupsi adalah masalah besar dibangsa kita. Perilaku korupsi ada disetiap eselon birokrasi kita, ada disetiap institusi dan organisasi Pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, BUMD-BUMD kita. Ini bukann fakta yang harus kita tutup-tutupi,” pungkasnya.

  • BI: Utang luar negeri RI pada triwulan II 2025 tumbuh melambat

    BI: Utang luar negeri RI pada triwulan II 2025 tumbuh melambat

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh melambat dengan posisi sebesar 433,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau secara tahunan tumbuh 6,1 persen.

    “Posisi ULN Indonesia pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 433,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 6,1 persen ‘year-on-year’ (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 6,4 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ramdan menjelaskan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari triwulan sebelumnya.

    ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 7,6 persen (yoy).

    Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

    Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur dan akuntabel untuk mencapai pembiayaan yang efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia mengatakan pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,0 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,9 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

    Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada triwulan II 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,9 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh 2,3 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

    Bank Indonesia menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 30,5 persen pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mencapai 30,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,0 persen dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

    Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang Luar Negeri Indonesia Tembus USD 433,3 Miliar – Page 3

    Utang Luar Negeri Indonesia Tembus USD 433,3 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada kuartal II 2025. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar USD 433,3 miliar atau secara tahunan tumbuh 6,1% (yoy).

    Posisi utang luar negeri ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2025 sebesar 6,4% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kuartal sebelumnya.

    Adapun ULN pemerintah pada kuartal II 2025 sebesar USD 210,1 miliar, atau tumbuh sebesar 10,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2025 sebesar 7,6% (yoy).

    “Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mencapai pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujar Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,0%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (11,9%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%). Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

  • Video: 299 Hari Jadi Presiden,Prabowo Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara

    Video: 299 Hari Jadi Presiden,Prabowo Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Pabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Laporan Kinerja Kementerian Lembaga Pertamanya sebagai Presiden ke-8 RI sekaligus penyerahan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jum’at, 15 Agustus 2025.

    Prabowo dalam Pidato Kenegaraanya menyampaikan bawah adanya kekayaan negara yang terus-menerus mengalir ke luar negeri sehingga harus diselamatkan karena jika tidak bisa menjadikan Indonesia negara gagal

    Prabowo juga menyoroti adanya distorsi dan penyimpangan dalam ekonomi RI.

    Selengkapnya simak dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI, CNBC Indonesia (Jum’at, 15/08/2025)

  • Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

    Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya telah menyelamatkan Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai rawan diselewengkan pada awal 2025.

    “Pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menjelaskan dana tersebut di antaranya berasal dari anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang besar, anggaran alat tulis kantor yang besar, serta berbagai anggaran lain yang selama ini menjadi sumber korupsi dan “bancakan”.

    Kepala Negara mengatakan dirinya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar NKRI. Oleh karena itu, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.

    “Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujarnya.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12% Saat Dunia Kacau & Banyak Perang

    Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12% Saat Dunia Kacau & Banyak Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ekonomi nasional masih tetap kuat meskipun di tengah gejolak global. Ekonomi bahkan tumbuh 5,12% pada kuartal II-2025.

    Demikianlah disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025)

    “Dalam 299 hari ini alhamdullilah saya melaporkan mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti di tengah konflik politik ekonomi secara global perang dagang perang tarif ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5% tumbuh 5,12%,” jelasnya.

    Prabowo menambahkan, berdasarkan analisa para pakar, ekonomi nasional akan terus meningkat ke depannya.

    Realisasi investasi Semester 1 2025 mencapai Rp. 942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu mencapai target APBN 2025.

    “Di tengah dunia penuh gonjang ganjing realisasi investasi kita S1 2025 mencapai 942 T, naik 13,6% dari tahun lalu,” ujarnya.

    Realisasi investasi Semester 1 2025 berhasil menyerap 1.200.000 tenaga kerja Indonesia.

    (emy/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua Banggar nilai kuartal II 2025 tunjukkan tanda perbaikan ekonomi

    Ketua Banggar nilai kuartal II 2025 tunjukkan tanda perbaikan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai perekonomian Indonesia pada kuartal II 2025 telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.

    Menurut dia, hal itu tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy).

    “Ini memang transisi (pemerintahan) baru berjalan hampir 10 bulan, bahwa ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan harus kita akui,” ujar Said ditemui sebelum menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam laporan BPS, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,97 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,93 persen.

    “Yang pertama, kuartal I kita tumbuh di 4,87 persen. Kuartal II sebagaimana yang sudah disampaikan dirilis oleh BPS, (tumbuh) 5,12 persen,” ujar dia.

    Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Said memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 5,3-5,4 persen, lebih dekat pada batas atas proyeksi.

    “Karena kan ini ‘counter-cyclical’. Belanja kita dorong sedemikian rupa agar dampaknya bagi masyarakatnya tinggi,” ujar dia.

    Said juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada APBN 2026 nanti berada di kisaran 5,3-5,4 persen.

    “Kalau pertumbuhannya (2025) masih di sekitar 5-5,4 persen. Kita harapkan (ekonomi 2026) bisa 5,3-5,4 persen lah di pidato Presiden dalam nota keuangan nanti,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Said memperkirakan penerimaan negara pada 2026 berada di kisaran Rp3.145 triliun hingga Rp3.147 triliun, tidak jauh dari postur yang telah disetujui Banggar sebelumnya.

    Sementara, defisit anggaran diperkirakan berada di batas bawah, yakni 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Adapun dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Dasi Gibran Berubah Warna di Sidang Tahunan DPR/MPR – Page 3

    Momen Dasi Gibran Berubah Warna di Sidang Tahunan DPR/MPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Tahunan DPR/MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam sidang itu, Prabowo dan Gibran kompak tampil formal, mengenakan jas dan dasi berwarna biru.

    Pantauan Liputan6.com, ada momen menarik kala Gibran mengubah warna dasinya dalam Sidang Tahunan MPR.

    Semula, Gibran terlihat menggunakan dasi berwarna merah. Namun, dasi itu berubah warnanya menjadi biru ketika berada di dalam ruang sidang, senada dengan warna dasi yang dikenakan Prabowo.

    Selain Prabowo dan Gibran, Sidang Tahunan MPR itu juga dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri absen dalam sidang tahunan tersebut.

    SBY dan Jokowi nampak duduk bersebelahan dalam sidang tersebut. Keduanya juga sama-sama mengenakan jas serta dasi saat hadir dalam sidang tersebut.

    Sementara itu, hadir pula Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wapres ke-11 Boediono, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Wamentan Sudaryono, hingga Ketum Partai Nasdem Surya Paloh.

    Adapun Sidang Tahunan MPR dan DPR tahun ini digelar untuk mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto. Dia akan menyampaikan dua pidato kenegaraan.

    Pertama, Prabowo menyampaikan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025. pada pukul 09.00 WIB. Dalam pidato ini, Prabowo akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari sejak dilantik pada Oktober 2024.

    Kedua, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 beserta Nota Keuangannya pada pukul 14.30 WIB. Pidato tersebut akam disampaikan Prabowo di depan peserta rapat paripurna DPR RI.

  • Jelang HUT ke-80 RI, PDIP Minta Pemimpin Dengarkan Rakyat di Sidang MPR – Page 3

    Jelang HUT ke-80 RI, PDIP Minta Pemimpin Dengarkan Rakyat di Sidang MPR – Page 3

    Agenda Sidang Pagi: Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI-DPD RI

    Berikut susunan rangkaian sidang hari ini:

    • 09.00 – 09.05: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

    • 09.05 – 09.08: Mengheningkan cipta dipimpin Ketua MPR RI

    • 09.08 – 09.36: Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI 2025 oleh Ketua MPR RI, pembacaan doa, dan pidato pengantar

    • 09.36 – 09.56: Pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2025 oleh Ketua DPR RI

    • 09.56 – 10.00: Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden

    • 10.00 – 10.45: Pidato Presiden RI tentang laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI

    • 10.45 – 10.48: Ketua DPR RI melanjutkan sidang

    • 10.48 – 10.55: Persembahan lagu-lagu nusantara

    • 10.55 – 11.00: Penutupan sidang

    • 11.00 – 11.05: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

    Agenda Sidang Sore: Rapat Paripurna DPR RI – Penyampaian Nota Keuangan APBN 2026

    Sesi sore dimulai pukul 14.28 WIB dan fokus pada agenda pembahasan APBN 2026:

    • 14.28 – 14.30: Presiden, Wakil Presiden, dan pimpinan DPR RI memasuki ruang paripurna

    • 14.30 – 14.35: Lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    • 14.35 – 14.42: Pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPR RI dan pembacaan doa

    • 14.42 – 14.57: Pidato Ketua DPR RI pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2025–2026

    • 14.57 – 15.42: Pidato kenegaraan Presiden RI penyampaian pengantar/keterangan atas RUU APBN 2026 beserta nota keuangan

    • 15.42 – 15.57: Penyerahan dokumen RUU APBN 2026 dari Presiden kepada DPR dan DPD, dilanjutkan penandatanganan berita acara

    • 15.57 – 16.02: Penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPR RI

    • 16.02 – 16.07: Lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    • 16.07: Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan ruang paripurna