Xcloud.id

Topik: APBN

  • Prabowo Setujui Penambahan Kuota LPG 350 Ribu Metrik Ton, Bahlil Pastikan Anggaran Tak Bengkak

    Prabowo Setujui Penambahan Kuota LPG 350 Ribu Metrik Ton, Bahlil Pastikan Anggaran Tak Bengkak

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto sepakat penambahan kuota LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 350 metrik ton (MT). Penambahan ini dipastikan tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Hal tersebut diungkap Bahlil usai dipanggil Prabowo mengenai stok LPG nasional. Penambahan tersebut juga dalam rangka mengantisipasi lonjakkan konsumsi LPG 3 kilogram (kg) pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di dalam APBN itu 8,16 juta (MT) kita tambah kurang lebih 0,35 juta atau 350.000 metrik ton, untuk apa? untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (28/11/2025).

    Meski ada tambahan kuota tadi, Bahlil memastikan kalau beban APBN tak berubah. Lantaran, harga global masih berada di bawah acuan Indonesia Crude Price (ICP). Dalam hitungan Bahlil, masih ada ruang untuk menambal penambahan kuota tadi dari anggaran Rp 82 triliun untuk subsidi LPG 2025.

    “Enggak ada penambahan anggaran, karena harga ICP dunia itu turun karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp 82 triliun, sementara realiasi dengan menambah 350.000 ton itu ga sampai di Rp 80 triliun, hanya sekitar Rp 77-78 triliun,” jelas Bahlil.

    Pertamina Patra Niaga sebelumnya memperkirakan adanya kenaikan konsumsi LPG 3 kg pada masa Nataru mendatang. Adapun, perkiraannya naik 3,3 persen.

  • Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali memecat Staf dari Direktorat Tanaman Pangan yang sengaja memungut uang dari petani untuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan). Kejadian itu diketahui Amran dari saluran pengaduan Lapor Pak Amran.

    Berdasarkan Lapor Pak Amran, terungkap modus seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan atau pengusaha, kemudian meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan meminta uang dari masyarakat yang ingin mendapatkan traktor, dengan nominal Rp 50-100 juta per alat.

    “Ada pungutan Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per traktor. Satu titik bahkan mencapai Rp 600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat,” kata Amran konferensi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Amran menjelaskan bahwa setelah dirinya menerima laporan, ia segera memanggil staf yang diduga melakukan pungli, yang pada akhirnya mengaku telah melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, pihak lainnya termasuk pihak eksternal Kementan yang diduga terlibat juga akan terus dikejar.

    “Yang pegawai kementerian langsung saya berhentikan hari ini. Dia mengaku Dirjen di lapangan, padahal staf. Saya tanya, dia mengaku, katanya khilaf. Ini pidana. Tidak ada kompromi,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional itu menegaskan bahwa seluruh bukti sudah diserahkan kepada penegak hukum, termasuk bukti transaksi. Tindak lanjut hukum akan dilakukan segera untuk memastikan jaringan pungli ini tuntas diusut.

    “Kami tidak akan biarkan satu pun lolos. Aku kejar. Ini uang negara, uang rakyat. Petani sudah cukup susah, jangan diperas lagi,” tegasnya.

    Dia kembali menegaskan bahwa semua program bantuan pemerintah, tidak dipungut biaya, termasuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya, bantuan benih, bantuan bibit tanaman perkebunan, kakao, lada, mente, pala, tebu, dan lainnya dan program bantuan lain yang bersumber dari APBN.

    “Semua bantuan itu gratis. Kalau ada yang minta bayar, laporkan. Laporkan ke Lapor Pak Amran. Kami monitor langsung,” jelasnya.

    Hingga saat ini, Lapor Pak Amran menunjukkan efektivitas tinggi. Dalam satu minggu, 2.000 lebih laporan masuk, dan ratusan kasus diusut, termasuk masalah pupuk subsidi yang melibatkan 90 distributor dan penyimpangan alsintan di 99 titik.

    (ada/ara)

  • Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta Komisi XI DPR mendorong kementerian lain untuk membuat kebijakan bernilai tambah dan bukan hanya membelanjakan APBN. Hal ini demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

    Menurut Purbaya, dirinya sudah melakukan hal demikian, khususnya saat memeriksa anggaran Kementerian/Lembaga lain. Namun, menurut Bendahara Negara ini, tindakannya dinilai menimbulkan keributan.

    “Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Terima kasih atas dukungan yang saya pikir,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Karena mendapat arahan dari DPR, Purbaya mengaku siap menjalankannya. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga akan banyak kementerian/lembaga yang terguncang.

    “Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan guncang-guncang sedikit nanti,” ujarnya.

    Purbaya menilai Kementerian Keuangan seharusnya bisa mengawasi anggaran di kementerian lain. Tujuannya demi memastikan bahwa dana yang diberikan menghasilkan dampak ke pertumbuhan ekonomi.

    Adapun hal itu disampaikan Purbaya menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Dolfie meminta Kementerian Keuangan bisa terlibat dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian hingga pertambangan.

    “Kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan. Diberi kuasa oleh Presiden dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program Kementerian Lembaga,” sebut dolfie.

    Pasalnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak program kementerian lembaga tidak memenuhi aspek logical framework untuk mencapai sasaran pemeirntah. Dalam hal ini, Purbaya diminta mempertajam program-progarm di kementerian lain.

    “Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, 75% ada pengampunya di Kementerian. Pertanian, di Kementerian pertanian. Pertambangan, ada Kementeriannya. Industri, ada Kementeriannya,” bebernya.

    Jika Kementerian hanya membelanjakan anggaran yang diberikan, Dolfie menyebut hal itu tak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Purbaya diminta mendorong kementerian lain menghasilkan nilai tambah di setiap sektor.

    “Maksud saya sektor-sektor yang lain, Kementerian lain, didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya, mau mengundang investasi kita tahu problemnya,” imbuhnya.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan dukungan ke Purbaya. Dalam hal ini, Misbakhun menyebut bahwa Purbaya bisa berperan lebih dalam memastikan APBN dibelanjakan dengan benar.

    “Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya,” tutup Misbakhun.

    Tonton juga video “Klaim Publik Puas dengan Pemerintah, Purbaya Pede Demo Bakal Berkurang”

    (ily/hns)

  • Menkeu Purbaya Enggan Temui Pedagang Thrifting: Ilegal ya Ilegal

    Menkeu Purbaya Enggan Temui Pedagang Thrifting: Ilegal ya Ilegal

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan menemui pedagang baju bekas impor ilegal atau thrifting. Menurut dia, tidak ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Dia memandang, pakaian bekas impor ilegal tetap sebagai barang ilegal. Poin ini yang tetap dipegangnya.

    “Enggak ada kasus, saya kasusnya jelas, barang ilegal ya ilegal, itu saja,” ungkap Purbaya, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Dia menegaskan lagi tidak ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Tujuan utamanya adalah menyetop arus masuk impor ilegal, termasuk baju bekas.

    “Saya diskusi enggak ada case, apa yang mau didiskusikan? Gak ada!,” tegas Bendahara Negara ini.

    Pernyataan senada sebetulnya sempat dilontarkan Purbaya beberapa waktu lalu. Dia menyebut, tidak peduli dengan penjualan baju bekas ilegal, sekalipun pedagangnya mengusulkan untuk bayar pajak.

    Ogah Legalkan Thirfting

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) tetap bakal menolak legalisasi penjualan baju bekas alias thrifting, meskipun para pedagangnya mau membayar pajak dari barang jualannya.

    Lantaran, larangan penjualan barang bekas bukan dalam konteks penerimaan negara, tapi soal apakah itu legal diperjualbelikan atau tidak.

    “Tanggapan saya, saya enggak peduli dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia,” tegasnya dalam sesi konferensi pers APBN KiTa, Kamis, 20 November 2025.

    Berantas Barang Ilegal

    Purbaya kembali menekankan komitmennya untuk membersihkan pasar domestik dari berbagai barang ilegal. Ia pun menyebut negara tidak akan mencari keuntungan dengan mengenakan pajak dari barang-barang haram tersebut.

    “Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal. Thrifting kalau barang bekas dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi enggak ada hubungannya dengan bayar pajak/enggak bayar pajak. Itu barang ilegal,” seru dia.

    “Menagih pajak dari ganja misalnya, apakah barangnya jadi ilegal? Kan enggak,” kata Purbaya.

  • Koperasi Desa Merah Putih Dibangun di 16.770 Titik

    Koperasi Desa Merah Putih Dibangun di 16.770 Titik

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan sebanyak 16.770 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dibangun. Sementara target pemerintah dapat membangun 83.752 kopdes Merah Putih.

    Joao mengatakan pembangunan ini baru dimulai dari 20 yang hari lalu. Ia diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk cepat merealisasikan pembangunan ini.

    “Kita sudah 16.752 titik yang sudah terbangun, baru 20 hari,” katanya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Ia optimistis hingga akhir tahun pembangunan Kopdes Merah Putih bisa mencapai 50%. Adapun angka 16.770 itu baru mencapai 20,02%.

    “Sudah terbangun 50% lah itu minimal (akhir tahun). Sekarang sudah 20,02%, gitu. Kan lebih susah itu di awalnya, sekarang ketika sudah berjalan, sudah gampang. Sudah bergulir kan,” terang Joao.

    Terkait dana, Joao mengatakan dana pembangunan seluruh kopdes merah putih sebesar Rp 210 triliun.

    “Rp 210 triliun sudah ditandatangani Agrinas. Tinggal perlu pakai saja,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah meminta bank-bank BUMN atau Himbara untuk memberikan pinjaman kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam rangka membangun Koperasi Desa Merah Putih.

    Totalnya, pinjaman yang akan diberikan Rp 240 triliun untuk 80 ribu koperasi.

    Purbaya mengatakan pemerintah menjamin pembayaran pinjaman itu akan dilakukan selama 6 tahun oleh APBN, artinya per tahun akan dibayarkan Rp 40 triliun. Dengan begitu, perbankan tak perlu khawatir pinjaman ke Agrinas untuk membangun Koperasi Merah Putih tidak bisa terbayarkan.

    “Jadi Agrinas akan pinjam ke Himbara. Nanti setiap tahun, pemerintah cicil Rp 40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi. Setiap tahun selama 6 tahun ke depan,” ujar Purbaya saat gelaran CFD, di Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2025).

    “Jadi pinjamannya secure. Perbankan nggak menghadapi risiko yang signifikan. Karena terjamin pinjamannya,” ujarnya.

    (hns/hns)

  • Tok! Pemerintah Tambah Kuota LPG Bersubsidi untuk Nataru

    Tok! Pemerintah Tambah Kuota LPG Bersubsidi untuk Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan energi, khususnya LPG bersubsidi, aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BUMN Doni Oskaria untuk memastikan kecukupan suplai LPG serta kesiapan stok BBM.

    “Oh ya kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan Kepala BUMN, Pak Doni Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena harus kita memastikan semuanya harus clear,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Pertamina juga hadir dalam rapat tersebut mengingat perannya sebagai penyedia utama energi nasional.

    Dalam pertemuan itu, kata Bahlil pemerintah sepakat menambah pasokan LPG bersubsidi guna mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat selama periode libur panjang.

    “Termasuk stok BBM. Karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ, di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4 juta metrik ton atau 8,5 juta metrik ton. Angkanya saya lupa. Namun, itu sudah disetujui,” kata Bahlil.

    Dengan penambahan volume tersebut, pemerintah berharap distribusi energi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat selama masa libur akhir tahun dapat terpenuhi tanpa gangguan.

    Dia memastikan bahwa tidak ada isu maupun hambatan terkait pasokan LPG bersubsidi untuk akhir tahun. “Jadi nggak ada isu. Ya. Makasih,” tandas Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/11/2025).

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pertemuan dua pembantu presiden itu membahas kecukupan pasokan LPG 3 kilogram (kg) menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Dwi menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka itu sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan pada 2025 berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton. Artinya, dibutuhkan tambahan kuota LPG 3 kg sekitar 370.000 metrik ton.

    Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi. Pasalnya, harga LPG masih berada di bawah acuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Adapun, target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun. “Penambahan kuota tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi dengan presiden, dibawa ke ratas bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM,” ucap Anggia.

  • Belum Tahu Dibawa Apa Nggak

    Belum Tahu Dibawa Apa Nggak

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum tahu akan diajak ke China atau tidak untuk negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Jika memang harus terlibat Purbaya mengaku ingin mengamankan poin-poin kesepakatan bagi pemerintah Indonesia.

    “Saya belum tahu dibawa apa nggak. Tapi kelihatannya, kalau memang kita harus terlibat, saya mau lihat termnya seperti apa. Jadi mengamankan terms buat kita juga, buat pemerintah Indonesia juga,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Namun, Bendahara Negara mengaku sudah tahu ajakan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani yang ingin membawanya terbang ke China.

    Sambil bergurau, Purbaya mengaku siap ikut asal biaya perjalannya dibayar oleh Rosan.

    “Katanya Rosan mau bawa saya, katanya. Oh besok mau ketemu Rosan. Asal dia yang bayar aja pas ke sananya,” sebutnya.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah APBN akan terlibat dalam penyelesaian utang Whoosh, Purbaya mengaku belum tahu. Ia masih menunggu negosiasi lanjutan yang masih dilakukan kedua belah pihak.

    “Itu saya nggak tahu, Nanti kita lihat negosiasinya seperti apa. Kan masih negosiasi,” tuturnya.

    Terkait peluang operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung disubsidi dengan skema public service obligation (PSO) dari pemerintah, ia menyerahkan itu ke Danantara. Tapi ia menyatakan bahwa hal itu belum diputuskan karena negosiasi antara Indonesia dan China masih berlangsung.

    “Sistem PSO kan ada di Danantara. Kita sih pokoknya kalau nggak salah itu yang bagi infrastrukturnya pemerintah. Tapi kita masih lihat juga dengan China seperti apa hasil negosiasinya nanti, jadi belum putus, makanya mau ke sana, ke China,” tuturnya.

    Sebelumnya, Rosan menilai sistem PSO menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan pada operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    (ily/hns)

  • Purbaya Ogah Bertemu Pedagang Thrifting: Barang Ilegal, Ya Ilegal!

    Purbaya Ogah Bertemu Pedagang Thrifting: Barang Ilegal, Ya Ilegal!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal tidak mau menemui para pedagang thrifting, khususnya penjual pakaian bekas impor. Purbaya menegaskan mengimpor pakaian bekas adalah kegiatan ilegal.

    Oleh karena itu, Bendahara Negara menilai tidak ada hal yang perlu didiskusikan dengan pelaku thrifting. Beberapa waktu ke belakang Purbaya memang melontarkan pernyataan keras terhadap thrifting yang dianggap merugikan negara.

    “Nggak ada kasus kan, saya kasusnya kan jelas, barang ilegal ya ilegal. Saya diskusi nggak ada case, apa yang didiskusikan. Nggak ada!” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Beberapa waktu lalu Purbaya juga merespons keras terhadap permintaan pelaku thrifting yang ingin bisnisnya dilegalkan dan tidak keberatan jika harus membayar pajak.

    Purbaya menegaskan tidak peduli dengan bisnis yang mereka jalankan, dan tetap mengendalikan barang bekas impor yang masuk Indonesia.

    “Saya nggak peduli dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal, yang masuknya ilegal,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

    Menurut Purbaya, persoalan ini bukan tentang membayar pajak atau tidak membayar pajak, melainkan soal kepatuhan aturan bahwa bisnis baju bekas impor adalah ilegal.

    (ily/hns)

  • Sistem Deposit Coretax Disebut jadi Penyebab Turunnya Realisasi Penerimaan Pajak

    Sistem Deposit Coretax Disebut jadi Penyebab Turunnya Realisasi Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, DENPASAR — Sistem deposit pajak pada platform Coretax dinilai menjadi salah satu penyebab data realisasi sejumlah jenis pajak mengalami kontraksi, baik secara bruto maupun neto, menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

    Berdasarkan laporan APBN hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak secara neto mencapai Rp1.459,03 triliun atau 70,2% dari outlook semester I/2025. Adapun realisasi bruto tercatat sebesar Rp1.799,5 triliun.

    Sejumlah jenis pajak menunjukkan penurunan realisasi. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) dan PPh Pasal 21, serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kompak terkontraksi. Penerimaan neto merupakan realisasi yang telah memasukkan restitusi.

    Secara bruto, PPh OP dan PPh 21 hingga Oktober 2025 tercatat Rp192,19 triliun atau terkontraksi 12,6% year on year. Realisasi bruto PPN dan PPnBM mencapai Rp796,12 triliun atau turun 22,1%. Secara neto, kontraksi tercatat lebih dalam. PPh OP dan PPh 21 tercatat Rp191,66 triliun atau turun 12,8%, sedangkan PPN dan PPnBM sebesar Rp556,61 triliun atau turun 10,3%.

    Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi sistem deposit dalam Coretax. Sistem itu memungkinkan wajib pajak mendepositkan pembayaran sebelum melaporkan SPT. Selama berada dalam deposit, pembayaran tersebut masuk kategori “pajak lainnya”.

    Yon menuturkan bahwa kondisi tersebut membuat pos “pajak lainnya” meningkat, sementara alokasi ke jenis pajak seperti PPh OP, PPh badan, atau PPN belum terlihat. “Ketika nanti SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, misalnya SPT 21, nah itu mungkin pada saat itulah di deposit nanti dia akan dipindah-pindahkan ke jenis pajak. Apakah dia dicatat sebagai penerimaan? Sudah kami catat sebagai penerimaan, tetapi tempatnya belum di rumahnya ini,” ujar Yon dalam media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

    Dalam paparannya, realisasi penerimaan “pajak lainnya” mencapai Rp246 triliun, di mana sekitar Rp70 triliun merupakan deposit yang belum dialokasikan. “Jadi negatif itu tidak disebabkan oleh karena dia memang [tumbuh] negatif, bukan. Sebagian disebabkan karena masih ada di deposit, nah deposit ini yang belum kami alokasikan itu ada sekitar Rp70 triliun,” kata Yon.

    Yon juga mengakui bahwa kontraksi PPh 21 turut dipengaruhi penerapan tarif efektif rata-rata (TER) sejak 2024. Dengan skema tersebut, pembayaran pajak karyawan merata sepanjang tahun, tidak lagi terkonsentrasi pada bulan tertentu seperti saat pembagian THR atau akhir tahun. Meski demikian, ia menilai perbedaan data realisasi itu bersifat sementara dan akan normal kembali pada 2026. “Kalau kami normalisasi, kami keluarkan dampak TER, deposit, sebenarnya untuk PPh itu sendiri masih tumbuh sekitar 3,6%,” ujarnya.

    Isu deposit pajak juga menjadi perhatian anggota Komisi XI DPR. Dalam rapat pada Senin (24/11/2025), Wakil Ketua Komisi XI Mohammad Hekal menyoroti tingginya angka deposit dan menduga sebagian besar berasal dari PPnBM. “Tadi ada yang deposit terkait PPnBM ya?,” tanyanya kepada Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Dirjen Bimo menjelaskan bahwa jenis pajak dalam pos tersebut baru dapat diidentifikasi setelah SPT disampaikan wajib pajak.

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun turut mempertanyakan efektivitas Coretax dalam mendorong penerimaan. Ia menilai tujuan peningkatan tax ratio dan penguatan pengawasan melalui teknologi informasi belum sepenuhnya terlihat. “Di sini Coretax tujuan utamanya adalah untuk menaikkan tax ratio dan kemudian terjadi sistem pengawasan yang makin bagus dengan menggunakan teknologi informasi. Di sini saya belum bisa mendapatkan itu dari apa yang Bapak sampaikan tadi,” ujar Misbakhun.

  • Sarmuji Jadikan detikcom Awards sebagai Motivasi Bekerja Lebih Baik

    Sarmuji Jadikan detikcom Awards sebagai Motivasi Bekerja Lebih Baik

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, meraih detikcom Awards 2025 sebagai ‘Tokoh Penggerak Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Masyarakat’. Sarmuji menjadikan penghargaan yang diterima ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik.

    “Kalau ditimbang apakah ini apresiasi, prestasi atau motivasi, saya merasakan ini sebagai sebuah motivasi dari detikcom untuk berbuat lebih baik lagi,” kata Sarmuji dalam penganugerahan detikcom Awards 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Sarmuji mengucapkan terima kasih kepada Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) atas penghargaan ini. Dia juga mengapresiasi detikcom.

    “Terima kasih, Pak CT, terima kasih, detikcom,” ucap dia.

    Sarmuji dianugerahkan penghargaan ini karena dinilai konsisten dalam penguatan kemandirian lembaga pendidikan berbasis pesantren sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Sarmuji dinilai terus berupaya mengawal pemenuhan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar pondok pesantren memperoleh alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN).

    Sarmuji juga dinilai telah memberikan penguatan pesantren yang ditunjukkan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Falah, Jeblog, Blitar. Di sana, Sarmuji menyerahkan mobil operasional bagi kebutuhan mobilitas dakwah dan kegiatan pondok.

    Di sisi ekonomi kerakyatan, Sarmuji dinilai berperan dalam memastikan keberlangsungan program Bank Wakaf Mikro (BWM) di berbagai wilayah Jawa Timur, termasuk Blitar. Program ini dinilai memberikan akses pembiayaan tanpa bunga bagi penjual sayur keliling, penjual gorengan, penjual nasi bungkus dan pedagang kecil lainnya.

    Tahun ini, detikcom Awards kembali digelar untuk memberikan apresiasi bagi yang berkontribusi nyata untuk Indonesia. Tahun ini, ajang penghargaan mengusung tema ‘Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang’.

    Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa.

    (lir/dhn)