Xcloud.id

Topik: APBN

  • Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

    “Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Adapun target pembangunan lainnya ialah rasio gini sebesar 0,77-0,38, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja 37,95 persen.

    Adapun asumsi makro yang ditargetkan mencakup pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi plus minus 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 5,4 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari (RBPH), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak bumi per hari (RBSMPH).

    “(Target-target ini didasari) pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Anggaran pendidikan Rp757,8 triliun untuk guru, dosen-siswa

    Menkeu: Anggaran pendidikan Rp757,8 triliun untuk guru, dosen-siswa

    Untuk anggaran pendidikan Rp757,8 triliun seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bakal menyasar guru, dosen hingga siswa.

    “Untuk anggaran pendidikan Rp757,8 triliun seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Secara rinci, sebanyak Rp401,5 triliun disalurkan untuk siswa dan mahasiswa melalui berbagai program, misalnya Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.

    Kemudian, beasiswa LPDP sebesar Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta orang dan 30.000 SPPG.

    Anggaran MBG disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Penyaluran selanjutnya yaitu untuk guru, dosen dan tenaga pendidikan dengan anggaran senilai Rp178,7 triliun.

    Rinciannya, untuk TPG non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, TPG ASN daerah Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, TPD non-PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, dan TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp82,9 triliun.

    RAPBN 2026 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp150,1 triliun untuk sekolah/kampus.

    Untuk Sekolah Rakyat dianggarkan sebesar Rp24,9 triliun untuk pembangunan sekolah baru pada 200 lokasi senilai Rp20 triliun dan operasional di 200 lokasi senilai Rp4,9 triliun.

    Lalu, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, BOP PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah sebesar Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah, BOPTN Rp9,4 triliun untuk 201 PTN/lembaga, serta Sekolah Unggulan Garuda sebesar Rp3 triliun di 9 lokasi.

    Khusus untuk renovasi madrasah dan sekolah disalurkan melalui belanja K/L Rp12,5 triliun dan pencadangan Rp10 triliun.

    Sedangkan untuk anggaran Sekolah Unggulan Garuda disalurkan melalui belanja K/L sebesar Rp1 triliun dan pembiayaan Rp2 triliun.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun yang disebut terbesar sepanjang sejarah NKRI.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyumbang pendapatan minimal 50 miliar dolar AS.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Menurut Prabowo, bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh BUMN.

    “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN.

    Menurutnya, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

    Salah satu bentuk pembenahannya, kata Prabowo, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

    “Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

    Ia melanjutkan, “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan”.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menganggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk dengan volume sebesar 9,62 juta ton, dari keseluruhan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun.

    “Untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton itu Rp46,9 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani membagi anggaran ketahanan pangan menjadi tiga jenis, yakni dari segi produksi dengan porsi anggaran sebesar Rp114,1 triliun, segi distribusi dan cadangan pangan dengan alokasi sebesar Rp29,9 triliun dan konsumsi sebesar Rp6,4 triliun.

    Selain pupuk, pemerintah juga menganggarkan Rp19,7 triliun untuk cetak sawah dan optimasi lahan seluas 550 ribu hektare; kemudian sebesar Rp12 triliun untuk bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian), bendungan sebanyak 15 unit, serta irigasi untuk lahan seluas 104 ribu hektare.

    Kemudian, menganggarkan Rp6,6 triliun untuk kampung nelayan merah putih sebanyak 250 kampung, pergaraman nasional seluas seribu hektare, serta bantuan benih dan indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkap ikan 70 unit.

    “DAK dan dana desa ketahanan pangan itu ada Rp12,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, untuk ketahanan pangan di sisi perantara, yaitu distribusi dan cadangan pangan, Sri Mulyani menganggarkan Rp29,9 triliun yang mencakup jalan usaha tani sepanjang 103 km, sarana dan prasarana (sarpas) di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebesar 3 juta ton.

    “Untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton itu anggarannya Rp22,7 triliun rupiah,” ucap Sri Mulyani.

    Anggaran sebesar Rp6,4 triliun dialokasikan oleh Sri Mulyani untuk mendukung sisi konsumsi agar masyarakat bisa menikmati harga pangan yang terjangkau.

    Anggaran tersebut meliputi bantuan kerawanan pangan untuk 64,8 ribu orang, gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    “Stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP itu Rp5,8 triliun,” kata dia.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit

    Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengharapkan pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat..

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “(Defisit) ditopang pembiayaan nan prudent, inovatif, serta keberlanjutan,” ucapnya.

    Presiden juga berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit anggaran akan ditekan sekecil mungkin.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Sumber : Antara

  • Rupiah melemah seiring memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Fed

    Rupiah melemah seiring memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Fed

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah hari ini seiring memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

    “Rupiah pada perdagangan hari ini melemah dipengaruhi oleh faktor global, (yakni) kenaikan angka inflasi produsen AS (Amerika Serikat) tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, yang berakibat pada memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed dan kenaikan index dollar,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu, tercatat data inflasi produsen naik menjadi 3,3 persen year on year (yoy) pada Juli 2025, di atas ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen.

    Secara bulanan, inflasi produsen berada di angka 0,9 persen pada Juli, di atas estimasi pasar sebesar 0,2 persen.

    Sebelumnya, tingkat inflasi konsumen tahunan di AS mencapai 2,7 persen pada Juli 2025, di bawah ekspektasi pasar sebesar 2,8 persen. Adapun tingkat inflasi bulanan mencapai 0,2 persen. Hal ini membuat CME FedWatch Tool memperkirakan probabilitas di atas 95 persen atas penurunan suku bunga sebesar 25 basis points (bps) pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), September 2025.

    Namun, data inflasi produsen AS yang membaik melemahkan ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed pada bulan depan.

    Melihat faktor domestik, sentimen positif dinilai data dari pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

    “Harapan penguatan ekonomi tahun depan lebih optimis pada pidato Presiden Prabowo dan direspons positif di pasar saham yang naik tajam,” ucap Rully.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 54 poin atau 0,33 persen menjadi Rp16.169 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.115 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.162 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.109 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes-Sekolah Rakyat diharapkan dorong ekonomi tumbuh 5,4 persen 2026

    Kopdes-Sekolah Rakyat diharapkan dorong ekonomi tumbuh 5,4 persen 2026

    Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pendapatan. Nah, kita berharap, dengan pertumbuhan 5,12 persen, pendapatan negara kita bisa capai Rp3.178 triliun, lebih Rp3.200 triliun-an lah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang dipatok pemerintah untuk tahun 2026 cukup realistis.

    Menurutnya, target tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy).

    “Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pendapatan. Nah, kita berharap, dengan pertumbuhan 5,12 persen, pendapatan negara kita bisa capai Rp3.178 triliun, lebih Rp3.200 triliun-an lah,” ujar Fauzi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat.

    Fauzi menambahkan pencapaian target itu akan dibantu dengan implementasi delapan program prioritas pemerintah.

    Ia menyoroti program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

    Sebagaimana diketahui, dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.

    Selain itu, target pembangunan pada 2026 mencakup tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan rasio gini 0,377-0,380.

    Adapun DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

    Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut alokasi anggaran gaji PNS dari nota keuangan APBN 2026. Anggaran ini, bisa menjadi harapan bagi guru dan dosen di Indonesia.

    Pemerintah berencana untuk menaikkan kompetensi, kesejahteraan guru, dosen, PNS dan non-PNS dengan memberikan gaji senilai Rp178,7 triliun.

    Benarkan gaji PNS guru dan dosen akan naik pada 2026?

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus Indonesia ditujukan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global.

    “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” ungkapnya saat Pidato Kenegaraan, Jumat (15/8/2025).

    Selain mengalokasikan dana untuk gaji PNS guru dan non-PNS senilai Rp178,7 triliun, Prabowo juga menetapkan dana jumbo untuk anggaran Pendidikan hingga Rp757,8 triliun. Angka ini, menjadi terbesar sepanjang sejarah.

    “Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun pada tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan.

    Bila menelisik APBN 2025, Presiden Subianto mengalokasikan dana senilai Rp724,3 triliun untuk anggaran Pendidikan. Angka ini juga sebesar 20 persen dari belanja APBN.

    Adapun alokasi anggaran pendidikan pada 2026 naik hingga Rp33,5 triliun, dari posisi tahun 2025. Prabowo ingin anggaran Pendidikan harus tepat sasaran. 

    “Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” katanya.

    Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

    Pada 2026, pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah/kampus, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp150,1 triliun.

    Tidak hanya itu, Prabowo juga ingin fokus pada pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Baginya, sekolah ini bisa jadi jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

  • Prabowo siapkan total Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan 2026

    Prabowo siapkan total Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan 2026

    Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara merinci dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    “Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit,” kata Prabowo.

    “Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.

    “Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” ujar dia.

    Salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, lanjut Prabowo, melalui cetak sawah baru. Pemerintah juga akan menyalurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam penyediaan bibit unggul, alat mesin pertanian modern, pembiayaan yang mudah bagi petani serta menjamin harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah seperti Rp6.500 per kilogram.

    “Kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” kata Prabowo.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo targetkan APBN di 2027 atau 2028 tidak lagi defisit

    Prabowo targetkan APBN di 2027 atau 2028 tidak lagi defisit

    harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengharapkan pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat..

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “(Defisit) ditopang pembiayaan nan prudent, inovatif, serta keberlanjutan,” ucapnya.

    Presiden juga berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit anggaran akan ditekan sekecil mungkin.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.