Xcloud.id

Topik: APBN

  • Soal penghapusan tantiem BUMN, Wamentan: Kita pengabdian

    Soal penghapusan tantiem BUMN, Wamentan: Kita pengabdian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan dirinya setuju terkait kebijakan penghapusan tantiem atau bonus bagi komisaris dan direksi BUMN, karena menjadi pejabat publik merupakan pengabdian.

    ‎”Setuju, setuju, tantiem tidak perlu, kita ini pengabdian,” kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Sudaryono yang juga Komisaris Utama Pupuk Indonesia, mengatakan bagi komisaris BUMN yang tak setuju terkait kebijakan baru dari Presiden Prabowo ini, dipersilakan untuk mengundurkan diri.

    ‎‎”Kalau tidak mau ya berhenti,” ucapnya.

    ‎Lebih lanjut, Wamentan mengingatkan, menjadi pejabat publik bukan untuk mencari keuntungan.

    ‎”Kalau mau kaya tidak usah jadi pejabat, kita kaya jadi pengusaha,” ujar dia lagi.

    ‎Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem komisaris dan direksi BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin rugi.

    ‎CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

    ‎”Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Menurut Presiden, ada banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola BUMN, mengingat keuntungan yang disetorkan BUMN kepada negara belum sesuai harapan.

    “Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adal senilai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar (AS). APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran 50 miliar dolar AS dari BUMN),” kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

    Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk sektor pertahanan, hukum dan keamanan pada APBN 2026 yakni sebesar Rp185 triliun.

    Menurut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana tersebut akan difokuskan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi memperkuat pertahanan negara.

    Belanja pertahanan tahun depan mencakup pemeliharaan kapal perang Republik Indonesia (KRI), kapal angkatan laut (KAL), serta alat apung lainnya.

    Pemerintah juga menyiapkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, pengadaan atau penggantian pesawat, penambahan batalyon dan komando daerah militer (Kodam), hingga pengadaan dan pemeliharaan ranpur/rantis.

    Selain alutsista, anggaran juga mencakup dukungan untuk peralatan non-alutsista.

    “Ini masuk di Rp185 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Di luar sektor pertahanan, pemerintah mengalokasikan Rp179,4 triliun untuk bidang ketertiban dan keamanan yang melibatkan Polri, BNN, dan instansi terkait.

    Dana ini diarahkan untuk pengamanan wilayah perbatasan, pemeliharaan alat material khusus (almatsus), serta pencegahan terorisme dan kejahatan siber.

    Sementara itu, bidang hukum seperti Kejaksaan, HAM, dan peradilan mendapatkan anggaran Rp60,4 triliun.

    Fokusnya antara lain pada penindakan tindak pidana umum, khusus, dan perdata tata usaha negara (PTUN), pemberantasan korupsi dan pencucian uang, serta penyelesaian perkara narkotika.

  • Menko Airlangga sebut sejumlah leading indicator ekonomi, positif

    Menko Airlangga sebut sejumlah leading indicator ekonomi, positif

    Kalau kita lihat juga sejumlah leading indicator, kita lihat Indeks Kepercayaan Konsumen juga positif, kemudian juga penjualan riil juga positif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen year-on-year (yoy) tercermin dari realisasi positif sejumlah indikator utama (leading indicator) perekonomian.

    Ia menuturkan sejumlah leading indicator tersebut termasuk Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), Indeks Pertumbuhan Riil (IPR), neraca perdagangan, impor barang modal, realisasi investasi, hingga cadangan devisa.

    “Kalau kita lihat juga sejumlah leading indicator, kita lihat Indeks Kepercayaan Konsumen juga positif, kemudian juga penjualan riil juga positif,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan bahwa IKK masih terus optimis dengan capaian pada Juli 2025 tercatat sebesar 118,1. Sementara itu, IPR tumbuh 4,77 persen yoy per Juli 2025.

    Realisasi investasi pada periode Januari hingga Juni 2025 mencapai Rp924,9 triliun, atau tumbuh 13,6 persen yoy, dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,26 juta orang.

    “Ekspor, impor, dan neraca perdagangan juga (tumbuh) positif. Ekspor tumbuh double digit 11,29 persen yoy, impor (naik) 4,28 persen yoy. Neraca perdagangan bulan Juni sebesar 4,1 miliar dolar AS (Rp66,24 triliun, kurs 1 dolar AS = Rp16.162),” ujar Airlangga.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia hingga Juni 2025 mencapai 23,43 miliar dolar AS (Rp378,67 triliun) dengan impor sebesar 19,33 miliar dolar AS (Rp312,41 triliun).

    Airlangga menyatakan nilai impor barang modal yang signifikan pada triwulan II 2025 mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

    “Yang baik adalah impor daripada barang modal yang besarnya 32,5 persen secara year-on-year dan cadangan devisa relatif aman lebih dari 6 bulan yaitu di atas 152 miliar dolar AS (Rp2,46 kuadriliun),” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan Jakarta, Jumat, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 disumbang oleh konsumsi masyarakat dan ekspor dari hilirisasi.

    Prabowo menyebut lebih dari setengah pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh sektor konsumsi masyarakat, yang kenaikannya hingga 4,97 persen.

    Ekspor Indonesia pun disebut tumbuh kuat yakni 10,67 persen. Menurut Prabowo, hal tersebut disumbang oleh nilai tambah dari hilirisasi yang memperkuat ekspor.

    “Kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan II 2025 tumbuh 5,12 persen year-on-year, membaik dari triwulan I, 4,87 persen,” ujar Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • VIDEO: Adab Wapres Gibran Cium Tangan Ma’aruf Amin

    VIDEO: Adab Wapres Gibran Cium Tangan Ma’aruf Amin

    Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 digelar hari ini, Jumat (15/8/2025). Sejumlah tokoh telah hadir, termasuk Wapres Gibran yang sempat bertemu dan mencium tangan Ma’aruf Amin.

    Ringkasan

  • Percepatan investasi hilirisasi selaras dengan pembukaan pasar baru

    Percepatan investasi hilirisasi selaras dengan pembukaan pasar baru

    Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru…

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan percepatan investasi proyek hilirisasi sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat (AS) selaras dengan pembukaan pasar-pasar baru di level global oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru dengan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), lalu bergabung dengan BRICS, serta kemungkinan juga ke ASEAN,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, peluang yang muncul secara bersamaan ini harus segera dimanfaatkan, agar produk-produk hilirisasi Indonesia dapat masuk ke pasar-pasar baru tersebut.

    “Jadi peluang yang secara bersama ini harus dimanfaatkan, dan menurut saya produk hilirisasi harus masuk ke pasar-pasar itu nanti. Untuk kita bisa memastikan pertumbuhan yang lebih baik,” katanya pula.

    Dalam rangka mendorong hilirisasi, maka dibutuhkan dukungan yang cukup agar hilirisasi jika dilakukan dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nila tambah.

    “Sehingga memang harus dipercepat, dan komoditas yang mau dihilirisasikan juga cukup banyak yang mana ada puluhan dari target pemerintah tidak hanya yang mineral kritis ya atau non-renewable, tapi yang juga yang bisa diperbarui seperti hasil-hasil pangan, kelautan, dan sebagainya,” kata Eko.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.

    “Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

    Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo membacakan 8 program prioritas pada 2026 untuk menciptakan kemakmuran dan kemandirian Indonesia. Mulai dari program ketahanan pangan hingga pertahanan keamanan.

    Dalam pembacaan pidato kenegaraan, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia harus bisa mempercepat transisi energi bersih, melakukan program MBG, menciptakan Pendidikan bermutu, mampu bersaing secara global.

    Ini Pidato Presiden Lengkap Terkait 8 Program Prioritas Prabowo:

    Pertama, kita wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa.

    Kita capai swasembada pangan terutama beras dan jagung, agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita cetak sawah baru, salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah.

    Untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    Bulog kita perkuat, sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya Pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.

    RAPBN 2026 akan alokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa.

    Produksi minyak dan gas kita tingkatkan, Harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi.

    Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Dan rakyat kita, dari kota hingga desa, harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal. Pemerintah Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga, kita bangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri MBG, ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga

    memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.

  • Ekonom sebut Presiden sangat menekankan pentingnya swasembada pangan

    Ekonom sebut Presiden sangat menekankan pentingnya swasembada pangan

    Kalau saya melihat dari Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Pak Prabowo tadi, sangat terlihat bahwa fokus utamanya ke arah swasembada pangan.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya swasembada pangan pada tahun 2026.

    “Kalau saya melihat dari Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Pak Prabowo tadi, sangat terlihat bahwa fokus utamanya ke arah swasembada pangan,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Presiden Prabowo tersebut menekankan pentingnya ketahanan pangan sebanyak dua kali, pertama dalam pidato kenegaraannya, lalu pada penyampaian RAPBN 2026 beserta Nota Keuangannya.

    “Jadi memang sepertinya untuk konteks Astacita, penekanan pada aspek swasembada pangan itu sangat ditekankan, terutama beras karena tadi menyangkut pupuk juga,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara merinci dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Harap Pembahasan RAPBN 2020 Dilakukan dengan Semangat Gotong Royong Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Harap Pembahasan RAPBN 2020 Dilakukan dengan Semangat Gotong Royong Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Harap Pembahasan RAPBN 2020 Dilakukan dengan Semangat Gotong Royong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nota keuangan tahun 2026, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa berjalan konstruktif.
    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Menurut Prabowo, pembahasan itu penting dilakukan dengan konstruktif demi tercapainya cita-cita negara Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur.
    “Besar harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” kata Prabowo.
    Sebelumnya, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp 3.147,7 triliun.
    Dengan rincian, belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun. Lalu, defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto).
    Kemudian, dalam pemaparannnya, Prabowo menyebut, pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk delapan bidang, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.
    Selanjutnya, untuk desa, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu, pertahanan semesta, serta akselerasi Investasi, perdagangan dan perumahan.
    Lebih lanjut, dalam RAPBN dan nota keuangan 2026, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 mencapai 5,4 persen atau lebih, dan tingkat inflasi terkendali di level 2,5 persen.
    “Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) di Kisaran 6,9 persen. Nilai tukar berada di kisaran Rp 16.500,” kata Prabowo.
    Dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut, pemerintah juga mengharapkan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen.
    Kemudian, angka kemiskinan tahun 2026, turun ke 6,5 persen sampai 7,5 persen. Lalu, indeks gini rasio turun ke 0,377 sampai 0,38 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal penghapusan tantiem BUMN, Wamentan: Kita pengabdian

    Wamentan sebut penyaluran pupuk hingga HPP gabah membuat petani senang

    Tentu saja yang sudah berhasil di tahun ini apakah itu pupuk, apakah itu harga HPP gabah yang membuat petani kita senang.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan penyaluran pupuk subsidi hingga penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah membuat petani Indonesia menjadi senang.

    ‎”Tentu saja yang sudah berhasil di tahun ini apakah itu pupuk, apakah itu harga HPP gabah yang membuat petani kita senang,” ujar Wamentan ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    ‎Adapun penyaluran pupuk subsidi dan HPP gabah merupakan bagian dari penguatan ketahanan pangan yang dijalankan Presiden Prabowo, dengan total anggaran mencapai Rp164,4 triliun.

    ‎Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    ‎Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    ‎Lebih lanjut, Wamentan menyampaikan, anggaran yang diberikan untuk ketahanan pangan itu penting untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia.

    ‎”Presiden selalu memprioritaskan program yang impact sosialnya tinggi, produktivitas nasional tinggi, penciptaan lapangan kerjanya tinggi,” katanya pula.

    ‎DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    ‎Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

    Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

    Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat…

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut APBN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbasis ekonomi kerakyatan.

    “Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat, meningkatkan gizi dan mutu sumber daya manusia,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menko Muhaimin menambahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu terobosan strategis untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menyejahterakan masyarakat.

    Menurutnya, program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu implementasi pembangunan negara yang berangkat dari rakyat di akar rumput.

    “Partisipasi, gotong royong, bahu-membahu, mutlak menjadi bagian dari kesuksesan, langkah-langkah terobosan ini mengakhiri langkah-langkah bisnis as usual (tata kelola bisnis seperti biasanya),” ujar Menko Muhaimin.

    “Dimulai dengan meningkatkan gizi dan mutu MBG, itulah terobosan-terobosan strategis yang sebelumnya mazhab ekonomi hanya satu, mazhab ekonomi konstitusi, menjadi konkret ekonomi rakyat,” tambahnya.

    Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya Pasal 33 UUD 1945 menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

    Pada ayat (3), konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan ayat (4) mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

    Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.